TERPOPULER

Pemda Halsel Bakal Terapkan Sanksi Bagi Warga...

Labuha -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bakal memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang menolak Vaksin Sinovac sebagaimana ketentuan...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah...

Bupati Halsel Tolak Diwawancarai Soal Vaksinasi Sinovac,...

Labuha -- Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba menolak saat diwawancarai wartawan terkait Imunisasi Vaksin sinovac, Rabu (13/01/20). Bahrain...

Pemda Halsel Yakin Semua Masyarakat Siap Menerima...

Labuha -- Jelang kegiatan Vaksinasi Sinovak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meyakini bahwa semua masyarakat akan menerima (bersedia) untuk...

Pemda Halsel Bakal Terapkan Sanksi Bagi Warga...

Labuha -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bakal memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang menolak Vaksin Sinovac sebagaimana ketentuan...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah...

Bupati Halsel Tolak Diwawancarai Soal Vaksinasi Sinovac,...

Labuha -- Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba menolak saat diwawancarai wartawan terkait Imunisasi Vaksin sinovac, Rabu (13/01/20). Bahrain...

ARTIKEL TERKAIT

Gaji Kepala Daerah Naik Biar Nggak Korupsi

|

i-malut.com, BALI — Kementerian keuangan tengah mengkaji kenaikan gaji pejabat daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota. Langkah ini dilakukan sebagai strategi pemerintah untuk meminimalisir tindak korupsi.

Dilansir dari DetikFinance, Jumat (7/12/2018), Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, Kementerian Keuangan akan melakukan kajian remunerasi para pejabat struktural hingga daerah. Nantinya kajian itu akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam pengertiannya remunerasi adalah jumlah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang sudah dikerjakannya. Langkah dari kajian ini merupakan permintaan dari Ketua KPK Agus Rahardjo, yang prihatin dengan banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

“Dari KPK kan ada statement ada kepala-kepala daerah. Kepala komisi pemberantasan korupsi (KPK) menyampaikan remunerasi kepala daerah perlu di review. Saya gakan bikin berita sendiri mengenai itu. Kami memang melakukan review (perbaharui),” jelas dia dalam acara media breefing di Nusa Dua, Bali Kamis (6/12).

Ia menjelaskan untuk menaikkan gaji dari para pejabat daerah ini tidak terlalu mahal. Pasalnya Indonesia hanya memiliki sedikit kepala daerah.

“Karena ini menyangkut pejabat negara dan strukturnya. Kalau untuk pejabat negara terhadap total anggaran itu tidak mempengaruhi porsi secara besar. Tapi secara politik, simbolis, penting . Saya tidak akan membuat statement tambahan,” kata dia.

Hal itu juga untuk mencegah pejabat pemerintahan lain korupsi. Kenaikan remunerasi yang tengah dikaji tak hanya berlaku ke kepala daerah, nemun pejabat tinggi pemerintahan seperti pejabat eselon I.

“Nggak hanya kepala daerah, karena ini menyangkut pejabat negara seluruhnya,” ujar dia. (dna/dna/red)

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

DPRD Haltim di Minta Sahkan Perda Pariwisata

Maba -- Kepala Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut)...

Jum’at Pekan Depan, Mahasiswa Patani Timur Gelar LDK

Weda -- Mahasiswa Patani Timur (MPT) dari tiga organisasi, yakni Himpunan Pelajar Mahasiswa Peniti Damuli...

Sarana Angkutan Sampah Terbatas, DLH Belum Maksimal Tangani Sampah di Haltim

Maba -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) masih...

Gaji Kepala Daerah Naik Biar Nggak Korupsi

i-malut.com, BALI — Kementerian keuangan tengah mengkaji kenaikan gaji pejabat daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota. Langkah ini dilakukan sebagai strategi pemerintah untuk meminimalisir tindak korupsi.

Dilansir dari DetikFinance, Jumat (7/12/2018), Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, Kementerian Keuangan akan melakukan kajian remunerasi para pejabat struktural hingga daerah. Nantinya kajian itu akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam pengertiannya remunerasi adalah jumlah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang sudah dikerjakannya. Langkah dari kajian ini merupakan permintaan dari Ketua KPK Agus Rahardjo, yang prihatin dengan banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

“Dari KPK kan ada statement ada kepala-kepala daerah. Kepala komisi pemberantasan korupsi (KPK) menyampaikan remunerasi kepala daerah perlu di review. Saya gakan bikin berita sendiri mengenai itu. Kami memang melakukan review (perbaharui),” jelas dia dalam acara media breefing di Nusa Dua, Bali Kamis (6/12).

Ia menjelaskan untuk menaikkan gaji dari para pejabat daerah ini tidak terlalu mahal. Pasalnya Indonesia hanya memiliki sedikit kepala daerah.

“Karena ini menyangkut pejabat negara dan strukturnya. Kalau untuk pejabat negara terhadap total anggaran itu tidak mempengaruhi porsi secara besar. Tapi secara politik, simbolis, penting . Saya tidak akan membuat statement tambahan,” kata dia.

Hal itu juga untuk mencegah pejabat pemerintahan lain korupsi. Kenaikan remunerasi yang tengah dikaji tak hanya berlaku ke kepala daerah, nemun pejabat tinggi pemerintahan seperti pejabat eselon I.

“Nggak hanya kepala daerah, karena ini menyangkut pejabat negara seluruhnya,” ujar dia. (dna/dna/red)

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Jum’at Pekan Depan, Mahasiswa Patani Timur Gelar LDK

Weda -- Mahasiswa Patani Timur (MPT) dari tiga organisasi, yakni Himpunan Pelajar Mahasiswa Peniti Damuli (HPMPD), Ikatan Pelajar Mahasiswa Masure (IPMM), dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Sakam Nursifa (HPMS-N) akan...

Mamat Jalil : Besok KPU Haltim Buka Kotak...

Maba -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) merencanakan, pada hari selasa (19/01) besok, akan membuka kotak suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil...

Usulan PAW Anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari partai Berkarya, telah dibahas oleh Badan Musyawarah (BANMUS) DPRD Kota Ternate. Ketua BANMUS DPRD Kota...

Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi, Program Unggulan Dispar Kota...

Ternate -- Dinas Pariwisata Kota Ternate canangkan 3 program unggulan pada tahun 2021 ini, yakni program Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi, yang bertujuan untuk menggerakkan pelaku UMKM ditengah Covid-19. Hal...

DKC Gerakan Pramuka Halteng dan 6 Gugus Depan,...

Weda -- Dewan Kerja Cabang (DKC) Gerakan Pramuka Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) bersama enam Gugus Depan, pada Senin (18/01) sore tadi mengelar galang dana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat...

Tahun 2021, ATR/BPN Target Daftarkan 500 Bidang Tanah

Ternate -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Ternate, melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2020 kemarin berhasil mendaftarkan 550 bidang tanah....

Dua Pejabat Polres Haltim Berganti

Maba -- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Maluku Utara (Malut) melakukan mutasi dua pejabat Polres Kabupaten Halmahera Timur (Haltim). Mutasi jabatan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Malut Nomor: ST/653/XII/2020/Ro Sdm...

DPRD Haltim di Minta Sahkan Perda Pariwisata

Maba -- Kepala Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) Hardi Musa, mendesak Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) Haltim untuk mengesahkan Peraturan Daerah (Perda)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan Covid-19...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal dan meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di wilayah Maluku Utara, Kegiatan penyemprotan...
error: