Artikel Terkait

150 Prajurit dan PNS TNI Korem 152/Babullah Ternate Terima Penyuluhan Hukum 

i-malut.com, Ternate – Korem 152/Babullah Ternate dari Prajurit dan PNS TNI sebanyak 150 Anggota, menerima Penyuluhan Hukum oleh tim Penyuluhan Hukum dari KUMDAM XVI!/Pattimura, Kolonel Chk Muh. Edi Purwoko SH, Senin (14/10). Bertempat di gedung Aula Korem 152/Babullah, kelurahan Sangaji, Kota Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara.

“Maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan arahan dan mengajak kita sebagai prajurit dan PNS untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara yang kita cintai dan terutama bagi keluarga kita masing-masing sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku,” kata Komandan Korem 152/Babullah Kolonel Infanteri Endro Satoto, S.l.P,. M.M. dalam amanatnya yang dibacakan oleh Mayor Chk Nainggolan dihadapan anggota Korem 152/Babullah dan jajaran.

Saat ini, Lanjut Endro, sangat banyak kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit bertentangan dengan norma hukum dan norma agama serta dapat merugikan bagi prajurit dan PNS itu sendiri.

Olehnya itu, sambung Dia, dengan diadakannya penyuluhan hukum ini dirinya menekankan kepada seluruh Anggota, khususnya Jajaran Korem 152/Babullah untuk berpikir 1000 kali Apabila akan melakukan suatu pelanggaran sekecil apapun.

“Saya berharap agar kegiatan ini dapat berjalan lancar tertib dan aman, serta agar menyimak materi penyuluhan yang akan disampaikan nanti dan tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan semoga dapat berguna bagi kita dalam menunjang tugas satuan dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kakumdam XVI/Ptm Kolonel Chk Muh. Edi Purwoko SH juga menyampaikan beberapa pelanggaran yang sering telihat disekeliling kita.

“Disersi adalah ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan oleh seseorang Militer pada suatu tempat dan waktu yang ditentukan baginya dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas, THTI adalah Ketidakhadiran dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari, serta dalam perang tidak lebih lama dari 4 hari, Ancaman hukuman Disersi pasal 87 KUHPM dengan pidana penjara situasi damai selama 2 tahun 8 bulan dan situasi perang selama 8 tahun 6 bulan,” terangnya.

Sambungnya, penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian dengan ancaman hukuman pasal 351 KUHP : Ayat 1 penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian maksimal 2 tahun 8 bulan. Ayat 2 jika perbuatan mengakibatkan luka berat maksimal 5 tahun. dan Ayat 3 jika perbuatan mengakibatkan kematian maksimal 7 tahun.

Lanjutnya, Asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat dengan ancaman pasal 53 PP No 39 tahun 2010 tentang administrasi Prajurit TNI hukuman 2 tahun 8 bulan, jika kasus KBT hukuman pemecatan, Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE) yakni apabila setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat di akses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, serta pemerasan/pengancaman dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda 1 milyar. Apabila ada prajurit di jajaran Korem 152/Bbl memiliki permasalahan terkait pelanggaran dapat meminta pendampingan hukum Kakumrem 152/Babullah.

Ia juga menegaskan bahwa, tujuan dari Kegiatan Penyuluhan Hukum adalah agar prajurit maupun PNS Jajaran Korem 152/Babullah tidak melakukan tindakan pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga serta nama instansi.

Release (Penrem 152).

BERITA LAINNYA

Didemo HPMS, Gustu Kepsul sambut baik dan Nyatakan Rapid Test Gratis

Sanana - Aksi turun kejalan yang dilakukan oleh Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Sula atau HPMS...

IKA PMII Sula Tuding Sahril Soamole Lakukan Pembohongan Publik

Sanana - Penolakan terhadap Informasi yang belum tentu kebenarannya kemudian dibuat seolah-olah benar adanya atau...

Kakanwil Kemenag Malut, Lakukan Peletakan Batu Pertama Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Tikep

Tikep - Menandai dimulainya proses pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Tidore,...

POPULER

IKA PMII Sula Tuding Sahril Soamole Lakukan Pembohongan Publik

Sanana - Penolakan terhadap Informasi yang belum tentu kebenarannya kemudian dibuat seolah-olah benar adanya atau hoax kembali mendapat sorotan....

2 Orang Positif Covid-19 dari...

Sanana - Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) tadi malam (01/07) sekitar pukul 23:00 WIT mengumumkan...

Ketua MPC PP Sula, Heru...

Sanana - Dugaan perbuatan asusila yang terjadi di Sekretariat Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC-PP) Kabupaten Kepulauan Sula pada...

Dua Hari Lagi Dispen Kota...

Ternate - Dinas Pendidikan (Dispen) Kota Ternate, mulai membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), baik secara Online maupun Ofline...

Lekuk Jalan Perjumpaan Rezeki Sumarno...

Sumarno Efendy (33 Tahun) tidak pernah menyangka kalau dia akan menetap sebagai warga Kelurahan Jambula dengan mengambil profesi sebagai...

Hari ini DPUPRPKP Sula maping...

Sanana - - Bencana Banjir Bandang di Desa Mangoli-Kec. Mangoli Tengah dan Desa Waitina-Kec. Mangoli Timur yang diduga meluapnya...

150 Prajurit dan PNS TNI Korem 152/Babullah Ternate Terima Penyuluhan Hukum 

|

i-malut.com, Ternate – Korem 152/Babullah Ternate dari Prajurit dan PNS TNI sebanyak 150 Anggota, menerima Penyuluhan Hukum oleh tim Penyuluhan Hukum dari KUMDAM XVI!/Pattimura, Kolonel Chk Muh. Edi Purwoko SH, Senin (14/10). Bertempat di gedung Aula Korem 152/Babullah, kelurahan Sangaji, Kota Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara.

“Maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan arahan dan mengajak kita sebagai prajurit dan PNS untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara yang kita cintai dan terutama bagi keluarga kita masing-masing sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku,” kata Komandan Korem 152/Babullah Kolonel Infanteri Endro Satoto, S.l.P,. M.M. dalam amanatnya yang dibacakan oleh Mayor Chk Nainggolan dihadapan anggota Korem 152/Babullah dan jajaran.

Saat ini, Lanjut Endro, sangat banyak kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit bertentangan dengan norma hukum dan norma agama serta dapat merugikan bagi prajurit dan PNS itu sendiri.

Olehnya itu, sambung Dia, dengan diadakannya penyuluhan hukum ini dirinya menekankan kepada seluruh Anggota, khususnya Jajaran Korem 152/Babullah untuk berpikir 1000 kali Apabila akan melakukan suatu pelanggaran sekecil apapun.

“Saya berharap agar kegiatan ini dapat berjalan lancar tertib dan aman, serta agar menyimak materi penyuluhan yang akan disampaikan nanti dan tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan semoga dapat berguna bagi kita dalam menunjang tugas satuan dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kakumdam XVI/Ptm Kolonel Chk Muh. Edi Purwoko SH juga menyampaikan beberapa pelanggaran yang sering telihat disekeliling kita.

“Disersi adalah ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan oleh seseorang Militer pada suatu tempat dan waktu yang ditentukan baginya dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas, THTI adalah Ketidakhadiran dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari, serta dalam perang tidak lebih lama dari 4 hari, Ancaman hukuman Disersi pasal 87 KUHPM dengan pidana penjara situasi damai selama 2 tahun 8 bulan dan situasi perang selama 8 tahun 6 bulan,” terangnya.

Sambungnya, penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian dengan ancaman hukuman pasal 351 KUHP : Ayat 1 penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian maksimal 2 tahun 8 bulan. Ayat 2 jika perbuatan mengakibatkan luka berat maksimal 5 tahun. dan Ayat 3 jika perbuatan mengakibatkan kematian maksimal 7 tahun.

Lanjutnya, Asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat dengan ancaman pasal 53 PP No 39 tahun 2010 tentang administrasi Prajurit TNI hukuman 2 tahun 8 bulan, jika kasus KBT hukuman pemecatan, Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE) yakni apabila setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat di akses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, serta pemerasan/pengancaman dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda 1 milyar. Apabila ada prajurit di jajaran Korem 152/Bbl memiliki permasalahan terkait pelanggaran dapat meminta pendampingan hukum Kakumrem 152/Babullah.

Ia juga menegaskan bahwa, tujuan dari Kegiatan Penyuluhan Hukum adalah agar prajurit maupun PNS Jajaran Korem 152/Babullah tidak melakukan tindakan pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga serta nama instansi.

Release (Penrem 152).

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

PPDB Hari Pertama, Pendaftar di SMP Islam I...

Ternate - Rabu (08/07) hari ini, SMP Islam I Kota Ternate resmi membuka pendaftaran PPDB secara umum melalui Jalur Online dan Ofline. "Sebelumnya juga dibuka pra pendaftaran sesuai dengan arahan...

Polres Kepulauan Sula Bantu Korban Bencana Alam di...

Sanana -- Duka yang dialami oleh korban bencana alam yakni banjir bandang di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) menimbulkan rasa simpati datang dari berbagai elemen...

Dispen Kota Ternate Rekomendasikan 111 Calon Peserta Pra...

Ternate - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khusus Pra Pendaftaran yang dibuka selama dua hari yaitu 6 s/d 7 Juli 2020, tercatat sebanyak 111 Calon Peserta yang mendaftar. PPDB...

Penyebab Sampah belum diangkut di Ibu Kota Bobong,...

Bobong -- Petugas kebersihan Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) beberapa hari ini sudah tidak mengagkut sampah dikarenakan akses jalan menuju tempat pembuangan sampah (TPA) belum dapat dilewati mobil sampah. Selama kurang...

Setiap Musim Hujan, Jalan Kilometer 40 Kota Sofifi...

Sofifi - Diduga penggalian material timbunan untuk Mesjid Raya Kota Sofifi mengakibatkan rusaknya selokan diruas jalan kilometer empat puluh, akhirnya badan jalan tergenang air setiap kali datang hujan. Hasil pantauan...

Pemdes Gosale Sulap Tempat Nongkrong Anak Muda Jadi...

Sofifi - Pemerintah Desa Gosale Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, membangun taman baca dilokasi yang sebelumnya menjadi tempat nongkrong anak muda. Saat ditemui awak media usai rapat koordinasi dengan...

Didemo HPMS, Gustu Kepsul sambut baik dan Nyatakan...

Sanana - Aksi turun kejalan yang dilakukan oleh Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Sula atau HPMS terkait 'Rapid Test Berbayar' mendapat sambutan baik dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab....

Kesal dengan Penundaan Pembentukan Pansus, FPD Pultab Gelar...

Taliabu - Fron Peduli Desa (FPD) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) hari ini, Senin (06/07) melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU-HIP dan persoalan penundaan pembentukan Pansus Pemeriksaan Penyalahgunaan DD dan...

Ketua MPC PP Sula, Heru : Yang Mesum...

Sanana - Dugaan perbuatan asusila yang terjadi di Sekretariat Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC-PP) Kabupaten Kepulauan Sula pada hari Minggu malam, mendapat tanggapan serius dari Ketua MPC-PP Kepulauan...