Artikel Terkait

DPRD Halteng Usulkan 5 Ranperda

i-malut.com, Weda — Lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan DPRD Halteng di paripurnakan, Senin (5/8) tadi. Agenda tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke 19 Masa Persidangan II Tahun 2019 DPRD Halteng dan dihadiri Bupati, Edi Langkara.

Usulan 5 Ranperda itu disampaikan langsung Ketua Bapemperda, Nuryadin Ahmad. Nuryadin mengaku 5 Ranperda ini dirancang guna mendukung tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Keberadaan Perda-Perda dimaksud dapat memberikan kerangka (payung hukum) bagi arah pelaksanaan pembangunan berdasarkan dinamika yang terus terjadi dalam masyarakat kita,” ucap Ketua Bapemperda.

Lima Ranperda inisiatif DPRD tersebut yakni, Ranperda Pengelola Pasar Rakyat, Ranperda Penyelenggaran Perlindungan Konsumen, Ranperda Tata Hubungan Pemerintah Daerah, Ranperda Pemebrdayaan UMKM, dan Ranperda Pengelolaan Air limbah Domestik dan Industri.

“Kami menyadari bahwa Peraturan Daerah yang diajukan, bukan saja dalam rangka menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetapi juga dalam rangka semangat otonomi daerah,” akunya.

Baca Juga :  Karyawan PT NHM, Lakukan Mogok Kerja

Terkait Ranperda Pengelolaan Pasar Rakyat, keberadaan pasar rakyat, kata dia, sangat membantu masyarakat di daerah, terutama di wilayah desa guna dijadikan wadah jual beli yang lebilh memadai.

“Dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar rakyat sangat diperlukan, guna mengimbangi keberadaan pasar-pasar modern dan pasar modern, semakin meningkatnya perdagangan,” paparnya.

Sehingga, supermarket dan hipermarket, dianggap telah menyudutkan keberadaan pasar rakyat. Saat ini pedagang rakyat tersaing oleh pasar modern dari segi pendapatan.

“Pasar modern seperti pasar swalayan, minimarket, dan sebagainya, selain dapat menjual barangnya dengan harga lebih murah, tempatnya lebih nyaman karena fasilitas umum dan sosialinya terpenuhi, sehingga lebih menarik pembeli,” tandasnya.

“Akibat tingginya harga pasar hasil revitalisasi, banyak pedagang yang tadinya mempunyai beberapa kios, terpaksa menjual kios hingga tersisa satu, untuk menutup uang muka pembelian kios, yang besarannya minimal 30% dari total harga jual,” jelasnya.

Lanjut Yadin, keterlibatan pemerintalah daerah dalam pengelolaan pasar rakyat diharapkan dapat mewujudkan pasar rakyat, yang: (a) menciptakan pasar rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; (b) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; (c) menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan (d) menciptakan pasar rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Dikatakan Yadin, pengaturan terkait dengan pengelolaan dan pengawasan pasar rakyat yang ada masih belum memadai untuk dapat digunakan payung hukum oleh pemerintah daerah Halteng dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan pasar rakyat.

“Maka diperlukan peraturan daerah sebagai landasan hukum yang memadai untuk digunakan sebagai pengelolaan pasar rakyat di Halteng.” katanya menutup.

BERITA LAINNYA

Kuasa Hukum GEMPAR Adukan Ketua APDESI dan Kepala Desa Pancado ke Mapolsek Talbar

Taliabu -  Kuasa Hukum Gerakan Masiswa Pemuda dan Rakyat (Gempar), Taliabu Selatan, mengadu balik Ketua...

Danrem 152/Babullah Pimpin Serah Terima Jabatan Dandim 15/01Ternate

Ternate - Danrem 152/Babullah Brigadir Jenderal TNI Imam Sampurno Setiawan memimpin serah terima jabatan Komandan...

Alhamdulillah, Bencana di Desa Waitina tidak ada Korban Jiwa

Sanana -- Belum sampai 1x24 jam BPBD Kepulauan Sula (Kepsul) langsung dapat memetakan masalah akibat...

POPULER

IKA PMII Sula Tuding Sahril Soamole Lakukan Pembohongan Publik

Sanana - Penolakan terhadap Informasi yang belum tentu kebenarannya kemudian dibuat seolah-olah benar adanya atau hoax kembali mendapat sorotan....

2 Orang Positif Covid-19 dari...

Sanana - Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) tadi malam (01/07) sekitar pukul 23:00 WIT mengumumkan...

Mantum HMI 2015-2016 Himbau, Unjuk...

Sanana - Maraknya penyampaian pendapat di muka umum yang tidak dibarengi oleh Fakta dan Data mendapat perhatian serius dari...

Usir Penyakit, Pemerintah Kelurahan Sulamadaha...

Ternate - Pemerintah Kelurahan Sulamadaha bekerja sama dengan Pihak Adat dan Masyarakat setempat, menggelar Ritual Uci Dowong, Senin (29/06),...

Dua Hari Lagi Dispen Kota...

Ternate - Dinas Pendidikan (Dispen) Kota Ternate, mulai membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), baik secara Online maupun Ofline...

Bincang Santai dengan Kadis Pertanian...

Sanana - Kali ini pewarta i-malut.com Biro Sula melakukan wawancara eksklusif dengan Narasumber salah satu pejabat teras Pemerintah Kabupaten...

DPRD Halteng Usulkan 5 Ranperda

|

i-malut.com, Weda — Lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan DPRD Halteng di paripurnakan, Senin (5/8) tadi. Agenda tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke 19 Masa Persidangan II Tahun 2019 DPRD Halteng dan dihadiri Bupati, Edi Langkara.

Usulan 5 Ranperda itu disampaikan langsung Ketua Bapemperda, Nuryadin Ahmad. Nuryadin mengaku 5 Ranperda ini dirancang guna mendukung tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Keberadaan Perda-Perda dimaksud dapat memberikan kerangka (payung hukum) bagi arah pelaksanaan pembangunan berdasarkan dinamika yang terus terjadi dalam masyarakat kita,” ucap Ketua Bapemperda.

Lima Ranperda inisiatif DPRD tersebut yakni, Ranperda Pengelola Pasar Rakyat, Ranperda Penyelenggaran Perlindungan Konsumen, Ranperda Tata Hubungan Pemerintah Daerah, Ranperda Pemebrdayaan UMKM, dan Ranperda Pengelolaan Air limbah Domestik dan Industri.

“Kami menyadari bahwa Peraturan Daerah yang diajukan, bukan saja dalam rangka menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetapi juga dalam rangka semangat otonomi daerah,” akunya.

Baca Juga :  Karyawan PT NHM, Lakukan Mogok Kerja

Terkait Ranperda Pengelolaan Pasar Rakyat, keberadaan pasar rakyat, kata dia, sangat membantu masyarakat di daerah, terutama di wilayah desa guna dijadikan wadah jual beli yang lebilh memadai.

“Dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar rakyat sangat diperlukan, guna mengimbangi keberadaan pasar-pasar modern dan pasar modern, semakin meningkatnya perdagangan,” paparnya.

Sehingga, supermarket dan hipermarket, dianggap telah menyudutkan keberadaan pasar rakyat. Saat ini pedagang rakyat tersaing oleh pasar modern dari segi pendapatan.

“Pasar modern seperti pasar swalayan, minimarket, dan sebagainya, selain dapat menjual barangnya dengan harga lebih murah, tempatnya lebih nyaman karena fasilitas umum dan sosialinya terpenuhi, sehingga lebih menarik pembeli,” tandasnya.

“Akibat tingginya harga pasar hasil revitalisasi, banyak pedagang yang tadinya mempunyai beberapa kios, terpaksa menjual kios hingga tersisa satu, untuk menutup uang muka pembelian kios, yang besarannya minimal 30% dari total harga jual,” jelasnya.

Lanjut Yadin, keterlibatan pemerintalah daerah dalam pengelolaan pasar rakyat diharapkan dapat mewujudkan pasar rakyat, yang: (a) menciptakan pasar rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; (b) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; (c) menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan (d) menciptakan pasar rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Dikatakan Yadin, pengaturan terkait dengan pengelolaan dan pengawasan pasar rakyat yang ada masih belum memadai untuk dapat digunakan payung hukum oleh pemerintah daerah Halteng dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan pasar rakyat.

“Maka diperlukan peraturan daerah sebagai landasan hukum yang memadai untuk digunakan sebagai pengelolaan pasar rakyat di Halteng.” katanya menutup.

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

[gs-fb-comments]

ARTIKEL TERKAIT

BPBD Pultab Usulkan Rekonstuksi Jembatan ke Pemprov Malut

Taliabu - Badan Penanggulangan Bencana Dareah (BPBD) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), berencana akan mengusulkan rekostruksi beberapa jembatan yang rusak di Pulau Taliabu. Hal tersebut disampaikan Kepala BPBD Pultab Sutomo Teapon...

Lekuk Jalan Perjumpaan Rezeki Sumarno Melalui Tuna Sirip...

Sumarno Efendy (33 Tahun) tidak pernah menyangka kalau dia akan menetap sebagai warga Kelurahan Jambula dengan mengambil profesi sebagai nelayan tuna. Bapak beranak dua yang sering di sapa warga...

Pemda Sula mulai salurkan bantuan ke Korban Bencana...

Sanana — Bencana Alam berupa Banjir Bandang yang menerpa Desa Mangoli-Kec. Mangoli Tengah dan Desa Waitina di Kec. Mangoli Timur menyisakan duka Kita semua, khususnya masyarakat Maluku Utara-Kabupaten Kepulauan...

Hari ini DPUPRPKP Sula maping lokasi Bencana di...

Sanana - - Bencana Banjir Bandang di Desa Mangoli-Kec. Mangoli Tengah dan Desa Waitina-Kec. Mangoli Timur yang diduga meluapnya Air Sungai Waisenga mendapat respon cepat dari Dinas Pekerjaan Umum...

Alhamdulillah, Bencana di Desa Waitina tidak ada Korban...

Sanana -- Belum sampai 1x24 jam BPBD Kepulauan Sula (Kepsul) langsung dapat memetakan masalah akibat Bencana Banjir Bandang di Desa Waitina-Kec. Mangoli Timur. Kepada para awak media, Kepala Badan (Kaban)...

Pengurus Gempa Selatan Kecewa atas Penundaan Pembentukan Pansus...

Taliabu - Gerakan mahasiwa dan pemuda selatan (GEMPA) merasa kecewa dengan sikap DPRD Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, pasalnya pembentukan Pansus pemeriksaan DD dan...

Tanggap Bencana, BPBD Sula bergerak ke Mangoli Timur,...

Sanana -- Menyikapi bencana di Desa Waitina yang diduga terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi sehingga meluapnya Air Sungai Waisenga, Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Sula langsung...

Curah Hujan Tinggi Akibatkan Puluhan Rumah di Desa...

Sanana -- Salah seorang warga Desa Waitina, saat dikonfirmasi mengatakan, curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan meluapnya air kali di jembatan Desa Waitina, Sabtu (04/07). "Setiap terjadinya hujan deras di...

Dua Hari Lagi Dispen Kota Ternate Buka Pendaftaran...

Ternate - Dinas Pendidikan (Dispen) Kota Ternate, mulai membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), baik secara Online maupun Ofline pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah...