TERPOPULER

Pemda Halsel Bakal Terapkan Sanksi Bagi Warga...

Labuha -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bakal memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang menolak Vaksin Sinovac sebagaimana ketentuan...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah...

Bupati Halsel Tolak Diwawancarai Soal Vaksinasi Sinovac,...

Labuha -- Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba menolak saat diwawancarai wartawan terkait Imunisasi Vaksin sinovac, Rabu (13/01/20). Bahrain...

Pemda Halsel Yakin Semua Masyarakat Siap Menerima...

Labuha -- Jelang kegiatan Vaksinasi Sinovak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meyakini bahwa semua masyarakat akan menerima (bersedia) untuk...

Pemda Halsel Bakal Terapkan Sanksi Bagi Warga...

Labuha -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bakal memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang menolak Vaksin Sinovac sebagaimana ketentuan...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah...

Bupati Halsel Tolak Diwawancarai Soal Vaksinasi Sinovac,...

Labuha -- Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba menolak saat diwawancarai wartawan terkait Imunisasi Vaksin sinovac, Rabu (13/01/20). Bahrain...

ARTIKEL TERKAIT

Bukan Gaji, Pengangguran Lebih Butuh Lapangan Kerja

|

i-malut.com — Beberapa pengamat menilai janji Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) yang akan menggaji pengangguran tidak seperti yang dibutuhkan para lulusan SMK.

Beberapa pengamat mengatakan bahwa yang dibutuhkan para lulusan SMK adalah lapangan pekerjaan yang bisa diserap.

“Jadi yang lebih urgent dilakukan oleh pemerintah semestinya mendorong penyediaan lapangan kerja formal sebanyak-banyaknya, khususnya untuk bisa menyerap penganggur muda yang persentasenya paling tinggi ini,” kata Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal dilansir dari Detikcom, Jakarta, Selasa (5/3).

Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah untuk membuka lapangan kerja adalah dengan membenahi kurikulum pembelajaran di masa SMK. Di mana, kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri.

“Yang harusnya dilakukan pemerintah adalah menggandeng industri agar lulusan SMK itu bisa langsung bekerja, bekerja itu kan mendapatkan gaji yang berkelanjutan,” kata peneliti dari INDEF Bhima Yudhistira.

Keduanya beranggapan, lapangan kerja yang bisa didorong pemerintah untuk menyerap pengangguran lulusan SMK adalah industri tekstil, otomotif, besi baja, aneka industri, serta bisa juga di sektor jasa seperti restoran dan hotel.

Oleh karena itu, janji kampanye capres petahana melalui kartu ‘sakti’ ini belum efektif untuk menekan angka pengangguran, khususnya lulusan SMK.

“Pokok masalahnya ada di kurikulum dan sistem pengajaran belum match dengan kebutuhan skill industri. Idealnya 70-80% kurikulum SMK adalah kerja praktik/ magang. Misal, setiap minggu minimum 2-3 hari kerja praktik di perusahaan. Jadi ketika lulus langsung terserap. Bukan sekedar pelajaran teori,” ungkap Bhima.

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat membahas keuntungan memiliki Kartu Prakerja.

Jokowi mengatakan kartu tersebut sangat baik untuk muda-mudi yang baru lulus SMA. Jiga sudah diberi pelatihan namun belum dapat kerja, para muda-mudi ini bakal digaji.

“Kan sudah dilatih sesuai bidang masing-masing. Namun, jika masih belum dapat kerja, kita akan berikan gaji, tapi besarannya berapa, itu masih dirahasiakan,” kata Jokowi. (hek/dna)

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Kapal ke Morotai Taati Prokes, Awal Pebruari Penerbangan Dibuka

Morotai -- Rute perhubungan laut baik kapal penyebrangan Feri rute Morotai-Tobelo maupun Kapal laut Morotai-Ternate...

Tahun 2021, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Haltim tidak dapat DAK

Maba -- Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut), tidak...

Tiga kali tertunda, AIKOM Ternate pastikan pelaksanaan Wisuda pada minggu kedua bulan Februari

Ternate -- Jadwal pelaksanaan wisuda bagi 135 mahasiswa/i Akademi Ilmu Komputer (AIKOM) Kota Ternate angkatan...

Bukan Gaji, Pengangguran Lebih Butuh Lapangan Kerja

i-malut.com — Beberapa pengamat menilai janji Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) yang akan menggaji pengangguran tidak seperti yang dibutuhkan para lulusan SMK.

Beberapa pengamat mengatakan bahwa yang dibutuhkan para lulusan SMK adalah lapangan pekerjaan yang bisa diserap.

“Jadi yang lebih urgent dilakukan oleh pemerintah semestinya mendorong penyediaan lapangan kerja formal sebanyak-banyaknya, khususnya untuk bisa menyerap penganggur muda yang persentasenya paling tinggi ini,” kata Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal dilansir dari Detikcom, Jakarta, Selasa (5/3).

Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah untuk membuka lapangan kerja adalah dengan membenahi kurikulum pembelajaran di masa SMK. Di mana, kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri.

“Yang harusnya dilakukan pemerintah adalah menggandeng industri agar lulusan SMK itu bisa langsung bekerja, bekerja itu kan mendapatkan gaji yang berkelanjutan,” kata peneliti dari INDEF Bhima Yudhistira.

Keduanya beranggapan, lapangan kerja yang bisa didorong pemerintah untuk menyerap pengangguran lulusan SMK adalah industri tekstil, otomotif, besi baja, aneka industri, serta bisa juga di sektor jasa seperti restoran dan hotel.

Oleh karena itu, janji kampanye capres petahana melalui kartu ‘sakti’ ini belum efektif untuk menekan angka pengangguran, khususnya lulusan SMK.

“Pokok masalahnya ada di kurikulum dan sistem pengajaran belum match dengan kebutuhan skill industri. Idealnya 70-80% kurikulum SMK adalah kerja praktik/ magang. Misal, setiap minggu minimum 2-3 hari kerja praktik di perusahaan. Jadi ketika lulus langsung terserap. Bukan sekedar pelajaran teori,” ungkap Bhima.

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat membahas keuntungan memiliki Kartu Prakerja.

Jokowi mengatakan kartu tersebut sangat baik untuk muda-mudi yang baru lulus SMA. Jiga sudah diberi pelatihan namun belum dapat kerja, para muda-mudi ini bakal digaji.

“Kan sudah dilatih sesuai bidang masing-masing. Namun, jika masih belum dapat kerja, kita akan berikan gaji, tapi besarannya berapa, itu masih dirahasiakan,” kata Jokowi. (hek/dna)

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Jum’at Pekan Depan, Mahasiswa Patani Timur Gelar LDK

Weda -- Mahasiswa Patani Timur (MPT) dari tiga organisasi, yakni Himpunan Pelajar Mahasiswa Peniti Damuli (HPMPD), Ikatan Pelajar Mahasiswa Masure (IPMM), dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Sakam Nursifa (HPMS-N) akan...

Mamat Jalil : Besok KPU Haltim Buka Kotak...

Maba -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) merencanakan, pada hari selasa (19/01) besok, akan membuka kotak suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil...

Usulan PAW Anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari partai Berkarya, telah dibahas oleh Badan Musyawarah (BANMUS) DPRD Kota Ternate. Ketua BANMUS DPRD Kota...

Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi, Program Unggulan Dispar Kota...

Ternate -- Dinas Pariwisata Kota Ternate canangkan 3 program unggulan pada tahun 2021 ini, yakni program Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi, yang bertujuan untuk menggerakkan pelaku UMKM ditengah Covid-19. Hal...

DKC Gerakan Pramuka Halteng dan 6 Gugus Depan,...

Weda -- Dewan Kerja Cabang (DKC) Gerakan Pramuka Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) bersama enam Gugus Depan, pada Senin (18/01) sore tadi mengelar galang dana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat...

Tahun 2021, ATR/BPN Target Daftarkan 500 Bidang Tanah

Ternate -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Ternate, melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2020 kemarin berhasil mendaftarkan 550 bidang tanah....

Dua Pejabat Polres Haltim Berganti

Maba -- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Maluku Utara (Malut) melakukan mutasi dua pejabat Polres Kabupaten Halmahera Timur (Haltim). Mutasi jabatan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Malut Nomor: ST/653/XII/2020/Ro Sdm...

DPRD Haltim di Minta Sahkan Perda Pariwisata

Maba -- Kepala Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) Hardi Musa, mendesak Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) Haltim untuk mengesahkan Peraturan Daerah (Perda)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan Covid-19...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal dan meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di wilayah Maluku Utara, Kegiatan penyemprotan...
error: