TERPOPULER

Dr. Muh. Nasir S. Tamalene : IKA...

Ternate -- Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) bakal segera hadir di Provinsi Maluku Utara. Kampus tersebut akan hadir...

HMI Cabang Ternate Minta PT. NHM Hentikan...

Ternate -- Covid-19 saat ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Hal itulah yang membuat Pemerintah hadir dengan...

MAN I Halsel Buka Pendaftaran Guru Honorer,...

Halsel -- Madrasah Aliyah Negeri I Halmahera Selatan (MAN I HAL-SEL) membuka lowongan bagi tenaga pendidik baru (Guru Honorer)...

Amar Manaf : 2021 Sebagai Tahun Penguatan...

Sofifi -- Sebanyak 68 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menerima SK PCPNS di Aula...

Hari Ini, LLDIKTI Wilayah XII Lakukan Visitasi...

Ternate -- Hari Ini Sabtu (23/01), Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII, lakukan Visitasi Lokasi Perencanaan Pembangunan Kampus...

Peduli Kemanusiaan, EW-LMND Malut Distribusikan Bantuan di...

Ternate -- Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Maluku Utara, distribusikan bantuan terhadap Masyarakat yang terdampak Bencana...

Dr. Muh. Nasir S. Tamalene : IKA...

Ternate -- Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) bakal segera hadir di Provinsi Maluku Utara. Kampus tersebut akan hadir...

HMI Cabang Ternate Minta PT. NHM Hentikan...

Ternate -- Covid-19 saat ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Hal itulah yang membuat Pemerintah hadir dengan...

MAN I Halsel Buka Pendaftaran Guru Honorer,...

Halsel -- Madrasah Aliyah Negeri I Halmahera Selatan (MAN I HAL-SEL) membuka lowongan bagi tenaga pendidik baru (Guru Honorer)...

Amar Manaf : 2021 Sebagai Tahun Penguatan...

Sofifi -- Sebanyak 68 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menerima SK PCPNS di Aula...

Hari Ini, LLDIKTI Wilayah XII Lakukan Visitasi...

Ternate -- Hari Ini Sabtu (23/01), Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII, lakukan Visitasi Lokasi Perencanaan Pembangunan Kampus...

ARTIKEL TERKAIT

Pencairan Bantuan PKH 2019 Non-Flat

|

i-malut.com, JAKARTA — Pencairan dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) mulai Januari 2019 akan berbeda dari sebelumnya.

Nantinya bantuan akan disalurkan dengan mempertimbangkan beban tanggungan dari setiap keluarga. Dengan demikian besaran nilai setiap penerima bantuan tahun depan tidak akan sama.

“Jadi kalau tahun ini flat Rp1,8 juta setiap keluarga, tahun depan akan diperhitungkan indeks bansos yang bervariasi atau non-flat ,” kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat di Jakarta.

Penghitungan indeks kenaikan nilai dana bansos PKH itu terdiri atas dana untuk ibu sedang hamil atau keluarga yang memiliki balita sebesar Rp2,4 juta per tahun, keluarga yang memiliki anak SD Rp900.000, keluarga yang memiliki anak SMP Rp1,5 juta, keluarga yang memiliki anak SMA Rp2 juta.

Bagi keluarga yang tinggal bersama lanjut usia 60 tahun ke atas akan mendapat tambahan Rp2,4 juta per jiwa, keluarga yang tinggal bersama penyandang disabilitas berat mendapatkan tambahan Rp2,4 juta per jiwa serta bantuan tetap sebesar Rp550.000 per tahun per keluarga. “Bantuan PKH nonflat ini akan diterapkan mulai Januari 2019,” bebernya, seperti dikutip dari SINDOnews, Kamis, 29 November 2018.

Meski demikian naiknya indeks nilai besaran bantuan sosial tak dibarengi dengan kenaikan jumlah penerima. Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bansos non tunai PKH 2019 tetap 10 juta KPM.

Perubahan pencairan dana bansos PKH ini sejalan dengan disetujuinya kenaikan anggaran menjadi Rp34,4 triliun dari periode sebelumnya yang hanya sekitar Rp19,4 triliun.

Harry menjelaskan, kenaikan besaran dana bansos itu sudah dihitung secara rasional karena di antaranya melibatkan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Dunia, serta Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Kenaikan besaran indeks bantuan sosial yang signifikan diperkirakan akan mengurangi tingkat kemiskinan secara nyata karena komponen bantuan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan setiap keluarga yang berbeda-beda.

“Saat ini tingkat kemiskinan berada di kisaran 9,82%. Dengan naiknya besaran bantuan sosial, tingkat kemiskinan diestimasi bisa ditekan menjadi 9,3-9,5% pada akhir 2019. Dengan demikian target menekan tingkat kemiskinan dalam RPJMN sebesar 8,5-9,5% itu akan bisa tercapai,” katanya.

Anggota Komisi VIII DPR Deding Ishak mengatakan, penambahan besaran anggaran bansos PKH pada 2019 dimaksudkan untuk lebih memastikan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

“Seperti di Kabupaten Cianjur, ada dua penerima manfaat yang graduasi atau lulus. Tingkat kesejahteraan mereka meningkat,” katanya saat menyaksikan pencairan PKH tahap IV di Kecamatan/Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kemarin.

Selain itu pemerintah akan segera meluncurkan program pengembangan Kelompok Usaha Bersama (Kube) bagi para penerima PKH.

Pendanaan program pengembangan usaha tersebut sudah disiapkan dan rencananya akan mulai diluncurkan awal 2019. Deding menambahkan, penyaluran PKH tidak lepas dari peran dan kinerja pendamping. Eksistensi para pendamping ini sangat penting. (nfl)

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Terkendala Anggaran Pengelolaan Portal, Dishub Kota Ternate Kerjasama dengan Angkasa Pura Support

Ternate -- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate rencananya akan bekerjasama dengan pihak Angkasa Pura Support...

Menunggak Anggsuran Listrik, Lampu di Pasar Ikan Higienis Padam 

Ternate -- Pihak PLN Kota Ternate, Selasa (26/01) pagi tadi melakukan pemutusan aliran Listrik di...

Amar Manaf : 2021 Sebagai Tahun Penguatan Kinerja ASN

Sofifi -- Sebanyak 68 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menerima...

Pencairan Bantuan PKH 2019 Non-Flat

i-malut.com, JAKARTA — Pencairan dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) mulai Januari 2019 akan berbeda dari sebelumnya.

Nantinya bantuan akan disalurkan dengan mempertimbangkan beban tanggungan dari setiap keluarga. Dengan demikian besaran nilai setiap penerima bantuan tahun depan tidak akan sama.

“Jadi kalau tahun ini flat Rp1,8 juta setiap keluarga, tahun depan akan diperhitungkan indeks bansos yang bervariasi atau non-flat ,” kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat di Jakarta.

Penghitungan indeks kenaikan nilai dana bansos PKH itu terdiri atas dana untuk ibu sedang hamil atau keluarga yang memiliki balita sebesar Rp2,4 juta per tahun, keluarga yang memiliki anak SD Rp900.000, keluarga yang memiliki anak SMP Rp1,5 juta, keluarga yang memiliki anak SMA Rp2 juta.

Bagi keluarga yang tinggal bersama lanjut usia 60 tahun ke atas akan mendapat tambahan Rp2,4 juta per jiwa, keluarga yang tinggal bersama penyandang disabilitas berat mendapatkan tambahan Rp2,4 juta per jiwa serta bantuan tetap sebesar Rp550.000 per tahun per keluarga. “Bantuan PKH nonflat ini akan diterapkan mulai Januari 2019,” bebernya, seperti dikutip dari SINDOnews, Kamis, 29 November 2018.

Meski demikian naiknya indeks nilai besaran bantuan sosial tak dibarengi dengan kenaikan jumlah penerima. Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bansos non tunai PKH 2019 tetap 10 juta KPM.

Perubahan pencairan dana bansos PKH ini sejalan dengan disetujuinya kenaikan anggaran menjadi Rp34,4 triliun dari periode sebelumnya yang hanya sekitar Rp19,4 triliun.

Harry menjelaskan, kenaikan besaran dana bansos itu sudah dihitung secara rasional karena di antaranya melibatkan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Dunia, serta Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Kenaikan besaran indeks bantuan sosial yang signifikan diperkirakan akan mengurangi tingkat kemiskinan secara nyata karena komponen bantuan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan setiap keluarga yang berbeda-beda.

“Saat ini tingkat kemiskinan berada di kisaran 9,82%. Dengan naiknya besaran bantuan sosial, tingkat kemiskinan diestimasi bisa ditekan menjadi 9,3-9,5% pada akhir 2019. Dengan demikian target menekan tingkat kemiskinan dalam RPJMN sebesar 8,5-9,5% itu akan bisa tercapai,” katanya.

Anggota Komisi VIII DPR Deding Ishak mengatakan, penambahan besaran anggaran bansos PKH pada 2019 dimaksudkan untuk lebih memastikan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

“Seperti di Kabupaten Cianjur, ada dua penerima manfaat yang graduasi atau lulus. Tingkat kesejahteraan mereka meningkat,” katanya saat menyaksikan pencairan PKH tahap IV di Kecamatan/Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kemarin.

Selain itu pemerintah akan segera meluncurkan program pengembangan Kelompok Usaha Bersama (Kube) bagi para penerima PKH.

Pendanaan program pengembangan usaha tersebut sudah disiapkan dan rencananya akan mulai diluncurkan awal 2019. Deding menambahkan, penyaluran PKH tidak lepas dari peran dan kinerja pendamping. Eksistensi para pendamping ini sangat penting. (nfl)

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

DPMD Halteng Gelar Kegiatan Program Singkronisasi APBDes

Weda -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Rabu (27/01) Siang tadi mengelar kegiatan Program Sinnkronisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Kegiatan tersebut bertempat di kantor DPMD kabupaten Halmahera...

Februari, Vaksinasi Tenaga Kesehatan Kota Ternate Selesai, Lanjut...

Ternate - Imunisasi vaksin C-19 di Kota Ternate khususnya bagi tenaga kesehatan (medis) akan berakhir pada febuari 2021 mendatang. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Ternate Nurbaiti Rajabessy, ketika dikonfirmasi awak...

Soal Imunisasi Vaksin C-19, Pemda Halbar Masih Dalam...

Halbar -- Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Provinsi Maluku Utara (Malut), masih dalam tahapan proses persiapan untuk penyuntikan Vaksin Sinovak tahap pertama. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat (Halbar)...

PC IKA PMII Halsel Gelar Rapat Kerja Perdana...

Ternate -- Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Halmahera Selatan (PC IKA PMII Halsel) periode 2020-2025, gelar Rapat Kerja (Raker) perdana, dengan tema, "Membangun Sinergitas IKA PMII...

Delapan Desa se-Kecamatan Weda Selatan Halteng Gelar Musrembang

Weda -- Delapan desa se-Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Selasa (26/01) siang tadi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa. Delapan desa tersebut yakni Desa Loleo, Aer...

Etihad FC Kemenag Malut Taklukkan Dispora Provinsi FC...

Sofifi -- Friendly Match antara Tim Etihad FC-Kanwil Kemenag Malut vs Dispora Malut FC, Selasa (26/01) sore tadi di Stadion Bukit Durian Sofifi, berakhir dengan skor 4 : 2...

Dinas P2A Kota Ternate Bakal Kawal Kasus Pemerkosaan...

Ternate -- Kasus pemorkasan yang terjadi terhadap 3 korban yang diketahui adalah pelajar salah satu SMU di kota Tidore Kepulauan mendapat perhatian serius dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak...

Menunggak Anggsuran Listrik, Lampu di Pasar Ikan Higienis...

Ternate -- Pihak PLN Kota Ternate, Selasa (26/01) pagi tadi melakukan pemutusan aliran Listrik di Pasar Ikan Higienis, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah. Pasalnya, Pasar Ikan Higienis tersebut menunggak...

PT. IHB gelar Rapat Evaluasi Program PPM Libatkan...

Halut -- Kebijakan PT. NHM beberapa tahun terakhir ini banyak memunculkan polimik dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat lingkat tambang, yakni Kec. Kao dan Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara. Pasalnya, setiap kebijakan...
error: