TERPOPULER

Pemda Halsel Bakal Terapkan Sanksi Bagi Warga...

Labuha -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bakal memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang menolak Vaksin Sinovac sebagaimana ketentuan...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Bupati Halsel Tolak Diwawancarai Soal Vaksinasi Sinovac,...

Labuha -- Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba menolak saat diwawancarai wartawan terkait Imunisasi Vaksin sinovac, Rabu (13/01/20). Bahrain...

Pemda Halsel Yakin Semua Masyarakat Siap Menerima...

Labuha -- Jelang kegiatan Vaksinasi Sinovak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meyakini bahwa semua masyarakat akan menerima (bersedia) untuk...

840 Nakes di Haltim Siap di Vaksin

Maba -- 840 Tenaga Kesehatan (Nakes) lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) akan ikut Vaksinasi Covid-19 tahap pertama. Kepala...

Tahun 2021, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Haltim...

Maba -- Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut), tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus...

Pemda Halsel Bakal Terapkan Sanksi Bagi Warga...

Labuha -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bakal memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang menolak Vaksin Sinovac sebagaimana ketentuan...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Bupati Halsel Tolak Diwawancarai Soal Vaksinasi Sinovac,...

Labuha -- Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba menolak saat diwawancarai wartawan terkait Imunisasi Vaksin sinovac, Rabu (13/01/20). Bahrain...

Pemda Halsel Yakin Semua Masyarakat Siap Menerima...

Labuha -- Jelang kegiatan Vaksinasi Sinovak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meyakini bahwa semua masyarakat akan menerima (bersedia) untuk...

840 Nakes di Haltim Siap di Vaksin

Maba -- 840 Tenaga Kesehatan (Nakes) lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) akan ikut Vaksinasi Covid-19 tahap pertama. Kepala...

ARTIKEL TERKAIT

OJK dan PT Karapoto Diminta Bertanggung Jawab Penuh Kembalikan Uang Nasabah

|

i-malut.com, MOROTAI – Bumi Maluku Utara akhir-akhir ini dihebohkan dengan kasus kolapsnya sebuah usaha dibidang investasi, sebut saja PT Karapoto, mengapa tidak, sebagai lembaga penyelenggara layanan investasi uang berbasis teknologi informasi kini di landa masalah hukum yang sangat serius, karena akan menelan korban yang sangat banyak, bila tidak dapat mengembalikan uang nasabah dari berbagai strata masyarakat di Maluku Utara yang menjadi mangsa empuknya.

Sangat banyak nasabah yang mengalami sok setelah mendapat iniformasi ini, baik dari media maupun dari mulut ke mulut, akibat dari OJK mengeluarkan surat sakti bernomor S.619/NB 213/2018 tentang pembatalan tanda bukti terdaftar PT Karapoto Teknologi Finansial.

Dibatalkannya izin operasional oleh OJK, maka dengan sendirinya usaha investasi PT Karapoto saat ini dapat dianggap bodong dan bahkan terancam tidak dapat beropersi lagi, hal ini sangat menghawatirkan para nasabahnya. Merekapun bertanya-tanya bagaimana nasib uang mereka yang jumlahnya milyaran rupiah masih di kelola PT Karapoto, apakah dapat dikembalikan atauk tidak?

i-malut.com coba menemui dan menghubungi sejumlah nasabah baik yang berinvestasi di PT Karapoto Kota Ternate maupun di Tobelo Halmahera Utara. Menurut para nasabah, seharusnya PT Karapoto memberi penjelasan resmi tentang status surat OJK pada poin 4 yang menegaskan PT Karapoto harus menyelesaikan hak dan kewajiban pengguna sesuai rencana penyelesaian, sehingga nasabah menjadi tenang dan pihak OJK juga wajib bertanggung jawab mengawal PT Karapoto sampai pelaksanaan Pengembalian uang nasabah tuntas direalisasi.

“Sebab masyarakat Malut tidak akan ikut ivestasi uang di PT Karapoto kalau tidak ada jaminan atau izin dari pihak OJK, hal ini terbukti pada saat pengresmian PT Karapoto di Dafam Hotel belum lama ini, Hendrikus Pasaagi, sebagai direktur pengaturan pengawasan dan perizinan teknologi finansial pada OJK RI mengatakan bahwa PT Karapoto satu-satunya fintech di indonesia timur yang legal dan teregistrasi di OJK. bahkan Hendrikus membuat statmen bahwa PT Karapoto bukan investasi Bodong. Pernyatan dari pihak OJK inilah yang membuat masarakat dari berbagai kalangan merasa yakin dan percaya sehingga berbondong-bondong ikut berinvestasi di PT Karapoto.” jelas sejumlah nasabah.

Untuk itu kata mereka yang belum ingin nama mereka dipublis, sebagai nasabah menegaskan, agar pihak KARAPOTO dan OJK sama-sama bertanggung jawab dan segera mencari solusi penyelesaian guna mengembalikan uang nasabah, sehingga tidak mengacaukan suasana menjelang Pilpres.

“Jangan pihak OJK seperti mobil tabrak lari, sudah ada masalah baru melepaskan tanggung jawab, dengan mencabut izin operasi PT Karapoto, seharusnya pihak OJK turut bertanggung jawab dengan mendesak dan mengawal agar PT Karapoto dapat segera mengembalikan uang nasabah sehingga menghindari dampak hukum di kemudian hari.” sembur para nasabah

Red/Rep : (Lilo)

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main Soal Amdal

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS...

Awal Februari HPMPG-MU Gelar Pelantikan Pengurus di Pulau Gebe

Weda - Himpunan Pelajar Mahasiswa Pulau Gebe Maluku Utara (HPMPG-MU) berencana pada awal Febuari nanti...

Bapemperda Target Sahkan Perda Hak Inisiatif dan Usulan Pemda

Maba -- DPRD Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) target menyelesaikan Rancangan Peraturan...

OJK dan PT Karapoto Diminta Bertanggung Jawab Penuh Kembalikan Uang Nasabah

i-malut.com, MOROTAI – Bumi Maluku Utara akhir-akhir ini dihebohkan dengan kasus kolapsnya sebuah usaha dibidang investasi, sebut saja PT Karapoto, mengapa tidak, sebagai lembaga penyelenggara layanan investasi uang berbasis teknologi informasi kini di landa masalah hukum yang sangat serius, karena akan menelan korban yang sangat banyak, bila tidak dapat mengembalikan uang nasabah dari berbagai strata masyarakat di Maluku Utara yang menjadi mangsa empuknya.

Sangat banyak nasabah yang mengalami sok setelah mendapat iniformasi ini, baik dari media maupun dari mulut ke mulut, akibat dari OJK mengeluarkan surat sakti bernomor S.619/NB 213/2018 tentang pembatalan tanda bukti terdaftar PT Karapoto Teknologi Finansial.

Dibatalkannya izin operasional oleh OJK, maka dengan sendirinya usaha investasi PT Karapoto saat ini dapat dianggap bodong dan bahkan terancam tidak dapat beropersi lagi, hal ini sangat menghawatirkan para nasabahnya. Merekapun bertanya-tanya bagaimana nasib uang mereka yang jumlahnya milyaran rupiah masih di kelola PT Karapoto, apakah dapat dikembalikan atauk tidak?

i-malut.com coba menemui dan menghubungi sejumlah nasabah baik yang berinvestasi di PT Karapoto Kota Ternate maupun di Tobelo Halmahera Utara. Menurut para nasabah, seharusnya PT Karapoto memberi penjelasan resmi tentang status surat OJK pada poin 4 yang menegaskan PT Karapoto harus menyelesaikan hak dan kewajiban pengguna sesuai rencana penyelesaian, sehingga nasabah menjadi tenang dan pihak OJK juga wajib bertanggung jawab mengawal PT Karapoto sampai pelaksanaan Pengembalian uang nasabah tuntas direalisasi.

“Sebab masyarakat Malut tidak akan ikut ivestasi uang di PT Karapoto kalau tidak ada jaminan atau izin dari pihak OJK, hal ini terbukti pada saat pengresmian PT Karapoto di Dafam Hotel belum lama ini, Hendrikus Pasaagi, sebagai direktur pengaturan pengawasan dan perizinan teknologi finansial pada OJK RI mengatakan bahwa PT Karapoto satu-satunya fintech di indonesia timur yang legal dan teregistrasi di OJK. bahkan Hendrikus membuat statmen bahwa PT Karapoto bukan investasi Bodong. Pernyatan dari pihak OJK inilah yang membuat masarakat dari berbagai kalangan merasa yakin dan percaya sehingga berbondong-bondong ikut berinvestasi di PT Karapoto.” jelas sejumlah nasabah.

Untuk itu kata mereka yang belum ingin nama mereka dipublis, sebagai nasabah menegaskan, agar pihak KARAPOTO dan OJK sama-sama bertanggung jawab dan segera mencari solusi penyelesaian guna mengembalikan uang nasabah, sehingga tidak mengacaukan suasana menjelang Pilpres.

“Jangan pihak OJK seperti mobil tabrak lari, sudah ada masalah baru melepaskan tanggung jawab, dengan mencabut izin operasi PT Karapoto, seharusnya pihak OJK turut bertanggung jawab dengan mendesak dan mengawal agar PT Karapoto dapat segera mengembalikan uang nasabah sehingga menghindari dampak hukum di kemudian hari.” sembur para nasabah

Red/Rep : (Lilo)

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main Soal...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) masih mengunakan analisis dampak lingkungan (Amdal)...

Awal Februari HPMPG-MU Gelar Pelantikan Pengurus di Pulau...

Weda - Himpunan Pelajar Mahasiswa Pulau Gebe Maluku Utara (HPMPG-MU) berencana pada awal Febuari nanti akan menggelar pelantikan pengurus,bertempat di Kecamatan pulau Gebe kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Ketua panitia pelantikan,...

Sejumlah Guru di Weda Keluhkan Fungsional, Kadispen :...

Weda -- Sejumlah Guru di Weda Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) mengeluhkan soal Funsional mereka yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah (Pemda) selama tiga bulan terakhir ini. Kepada i-malut.com, Jum'at (15/01),...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD Ternate,...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan pemalangan kantor oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan pegawai Aparatur...

Kapolda Malut Pimpin Upacara Penyambutan dan Penghantaran Operasi...

Ternate -- Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K, pagi tadi memimpin secara langsung Upacara Penyambutan Brimob Nusantara BKO Polda Papua serta Pengantaran Operasi Satgas Amole...

Awali Aktifitas tahun 2021, Disketpang gelar Do’a bersama...

Sanana -- Mengawali aktivitas Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan (Disketpang) Pemkab. Kepulauan Sula (Kepsul) menggelar Do'a bersama. Do'a bersama ini dibawakan oleh Imam dan Hakim Sara Desa Pohea dan di...

Ketua Komisi III DPRD Halteng, Aswar Salim :...

Weda -- Aswar Salim S.IP yang merupakan ketua komisi III Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Fraksi partai Golongan karya (Golkar) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) ini mengaku dirinya siap Divaksinkan. Pada...

Wujudkan Komitmen Peningkatan Kinerja, Kanwil Kemenag Malut Gelar...

Sofifi -- Sebagai perwujudan Komitmen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur negaranya, Kamis (14/01) tadi melalui Fungsi Sub Bagian...

Dinas PTSP Haltim Dapat Kucuran DAK Tahun 2021

Maba -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 sebesar Rp 390...