TERPOPULER

Pemda Halsel Bakal Terapkan Sanksi Bagi Warga...

Labuha -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bakal memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang menolak Vaksin Sinovac sebagaimana ketentuan...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah...

Bupati Halsel Tolak Diwawancarai Soal Vaksinasi Sinovac,...

Labuha -- Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba menolak saat diwawancarai wartawan terkait Imunisasi Vaksin sinovac, Rabu (13/01/20). Bahrain...

Pemda Halsel Yakin Semua Masyarakat Siap Menerima...

Labuha -- Jelang kegiatan Vaksinasi Sinovak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meyakini bahwa semua masyarakat akan menerima (bersedia) untuk...

Pemda Halsel Bakal Terapkan Sanksi Bagi Warga...

Labuha -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bakal memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang menolak Vaksin Sinovac sebagaimana ketentuan...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah...

Bupati Halsel Tolak Diwawancarai Soal Vaksinasi Sinovac,...

Labuha -- Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba menolak saat diwawancarai wartawan terkait Imunisasi Vaksin sinovac, Rabu (13/01/20). Bahrain...

ARTIKEL TERKAIT

Masyarakat Lingkar Tambang Kecamatan Lede Minta Perhatian Gubernur

|

i-malut.com, Taliabu – Masyarakat lingkar tambang di Kecamatan Lede, Kepulauan Pulau Taliabu (Pultab) meminta kepada Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba, agar tidak tinggal diam terkait beroperasinya PT Adidaya Tangguh di Pulau Taliabu. Pasalnya perusahaan tambang Biji Besi yang beroperasi sejak tahun 2007 itu, hingga kini (tahun 2017), dinilai tidak terbuka soal CSR.

Baca Juga : Tuntut Ganti Rugi, Warga Batu Raja Boikot Aktivitas PT. ARA

Sejak dikeluarkannya Ijin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Bupati Ahmad Hidayat Mus (AHM) yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), sejak kehadirannya hingga kini, masih menyimpan tabir (masalah) yang memunculkan tanda tanya bagi masyarakat lingkar tambang di Kabupaten Pulau Taliabu.

“ Masyarakat mempersoalkan transparansi pihak PT. Adidaya Tangguh (ADT) menyangkut besaran dana CSR, luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), Amdal, Andal, pengelolaan limbah, besaran kompensasi atau ganti rugi untuk harga tanaman dan lahan serta putra daerah yang hanya dipekerjakan sebagai pekerja lepas (Out Sourcing), “ kata La Molebu, aktivis lede kepada i-malut.com, Minggu, (24/12/2017)

Lebih lanjut La Molebu mengatakan, bahwa saat ini PT. Adidaya Tangguh (ADT) sudah mengantongi izin eksploitasi. Sudah sepatutnya pihak perusahaan memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, yaitu menempatkan masyarakat lingkar tambang sebagai mitra perusahaan sebagaimana dituangkan dalam UU Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009, UU PPLH (Pengelolaan dan Perlidungan Lingkungan Hidup), UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan yang terpenting juga adalah implementasi CSR sesuai amanah Peraturan perundang-undang pasal 74, NO 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

“ Menyangkut tenaga kerja asing yang masuk melalui kendari dan luwuk, disinyalir seakan-akan luput dari pantauan pihak imigrasi. Terbukti ketika 5 tenaga keja asing yang tidak memiliki visa tenaga kerja asing dan justru memakai visa kunjungan, ditangkap Danki Satgas Kompi Raider 732 Banau, Kapten Ruslan Buton belum lama ini, saat itu melakukan razia untuk memastikan identitas setiap orang yang masuk ke wilayah kecamatan Lede beberapa pekan lalu.” katanya

Meski begitu, Menurut La Molebu, masyarakat sesungguhnya tidak merasa antipati terhadap pihak perusahaan tambang biji besi yang saat ini sudah pada tahap exploitasi, karena masyarakat juga menyadari bahwa perusahaan ini juga kelak bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Taliabu yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu. Namun harapan itu, kata La Molebu, hanya bisa terwujud ketika ada pengawasan ekstra dari pemerintah serta elemen masyarakat, apalagi saat ini areal produksi perusahan sudah dekat dengan perkebunan warga.

” Ketidakpastian inilah yang justru memunculkan pertanyaan bagi masyarakat lingkar tambang, bahwa kehadiran perusahan tambang untuk siapa,“ pungkasnya “kehadiran perusahan tambang di Kabupaten Pulau Taliabu pada kenyataannya bukan untuk kesejahteraan bagi masyarakat yang terpenuhi tapi justru terancamnya perkebunan cengkeh serta semakin berkurangnya lahan perkebunan bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, kata La Molebu, perkebunan cengkehlah yang selama ini terbukti mampu menghidupi masyarakat lingkar tambang dari sisi pemenuhan kebutuhan ekonomi berupa makan minun sehari-hari, biaya sekolah anak dan lain-lain.

” Kami sebagai masyarakat meminta kepada semua pihak, terutama Gubernur Maluku Utara (Abdul Gani Kasuba), Bupati Kabupaten Pulau Taliabu (Aliong Mus) untuk menyampaikan teguran secara tegas kepada pihak PT. Adidaya Tangguh agar menjawab pertanyaan masyarakat lingkar tambang terutama masyarakat Kecamatan Lede, sehingga tidak terkesan tinggal diam apalagi membiarkan begitu banyak masalah yang terjadi saat ini di Kabupaten Pulau Taliabu,” tutupnya penuh harap.

Rep/Red : (sdn)

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Sejumlah Guru di Weda Keluhkan Fungsional, Kadispen : Akan Terbayar di Febuari

Weda -- Sejumlah Guru di Weda Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) mengeluhkan soal Funsional mereka yang...

Dinas PTSP Haltim Dapat Kucuran DAK Tahun 2021

Maba -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Pelayanan Terpadu...

840 Nakes di Haltim Siap di Vaksin

Maba -- 840 Tenaga Kesehatan (Nakes) lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) akan ikut...

Masyarakat Lingkar Tambang Kecamatan Lede Minta Perhatian Gubernur

i-malut.com, Taliabu – Masyarakat lingkar tambang di Kecamatan Lede, Kepulauan Pulau Taliabu (Pultab) meminta kepada Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba, agar tidak tinggal diam terkait beroperasinya PT Adidaya Tangguh di Pulau Taliabu. Pasalnya perusahaan tambang Biji Besi yang beroperasi sejak tahun 2007 itu, hingga kini (tahun 2017), dinilai tidak terbuka soal CSR.

Baca Juga : Tuntut Ganti Rugi, Warga Batu Raja Boikot Aktivitas PT. ARA

Sejak dikeluarkannya Ijin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Bupati Ahmad Hidayat Mus (AHM) yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), sejak kehadirannya hingga kini, masih menyimpan tabir (masalah) yang memunculkan tanda tanya bagi masyarakat lingkar tambang di Kabupaten Pulau Taliabu.

“ Masyarakat mempersoalkan transparansi pihak PT. Adidaya Tangguh (ADT) menyangkut besaran dana CSR, luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), Amdal, Andal, pengelolaan limbah, besaran kompensasi atau ganti rugi untuk harga tanaman dan lahan serta putra daerah yang hanya dipekerjakan sebagai pekerja lepas (Out Sourcing), “ kata La Molebu, aktivis lede kepada i-malut.com, Minggu, (24/12/2017)

Lebih lanjut La Molebu mengatakan, bahwa saat ini PT. Adidaya Tangguh (ADT) sudah mengantongi izin eksploitasi. Sudah sepatutnya pihak perusahaan memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, yaitu menempatkan masyarakat lingkar tambang sebagai mitra perusahaan sebagaimana dituangkan dalam UU Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009, UU PPLH (Pengelolaan dan Perlidungan Lingkungan Hidup), UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan yang terpenting juga adalah implementasi CSR sesuai amanah Peraturan perundang-undang pasal 74, NO 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

“ Menyangkut tenaga kerja asing yang masuk melalui kendari dan luwuk, disinyalir seakan-akan luput dari pantauan pihak imigrasi. Terbukti ketika 5 tenaga keja asing yang tidak memiliki visa tenaga kerja asing dan justru memakai visa kunjungan, ditangkap Danki Satgas Kompi Raider 732 Banau, Kapten Ruslan Buton belum lama ini, saat itu melakukan razia untuk memastikan identitas setiap orang yang masuk ke wilayah kecamatan Lede beberapa pekan lalu.” katanya

Meski begitu, Menurut La Molebu, masyarakat sesungguhnya tidak merasa antipati terhadap pihak perusahaan tambang biji besi yang saat ini sudah pada tahap exploitasi, karena masyarakat juga menyadari bahwa perusahaan ini juga kelak bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Taliabu yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu. Namun harapan itu, kata La Molebu, hanya bisa terwujud ketika ada pengawasan ekstra dari pemerintah serta elemen masyarakat, apalagi saat ini areal produksi perusahan sudah dekat dengan perkebunan warga.

” Ketidakpastian inilah yang justru memunculkan pertanyaan bagi masyarakat lingkar tambang, bahwa kehadiran perusahan tambang untuk siapa,“ pungkasnya “kehadiran perusahan tambang di Kabupaten Pulau Taliabu pada kenyataannya bukan untuk kesejahteraan bagi masyarakat yang terpenuhi tapi justru terancamnya perkebunan cengkeh serta semakin berkurangnya lahan perkebunan bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, kata La Molebu, perkebunan cengkehlah yang selama ini terbukti mampu menghidupi masyarakat lingkar tambang dari sisi pemenuhan kebutuhan ekonomi berupa makan minun sehari-hari, biaya sekolah anak dan lain-lain.

” Kami sebagai masyarakat meminta kepada semua pihak, terutama Gubernur Maluku Utara (Abdul Gani Kasuba), Bupati Kabupaten Pulau Taliabu (Aliong Mus) untuk menyampaikan teguran secara tegas kepada pihak PT. Adidaya Tangguh agar menjawab pertanyaan masyarakat lingkar tambang terutama masyarakat Kecamatan Lede, sehingga tidak terkesan tinggal diam apalagi membiarkan begitu banyak masalah yang terjadi saat ini di Kabupaten Pulau Taliabu,” tutupnya penuh harap.

Rep/Red : (sdn)

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Jum’at Pekan Depan, Mahasiswa Patani Timur Gelar LDK

Weda -- Mahasiswa Patani Timur (MPT) dari tiga organisasi, yakni Himpunan Pelajar Mahasiswa Peniti Damuli (HPMPD), Ikatan Pelajar Mahasiswa Masure (IPMM), dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Sakam Nursifa (HPMS-N) akan...

Mamat Jalil : Besok KPU Haltim Buka Kotak...

Maba -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) merencanakan, pada hari selasa (19/01) besok, akan membuka kotak suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil...

Usulan PAW Anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari partai Berkarya, telah dibahas oleh Badan Musyawarah (BANMUS) DPRD Kota Ternate. Ketua BANMUS DPRD Kota...

Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi, Program Unggulan Dispar Kota...

Ternate -- Dinas Pariwisata Kota Ternate canangkan 3 program unggulan pada tahun 2021 ini, yakni program Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi, yang bertujuan untuk menggerakkan pelaku UMKM ditengah Covid-19. Hal...

DKC Gerakan Pramuka Halteng dan 6 Gugus Depan,...

Weda -- Dewan Kerja Cabang (DKC) Gerakan Pramuka Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) bersama enam Gugus Depan, pada Senin (18/01) sore tadi mengelar galang dana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat...

Tahun 2021, ATR/BPN Target Daftarkan 500 Bidang Tanah

Ternate -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Ternate, melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2020 kemarin berhasil mendaftarkan 550 bidang tanah....

Dua Pejabat Polres Haltim Berganti

Maba -- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Maluku Utara (Malut) melakukan mutasi dua pejabat Polres Kabupaten Halmahera Timur (Haltim). Mutasi jabatan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Malut Nomor: ST/653/XII/2020/Ro Sdm...

DPRD Haltim di Minta Sahkan Perda Pariwisata

Maba -- Kepala Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) Hardi Musa, mendesak Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) Haltim untuk mengesahkan Peraturan Daerah (Perda)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan Covid-19...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal dan meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di wilayah Maluku Utara, Kegiatan penyemprotan...
error: