Anak Korban Perkosaan/Seksual, Sebuah Catatan Hilangnya Rasa “Madhe Hiwa, Doku Ifaja”

Bagikan :

Mengawali Tulisan ini, perkenankan saya menyapa Basudara Samuanya di Morotai, semoga berada dalam Naungan Allah SWT. Tulisan ini persembahkan bagi saya sendiri khususnya serta mereka-mereka yang merasa prihatin dan peduli dengan situasi Morotai saat ini, khususnya pencinta Advokasi korban kejahatan Kemanusiaan.

Basudara samuanya, “Pulau Morotai”, sejarahnya menceritakan dari generasi ke generasi, sampai pada kita saat ini sebagai suatu kerajaan, yang punya wilayah diseberang lautan, begitulah terucap dan dikisahkan oleh setiap diri leluhur negeri ini, saat batoto ade moi, pada anak-anaknya, ketika hendak tidur di malam hari. Adalah M. Adnan Amal, mengupasnya dalam kisah Kepulauan Rempah-Rempah Perjalanan sejarah Maluku Utara 1250-1950, dengan menyebutkan Kerajaan Moro adalah Kerajaan-kerajaan kecil di Maluku.

Kehidupan masyarakat negeri ini, sangat tinggi dalam beradat istiadat, demikian itu mungkin dikarenakan termasuk dalam wilayah kerajaan, yang penuh dengan tata krama, norma dan kaidah kehidupan. Soal kehidupan sosial, sangat toleran, tradisi meminta api, dipagi hari untuk memasak air (yang masih pakai tungku), babari saat menanam dan memanen hasil tanaman (pete padi, kore kalapa/kopra) masih berlangsung sampai saat ini, Sibuah Lamo/Hibua Lamo, sebagai rumah besarnya, dengan komunitas yang masih homogen, termasuk untuk Musyawarah bagi suku Galela dengan bahasa Galelanya. Tulisan ini sengaja Penulis menggunakan kata “Madhe Hiwa artinya tidak Punya Malu” dan “Doku Ifaja artinya Kotori Kampong” demikian juga dengan suku Tobelo, juga menggunakan bahasa Tobelo. Walaupun sekarang ini Morotai sudah sangat jauh perkembangan kemajuannya, Morotai sudah berstatus Kabupaten, maknanya sudah punya, otonomi tersendiri, mengurus rumah tangganya (pemerintahan) sendiri, sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.

Morotai, kini dihuni oleh berbagai suku, yang ada dari Maluku Utara Khususnya dan Indonesia Umumnya, untuk ikut membangun dan mengembangan program program Pemerintah, untuk sejahterakan kehidupan baik aspek ekonomi, kesehatan, lingkungan sosial, hukum dan Pendidikan (SDM), ya, termasuk yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sekarang (ASN), dan ada berwiraswasta, serta masih banyak lagi unit-unit usaha demi keberlangsungan hidup anak keturunannya. Morotai akhir-akhir ini, diterpa kejahatan-kejahatan kemanusiaan, dan yang menjadi sasaran adalah anak-anak, yang notabene sebagai generasi penerus morotai, serta yang lebih mirisnya lagi, objek dari kejahatan-kejahatan itu, korbannya adalah anak-anak perempuan dan masih dibawah umur.

Berita-berita media, (imalut.com) menginformasikan betapa, tindakan tindakan bejat itu, dilakukan oleh pelaku-pelaku sebagai pelampiasan nafsu sahwat, anehnya di kabupaten pulau Morotai ini, kejahatan ini, terpencar dibeberapa kecamatan. Pelaku-pelaku dalam melakukan aksinya diketahui dengan berbagai model atau modus, misalnya, Desa Sangowo, Kecamatan Morotai Timur, para pelakunya diketahui ternyata adalah 5 (lima) orang tua, yang berstatus sudah beristri, memperkosa anak perempuan dibawah umur, mirisnya pelakunya adalah tetangga rumah. Tidak saja itu, ternyata pelakunya adalah temanya orang tua Korban, (Madhe Hiwa Doku Ifaja). di Desa Wayabullah Kecamatan Morotai selatan Barat, Modus Pelakunya setelah memperkosa, kemudian membunuh, korban dan membuangnya disemak-semak, sampai suatu saat ditemukan warga, (Madhe Hiwa Doku Ifaja) Desa Juanga Kecamatan Mortai Selatan, dan yang teranyar adalah kejahatan yang terjadi di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan, ternyata pelakunya adalah bapak tiri Korban, dan sudara-sudara bapak tiri itu, rusaknya lagi kejahatan mereka dilakukan tidak saja dirumah namun sampai di kebun (Kobong-kobong- Madhe Hiwa Doku Ifaja). Bahwa Keempat Desa ini, ternyata dua Desa adalah bersepadan dengan ibu kota Kabupaten (DARUBA), disinilah juga anehnya, mengapa…? bukankah dipusat kota ini, senantiasa mengadakan kegiatan- kegiatan kerorahian, baik Islam, Protestan, Katolik maupu lainnya, sehingga selalu menerima wejangan-wejagan/pituah/pituah agama baik dari para ustadz maupun Syeh yang diundang ke Morotai, mengapa kejahatan (tukang perkosa anak dibawah umur) terjadi…? seolah-oleh mengsirnakan Morotai dari kehidupan adat seatorang…? pertanyaannya adalah Apakah masyarakat Morotai akan terus menerus dengan status Madhe Hiwa Doku Ifaja…? atau haruskah Negara yang disalahkan….? (FORKOPIMDA) atau merupakan PR bersama…?

Para Pelaku kejahatan kekerasan seksual (tukang perkosa anak dibawah umur), boleh jadi setelah melakukan kejahatannya, selanjutnya berhadapan dengan suatu proses hukum negara yang untuk itu ancaman sanksi sosial, juga sanksi adat, bahkan sampai pada sanksi hukum negara, ya ditangkap, ditahan, sidang dipengadilan, dan akhirnya menjalani hukuman penjara atas perbuatan bejat mereka. begitulah konsekwensi hukum negara bagi pelaku kejahatan Perkosa anak dibawah umur, selanjutnya muncul lagi pertanyaan, “Terhadap Nasib Korban Kejahatan”.

Negara telah memberikan berbagai bentuk perlindungan anak, dengan Tujuan agar terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Mereka (David Gadd dan Tony Jefferson-Kriminologi Psikososial), (Viktimologi-Bambang Waluyo dan Rena Yulia) (Drs.Abdul Wahid,Cs- Pelindungan Korban Kekerasan Seksual), (Kriminologi –Prof. I.S.Susanto dan Yesmil Anwar), (Henk Schulte Nordholt- Kriminalitas, Modernitas dan Identitas dalam sejarah Indonesia), (Pfor. H.Zainuddin Ali-Sosiologi Hukum), sangat intens dan menaruh perhatian yang dalam, mengenai “Kejahatan dan Korban”. Perlindungan negera bagi Korban misalnya : 1) Hak utk memperoleh gantirugi atas penderitaan yg dialaminya, ganti rugi ini bisa diberikan oleh pelaku atau pihak lain,(negara,lembaga khusus yg dibentuk). 2)Hak utk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi, 3). Hak utk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku, 4). Hak untuk memperoleh bantuan hukum, Hak Untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya. Hak utk memperoleh akses pelayanan medis, 5) Hak utk diberitahu bila pelaku akan dikeluarkan dari tahanan sementra atau pelaku buron. 6).Hak utk memperoleh penyidikan informasi ttg polisi berkaitan dgn kejahatan yg menimpa korban. 7).Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti nomor identitas. UU Nomor 13 tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi Korban, Pada Pasal 5 jelas dinyatakan Seorang saksi dan Korban berhak : (1). Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yg akan, sedang atau telah diberikannya. (2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentuakn bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.(3) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
(4). Mendapat penterjemah (5). Bebas dari pertanyaan yg menjerat, (6).Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, (7). Mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan, (8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, (9). Mendapatkan identitas baru, (10). Mendapatkan kediaman baru, (11). Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kenutuhan, (12). Mendaptkan nasehat hukum, (13). Mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Manfaat bagi masyarakat menegetahui Viktimologi, dari setiap kejahatan adalah bagi kepolisian, sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan, melalui viktimologi akan mudah diketahui latarbelakang terjadinya kejahatan, seberapa besar peran korban,dan bagaimana modus operandi yg dilakukan pelaku dalam aksi kejahatanya,serta aspek lain terkait. bagi kejaksaan khususnya dalam penuntutan, viktiologi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetukan berat ringannya tuntutan pidana yg akan diajukan pada terdakwa, dalam praktek sering korban memicu terjadinya kejahatan. Bagi hakim,sebagai penegak hukum dan keadilan hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi tetapi juga memahami kepentingan dan penderitaan korban, sehingga apa yang menjadi harapan korban dapat terkonkrittisasi dalam putusan hakim,hakim akan menjatuhkan berat dan ringannya putusan dilihat dari seberapa besar penderitaan korban dari kejahatan. Bahwa saat ini masyarakat Morotai sudah harus melek hukum yang dikenal dengan Korban Kejahatan (Viktimologi) karena Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti, lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (eulogize) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain, kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka, yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu Viktimisasi, tidak itu saja malahan Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengetian yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat merusak, dan mencegah pelanggaran, kejahatan lebih lanjut (diagnosa viktimologis).

Bahwa skali lagi melalui tulisan Penulis berharap masyarakat Morotai mampu memahami hakekat Viktimologi ( Korban Kejahatan) karena melalui viktimologi penulis harapkan permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan dan penegakan hukum dianalisa dan diungkapkan. Sehingga semua permasalahan yang bertalian dengan kebobrokan dan bermacam-macam masyarakat “PENYAKIT MADHE HIWA” yang dapat menimbulkan KORBAN akan diangkat, dibedah, dianalisa dan kemudian disajikan demi kepentingan masyarakat Morotai itu sendiri. Bahwa boleh jadi selama ini yang disoroti hanyalah peranan pelaku kejahatan, sehingga korban seringkali memegang peranan yang penting dalam terjadinya kejahatan, tidak mendapat perlindungan, sudah saatnya Perlu untuk dipikirkan hak-hak Korban, Paradigma bahwa Negara turut bersalah dalam terjadinya Korban (adanya ganti rugi) serta Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan Korban.
Demikian sedikit kegelisahan, anak negeri tampa putus pusa, menuangkan pemikiran buat basudra di Morotai, semoga bermanfaat.

Visit Today: 50  |  Visitor Today: 32  |

ARTIKEL TERKAIT

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

POPULER

IMAHU DIY mengecam Sikap Tak Beretika Bupati Halut dan Stafnya

i-malut.com, Ternate - Ikatan Mahasiswa Halmahera Utara (IMAHU) Daerah Istimewa Yokyakarta (DIY) mengecam tindakan yang dianggap tidak beretika oleh...

IMAHU DIY mengecam Sikap Tak Beretika Bupati Halut dan Stafnya

i-malut.com, Ternate - Ikatan Mahasiswa Halmahera Utara (IMAHU) Daerah Istimewa Yokyakarta (DIY) mengecam tindakan yang dianggap tidak beretika oleh...

Pemuda Peguyuban Buton Angkat Bicara Soal Tewasnya La Gode

i-malut.com, Ternate - Pemuda Peguyuban Buton prihatin atas meninggalnya La Gode, salah satu warga desa Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. "Kami dari...

Porprov Malut ke III di Halsel, Pemkab dan KONI Morotai Kirim 6 Cabor

i-malut.com, Morotai - Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Morotai melaksanakan acara pelepasan kontingen Pekan...

Gunakan Sistem Audisi, Peserta Morotai Idol Membludak

i-malut.com, Morotai - Sebuah event pencarian bakat di bidang tarik suara "Morotai Idol" dalam waktu dekat akan dilaksanakan di...

LPMP Malut Gelar Kegiatan Desiminasi Hasil Pemetaan Mutu dan Supervisi Pendidikan

i-malut.com, Ternate - Lembaga Peninjauan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Maluku Utara, Gelar Kegiatan "Desiminasi Hasil Pemetaan Mutu dan Supervisi...

Pemkab Morotai Terima Penghargaan Sebagai Kabupaten Peduli HAM

i-malut.com, Morotai - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menilai Pemkab. Pulau Morotai telah memenuhi kriteria sebagai Daerah...

GKPMI Bethlehem Kota Ternate Rayakan Natal Kristus 2019

i-malut.com, Ternate - Gereja Kalvari Pantekosta Missi di Indonesia (GKPMI) BETHLEHEM Kota Ternate, Merayakan Natal Kristus 2019, dengan tema,...

Pindah Tugas ke Haltim, Kapolres Mortai M Sitanggang Gelar Press Realase

i-malut.com, Morotai - Berlangsung di ruang pertemuan Porlers Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Tepatnya selasa pagi, 10 Desember 2019,...

Frans; Beberapa Pembangunan Mulai Berbenah

i-malut.com, Tobelo - Bupati Halmahera Utara, Ir Frans Maneri, menjelaskan bentuk ekspos program kinerja pemerintah daerah selama kurang lebih...

Porprov Malut III Halmahera Selatan Resmi Dibuka Gubernur Maluku Utara

i-malut.com, Halsel - Gubernur Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan serta Panitia Penyelenggara resmi menggelar Pekan Olah Raga...

Kapolres Halut, Minta Masyarakat Turut Jaga Kamtibmas

i-malut.com, Tobelo - Seluruh unsur masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), kembali mendapat himbauan supaya dapat tetap menjaga Keamanan...
error: