TERPOPULER

Pemda Halsel Bakal Terapkan Sanksi Bagi Warga...

Labuha -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bakal memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang menolak Vaksin Sinovac sebagaimana ketentuan...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah...

Bupati Halsel Tolak Diwawancarai Soal Vaksinasi Sinovac,...

Labuha -- Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba menolak saat diwawancarai wartawan terkait Imunisasi Vaksin sinovac, Rabu (13/01/20). Bahrain...

Pemda Halsel Yakin Semua Masyarakat Siap Menerima...

Labuha -- Jelang kegiatan Vaksinasi Sinovak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meyakini bahwa semua masyarakat akan menerima (bersedia) untuk...

Pemda Halsel Bakal Terapkan Sanksi Bagi Warga...

Labuha -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bakal memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang menolak Vaksin Sinovac sebagaimana ketentuan...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah...

Bupati Halsel Tolak Diwawancarai Soal Vaksinasi Sinovac,...

Labuha -- Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba menolak saat diwawancarai wartawan terkait Imunisasi Vaksin sinovac, Rabu (13/01/20). Bahrain...

ARTIKEL TERKAIT

Izin PT Karapoto Dicabut OJK

|

i-malut.com, TERNATE — Berdasarkan surat tertanggal 24 Agustus 2018, secara resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  melayangkan surat pembatalan perizinan terhadap PT Karapoto Teknologi Finansial yang disampaikan langsung melalui surat resmi oleh Direktur pengaturan perizinan dan pengawasan Fintech OJK Pusat Henrikus Passagi.

OJK mencabut surat izin PT Karapoto Teknologi Finansial terhitung dari 20 Agustus 2018 sudah tidak bisa melakukan aktifitas dalam bentuk apapun termasuk promosi yang melibatkan logo OJK.

Dalam isi surat tersebut disampaikan sehubungan dengan surat saudara Nomor 003/SP-KTF/02/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, hal pengembalian tanda terdaftar PT. Karopoto Teknologi Finacial Kepada Otoritas jasa keuangan serta merujuk pada pasal 10 ayat (5)  peraturan OJK Nomor 77/ POJK. 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

Terdapat lima poin yang menjadi ukuran kebijakan untuk mencabut izin pengoperasian PT Karapoto diantaranya.

Berdasarkan surat dari Direktur pengaturan, perizinan dan pengawasan finacial technology nomor S-18/NB. 213/2018 tanggal 24 januari 2018 hal tanda bukti terdaftar PT Karapoto Teknologi Finacial telah terdaftar sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi  informasi di OJK.

Surat yang telah diterima pada tanggal 24 Januari kemudian berdasarkan yang diajukan kembali pada tanggal 20 Agustus 2018 dimasud dan dengan mempertimbangkan alasan ketidakmampuan PT Karapoto Teknologi Finansial dalam meneruskan kegiatan oprasinalnya dengan ini surat tanda bukti terdaftar PT Karapoto Teknologi Finansial Nomor S-18/NB. 213/2018 (24/1/2018) dinyatakan batal terhitung sejak tanggal surat ini.

Dengan dibatalkan surat tanda bukti terdaftar PT karapoto Teknologi Finansial Nomor S-18/NB. 213/2018 tanggal 24 januari 2018 maka PT Karapoto Teknologi Finansial harus menghentikan seluruh kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk di dalamnya kegiatan penawaran atau promosi lalayanan PT Karapoto Teknologi Finansial, dan tidak mencantumkan logo OJK atau pernyataan terdaftar dan diawasi oleh OJK dalam setiap kegiatan PT Karapoto Teknologi Finansial. Selanjutnya PT Karopito Teknologi Finansial harus menyelesaikan hak dan kewajiban pengguna sesuai rencana penyelesaian  yang saudara sampaikan dalam surat sudara tanggal 20 Agustus 2018 dimaksud, dan menyampaikan kepada kami surat pernyataan dari pemberi pinjaman yang menegaskan bahwa PT Karapoto teknologi finansial telah menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman tidak akan mengajukan gugatan kepada otoritas jasa keuangan. Juga didalam disebutkan bahwa hal saudara tidak melaksanakan hal 3 dab 4 diatas, saudara dapat direkomendasikan sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama dilembaga jasa keuangan.

Surat resmi dari OJK, yang ditujukan ke PT Karopoto Teknologi Finansial.

Dari surat resmi yang dilayangkan oleh OJK kepada PT Karapoto hingga berita ini diterbitkan pihak PT Karapoto belum bisa ditemui.

Sekedar diketahui pada saat Lonching PT Karapoto yang dilakukan pada (27/1/2018) beberapa bulan lalu, secara resmi disampaikan PT Karapoto merupakan perusahan yang bergerak di bidang Fhintach. Atau peer to peer landing. Hal ini  diakui oleh Presiden Direktur (Presidr) PT Karapoto Fitri Puspita Hapsari Doa, ketika melakukan lonching PT Karapoto yang bertampat di Grand Dafam Bela Ternate pada Sabtu (27/1) Malam.

Tak hanya itu, setelah surat resmi Pencabutan izin dari OJK pusat disampaikan, surat pencabutan ini juga telah beredar dimedia sosial. Sampai saat ini melalui  Kepala OJK Sulut, Gorontalo, Maluku Utara Elyanus Pongsodo, yang merupakan pengawasan Maluku Utara belum bisa dihubungi juga.

Red/Rep : (Fik)

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Mamat Jalil : Besok KPU Haltim Buka Kotak Suara

Maba -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) merencanakan,...

Tahun 2021, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Haltim tidak dapat DAK

Maba -- Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut), tidak...

1.324 Warga Penerima BST, Kadinsos Haltim : Sudah Mulai di Salurkan

Maba -- Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) telah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada...

Izin PT Karapoto Dicabut OJK

i-malut.com, TERNATE — Berdasarkan surat tertanggal 24 Agustus 2018, secara resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  melayangkan surat pembatalan perizinan terhadap PT Karapoto Teknologi Finansial yang disampaikan langsung melalui surat resmi oleh Direktur pengaturan perizinan dan pengawasan Fintech OJK Pusat Henrikus Passagi.

OJK mencabut surat izin PT Karapoto Teknologi Finansial terhitung dari 20 Agustus 2018 sudah tidak bisa melakukan aktifitas dalam bentuk apapun termasuk promosi yang melibatkan logo OJK.

Dalam isi surat tersebut disampaikan sehubungan dengan surat saudara Nomor 003/SP-KTF/02/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, hal pengembalian tanda terdaftar PT. Karopoto Teknologi Finacial Kepada Otoritas jasa keuangan serta merujuk pada pasal 10 ayat (5)  peraturan OJK Nomor 77/ POJK. 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

Terdapat lima poin yang menjadi ukuran kebijakan untuk mencabut izin pengoperasian PT Karapoto diantaranya.

Berdasarkan surat dari Direktur pengaturan, perizinan dan pengawasan finacial technology nomor S-18/NB. 213/2018 tanggal 24 januari 2018 hal tanda bukti terdaftar PT Karapoto Teknologi Finacial telah terdaftar sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi  informasi di OJK.

Surat yang telah diterima pada tanggal 24 Januari kemudian berdasarkan yang diajukan kembali pada tanggal 20 Agustus 2018 dimasud dan dengan mempertimbangkan alasan ketidakmampuan PT Karapoto Teknologi Finansial dalam meneruskan kegiatan oprasinalnya dengan ini surat tanda bukti terdaftar PT Karapoto Teknologi Finansial Nomor S-18/NB. 213/2018 (24/1/2018) dinyatakan batal terhitung sejak tanggal surat ini.

Dengan dibatalkan surat tanda bukti terdaftar PT karapoto Teknologi Finansial Nomor S-18/NB. 213/2018 tanggal 24 januari 2018 maka PT Karapoto Teknologi Finansial harus menghentikan seluruh kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk di dalamnya kegiatan penawaran atau promosi lalayanan PT Karapoto Teknologi Finansial, dan tidak mencantumkan logo OJK atau pernyataan terdaftar dan diawasi oleh OJK dalam setiap kegiatan PT Karapoto Teknologi Finansial. Selanjutnya PT Karopito Teknologi Finansial harus menyelesaikan hak dan kewajiban pengguna sesuai rencana penyelesaian  yang saudara sampaikan dalam surat sudara tanggal 20 Agustus 2018 dimaksud, dan menyampaikan kepada kami surat pernyataan dari pemberi pinjaman yang menegaskan bahwa PT Karapoto teknologi finansial telah menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman tidak akan mengajukan gugatan kepada otoritas jasa keuangan. Juga didalam disebutkan bahwa hal saudara tidak melaksanakan hal 3 dab 4 diatas, saudara dapat direkomendasikan sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama dilembaga jasa keuangan.

Surat resmi dari OJK, yang ditujukan ke PT Karopoto Teknologi Finansial.

Dari surat resmi yang dilayangkan oleh OJK kepada PT Karapoto hingga berita ini diterbitkan pihak PT Karapoto belum bisa ditemui.

Sekedar diketahui pada saat Lonching PT Karapoto yang dilakukan pada (27/1/2018) beberapa bulan lalu, secara resmi disampaikan PT Karapoto merupakan perusahan yang bergerak di bidang Fhintach. Atau peer to peer landing. Hal ini  diakui oleh Presiden Direktur (Presidr) PT Karapoto Fitri Puspita Hapsari Doa, ketika melakukan lonching PT Karapoto yang bertampat di Grand Dafam Bela Ternate pada Sabtu (27/1) Malam.

Tak hanya itu, setelah surat resmi Pencabutan izin dari OJK pusat disampaikan, surat pencabutan ini juga telah beredar dimedia sosial. Sampai saat ini melalui  Kepala OJK Sulut, Gorontalo, Maluku Utara Elyanus Pongsodo, yang merupakan pengawasan Maluku Utara belum bisa dihubungi juga.

Red/Rep : (Fik)

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Jum’at Pekan Depan, Mahasiswa Patani Timur Gelar LDK

Weda -- Mahasiswa Patani Timur (MPT) dari tiga organisasi, yakni Himpunan Pelajar Mahasiswa Peniti Damuli (HPMPD), Ikatan Pelajar Mahasiswa Masure (IPMM), dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Sakam Nursifa (HPMS-N) akan...

Mamat Jalil : Besok KPU Haltim Buka Kotak...

Maba -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) merencanakan, pada hari selasa (19/01) besok, akan membuka kotak suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil...

Usulan PAW Anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari partai Berkarya, telah dibahas oleh Badan Musyawarah (BANMUS) DPRD Kota Ternate. Ketua BANMUS DPRD Kota...

Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi, Program Unggulan Dispar Kota...

Ternate -- Dinas Pariwisata Kota Ternate canangkan 3 program unggulan pada tahun 2021 ini, yakni program Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi, yang bertujuan untuk menggerakkan pelaku UMKM ditengah Covid-19. Hal...

DKC Gerakan Pramuka Halteng dan 6 Gugus Depan,...

Weda -- Dewan Kerja Cabang (DKC) Gerakan Pramuka Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) bersama enam Gugus Depan, pada Senin (18/01) sore tadi mengelar galang dana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat...

Tahun 2021, ATR/BPN Target Daftarkan 500 Bidang Tanah

Ternate -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Ternate, melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2020 kemarin berhasil mendaftarkan 550 bidang tanah....

Dua Pejabat Polres Haltim Berganti

Maba -- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Maluku Utara (Malut) melakukan mutasi dua pejabat Polres Kabupaten Halmahera Timur (Haltim). Mutasi jabatan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Malut Nomor: ST/653/XII/2020/Ro Sdm...

DPRD Haltim di Minta Sahkan Perda Pariwisata

Maba -- Kepala Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) Hardi Musa, mendesak Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) Haltim untuk mengesahkan Peraturan Daerah (Perda)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan Covid-19...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal dan meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di wilayah Maluku Utara, Kegiatan penyemprotan...