TERPOPULER

Dr. Muh. Nasir S. Tamalene : IKA...

Ternate -- Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) bakal segera hadir di Provinsi Maluku Utara. Kampus tersebut akan hadir...

HMI Cabang Ternate Minta PT. NHM Hentikan...

Ternate -- Covid-19 saat ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Hal itulah yang membuat Pemerintah hadir dengan...

MAN I Halsel Buka Pendaftaran Guru Honorer,...

Halsel -- Madrasah Aliyah Negeri I Halmahera Selatan (MAN I HAL-SEL) membuka lowongan bagi tenaga pendidik baru (Guru Honorer)...

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, berbuntut pengembalian kewenangan...

Amar Manaf : 2021 Sebagai Tahun Penguatan...

Sofifi -- Sebanyak 68 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menerima SK PCPNS di Aula...

Dr. Muh. Nasir S. Tamalene : IKA...

Ternate -- Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) bakal segera hadir di Provinsi Maluku Utara. Kampus tersebut akan hadir...

HMI Cabang Ternate Minta PT. NHM Hentikan...

Ternate -- Covid-19 saat ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Hal itulah yang membuat Pemerintah hadir dengan...

MAN I Halsel Buka Pendaftaran Guru Honorer,...

Halsel -- Madrasah Aliyah Negeri I Halmahera Selatan (MAN I HAL-SEL) membuka lowongan bagi tenaga pendidik baru (Guru Honorer)...

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, berbuntut pengembalian kewenangan...

ARTIKEL TERKAIT

Komnas Perempuan Minta Kejaksaan Tunda Eksekusi Baiq Nuril

|

i-malut.com, JAKARTA — Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta kejaksaan menunda eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Baiq Nuril Maknun.

Dikutip pada laman kompas.com, Senin (19/11/2018), Eksekusi tersebut rencananya dilakukan Kejaksaan Negeri Mataram pada Rabu, 21 November 2018.

Baiq Nuril merupakan mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram. Saat bekerja, Nuril kerap menerima pelecehan seksual oleh atasannya.

Oleh MA, Nuril dinyatakan bersalah atas tindakan penyebaran rekaman suara perilaku asusila yang dilakukan atasannya.

Selain itu, Nuril juga dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda Rp 500 juta.

“Komnas Perempuan meminta kepada Jaksa Agung, dalam hal ini kita mengupayakan supaya pelaksanaan eksekusi bisa ditunda, apalagi salinan putusan juga belum keluar, baru petikan putusan,” kata Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Azriana mengatakan, pelaksanaan putusan seharusnya dilakukan jika salinan putusan sudah diberikan.

“Hukum acara mengatur agar pelaksanaan putusan itu bisa dilakukan setelah salinan putusan disampaikan,” lanjut dia.

Sebelumnya, Nuril diminta untuk menghadap Ida Ayu Putu Camundi Dewi selaku jaksa penuntut umum (JPU) pada 21 November 2018.

Hal itu berdasarkan surat panggilan terpidana tanggal 16 November 2018 dari Kejaksaan Negeri Mataram yang ditandatangani Kasipidum MA Agus S Faisal.

Atas pemanggilan tersebut, Nuril, dalam surat permohonan penundaan eksekusi, menyatakan keberatan dan menolak upaya pemanggilan untuk eksekusi.

Alasannya, pemohon belum menerima salinan putusan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung.

“Kami sebagai kuasa hukum, juga Ibu Nuril, merasa keberatan atas surat panggilan kejaksaan yang meminta Ibu Nuril hadir dan bertemu dengan jaksa penuntut umum sebelum eksekusi dilakukan. Kami ingin tegaskan bahwa eksekusi tak bisa dilakukan sebelum salinan putusan MA kami terima,” kata kuasa hukum Nuril, Joko Jumadi.

Joko mengatakan, apa yang mereka sampaikan berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHAP yang pada intinya menyatakan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram (Kajari Mataram) I Ketut Sumadana tetap berpegang bahwa eksekusi tak bisa ditunda.

Apalagi, saat ini tim kuasa hukum Nuril, menurutnya, belum melayangkan penundaan eksekusi.

Namun, pihaknya menghormati upaya yang dilakukan tim kuasa hukum Nuril.

“Kami juga menghormati keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam rangka menegakkan keadilan, menegakkan hukum. Mau tidak mau proses eksekusi harus kami lakukan, mengenai nanti ada penundaan atau tidak kami lihat dulu perkembangannya, permohonannya seperti apa, kepentingan hukumnya seperti apa,” kata Sumadana.

Dari pengalaman di lapangan selama ini, kata dia, penundaan eksekusi tidak ada sama sekali, bahkan peninjauan kembali (PK) tidak menghalangi upaya eksekusi.

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Tahun 2022, DPRD Kota Ternate Akan Maksimalkan Anggaran Koperasi dan UKM

Ternate -- Komisi II DPRD Kota Ternate akan mengusulkan kepada Pemerintah Kota Ternate agar selain...

Peduli Korban Bencana Alam, Guru dan Siswa SMP 25 Halteng Serahkan Bantuan ke Posko Relawan

Weda -- Guru dan siswa SMP 25 Kabupaten Halmahera Tengah Halteng, Sabtu (23/01) siang tadi...

Warga Kesal, Jaringan Terkomsel di 4 Desa Pesisir Weda Selatan Sering Ganguan

Weda -- Hampir tiap hari jaringan telkomsel di empat desa pesisir yakni, desa Loleo, Aer...

Komnas Perempuan Minta Kejaksaan Tunda Eksekusi Baiq Nuril

i-malut.com, JAKARTA — Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta kejaksaan menunda eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Baiq Nuril Maknun.

Dikutip pada laman kompas.com, Senin (19/11/2018), Eksekusi tersebut rencananya dilakukan Kejaksaan Negeri Mataram pada Rabu, 21 November 2018.

Baiq Nuril merupakan mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram. Saat bekerja, Nuril kerap menerima pelecehan seksual oleh atasannya.

Oleh MA, Nuril dinyatakan bersalah atas tindakan penyebaran rekaman suara perilaku asusila yang dilakukan atasannya.

Selain itu, Nuril juga dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda Rp 500 juta.

“Komnas Perempuan meminta kepada Jaksa Agung, dalam hal ini kita mengupayakan supaya pelaksanaan eksekusi bisa ditunda, apalagi salinan putusan juga belum keluar, baru petikan putusan,” kata Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Azriana mengatakan, pelaksanaan putusan seharusnya dilakukan jika salinan putusan sudah diberikan.

“Hukum acara mengatur agar pelaksanaan putusan itu bisa dilakukan setelah salinan putusan disampaikan,” lanjut dia.

Sebelumnya, Nuril diminta untuk menghadap Ida Ayu Putu Camundi Dewi selaku jaksa penuntut umum (JPU) pada 21 November 2018.

Hal itu berdasarkan surat panggilan terpidana tanggal 16 November 2018 dari Kejaksaan Negeri Mataram yang ditandatangani Kasipidum MA Agus S Faisal.

Atas pemanggilan tersebut, Nuril, dalam surat permohonan penundaan eksekusi, menyatakan keberatan dan menolak upaya pemanggilan untuk eksekusi.

Alasannya, pemohon belum menerima salinan putusan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung.

“Kami sebagai kuasa hukum, juga Ibu Nuril, merasa keberatan atas surat panggilan kejaksaan yang meminta Ibu Nuril hadir dan bertemu dengan jaksa penuntut umum sebelum eksekusi dilakukan. Kami ingin tegaskan bahwa eksekusi tak bisa dilakukan sebelum salinan putusan MA kami terima,” kata kuasa hukum Nuril, Joko Jumadi.

Joko mengatakan, apa yang mereka sampaikan berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHAP yang pada intinya menyatakan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram (Kajari Mataram) I Ketut Sumadana tetap berpegang bahwa eksekusi tak bisa ditunda.

Apalagi, saat ini tim kuasa hukum Nuril, menurutnya, belum melayangkan penundaan eksekusi.

Namun, pihaknya menghormati upaya yang dilakukan tim kuasa hukum Nuril.

“Kami juga menghormati keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam rangka menegakkan keadilan, menegakkan hukum. Mau tidak mau proses eksekusi harus kami lakukan, mengenai nanti ada penundaan atau tidak kami lihat dulu perkembangannya, permohonannya seperti apa, kepentingan hukumnya seperti apa,” kata Sumadana.

Dari pengalaman di lapangan selama ini, kata dia, penundaan eksekusi tidak ada sama sekali, bahkan peninjauan kembali (PK) tidak menghalangi upaya eksekusi.

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

DPMD Halteng Gelar Kegiatan Program Singkronisasi APBDes

Weda -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Rabu (27/01) Siang tadi mengelar kegiatan Program Sinnkronisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Kegiatan tersebut bertempat di kantor DPMD kabupaten Halmahera...

Februari, Vaksinasi Tenaga Kesehatan Kota Ternate Selesai, Lanjut...

Ternate - Imunisasi vaksin C-19 di Kota Ternate khususnya bagi tenaga kesehatan (medis) akan berakhir pada febuari 2021 mendatang. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Ternate Nurbaiti Rajabessy, ketika dikonfirmasi awak...

Soal Imunisasi Vaksin C-19, Pemda Halbar Masih Dalam...

Halbar -- Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Provinsi Maluku Utara (Malut), masih dalam tahapan proses persiapan untuk penyuntikan Vaksin Sinovak tahap pertama. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat (Halbar)...

PC IKA PMII Halsel Gelar Rapat Kerja Perdana...

Ternate -- Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Halmahera Selatan (PC IKA PMII Halsel) periode 2020-2025, gelar Rapat Kerja (Raker) perdana, dengan tema, "Membangun Sinergitas IKA PMII...

Delapan Desa se-Kecamatan Weda Selatan Halteng Gelar Musrembang

Weda -- Delapan desa se-Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Selasa (26/01) siang tadi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa. Delapan desa tersebut yakni Desa Loleo, Aer...

Etihad FC Kemenag Malut Taklukkan Dispora Provinsi FC...

Sofifi -- Friendly Match antara Tim Etihad FC-Kanwil Kemenag Malut vs Dispora Malut FC, Selasa (26/01) sore tadi di Stadion Bukit Durian Sofifi, berakhir dengan skor 4 : 2...

Dinas P2A Kota Ternate Bakal Kawal Kasus Pemerkosaan...

Ternate -- Kasus pemorkasan yang terjadi terhadap 3 korban yang diketahui adalah pelajar salah satu SMU di kota Tidore Kepulauan mendapat perhatian serius dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak...

Menunggak Anggsuran Listrik, Lampu di Pasar Ikan Higienis...

Ternate -- Pihak PLN Kota Ternate, Selasa (26/01) pagi tadi melakukan pemutusan aliran Listrik di Pasar Ikan Higienis, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah. Pasalnya, Pasar Ikan Higienis tersebut menunggak...

PT. IHB gelar Rapat Evaluasi Program PPM Libatkan...

Halut -- Kebijakan PT. NHM beberapa tahun terakhir ini banyak memunculkan polimik dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat lingkat tambang, yakni Kec. Kao dan Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara. Pasalnya, setiap kebijakan...
error: