Hearing DPRD, SatPol PP, Hipmamoro dan Pemilik Hewan Ternak Berujung Ricuh

|

WIT

WIT

Bagikan

i-malut.com, Morotai – Himpunan Pelajar Mahasiswa Morotai (Hipmamoro) setelah melakukan aksi unjuk rasa kurang lebih satu jam di halaman kantor DPRD Morotai, akhirnya mereka diterima di ruang sidang DPRD untuk melakukan hearing. Senin 17 Februari 2020 Pukul 12.15 WIT.

Ikut hadir dalam hearing itu, Ketua Umum Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (Hippmamoro), Perwakilan Tokoh Masyarakat, Perwakilan Pemilik Hewan Ternak, Satuan Polisi Pamong Praja dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai. Mereka membicarakan tentang Perda Nomor 5 Tahun 2018.

Ketua Umum Hippmamoro Rijalun Fikri Popa pada kesempatan pertama berbicara meminta agar DPRD mengkaji kembali tentang Perda Nomor 5 Tahun 2018, karena tindak lanuti dari Perda itu sangat merugikan masyarakat pemilik ternak.

Selain itu, dirinya meminta penjelasan dari Satuan Polisi Pamong Praja tentang penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2018.

Sementara perwakilan Hipmamoro yang lain, sebutlah Taufan Baba, juga meminta apabila melaksanakan Razia Hewan Ternak, agar sebelumnya diadakan Sosialisasi, karena selama ini tidak pernah ada Sosialisasi dari Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah.

Soal pelaksanan dari Perda Nomor 5 Tahun 2018 menurut pengetahuannya penembakan dapat dilakukan oleh satgas Datebi Morotai adalah ketika Hewan Ternak merusak Tanaman Warga lain dan Hewan Ternak mengganggu ketertiban Lalu Lintas dalam hal ini mengganggu Kelancaran Kendaraan di Jalan Raya kami

Sementara, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Achmad Peklian, dengan tegas mendesak anggota DPRD agar meminta Pemda segera ganti rugi atas hewan ternak yang di tembak.

“Kami meminta kepada DPRD agar Pemda Morotai segera mengganti rugi Hewan Ternak kepada Pemilik yang Hewannya sudah dieksekusi alias ditembak oleh satgas penertiban hewan ternak,” Pintanya. Sembari mengatakan, Kami juga meminta kepada DPRD agar, meninjau kembali Perda Nomor 5 Tahun 2018.

Sementara, Perwakilan dari pemilik Hewan Ternak Sabin Ashar mengatakan, apabila Perda No 5 Tahun 2018 tidak ditinjau ulang, kami memohon agar kegiatan penertiban ini segera dihentikan segera.

“Kalau dilihat ini bukan penertiban, tetapi ini merupakan pencurian Hewan Ternak, karena Hewan Ternak yang dieksekusi tanpa sepengatahuan Pemilik,” Katanya.

Menanggapi hal itu, Kasat Pol PP Junaedi Soamole, S. STP, MSI, menjelaskan sebelum melaksanakan Penertiban sudah saya sampaikan kepada anggota jangan bertindak terlalu berlebihan.

“Apabila ada anggota saya yang bertindak berlebihan, akan kami tindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” janjinya.

Sementara Kabid Trantib Sat Pol PP, Luther Dj, SH. MH., Mengatakan bertindak sesuai dengan Standar Operasi Penertiban (SOP) Perda No 5 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati.

“Jadi penertiban hewan ternak sudah sesuai SOP yang merujuk pada Perda Nomor 5 Tahun 2018, pasal 14 : Tentang Tehnik Pelaksanaan Standar Operasi Penertiban (SOP) Sat Pol PP,” katanya.

Lanjutnya, kemudian Perda Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 12 Tentang Hasil Penjualan/Lelang. Juga diatur tentang pembagian Hewan yang sudah dieksekusi mati : 25% untuk Kas Daerah, 25% Untuk Pemilik Hewan Ternak, 50% Untuk Akomodasi Tim Penertib.

Sementara Pembagian Hewan Ternak yang ditangkap 50% untuk Pemilik Hewan Ternak, 25% Untuk Kas Daerah, 25% Untuk Akomodasi Tim Penertib.

“Dimana Peraturan Bupati (Perbup) Pasal 8 ayt 3 : Tentang Hewan Ternak yang tidak bisa ditangkap hidup-hidup, maka akan dilakukan eksekusi (tembak ditempat oleh Tim Satgas Datebi).” Tegas Kabid Trantib.

Menanggapi semua penyampaian itu, anggota DPRD Komisi I, Fadli Djaguna, mengatakan kalau ditinjau dari tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP, ini terlalu berlebihan karena Hewan Ternak juga adalah Maklhuk Hidup, sehingga mereka juga mempunyai Hak untuk Hidup

“Hewan Ternak ini merupakan Sumbangan dari Bupati Kabupaten Pulau Morotai, kenapa harus dieksekusi.” tukasnya.

Sementara anggota DPRD komisi I lainnya, Mahmud Kiat, mengutarakan sesuai dengan tuntutan Masyarakat Satpol PP tetap harus mengganti kerugian Masyarakat.

“Selama ini kenapa Masyarakat belum membuat Kandang, karena mereka belum mendapat Bantuan pembuatan kandang dari Pemerintah Daerah,’ Katanya.

Masih penyampaian anggota DPRD komisi I, tiba giliran Irwan Soleman, memaparkan bahwa aturan mengatakan bahwa Bumi dan Air serta Isinya diatur oleh Negara apakah ini juga sebagai salah satu bentuk yang diatur oleh Negara.

Dirinya kemudian menyoroti sistem persentasenya, menurutnya, Pembagian Persen harus sesuai dengan keputusan, jangan persen Operasional Sat Pol PP lebih besar dari persen pemilik.

Sementara Suhari Lohor, anggota Komisi II DPRD juga ikut berbicara. Ia tegaskan, soal eksekusi dengan penembakan tidak kami cantumkan dalam Perda, tetapi kami masukan dalam Peraturan Bupati.

“Untuk itu harus dievaluasi lagi Perda yang sudah ada, karena tidak sesuai dengan SOP Perda No 5 Tahun 2018.” pintanya.

Ruslan Ahmad, anggota Komisi II DPRD juga tidak ketinggalan berbicara. Dia mengatakan Jika dilihat dari Tugas-tugas Penegak Peraturan Daerah dalam hal ini Sat Pol PP, bahwa Laporan dari Masyarakat ada Hewan Ternak yang merusak Tanaman Masyarakat.

Dengan melihat kasus kata Ruslan, yaitu Pada Tahun 2017 pernah terjadi korban kecelakan terhadap pengendara Sepeda Motor karena menabrak Hewan Ternak Sapi yang tiba tiba melintasi jalan dan membuat pengendara Sepeda Motor sampai MD (Meninggal Dunia) ditempat.

“Jadi saya rasa wajar-wajar saja apabila Perda Nomor 5 Tahun 2018 serta SOP dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Morotai dijalankan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Sat Pol PP.” Pungkasnya.

Alotnya perdebatan diruang DPRD soal hewan ternak sapi yang ditembak. Sehingga sekitar Pukul 14.45 WIT sempat terjadi insiden kecil antara Pemilik Hewan Ternak Sabhin Ashar yang menjadi korban eksekusi dengan Sat Pol PP dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai, karena DPRD dinilai lambat dalam mengambil keputusan.

Pada akhirnya, Rapat Hearing DPRD di Skorsing sampai ada Undangan Pemberitahuan selanjutnya dari DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

Giat Dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai Rusminto Pawane, Wakil Kutua DPRD I, Wakil Ketua DPRD II Fahri Haeruddin, Ketua Komisi I Zainal Karim, Kasat Pol PP Junaedi Soamole, S. STP, MSI., Kabid Trantib Sat Pol PP Luther Dj, SH. MH., Kasi Penyidik Sat Pol PP Yunita Utami, SH, Camat Morotai Selatan Darmin Jaguna, Camat Morotai Timur Syahril Umasugi, Perwakilan Hippmamoro, Tokoh Masyarakat dan Pemilik Hewan Ternak.

Visit Today: 469  |  Visitor Today: 347  |

ARTIKEL TERKAIT

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

POPULER

Toko dan Kios Dilarang Naikkan Harga Sembako, Bila Kedapatan Izin Usahanya Dicabut

Hal itu berdasarkan regulasi nasional yaitu Undang - undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen...

Bersama Dinsos, Bupati Sula Salurkan Bansos di 6 Desa Kec. Sulbar

i-malut.com, Sanana - Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Hendrata Thes dan Sekda Syafrudin Sapsuha bersama-sama dengan Kepala Dinas Sosial Rivai...

Bupati Sula Bersama Pejabat Kesehatan yang baru, Langsung ‘Tancap Gas’ Kunker ke Mangoli

i-malut.com, Sanana - Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Hendrata Thes, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Syafrudin Sapsuha yang juga Plt. Kepala...

Paksakan Gabalil Hai Sua, Ratusan Siswa SMA Sanana diamankan Polres Sula

i-malut.com, Sanana - Sebanyak 130 siswa SMA sederajat Sanana diamankan pihak keamanan Polres Kabupaten Sula saat melakukan kegiatan Gabalil...

Ketua DPRD Sula: Jangan Terlalu Persoalkan Mundurnya Pejabat Pemda

i-malut.com, Sanana - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Sinaryo Thes memberikan komentar singkat...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24 Jam di Maba Selatan

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Viral, Accu Lampu Hias Kota Sanana Diduga ‘di Begal’ OTK

i-malut.com, Sanana - Masyarakat Kepulauan Sula (Kepsul) Kota Sanana belakangan ini merasa resah dengan adanya Pencurian Accu Lampu Hias...

Ketua DPRD Sula: Jangan Terlalu Persoalkan Mundurnya Pejabat Pemda

i-malut.com, Sanana - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Sinaryo Thes memberikan komentar singkat...

Bersama Dinsos, Bupati Sula Salurkan Bansos di 6 Desa Kec. Sulbar

i-malut.com, Sanana - Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Hendrata Thes dan Sekda Syafrudin Sapsuha bersama-sama dengan Kepala Dinas Sosial Rivai...

Seng Ada Rotan Akar Pun Jadi, Masker Habis Menjahit Pun Jadi

i-malut.com, Sanana - Hal itu yang dilakukan oleh Bupati kepulauan Sula (Kepsul) Hendrata Thes saat membagikan secara gratis masker...

Dua Pejabat Kesehatan di Sula Mundur, Ada Apa?

i-malut.com, Sanana - Ditengah ancaman wabah virus corona atau covid melanda Bangsa Idonesia khususnya di Kabupaten Kepuluan Sula (Kepsul)...

Forkopimda Kepsul Gelar Rakoord Bersama Elemen Masyarakat Sula

Point penting yang dibahas adalah menyangkut Instruksi Bupati terkait situasi pencegahan Covid-19...

Diduga Sakit Mirip Covid-19, Seorang Pasien di Jemput

i-malut.com, Morotai - Seorang pasien berinisial AM berasal dari salah satu Desa di Kecamatan Morotai Barat di Jemput Karteker...

Masuk Morotai, Puluhan Penumpang KM Ratu Maria di Karantina

Walaupun ada penumpang kapal yang mengajukan protes, tetapi tidak di hiraukan satgas pencegahan...

Puluhan Orang Yang Baru Tiba di Morotai Menggunakan Pesawat dan Kapal Laut Dikarantina

Penginapan Dodola adalah salah satu penginapan yang di gunakan Pemda untuk karantina ODP...