TERPOPULER

Pemda Halsel Bakal Terapkan Sanksi Bagi Warga...

Labuha -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bakal memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang menolak Vaksin Sinovac sebagaimana ketentuan...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Bupati Halsel Tolak Diwawancarai Soal Vaksinasi Sinovac,...

Labuha -- Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba menolak saat diwawancarai wartawan terkait Imunisasi Vaksin sinovac, Rabu (13/01/20). Bahrain...

Pemda Halsel Yakin Semua Masyarakat Siap Menerima...

Labuha -- Jelang kegiatan Vaksinasi Sinovak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meyakini bahwa semua masyarakat akan menerima (bersedia) untuk...

840 Nakes di Haltim Siap di Vaksin

Maba -- 840 Tenaga Kesehatan (Nakes) lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) akan ikut Vaksinasi Covid-19 tahap pertama. Kepala...

Tahun 2021, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Haltim...

Maba -- Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut), tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus...

Pemda Halsel Bakal Terapkan Sanksi Bagi Warga...

Labuha -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bakal memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang menolak Vaksin Sinovac sebagaimana ketentuan...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Bupati Halsel Tolak Diwawancarai Soal Vaksinasi Sinovac,...

Labuha -- Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba menolak saat diwawancarai wartawan terkait Imunisasi Vaksin sinovac, Rabu (13/01/20). Bahrain...

Pemda Halsel Yakin Semua Masyarakat Siap Menerima...

Labuha -- Jelang kegiatan Vaksinasi Sinovak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meyakini bahwa semua masyarakat akan menerima (bersedia) untuk...

840 Nakes di Haltim Siap di Vaksin

Maba -- 840 Tenaga Kesehatan (Nakes) lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) akan ikut Vaksinasi Covid-19 tahap pertama. Kepala...

ARTIKEL TERKAIT

Rusaki Hutan Mangrove, LSM LepLISIR Ancam Polisikan Kades Anggai

|

i-malut.com, Labuha — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pemerhati Lingkungan dan pesisir (LepLISIR) kabupaten Halmahera selatan Bakal melaporkan Kepala Desa anggai Kecamatan obi kabupaten Halmahera selatan Kamarudin Tukang karena diduga telah melakukan pengrusakan hutan mangrove tepatnya dibelakang desa Anggai. Hutan mangrove tersebut di ketahui sebagai hutan lindung.

Sekretaris LSM LepLISIR, Ruslan Abdul kepada wartawan Rabu (03/04/2019) mengatakan, Kepala desa Anggai Kecamatan Obi, Kamarudin Tukang diduga melanggar bebera peraturan perundang-undangan yakni, UU Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dikatakannya, hutan mangrove yang mengalami kerusakan akibat di gusur tanpa izin dari masyarakat sekitar oleh Kades Anggai Kamarudin Tukang seluas 2 hektar.

Ruslan menegaskan bahwa, setiap proses pembangunan hendaknya berorentasi pada kesejahteraan masyarakat, tidak mengabaikan kondisi ekologis, Budaya, social masyarakat serata peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, Kades bersangkutan saat melakukan aktifitas penggusuran mangrove diduga mengabaikan semua hal tersebut. Serta, kata Ruslan, tanpa mengantongi analisi Dampak lingkungan (AMDAL), kades telah melaksanakan aktifitas penebangan penggusuran dan pengrusakan terhadap mangrove yang menjadi harapan perlindungan rumah-rumah warga Desa anggai, olenya itu Kades Anggai diminta bertanggung jawab melakukan pemuliahan lingkungan pada wilayah-wilayah yang sudah dirusaki tersebut.

“Kamarudin Tukang (Kades Anggai) juga telah mengabaikan Prisip-Prinsip pembangunan Berkelanjutan yang pada hakekatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuahn masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang,” jelas Ruslan,

Selain itu, ia berharap kepada Pemda Halsel wajib secara tegas menindak kepala Desa Anggai Kamarudin Tukang, karena tidak mengantongi AMDAL sebagai salah satu dokumen vital dalam pembangunan sebagaiman di atur dalam pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“dan jika Kades Anggai Kamarudin Tukang melakukan aktifitas penggusuran tanpa izin lingkungan, ancaman pidana penjaranya paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda paling sedikit Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 108 UU No 32 tahun 2009,” papar Ruslan.

Arman Sambari kepada wartawan, Rabu (03//04) mengatakan, terkait adanya pengrusakan Hutan Mangrov tersebut, masyarakatpun sudah melakukan aksi penolakan terhadap aktifitas penggusuran. Menurutnya, jika pemerintah desa tidak menghentikan kegiatan penggusuran dan pengrusakan mangrove, masyarakat mengancam akan membakar seluruh alat berat yang berada di lokasi kegitan.

Sementara itu, kepala Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera selatan, Kamarudin Tukang saat di konfirmasi, Rabu (03/04) melalui saluran teleponnya mengatakan bahwa penggusuran/penggarukan hutan mangrove tersebut untuk kepentingan memperluas waduk untuk menghindari banjir yang sering meluap ke rumah warga.

“Namun ada sekelompok warga Desa anggai yang dipimpin oleh Hi Sami menghalang-halangi program Pemerintah Desa (pemdes). Banjir yang terjadi di Desa anggai kurang lebih 50 tahun lalu dan banjir tersebut selalu saja meluap di rumah-rumah warga karena waduk sudah rata dengan tanah sehingga air selalu meluap ke pemukiman warga, maka pemerintah desa melakukan penggarukan dengan tujuan bagiaman mencegah banjir yang ada sehingga tidak lagi meluap di pemukiman warga.” cetusnya

Kades Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera selatan.

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Awal Februari HPMPG-MU Gelar Pelantikan Pengurus di Pulau Gebe

Weda - Himpunan Pelajar Mahasiswa Pulau Gebe Maluku Utara (HPMPG-MU) berencana pada awal Febuari nanti...

Ketua Fraksi Nasdem: Ketua BK DPRD Morotai Tidak Paham DID dan Beropini Liar

Morotai -- Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Pulau Morotai meminta Ketua BK DPRD Morotai agar...

Tiga kali tertunda, AIKOM Ternate pastikan pelaksanaan Wisuda pada minggu kedua bulan Februari

Ternate -- Jadwal pelaksanaan wisuda bagi 135 mahasiswa/i Akademi Ilmu Komputer (AIKOM) Kota Ternate angkatan...

Rusaki Hutan Mangrove, LSM LepLISIR Ancam Polisikan Kades Anggai

i-malut.com, Labuha — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pemerhati Lingkungan dan pesisir (LepLISIR) kabupaten Halmahera selatan Bakal melaporkan Kepala Desa anggai Kecamatan obi kabupaten Halmahera selatan Kamarudin Tukang karena diduga telah melakukan pengrusakan hutan mangrove tepatnya dibelakang desa Anggai. Hutan mangrove tersebut di ketahui sebagai hutan lindung.

Sekretaris LSM LepLISIR, Ruslan Abdul kepada wartawan Rabu (03/04/2019) mengatakan, Kepala desa Anggai Kecamatan Obi, Kamarudin Tukang diduga melanggar bebera peraturan perundang-undangan yakni, UU Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dikatakannya, hutan mangrove yang mengalami kerusakan akibat di gusur tanpa izin dari masyarakat sekitar oleh Kades Anggai Kamarudin Tukang seluas 2 hektar.

Ruslan menegaskan bahwa, setiap proses pembangunan hendaknya berorentasi pada kesejahteraan masyarakat, tidak mengabaikan kondisi ekologis, Budaya, social masyarakat serata peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, Kades bersangkutan saat melakukan aktifitas penggusuran mangrove diduga mengabaikan semua hal tersebut. Serta, kata Ruslan, tanpa mengantongi analisi Dampak lingkungan (AMDAL), kades telah melaksanakan aktifitas penebangan penggusuran dan pengrusakan terhadap mangrove yang menjadi harapan perlindungan rumah-rumah warga Desa anggai, olenya itu Kades Anggai diminta bertanggung jawab melakukan pemuliahan lingkungan pada wilayah-wilayah yang sudah dirusaki tersebut.

“Kamarudin Tukang (Kades Anggai) juga telah mengabaikan Prisip-Prinsip pembangunan Berkelanjutan yang pada hakekatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuahn masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang,” jelas Ruslan,

Selain itu, ia berharap kepada Pemda Halsel wajib secara tegas menindak kepala Desa Anggai Kamarudin Tukang, karena tidak mengantongi AMDAL sebagai salah satu dokumen vital dalam pembangunan sebagaiman di atur dalam pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“dan jika Kades Anggai Kamarudin Tukang melakukan aktifitas penggusuran tanpa izin lingkungan, ancaman pidana penjaranya paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda paling sedikit Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 108 UU No 32 tahun 2009,” papar Ruslan.

Arman Sambari kepada wartawan, Rabu (03//04) mengatakan, terkait adanya pengrusakan Hutan Mangrov tersebut, masyarakatpun sudah melakukan aksi penolakan terhadap aktifitas penggusuran. Menurutnya, jika pemerintah desa tidak menghentikan kegiatan penggusuran dan pengrusakan mangrove, masyarakat mengancam akan membakar seluruh alat berat yang berada di lokasi kegitan.

Sementara itu, kepala Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera selatan, Kamarudin Tukang saat di konfirmasi, Rabu (03/04) melalui saluran teleponnya mengatakan bahwa penggusuran/penggarukan hutan mangrove tersebut untuk kepentingan memperluas waduk untuk menghindari banjir yang sering meluap ke rumah warga.

“Namun ada sekelompok warga Desa anggai yang dipimpin oleh Hi Sami menghalang-halangi program Pemerintah Desa (pemdes). Banjir yang terjadi di Desa anggai kurang lebih 50 tahun lalu dan banjir tersebut selalu saja meluap di rumah-rumah warga karena waduk sudah rata dengan tanah sehingga air selalu meluap ke pemukiman warga, maka pemerintah desa melakukan penggarukan dengan tujuan bagiaman mencegah banjir yang ada sehingga tidak lagi meluap di pemukiman warga.” cetusnya

Kades Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera selatan.

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main Soal...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) masih mengunakan analisis dampak lingkungan (Amdal)...

Awal Februari HPMPG-MU Gelar Pelantikan Pengurus di Pulau...

Weda - Himpunan Pelajar Mahasiswa Pulau Gebe Maluku Utara (HPMPG-MU) berencana pada awal Febuari nanti akan menggelar pelantikan pengurus,bertempat di Kecamatan pulau Gebe kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Ketua panitia pelantikan,...

Sejumlah Guru di Weda Keluhkan Fungsional, Kadispen :...

Weda -- Sejumlah Guru di Weda Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) mengeluhkan soal Funsional mereka yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah (Pemda) selama tiga bulan terakhir ini. Kepada i-malut.com, Jum'at (15/01),...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD Ternate,...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan pemalangan kantor oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan pegawai Aparatur...

Kapolda Malut Pimpin Upacara Penyambutan dan Penghantaran Operasi...

Ternate -- Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K, pagi tadi memimpin secara langsung Upacara Penyambutan Brimob Nusantara BKO Polda Papua serta Pengantaran Operasi Satgas Amole...

Awali Aktifitas tahun 2021, Disketpang gelar Do’a bersama...

Sanana -- Mengawali aktivitas Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan (Disketpang) Pemkab. Kepulauan Sula (Kepsul) menggelar Do'a bersama. Do'a bersama ini dibawakan oleh Imam dan Hakim Sara Desa Pohea dan di...

Ketua Komisi III DPRD Halteng, Aswar Salim :...

Weda -- Aswar Salim S.IP yang merupakan ketua komisi III Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Fraksi partai Golongan karya (Golkar) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) ini mengaku dirinya siap Divaksinkan. Pada...

Wujudkan Komitmen Peningkatan Kinerja, Kanwil Kemenag Malut Gelar...

Sofifi -- Sebagai perwujudan Komitmen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur negaranya, Kamis (14/01) tadi melalui Fungsi Sub Bagian...

Dinas PTSP Haltim Dapat Kucuran DAK Tahun 2021

Maba -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 sebesar Rp 390...