TERPOPULER

Pemda Halsel Bakal Terapkan Sanksi Bagi Warga...

Labuha -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bakal memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang menolak Vaksin Sinovac sebagaimana ketentuan...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Bupati Halsel Tolak Diwawancarai Soal Vaksinasi Sinovac,...

Labuha -- Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba menolak saat diwawancarai wartawan terkait Imunisasi Vaksin sinovac, Rabu (13/01/20). Bahrain...

840 Nakes di Haltim Siap di Vaksin

Maba -- 840 Tenaga Kesehatan (Nakes) lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) akan ikut Vaksinasi Covid-19 tahap pertama. Kepala...

Pemda Halsel Yakin Semua Masyarakat Siap Menerima...

Labuha -- Jelang kegiatan Vaksinasi Sinovak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meyakini bahwa semua masyarakat akan menerima (bersedia) untuk...

Tahun 2021, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Haltim...

Maba -- Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut), tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus...

Pemda Halsel Bakal Terapkan Sanksi Bagi Warga...

Labuha -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bakal memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang menolak Vaksin Sinovac sebagaimana ketentuan...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Bupati Halsel Tolak Diwawancarai Soal Vaksinasi Sinovac,...

Labuha -- Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba menolak saat diwawancarai wartawan terkait Imunisasi Vaksin sinovac, Rabu (13/01/20). Bahrain...

840 Nakes di Haltim Siap di Vaksin

Maba -- 840 Tenaga Kesehatan (Nakes) lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) akan ikut Vaksinasi Covid-19 tahap pertama. Kepala...

Pemda Halsel Yakin Semua Masyarakat Siap Menerima...

Labuha -- Jelang kegiatan Vaksinasi Sinovak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meyakini bahwa semua masyarakat akan menerima (bersedia) untuk...

ARTIKEL TERKAIT

Kasus Lakalantas, Keluarga Korban Pertanyakan Tuntutan Jaksa Jailolo

|

i-malut.com, Jailolo — Penuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jailolo dipertanyakan Keluarga korban satu kasus kecelakaan lalu lintas.

Keluarga korban sangat menyenyengkan tuntutan JPU yang dibacakan, Senin (22/4) lalu, yang menurut mereka tidak sesuai.

Kecelakaan terjadi pada 11/11/18 sekitar pukul 21:00 WIT di Jalan Trans Halmahera Desa sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan, sepeda motor merek blade yang kendarai oleh Mahmud Yusup, menabrak pejalan kaki atas nama Hamisi Djama.

Atas kejadian tersebut Korban sempat dirawat di RSUD Jailolo selama dua hari kemudian korban meniggal dunia pada tanggal 13/11/18 dan pada saat ini kasus tersebut sudah pada tahap persidangan.

Suhaeda Nadiran, Anak kandung dari Korban lakalantas tersebut kepada Wartawan mengaku mengeluhkan tuntutan JPU yang dibacakan kemarin, dimana hanya menuntut terdakwa satu tahun 6 bulan.

“Saya merasa tidak adil dengan tuntutan yang dibacakan oleh JPU, kasiang saya pe mama sampe maniggal, bahkan pada saat JPU membacakan tuntutan tersebut saya memprotes namun saya langsung dikeluarkan dari ruang sidang atas perintah Pimpinan sidang” keluhnya

Lanjut Suhaeda, padahal dalam ayat 4 pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. yang mengakibatkan orang lain meniggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 ( Dua Belas Juta Rupiah).

“Atas dasar apa sehingga jaksa penuntut hanya menuntut terdakwa satu tahun enam bulan. Sementara tidak ada faktor-faktor yang meringankan tersangka, karena sejak kejadian kecelakaan pihak keluarga terdakwa tidak pernah menjenguk korban di rumah sakit sampai korban meninggal dunia. Pihak keluarga terdakwa tidak menghadiri proses pemakaman bahkan sampai saat ini mereka tidak penah datang dan ketemu dengan keluarga korban, apalagi membuat perdamaian,” cetusnya

Terpisah disampaikan oleh Dimas Jaksa Penuntut Umum (JPU) lewat via telepon membenarkan bahwa betul saudara Mahmud Yusup terdakwa Lakalantas yang mengakibatkan korban nyawa dituntut 1,6 tahun.

“betul saudara terdakwa Mahmud Yusup dituntut 1,6 tahun” akunya membenarkan

Lanjut Dimas, tuntutan tersebut benar acuannya pada pasal 310 ayat 4 dipidana paling 6 (enam) tahun, namun dalam dalam pasal tidak dijelaskan pidana paling sedikit.

“jadi perlu dipahami dalam pasal tersebut bahwa terdakwa dituntut dalam satu hatipun bias karna tidak dijelaskan dalam pasal Pidana paling sedikit, hanya dijelaskan paling lama” jelasnya.

Kata Dimas namun dalam bacaan tuntutan tersebut belum pasti, karna bisa dalam putusannya nanti bisa naik dari tuntutan bahwa bisa bisa turun dari tuntutan. (lan)

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Perdana Penyuntikan Vaksin C-19, Petinggi Pemprov Malut didahulukan

Sofifi -- Pemerintah Provinsi Maluku Utara memulai penyuntikan perdana vaksin covid-19, bertempat di Rumah Sakit...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD Ternate, Ini Komentar Kepala BP2RD

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman...

Sarana Angkutan Sampah Terbatas, DLH Belum Maksimal Tangani Sampah di Haltim

Maba -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) masih...

Kasus Lakalantas, Keluarga Korban Pertanyakan Tuntutan Jaksa Jailolo

i-malut.com, Jailolo — Penuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jailolo dipertanyakan Keluarga korban satu kasus kecelakaan lalu lintas.

Keluarga korban sangat menyenyengkan tuntutan JPU yang dibacakan, Senin (22/4) lalu, yang menurut mereka tidak sesuai.

Kecelakaan terjadi pada 11/11/18 sekitar pukul 21:00 WIT di Jalan Trans Halmahera Desa sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan, sepeda motor merek blade yang kendarai oleh Mahmud Yusup, menabrak pejalan kaki atas nama Hamisi Djama.

Atas kejadian tersebut Korban sempat dirawat di RSUD Jailolo selama dua hari kemudian korban meniggal dunia pada tanggal 13/11/18 dan pada saat ini kasus tersebut sudah pada tahap persidangan.

Suhaeda Nadiran, Anak kandung dari Korban lakalantas tersebut kepada Wartawan mengaku mengeluhkan tuntutan JPU yang dibacakan kemarin, dimana hanya menuntut terdakwa satu tahun 6 bulan.

“Saya merasa tidak adil dengan tuntutan yang dibacakan oleh JPU, kasiang saya pe mama sampe maniggal, bahkan pada saat JPU membacakan tuntutan tersebut saya memprotes namun saya langsung dikeluarkan dari ruang sidang atas perintah Pimpinan sidang” keluhnya

Lanjut Suhaeda, padahal dalam ayat 4 pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. yang mengakibatkan orang lain meniggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 ( Dua Belas Juta Rupiah).

“Atas dasar apa sehingga jaksa penuntut hanya menuntut terdakwa satu tahun enam bulan. Sementara tidak ada faktor-faktor yang meringankan tersangka, karena sejak kejadian kecelakaan pihak keluarga terdakwa tidak pernah menjenguk korban di rumah sakit sampai korban meninggal dunia. Pihak keluarga terdakwa tidak menghadiri proses pemakaman bahkan sampai saat ini mereka tidak penah datang dan ketemu dengan keluarga korban, apalagi membuat perdamaian,” cetusnya

Terpisah disampaikan oleh Dimas Jaksa Penuntut Umum (JPU) lewat via telepon membenarkan bahwa betul saudara Mahmud Yusup terdakwa Lakalantas yang mengakibatkan korban nyawa dituntut 1,6 tahun.

“betul saudara terdakwa Mahmud Yusup dituntut 1,6 tahun” akunya membenarkan

Lanjut Dimas, tuntutan tersebut benar acuannya pada pasal 310 ayat 4 dipidana paling 6 (enam) tahun, namun dalam dalam pasal tidak dijelaskan pidana paling sedikit.

“jadi perlu dipahami dalam pasal tersebut bahwa terdakwa dituntut dalam satu hatipun bias karna tidak dijelaskan dalam pasal Pidana paling sedikit, hanya dijelaskan paling lama” jelasnya.

Kata Dimas namun dalam bacaan tuntutan tersebut belum pasti, karna bisa dalam putusannya nanti bisa naik dari tuntutan bahwa bisa bisa turun dari tuntutan. (lan)

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main Soal...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) masih mengunakan analisis dampak lingkungan (Amdal)...

Awal Februari HPMPG-MU Gelar Pelantikan Pengurus di Pulau...

Weda - Himpunan Pelajar Mahasiswa Pulau Gebe Maluku Utara (HPMPG-MU) berencana pada awal Febuari nanti akan menggelar pelantikan pengurus,bertempat di Kecamatan pulau Gebe kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Ketua panitia pelantikan,...

Sejumlah Guru di Weda Keluhkan Fungsional, Kadispen :...

Weda -- Sejumlah Guru di Weda Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) mengeluhkan soal Funsional mereka yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah (Pemda) selama tiga bulan terakhir ini. Kepada i-malut.com, Jum'at (15/01),...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD Ternate,...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan pemalangan kantor oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan pegawai Aparatur...

Kapolda Malut Pimpin Upacara Penyambutan dan Penghantaran Operasi...

Ternate -- Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K, pagi tadi memimpin secara langsung Upacara Penyambutan Brimob Nusantara BKO Polda Papua serta Pengantaran Operasi Satgas Amole...

Awali Aktifitas tahun 2021, Disketpang gelar Do’a bersama...

Sanana -- Mengawali aktivitas Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan (Disketpang) Pemkab. Kepulauan Sula (Kepsul) menggelar Do'a bersama. Do'a bersama ini dibawakan oleh Imam dan Hakim Sara Desa Pohea dan di...

Ketua Komisi III DPRD Halteng, Aswar Salim :...

Weda -- Aswar Salim S.IP yang merupakan ketua komisi III Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Fraksi partai Golongan karya (Golkar) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) ini mengaku dirinya siap Divaksinkan. Pada...

Wujudkan Komitmen Peningkatan Kinerja, Kanwil Kemenag Malut Gelar...

Sofifi -- Sebagai perwujudan Komitmen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur negaranya, Kamis (14/01) tadi melalui Fungsi Sub Bagian...

Dinas PTSP Haltim Dapat Kucuran DAK Tahun 2021

Maba -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 sebesar Rp 390...
error: