Artikel Terkait

Kardus ataupun Alminium, Substansinya Adalah Luberjurdil dan Integritas KPU

Memasuki tahun politik 2019 mendatang, akhir-akhir ini KPU di goyangkan dengan adanya putusan soal Kotak suara yang terbuat dari bahan Karton kardus. Belum lagi selesai soal KPU berikan hak pilih kepada penyandang distabiltas atau orang gila, kali ini disoalkan dengan Kotak Suara dari bahan kardus yang menuai pro kontra dan dianggap kinerja KPU tidak terukur dan tepat sasaran.

Soal Kotak suara kardus yang menjadi polimik dan ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan ada yang mengatakan mengurangi substansi demokrsai dalam penyelenggara pemilu. Padahal sesungguhnya tidak ada kaitannya antara kotak suara yang terbuat dari bahan karton kardus dengan subatansi penyelenggaraan pemilu. Yang perlu di pahami adalah Asas Kepemilihannya yakni lansung, Umum,  bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan ini yang perlu ditegakkan.

Apapun bentuknya Kotak suara, jangankan terbuat dari bahan kardus, ataupun Alminium, Terbuat dari bahan besi sekalipun jika asas pemilu itu tidak dijunjung dan ditegakkan, maka sama saja kita mencederai dan melumpuhkan demokrasi itu sendiri.

Sehingga pada prinsipnya adalah bukan soal Kotak Suara yang terbuat dari bahan Kardus atau alminiumnya, akan tetapi bagaimana integritas aparatur penyelenggara dan penegak hukum ini dalam mengawal pemilu yang nantinya bisa Aman, damai, Sejuk dan tentu menghindari yang namanya politik transaksional.

Pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah kita memiliki visi untuk menjaga itu, atau komitmen kita dalam mengawal Pemilu pada tahun 2019 nanti, terutama  keterlibatan masyarakat dalam mengawasi oknum caleg dan timsus yang terlibat dalam many politik dan kemudian melaporkan. Atau katakanlah ketika masyarakat melaporkan dan pihak penyelnggara lansung mengeksekusinya. Untuk itu pada konteks ini perlu didudukkan bersama sehingga ada kesepahaman yang baik antara masyarakat dan pihak penyelenggara maupun keamanan.

Jadi lagi-lagi bukan soal Kardusnya  atau almininumnya yang harus dipakai sebagai kotak suara,  akan tetapi bagaimana sisi keamanannya yang  perlu dipertanyakan kepada KPU. Misalkan pada konteks Maluku Utara, semuanya tidak menjamin,  sebab dari periodesasi pemelihan kepala daerah masih saja terjdi PSU. Ini menunjukkan bahwa untuk Maluku Utara bukan lagi berdebat soal Kotak Suara dari Kardus atau Alniniumnya, tapi yang terpenting bagi Maluku Utara adalah integritas dan komitmen penyelenggara, penegak hukum dan masyarakat wujudkan Pemilu yang Aman, damai dan nyaman. Ini yang mestinya tuntas dibahas.

Selanjutnya pertimbangan rasional lainnya mengapa menggunakan karton adalah efisiensi anggaran. Ada 4.060.079 kotak suara yang dibutuhkan untuk Pemilu 2019 dengan pagu anggaran mencapai Rp. 948.111.800.000. Dengan karton duplex, KPU cukup menggunakan anggaran sebesar Rp. 284.185.351.099. Ini berarti KPU mampu menekan biaya produksi kotak suara hingga 70% dari pagu anggaran (sumber: www.nasional.kompas.com, 18/12/18).

Selain itu, KPU memutuskan Kotak Suara dari karton Gardus berjenis duplex merupakan hasil tafsiran atas amanah konstitusi yang tertuang dalam UU No. 7/2017, pasal 341 (1) yang menghendaki adanya kotak suara yang transparan secara fisik. Dasar lahirnya norma ini di Pansus RUU Pemilu untuk meminimalisasi kecurangan yang terjadi di Kotak suara.

Bagi penulis, soal kotak suara kardus maupun alminium bukanlah dijadikan perdebatan yang substansial, yang kemudian menguras waktu, energi dan biaya, akan tetapi yang terpenting adalah Komitmen Penyelenggara, dan semoga soal Kotak Kardus ini bukanlah sebuah senitron yang didramatisasi sedemikian rupa untuk tujuan tertentu, sebab dari Alminium ke Kardus bukanlah keputusan yang serampangan namun sudah ditelaah dan dikaji secara mendalam. Kita berikaan kepercaayan penuh kepada KPU soal Kotak Suara Kardus ini, dan jika lalai dan bermasalah, maka integritas dan keihlasannya membangun bangsa ini patut dipertanyaan.

BERITA LAINNYA

Dua Hari Lagi Dispen Kota Ternate Buka Pendaftaran PPDB

Ternate - Dinas Pendidikan (Dispen) Kota Ternate, mulai membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), baik...

2 Orang Positif Covid-19 dari Cluster yang sama, Total kasus Covid di Sula menjadi 20 Kasus

Sanana - Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) tadi malam (01/07) sekitar...

Dispen Kota Ternate Rekomendasikan 111 Calon Peserta Pra Pendaftaran PPDB

Ternate - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khusus Pra Pendaftaran yang dibuka selama dua hari...

POPULER

IKA PMII Sula Tuding Sahril Soamole Lakukan Pembohongan Publik

Sanana - Penolakan terhadap Informasi yang belum tentu kebenarannya kemudian dibuat seolah-olah benar adanya atau hoax kembali mendapat sorotan....

2 Orang Positif Covid-19 dari...

Sanana - Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) tadi malam (01/07) sekitar pukul 23:00 WIT mengumumkan...

Ketua MPC PP Sula, Heru...

Sanana - Dugaan perbuatan asusila yang terjadi di Sekretariat Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC-PP) Kabupaten Kepulauan Sula pada...

Dua Hari Lagi Dispen Kota...

Ternate - Dinas Pendidikan (Dispen) Kota Ternate, mulai membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), baik secara Online maupun Ofline...

Lekuk Jalan Perjumpaan Rezeki Sumarno...

Sumarno Efendy (33 Tahun) tidak pernah menyangka kalau dia akan menetap sebagai warga Kelurahan Jambula dengan mengambil profesi sebagai...

Hari ini DPUPRPKP Sula maping...

Sanana - - Bencana Banjir Bandang di Desa Mangoli-Kec. Mangoli Tengah dan Desa Waitina-Kec. Mangoli Timur yang diduga meluapnya...

Kardus ataupun Alminium, Substansinya Adalah Luberjurdil dan Integritas KPU

|

Memasuki tahun politik 2019 mendatang, akhir-akhir ini KPU di goyangkan dengan adanya putusan soal Kotak suara yang terbuat dari bahan Karton kardus. Belum lagi selesai soal KPU berikan hak pilih kepada penyandang distabiltas atau orang gila, kali ini disoalkan dengan Kotak Suara dari bahan kardus yang menuai pro kontra dan dianggap kinerja KPU tidak terukur dan tepat sasaran.

Soal Kotak suara kardus yang menjadi polimik dan ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan ada yang mengatakan mengurangi substansi demokrsai dalam penyelenggara pemilu. Padahal sesungguhnya tidak ada kaitannya antara kotak suara yang terbuat dari bahan karton kardus dengan subatansi penyelenggaraan pemilu. Yang perlu di pahami adalah Asas Kepemilihannya yakni lansung, Umum,  bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan ini yang perlu ditegakkan.

Apapun bentuknya Kotak suara, jangankan terbuat dari bahan kardus, ataupun Alminium, Terbuat dari bahan besi sekalipun jika asas pemilu itu tidak dijunjung dan ditegakkan, maka sama saja kita mencederai dan melumpuhkan demokrasi itu sendiri.

Sehingga pada prinsipnya adalah bukan soal Kotak Suara yang terbuat dari bahan Kardus atau alminiumnya, akan tetapi bagaimana integritas aparatur penyelenggara dan penegak hukum ini dalam mengawal pemilu yang nantinya bisa Aman, damai, Sejuk dan tentu menghindari yang namanya politik transaksional.

Pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah kita memiliki visi untuk menjaga itu, atau komitmen kita dalam mengawal Pemilu pada tahun 2019 nanti, terutama  keterlibatan masyarakat dalam mengawasi oknum caleg dan timsus yang terlibat dalam many politik dan kemudian melaporkan. Atau katakanlah ketika masyarakat melaporkan dan pihak penyelnggara lansung mengeksekusinya. Untuk itu pada konteks ini perlu didudukkan bersama sehingga ada kesepahaman yang baik antara masyarakat dan pihak penyelenggara maupun keamanan.

Jadi lagi-lagi bukan soal Kardusnya  atau almininumnya yang harus dipakai sebagai kotak suara,  akan tetapi bagaimana sisi keamanannya yang  perlu dipertanyakan kepada KPU. Misalkan pada konteks Maluku Utara, semuanya tidak menjamin,  sebab dari periodesasi pemelihan kepala daerah masih saja terjdi PSU. Ini menunjukkan bahwa untuk Maluku Utara bukan lagi berdebat soal Kotak Suara dari Kardus atau Alniniumnya, tapi yang terpenting bagi Maluku Utara adalah integritas dan komitmen penyelenggara, penegak hukum dan masyarakat wujudkan Pemilu yang Aman, damai dan nyaman. Ini yang mestinya tuntas dibahas.

Selanjutnya pertimbangan rasional lainnya mengapa menggunakan karton adalah efisiensi anggaran. Ada 4.060.079 kotak suara yang dibutuhkan untuk Pemilu 2019 dengan pagu anggaran mencapai Rp. 948.111.800.000. Dengan karton duplex, KPU cukup menggunakan anggaran sebesar Rp. 284.185.351.099. Ini berarti KPU mampu menekan biaya produksi kotak suara hingga 70% dari pagu anggaran (sumber: www.nasional.kompas.com, 18/12/18).

Selain itu, KPU memutuskan Kotak Suara dari karton Gardus berjenis duplex merupakan hasil tafsiran atas amanah konstitusi yang tertuang dalam UU No. 7/2017, pasal 341 (1) yang menghendaki adanya kotak suara yang transparan secara fisik. Dasar lahirnya norma ini di Pansus RUU Pemilu untuk meminimalisasi kecurangan yang terjadi di Kotak suara.

Bagi penulis, soal kotak suara kardus maupun alminium bukanlah dijadikan perdebatan yang substansial, yang kemudian menguras waktu, energi dan biaya, akan tetapi yang terpenting adalah Komitmen Penyelenggara, dan semoga soal Kotak Kardus ini bukanlah sebuah senitron yang didramatisasi sedemikian rupa untuk tujuan tertentu, sebab dari Alminium ke Kardus bukanlah keputusan yang serampangan namun sudah ditelaah dan dikaji secara mendalam. Kita berikaan kepercaayan penuh kepada KPU soal Kotak Suara Kardus ini, dan jika lalai dan bermasalah, maka integritas dan keihlasannya membangun bangsa ini patut dipertanyaan.

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Polres Kepulauan Sula Bantu Korban Bencana Alam di...

Sanana -- Duka yang dialami oleh korban bencana alam yakni banjir bandang di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) menimbulkan rasa simpati datang dari berbagai elemen...

Dispen Kota Ternate Rekomendasikan 111 Calon Peserta Pra...

Ternate - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khusus Pra Pendaftaran yang dibuka selama dua hari yaitu 6 s/d 7 Juli 2020, tercatat sebanyak 111 Calon Peserta yang mendaftar. PPDB...

Penyebab Sampah belum diangkut di Ibu Kota Bobong,...

Bobong -- Petugas kebersihan Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) beberapa hari ini sudah tidak mengagkut sampah dikarenakan akses jalan menuju tempat pembuangan sampah (TPA) belum dapat dilewati mobil sampah. Selama kurang...

Setiap Musim Hujan, Jalan Kilometer 40 Kota Sofifi...

Sofifi - Diduga penggalian material timbunan untuk Mesjid Raya Kota Sofifi mengakibatkan rusaknya selokan diruas jalan kilometer empat puluh, akhirnya badan jalan tergenang air setiap kali datang hujan. Hasil pantauan...

Pemdes Gosale Sulap Tempat Nongkrong Anak Muda Jadi...

Sofifi - Pemerintah Desa Gosale Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, membangun taman baca dilokasi yang sebelumnya menjadi tempat nongkrong anak muda. Saat ditemui awak media usai rapat koordinasi dengan...

Didemo HPMS, Gustu Kepsul sambut baik dan Nyatakan...

Sanana - Aksi turun kejalan yang dilakukan oleh Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Sula atau HPMS terkait 'Rapid Test Berbayar' mendapat sambutan baik dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab....

Kesal dengan Penundaan Pembentukan Pansus, FPD Pultab Gelar...

Taliabu - Fron Peduli Desa (FPD) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) hari ini, Senin (06/07) melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU-HIP dan persoalan penundaan pembentukan Pansus Pemeriksaan Penyalahgunaan DD dan...

Ketua MPC PP Sula, Heru : Yang Mesum...

Sanana - Dugaan perbuatan asusila yang terjadi di Sekretariat Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC-PP) Kabupaten Kepulauan Sula pada hari Minggu malam, mendapat tanggapan serius dari Ketua MPC-PP Kepulauan...

Kakanwil Kemenag Malut Lantik Pembimas Hindu

Sofifi - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, atas nama Menteri Agama melantik dan mengambil sumpah jabatan, Eko Prasetyo yang sebelumnya menjabat...