TERPOPULER

Dr. Muh. Nasir S. Tamalene : IKA...

Ternate -- Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) bakal segera hadir di Provinsi Maluku Utara. Kampus tersebut akan hadir...

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

MAN I Halsel Buka Pendaftaran Guru Honorer,...

Halsel -- Madrasah Aliyah Negeri I Halmahera Selatan (MAN I HAL-SEL) membuka lowongan bagi tenaga pendidik baru (Guru Honorer)...

Dalam Waktu Dekat, PD SPSI Akan Bentuk...

Ternate — Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)...

Lanud Leo Wattimena akan Delegasikan Siswa/i Unggulan...

Ternate -  Pendaftaran SMA Pradita Dirgantara Tahun 2021-2022 dibuka pada bulan Februari-Maret 2021 mendatang. Lanud Leo Wattimena pun telah...

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, berbuntut pengembalian kewenangan...

Dr. Muh. Nasir S. Tamalene : IKA...

Ternate -- Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) bakal segera hadir di Provinsi Maluku Utara. Kampus tersebut akan hadir...

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

MAN I Halsel Buka Pendaftaran Guru Honorer,...

Halsel -- Madrasah Aliyah Negeri I Halmahera Selatan (MAN I HAL-SEL) membuka lowongan bagi tenaga pendidik baru (Guru Honorer)...

Dalam Waktu Dekat, PD SPSI Akan Bentuk...

Ternate — Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)...

Lanud Leo Wattimena akan Delegasikan Siswa/i Unggulan...

Ternate -  Pendaftaran SMA Pradita Dirgantara Tahun 2021-2022 dibuka pada bulan Februari-Maret 2021 mendatang. Lanud Leo Wattimena pun telah...

ARTIKEL TERKAIT

Modus Hutang Daerah, Pemprov Malut Koleksi Proyek Fiktif dan Markup Nilai Proyek Sebesar 45 M

|

i-malut.com, SOFIFI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut), Sabtu (10/3/2018) kemarin, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) oleh Plt. Gubernur Provinsi Maluku Utara dan pembahasan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Pansus, bertempat di ruang paripurna DPRD Malut di sofifi.

Diketahui, rapat paripurna tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 jam, dimulai pada pukul 11.00 sampai dengan 14.30 WIT, dipimpin oleh Zulkifli Hi. Umar.

Sekretaris Pansus PDTT BPK, Syachril Marsaoli ketika dikonfirmasi via WhatsApp, Minggu (11/3/2018) sore tadi mengatakan bahwa, ada 8 poin penting yang disimpulkan yang merupakan hasil pembahasan Pansus PDTT BPK, diantaranya :

1.  Terdapat kelebihan pembayaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD agar mendesak kepada Gubernur agar menginstruksikan kepada Tim Tindak Lanjut untuk mempercepat penyelesaian dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran pengembalian sebelum 60 (enam puluh) hari.

2.  Diketahui bahwa BPK merekomendasikan kepada Gubernur untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Sekretaris Daerah, PPK, PPTK dan PPHP, serta pengenaan sanksi dalam daftar hitam kepada rekanan (kontraktor) yang bermasalah. Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk meminta kepada Gubernur agar secepatnya menindaklanjuti rekomendasi BPK dimaksud dalam waktu sebelum 60 (enam puluh) hari.

3.  Terdapat kelemahan pengendalian dalam hal kebijakan dan prosedur atas belanja barang jasa dan belanja modal yaitu Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum mempunyai kebijakan terkait keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran. Hal tersebut berakibat tidak adanya keseragaman perlakuan atas pekerjaan-pekerjaan yang melewati tahun anggaran. Terhadap hal ini Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk mendesak Gubernur untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai instrument kebijakan terkait dengan pelaksanaan jasa konstruksi di Maluku Utara.

4.  Diketahui terdapat pemutusan kontrak tiga paket pekerjaan yaitu pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pulau Taliabu, pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Halmahera Utara dan pembangunan menara masjid raya Al Munawwar Ternate tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk meminta kepada Gubernur untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas tiga paket pekerjaan tersebut dan memberikan sanksi kepada Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR.

5.  Diketahui deficit APBD tahun anggaran 2016 dan 2017 melebihi batas maksimal deficit yang dipersyaratkan, sementara kemampuan penerimaan pembiayaan daerah dipastikan tidak dapat membiayai deficit APBD sehingga berpotensi terjadinya siklus hutang daerah yang tidak berkesudahan. Untuk menyelesaikan masalah ini Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk berkoordinasi dan minta petunjuk di Kementerian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri RI.

6.  Diketahui bahwa pembayaran hutang pihak ketiga tahun 2016 melalui perubahan Pergub tentang penjabaran APBD 2017 dilakukan sebelum pengesahan APBD 2017 hal ini bertentangan dengan Permendagri nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017, Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD agar meminta kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan kebijakan pembayaran hutang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

7.  Terdapat perbedaan jumlah nilai hutang pihak ketiga yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2016 dengan jumlah hutang berdasarkan hasil sensus Inspektorat Provinsi Maluku Utara, maupun jumlah hutang yang telah dibayarkan, Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk meminta BPK melakukan pemeriksaan lanjutan agar memastikan nilai hutang yang sebenarnya.

8.  Ditemukan lima belas (15) paket kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD 2016 dan tidak ditenderkan, serta terdapat perbedaan nilai pagu anggaran antara APBD Perubahan 2016 dengan nilai kontrak dan nilai hutang sesuai hasil sensus Inspektorat, tetapi diakui sebagai hutang senilai Rp. 45.728.055.901,-(empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah).

Atas sejumlah masaalah tersebut, menurut Syachril, Pansus PDTT BPK telah meminta penjelasan Kepala Inspektorat Malut, Bambang Hermawan untuk memberikan klarifikasi, namun yang bersangkutan menjelaskan bahwa yang berkompeten untuk menjelaskan permasalahan ini adalah Kepala BPKPAD, Ahmad Purbaya. Namun setelah diundang sebanyak lima kali rapat, Kepala BPKPAD tidak pernah mengindahkan undangan Pimpinan DPRD.

Syachril yang juga sebagai ketua Komisi III DPRD Malut ini mengatakan, sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan, Pansus PDTT BPK telah merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.  poin rekomendasinya antara lain :

1.  Meminta kepada Gubernur Malut untuk memberikan teguran keras kepada saudara Kepala Inspektorat, Bambang Hermawan dan Kepala BPKPAD, Ahmad Purbaya

2.  Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan/atau pemeriksaan investigatif

Rep/Red : (Adm)

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Peduli Kemanusiaan, EW-LMND Malut Distribusikan Bantuan di Halut

Ternate -- Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Maluku Utara, distribusikan bantuan terhadap...

Lanud Leo Wattimena akan Delegasikan Siswa/i Unggulan ke SMA Pradita Dirgantara di Solo

Ternate -  Pendaftaran SMA Pradita Dirgantara Tahun 2021-2022 dibuka pada bulan Februari-Maret 2021 mendatang. Lanud...

HMI Cabang Ternate Minta PT. NHM Hentikan Karantina Karyawan di Kota Ternate

Ternate -- Covid-19 saat ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Hal itulah yang...

Modus Hutang Daerah, Pemprov Malut Koleksi Proyek Fiktif dan Markup Nilai Proyek Sebesar 45 M

i-malut.com, SOFIFI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut), Sabtu (10/3/2018) kemarin, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) oleh Plt. Gubernur Provinsi Maluku Utara dan pembahasan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Pansus, bertempat di ruang paripurna DPRD Malut di sofifi.

Diketahui, rapat paripurna tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 jam, dimulai pada pukul 11.00 sampai dengan 14.30 WIT, dipimpin oleh Zulkifli Hi. Umar.

Sekretaris Pansus PDTT BPK, Syachril Marsaoli ketika dikonfirmasi via WhatsApp, Minggu (11/3/2018) sore tadi mengatakan bahwa, ada 8 poin penting yang disimpulkan yang merupakan hasil pembahasan Pansus PDTT BPK, diantaranya :

1.  Terdapat kelebihan pembayaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD agar mendesak kepada Gubernur agar menginstruksikan kepada Tim Tindak Lanjut untuk mempercepat penyelesaian dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran pengembalian sebelum 60 (enam puluh) hari.

2.  Diketahui bahwa BPK merekomendasikan kepada Gubernur untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Sekretaris Daerah, PPK, PPTK dan PPHP, serta pengenaan sanksi dalam daftar hitam kepada rekanan (kontraktor) yang bermasalah. Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk meminta kepada Gubernur agar secepatnya menindaklanjuti rekomendasi BPK dimaksud dalam waktu sebelum 60 (enam puluh) hari.

3.  Terdapat kelemahan pengendalian dalam hal kebijakan dan prosedur atas belanja barang jasa dan belanja modal yaitu Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum mempunyai kebijakan terkait keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran. Hal tersebut berakibat tidak adanya keseragaman perlakuan atas pekerjaan-pekerjaan yang melewati tahun anggaran. Terhadap hal ini Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk mendesak Gubernur untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai instrument kebijakan terkait dengan pelaksanaan jasa konstruksi di Maluku Utara.

4.  Diketahui terdapat pemutusan kontrak tiga paket pekerjaan yaitu pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pulau Taliabu, pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Halmahera Utara dan pembangunan menara masjid raya Al Munawwar Ternate tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk meminta kepada Gubernur untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas tiga paket pekerjaan tersebut dan memberikan sanksi kepada Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR.

5.  Diketahui deficit APBD tahun anggaran 2016 dan 2017 melebihi batas maksimal deficit yang dipersyaratkan, sementara kemampuan penerimaan pembiayaan daerah dipastikan tidak dapat membiayai deficit APBD sehingga berpotensi terjadinya siklus hutang daerah yang tidak berkesudahan. Untuk menyelesaikan masalah ini Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk berkoordinasi dan minta petunjuk di Kementerian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri RI.

6.  Diketahui bahwa pembayaran hutang pihak ketiga tahun 2016 melalui perubahan Pergub tentang penjabaran APBD 2017 dilakukan sebelum pengesahan APBD 2017 hal ini bertentangan dengan Permendagri nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017, Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD agar meminta kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan kebijakan pembayaran hutang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

7.  Terdapat perbedaan jumlah nilai hutang pihak ketiga yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2016 dengan jumlah hutang berdasarkan hasil sensus Inspektorat Provinsi Maluku Utara, maupun jumlah hutang yang telah dibayarkan, Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk meminta BPK melakukan pemeriksaan lanjutan agar memastikan nilai hutang yang sebenarnya.

8.  Ditemukan lima belas (15) paket kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD 2016 dan tidak ditenderkan, serta terdapat perbedaan nilai pagu anggaran antara APBD Perubahan 2016 dengan nilai kontrak dan nilai hutang sesuai hasil sensus Inspektorat, tetapi diakui sebagai hutang senilai Rp. 45.728.055.901,-(empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah).

Atas sejumlah masaalah tersebut, menurut Syachril, Pansus PDTT BPK telah meminta penjelasan Kepala Inspektorat Malut, Bambang Hermawan untuk memberikan klarifikasi, namun yang bersangkutan menjelaskan bahwa yang berkompeten untuk menjelaskan permasalahan ini adalah Kepala BPKPAD, Ahmad Purbaya. Namun setelah diundang sebanyak lima kali rapat, Kepala BPKPAD tidak pernah mengindahkan undangan Pimpinan DPRD.

Syachril yang juga sebagai ketua Komisi III DPRD Malut ini mengatakan, sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan, Pansus PDTT BPK telah merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.  poin rekomendasinya antara lain :

1.  Meminta kepada Gubernur Malut untuk memberikan teguran keras kepada saudara Kepala Inspektorat, Bambang Hermawan dan Kepala BPKPAD, Ahmad Purbaya

2.  Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan/atau pemeriksaan investigatif

Rep/Red : (Adm)

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

HMI Cabang Ternate Minta PT. NHM Hentikan Karantina...

Ternate -- Covid-19 saat ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Hal itulah yang membuat Pemerintah hadir dengan kebijakan yang memaksa masyarakat untuk tidak berkerumun dan harus mematuhi...

Warga Kesal, Jaringan Terkomsel di 4 Desa Pesisir...

Weda -- Hampir tiap hari jaringan telkomsel di empat desa pesisir yakni, desa Loleo, Aer Salobar, Tilope dan Sosowomo, kecamatan Weda Selatan kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) mengalami Gangguan kepada i-malut.com...

Diduga Ada Penimbunan BBM Bersubsidi, Ini Tanggapan Kabid...

Ternate -- Upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah menyuplai Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi melalui Pertamina, yang disalurkan lewat pangkalan minyak disetiap kelurahan yang ada di...

Terkendala Anggaran Pengelolaan Portal, Dishub Kota Ternate Kerjasama...

Ternate -- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate rencananya akan bekerjasama dengan pihak Angkasa Pura Support terkait pengelolaan dua Portal yang berada di depan Jatiland Mall dan Pelabuhan Semut Mangga...

Ratusan Petugas Kebersihan Sula di Evaluasi untuk masa...

Sanana -- Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) Nuzul, S. Hut akhirnya angkat bicara demi untuk meluruskan persepsi yang keliru ditengah masyarakat terkait...

MAN I Halsel Buka Pendaftaran Guru Honorer, Ini...

Halsel -- Madrasah Aliyah Negeri I Halmahera Selatan (MAN I HAL-SEL) membuka lowongan bagi tenaga pendidik baru (Guru Honorer) untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik di MAN I Halsel. Wakil Kepala...

Peduli Korban Bencana Alam, Guru dan Siswa SMP...

Weda -- Guru dan siswa SMP 25 Kabupaten Halmahera Tengah Halteng, Sabtu (23/01) siang tadi menyerahkan bantuan partisipasi terhadap korban Bencana Alam ke Posko Relawan Dewan Kerja Cabang (DKC...

DKC Gerakan Pramuka Halteng bersama 6 Gugus Depan...

Weda — Dewan Kerja Cabang (DKC) Gerakan Pramuka Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) bersama enam Gugus depan di Weda yakni, SMA 1, MAN Weda, SMK 8, MTS Weda, SMP 1 dan...

Peduli Kemanusiaan, EW-LMND Malut Distribusikan Bantuan di Halut

Ternate -- Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Maluku Utara, distribusikan bantuan terhadap Masyarakat yang terdampak Bencana Alam, di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara. Pendistribusian bantuan...