i-malut.com, MOROTAI – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pulau Morotai akan membuat program “Morotai Satu Harga” namun belum memasang target karena minimnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai. Alasan ini bukan isapan jempol belaka, tetapi terbukti di tahun sebelumnya seluruh Bumdes gagal mengelola usahanya karena SDM yang belum siap.
“Untuk itu di tahun 2019 kami mengadakan pelatihan terlebih dahulu bagi seluruh pengelola Bumdes, tujuannya untuk meningkatkan sumber daya pengelola Badan Usaha Milik Desa di 5 kecamatan, agar benar benar siap, sehingga tidak terjadi kegagalan lagi seperti pada tahun 2017,” Tegas Nursina Kadir, Kepala DPMD Kabupaten Pulau Morotai, di ruang kerjanya, kamis 31 januari 2019.
Dikatakan, banyak persoalan yang terjadi selama ini di BUMDes, karena SDMnya belum siap tetapi anggarannya dicairkan, pada akhirnya pengelolaan amburadul sehingga gagal dan bahkan bermasalah,
“Nah saat ini saya tidak mau seperti itu, makanya kami buat pelatihan peningkatan SDM pengelolaan BUMDes terlebih dahulu.” ungkapnya
Lanjutnya, karena untuk mengelola Anggaran tersebut, butuh orang yang berkompoten, agar usahanya berjalan dengan baik, begitu juga dengan orang yang bertanggung jawab soal keuangan, yakni bendahara, harus benar-benar mamahami dulu tata cara pembukuan supaya keuangannya dapat di kelola secara baik dan benar.
“Di tahun 2018 kami belum memiliki anggaran yang cukup untuk memberikan pelatihan pengurus BUMDes, walaupun strukturnya sudah ada nah, untuk tahun 2019 ini kami sudah siapkan instruktur IT-nya untuk melatih seluruh pengurus Bumdes dan rencananya dilaksanakan pada bulan februari minggu kedua sudah jalan,” terangnya
Sementara untuk anggaran Bumdes sendiri kata Nursina, sumber dananya dari APBDes yang besaranya 100 juta rupiah, namun di dalamnya suda termasuk dengan anggaran koperasi.
Untuk tahun ini kata Dia, keinginan Bupati Beny Laos, agar seluru BUMDes di 88 Desa memiliki kesamaan harga-harga sembako atau dikenal dengan Morotai Satu Harga, sehingga masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh berbelanja ke Daruba, karena harga di Desa sama dengan harga yang ada di ibu kota Kabupaten dan akan menjadi tugas BUMDes untuk membek-up itu semua.
“Kendaraan milik desa disiapkan untuk BUMDes untuk menekan biaya trasportasinya akan di biayai dengan anggaran APBDes agar trasportasi tidak di bayar lagi, sopirnya di gaji, karena sudah tersubsidi dengan anggaran ini. sehingga harga-harga barang dapat di tekan dan memiliki harga yang sama seperti di Daruba.” tegasnya
Diakhir Penyampaian Kepala DPMD Nursina, berharap bahwa dengan adanya BUMDes di seluruh Desa, yang nantinya sudah di dukung SDM yang cukup, sehingga mampu mengembangkan perekonomian desa secara baik, mandiri dan mampu menciptakan kesempatan kerja, agar mengurangi angka pengangguran di desa masing-masing di Kabupaten Pulau Morotai.
Reporter: Marjan Taha