TERPOPULER

Dr. Muh. Nasir S. Tamalene : IKA...

Ternate -- Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) bakal segera hadir di Provinsi Maluku Utara. Kampus tersebut akan hadir...

HMI Cabang Ternate Minta PT. NHM Hentikan...

Ternate -- Covid-19 saat ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Hal itulah yang membuat Pemerintah hadir dengan...

MAN I Halsel Buka Pendaftaran Guru Honorer,...

Halsel -- Madrasah Aliyah Negeri I Halmahera Selatan (MAN I HAL-SEL) membuka lowongan bagi tenaga pendidik baru (Guru Honorer)...

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, berbuntut pengembalian kewenangan...

Amar Manaf : 2021 Sebagai Tahun Penguatan...

Sofifi -- Sebanyak 68 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menerima SK PCPNS di Aula...

Dr. Muh. Nasir S. Tamalene : IKA...

Ternate -- Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) bakal segera hadir di Provinsi Maluku Utara. Kampus tersebut akan hadir...

HMI Cabang Ternate Minta PT. NHM Hentikan...

Ternate -- Covid-19 saat ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Hal itulah yang membuat Pemerintah hadir dengan...

MAN I Halsel Buka Pendaftaran Guru Honorer,...

Halsel -- Madrasah Aliyah Negeri I Halmahera Selatan (MAN I HAL-SEL) membuka lowongan bagi tenaga pendidik baru (Guru Honorer)...

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, berbuntut pengembalian kewenangan...

ARTIKEL TERKAIT

Sekda Bakal Polisikan Wartawan dan Sumber yang Sebarkan Berita Hoax

|

i-malut.com, MOROTAI — Pemberitaan sepihak, salah kaprah dan menuduh, oleh salah satu media Online Maluku Utara, yakni aspirasimalut.com, dianggap telah mencedarai kode etik jurnalis. Pasalnya, berita yang disajikan, tanpa fakta dan hanya tuduhan tanpa bukti, alias berita bohong (hoax).

Atas pemberitaan aspirasimalut.com pada Selasa 18 September 2018 dengan judul “Unipas Endus Dugaan Pungutan Liar Sekda Morotai” dengan sumber Parto Sumtaki, salah satu dosen Unipas Morotai, dinilai sangat menyesatkan.

“Saya tantang Parto Sumtaki, buktikan sejak kapan saya sebagai Sekda Morotai saat ini buat pungutan bagi ASN yang pindah tugas, kalau tidak punya data dan bukti jangan asal komentar dengan membawa nama UNIPAS, membuat publik resah, karena yang disampaikan semuanya bohong, masa seorang dosen kok memberi contoh yang buruk bagi publik” tegasnya, Rabu (19/9/2018)

Lebih lanjut Sekda mengutarakan, pemberitaan ini sangat merugikan dirinya secara pribadi, keluarga, serta posisinya, dan hal ini menurutnya, masuk pencemaran nama baik yang dilakukan Parto Sumtaki dan wartawan aspirasimalut.com yang menulis berita tersebut.

“Sangat sesat berita yang disuguhkan wartawan dan sumber dari berita tersebut mengeksposnya, independensi wartawan dipertanyakan, karena saya berada di morotai saat ini kenapa tidak konfirmasi saya?,” tanya sekda.

Pemberitaan ini, kata Sekda, masuk katagori Hoax kelas berat karena wartawan dan sumber telah menyebarkan berita bohong.

“Untuk itu, Parto Sumtaki, segera klarifikasi media, kalau tidak saya akan proses hukum mereka, karena saya sudah kantongi bukti berita dan ini terbukti HOAX,” ancam sekda.

Tambahnya, aturan yang dikeluarkan BKN tidak ada ASN pindah dan didenda dan sampai saat ini Pemkab maupun dirinya secara pribadi tidak pernah melakukan pungutan ke ASN yang pindah tugas.

“Dalam aturan yang di keluarkan itu jelas, bila telah lulus tes CPNS, kemudian ASN tersebut mengundurkan diri maka didenda Rp.30 juta dan aturan tersebut bukan saya atau Pemkab Morotai yang buat, yang buat dan tetapkan aturan tersebut pemerintah pusat, kami hanya jalankan aturan tersebut, merubah dalam bentuk edaran atau pengumuman,” papar Drs M  Maaruf Kharie, MSI.

Red/Rep : (Lilo)

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Diduga Ada Penimbunan BBM Bersubsidi, Ini Tanggapan Kabid Humas Polda Malut

Ternate -- Upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah menyuplai Bahan Bakar Minyak...

PT. IHB gelar Rapat Evaluasi Program PPM Libatkan Masyarakat Lingkar Tambang 

Halut -- Kebijakan PT. NHM beberapa tahun terakhir ini banyak memunculkan polimik dikalangan masyarakat, khususnya...

FKPA-MU Gelar Aksi Peduli Kemanusiaan dan Kampanye Lingkungan

Ternate -- Forum Komunikasi Pecinta Alam Maluku Utara (FKPA-MU) gelar Aksi Galang Dana Peduli Kemanusiaan...

Sekda Bakal Polisikan Wartawan dan Sumber yang Sebarkan Berita Hoax

i-malut.com, MOROTAI — Pemberitaan sepihak, salah kaprah dan menuduh, oleh salah satu media Online Maluku Utara, yakni aspirasimalut.com, dianggap telah mencedarai kode etik jurnalis. Pasalnya, berita yang disajikan, tanpa fakta dan hanya tuduhan tanpa bukti, alias berita bohong (hoax).

Atas pemberitaan aspirasimalut.com pada Selasa 18 September 2018 dengan judul “Unipas Endus Dugaan Pungutan Liar Sekda Morotai” dengan sumber Parto Sumtaki, salah satu dosen Unipas Morotai, dinilai sangat menyesatkan.

“Saya tantang Parto Sumtaki, buktikan sejak kapan saya sebagai Sekda Morotai saat ini buat pungutan bagi ASN yang pindah tugas, kalau tidak punya data dan bukti jangan asal komentar dengan membawa nama UNIPAS, membuat publik resah, karena yang disampaikan semuanya bohong, masa seorang dosen kok memberi contoh yang buruk bagi publik” tegasnya, Rabu (19/9/2018)

Lebih lanjut Sekda mengutarakan, pemberitaan ini sangat merugikan dirinya secara pribadi, keluarga, serta posisinya, dan hal ini menurutnya, masuk pencemaran nama baik yang dilakukan Parto Sumtaki dan wartawan aspirasimalut.com yang menulis berita tersebut.

“Sangat sesat berita yang disuguhkan wartawan dan sumber dari berita tersebut mengeksposnya, independensi wartawan dipertanyakan, karena saya berada di morotai saat ini kenapa tidak konfirmasi saya?,” tanya sekda.

Pemberitaan ini, kata Sekda, masuk katagori Hoax kelas berat karena wartawan dan sumber telah menyebarkan berita bohong.

“Untuk itu, Parto Sumtaki, segera klarifikasi media, kalau tidak saya akan proses hukum mereka, karena saya sudah kantongi bukti berita dan ini terbukti HOAX,” ancam sekda.

Tambahnya, aturan yang dikeluarkan BKN tidak ada ASN pindah dan didenda dan sampai saat ini Pemkab maupun dirinya secara pribadi tidak pernah melakukan pungutan ke ASN yang pindah tugas.

“Dalam aturan yang di keluarkan itu jelas, bila telah lulus tes CPNS, kemudian ASN tersebut mengundurkan diri maka didenda Rp.30 juta dan aturan tersebut bukan saya atau Pemkab Morotai yang buat, yang buat dan tetapkan aturan tersebut pemerintah pusat, kami hanya jalankan aturan tersebut, merubah dalam bentuk edaran atau pengumuman,” papar Drs M  Maaruf Kharie, MSI.

Red/Rep : (Lilo)

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

DPMD Halteng Gelar Kegiatan Program Singkronisasi APBDes

Weda -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Rabu (27/01) Siang tadi mengelar kegiatan Program Sinnkronisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Kegiatan tersebut bertempat di kantor DPMD kabupaten Halmahera...

Februari, Vaksinasi Tenaga Kesehatan Kota Ternate Selesai, Lanjut...

Ternate - Imunisasi vaksin C-19 di Kota Ternate khususnya bagi tenaga kesehatan (medis) akan berakhir pada febuari 2021 mendatang. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Ternate Nurbaiti Rajabessy, ketika dikonfirmasi awak...

Soal Imunisasi Vaksin C-19, Pemda Halbar Masih Dalam...

Halbar -- Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Provinsi Maluku Utara (Malut), masih dalam tahapan proses persiapan untuk penyuntikan Vaksin Sinovak tahap pertama. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat (Halbar)...

PC IKA PMII Halsel Gelar Rapat Kerja Perdana...

Ternate -- Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Halmahera Selatan (PC IKA PMII Halsel) periode 2020-2025, gelar Rapat Kerja (Raker) perdana, dengan tema, "Membangun Sinergitas IKA PMII...

Delapan Desa se-Kecamatan Weda Selatan Halteng Gelar Musrembang

Weda -- Delapan desa se-Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Selasa (26/01) siang tadi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa. Delapan desa tersebut yakni Desa Loleo, Aer...

Etihad FC Kemenag Malut Taklukkan Dispora Provinsi FC...

Sofifi -- Friendly Match antara Tim Etihad FC-Kanwil Kemenag Malut vs Dispora Malut FC, Selasa (26/01) sore tadi di Stadion Bukit Durian Sofifi, berakhir dengan skor 4 : 2...

Dinas P2A Kota Ternate Bakal Kawal Kasus Pemerkosaan...

Ternate -- Kasus pemorkasan yang terjadi terhadap 3 korban yang diketahui adalah pelajar salah satu SMU di kota Tidore Kepulauan mendapat perhatian serius dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak...

Menunggak Anggsuran Listrik, Lampu di Pasar Ikan Higienis...

Ternate -- Pihak PLN Kota Ternate, Selasa (26/01) pagi tadi melakukan pemutusan aliran Listrik di Pasar Ikan Higienis, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah. Pasalnya, Pasar Ikan Higienis tersebut menunggak...

PT. IHB gelar Rapat Evaluasi Program PPM Libatkan...

Halut -- Kebijakan PT. NHM beberapa tahun terakhir ini banyak memunculkan polimik dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat lingkat tambang, yakni Kec. Kao dan Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara. Pasalnya, setiap kebijakan...
error: