TERPOPULER

Pemda Halsel Bakal Terapkan Sanksi Bagi Warga...

Labuha -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bakal memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang menolak Vaksin Sinovac sebagaimana ketentuan...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah...

Bupati Halsel Tolak Diwawancarai Soal Vaksinasi Sinovac,...

Labuha -- Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba menolak saat diwawancarai wartawan terkait Imunisasi Vaksin sinovac, Rabu (13/01/20). Bahrain...

Pemda Halsel Yakin Semua Masyarakat Siap Menerima...

Labuha -- Jelang kegiatan Vaksinasi Sinovak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meyakini bahwa semua masyarakat akan menerima (bersedia) untuk...

Pemda Halsel Bakal Terapkan Sanksi Bagi Warga...

Labuha -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bakal memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang menolak Vaksin Sinovac sebagaimana ketentuan...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah...

Bupati Halsel Tolak Diwawancarai Soal Vaksinasi Sinovac,...

Labuha -- Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba menolak saat diwawancarai wartawan terkait Imunisasi Vaksin sinovac, Rabu (13/01/20). Bahrain...

ARTIKEL TERKAIT

Komisi I DPRD Halbar Akan Tindak Lanjut Laporan Warga Desa Bobanedano

|

i-malut.com, Jailolo – Masyarakat Desa Bobanedano, Kecamatan Jailolo selatan (Jalsel), mendatangi Kantor DPRD menyampaikan dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Bobanedano, Seblum Babaua ke DPRD Kab. Halbar.

Dalam rapat dengar pendapat ini, dipimpin langsung oleh ketua Komisi I (satu) DPRD Kab. Halbar, Djufri Muhamad, yang didampingi anggotanya, bersama Kasat Intel Halbar diruang sidang DPRD Kab Halbar, Kamis 09 Januari 2020.

Dalam pembukaan rapat tersebut, Djufri Muhamad menyampaikan bahwa, terkait tuntutan masyarakt desa Bobanedano, DPRD dalam hal ini Komisi I bisa untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat melalui surat maupun diplomasi, tapi setidaknya harus dengan data dugaan pemyalagunaan yang akurat.

“Kami bisa saja menindaklanjuti tuntutan masyarakat melalui surat yang kalian layangkan maupun secara diplomasi seperti ini, tapi lebi bagus lagi harus menyampaikan data secara akurat,” pungkasnya

Untuk tuntutan ini. Kata Djufri, Komisi I akan tetap tindak lanjut untuk mengatahui persoalannya. Maka, komisi I akan segera memonitoring langsung ke desa untuk menggali informasi sesuai data yang masyarakt ajukan ke DPRD.

“Kami akan monitoring ke desa untuk menggali informasi dalam masalah ini, informasi terkait dugaan yang dilakukan oleh Pemdes sampai masyarakat melakukan protes seperti in,” ungkap Djufri

Diketahui bahwa dugaan penyalagunaan DD yang dilakukan oleh Kades Desa Bobanedano, sebelum Babua atau biasa disapa Om bintang, yang disampaikan oleh Noval, selaku koordinator aksi dalam hering. Ia, memaparkan persoalan terkait dugaan penyalagunaan DD pada tahun 2017.

“Di tahun anggaran 2017 Pengadaan Perlengkapak Adat, Satu pembangunan ‘deker’, anggaran belanja 1 lusin kaos team,  pengadaan peraga pertanian, pengadaan kebutuhan nelayan, Bumdes tidak difungsikan dan anggran Ibu PKK. Padahal termuat dalam APBDes tahun 2017 namun secara fisik dan pembuktian tidak ada sama sekali,” ungkap Noval

Terpisah , Anita Tomeke selaku keterwakilan Ibu PKK mengakui bahwa memang anggaran Ibu PKK di tahun 2017 tidak dibayar. Anita menmbahkan bahwa gedung Polindes tidak dibuat di tahun 2019. Adapun oknum tertentu juga merekayasa tandatangan LPJ dalam dokumen RAB tahun 2017.

“Saya menambahkan bahwa adapun kegiatan pembangunan 2019 dalam bentuk fisik juga fiktif seperti pembanguann polindes, adapun yang sengaja mennadatangani LPJ dokumen 2017 dalam pelaksanaan kegiatan PKK itu ditandatangani oleh orang lain,” ungkapnya.

Dalam hasil akhir hering tersebut. Ketua Komisi I DPRD Halbar, Djufri Muhamad menyetujui terkait tuntutan masyarakat, dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada.

“Saya sarankan untuk data-data yang ada agar diberikan ke kami, untuk kami menelah terkait tuntutan masyarakt bobanedano atas penyalagunaa DD 2017 maupun di 2019,” tutupnya.

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Sarana Angkutan Sampah Terbatas, DLH Belum Maksimal Tangani Sampah di Haltim

Maba -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) masih...

Areal Ruang Tunggu Terminal Bastiong Beralih Fungsi Menjadi Lapak Pedagang Bakso dan Tahu

Ternate -- Ruang tunggu terminal Bastiong saat ini beralih fungsi menjadi tempat jualan pedagang bakso...

Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi, Program Unggulan Dispar Kota Ternate Tahun 2021

Ternate -- Dinas Pariwisata Kota Ternate canangkan 3 program unggulan pada tahun 2021 ini, yakni...

Komisi I DPRD Halbar Akan Tindak Lanjut Laporan Warga Desa Bobanedano

i-malut.com, Jailolo – Masyarakat Desa Bobanedano, Kecamatan Jailolo selatan (Jalsel), mendatangi Kantor DPRD menyampaikan dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Bobanedano, Seblum Babaua ke DPRD Kab. Halbar.

Dalam rapat dengar pendapat ini, dipimpin langsung oleh ketua Komisi I (satu) DPRD Kab. Halbar, Djufri Muhamad, yang didampingi anggotanya, bersama Kasat Intel Halbar diruang sidang DPRD Kab Halbar, Kamis 09 Januari 2020.

Dalam pembukaan rapat tersebut, Djufri Muhamad menyampaikan bahwa, terkait tuntutan masyarakt desa Bobanedano, DPRD dalam hal ini Komisi I bisa untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat melalui surat maupun diplomasi, tapi setidaknya harus dengan data dugaan pemyalagunaan yang akurat.

“Kami bisa saja menindaklanjuti tuntutan masyarakat melalui surat yang kalian layangkan maupun secara diplomasi seperti ini, tapi lebi bagus lagi harus menyampaikan data secara akurat,” pungkasnya

Untuk tuntutan ini. Kata Djufri, Komisi I akan tetap tindak lanjut untuk mengatahui persoalannya. Maka, komisi I akan segera memonitoring langsung ke desa untuk menggali informasi sesuai data yang masyarakt ajukan ke DPRD.

“Kami akan monitoring ke desa untuk menggali informasi dalam masalah ini, informasi terkait dugaan yang dilakukan oleh Pemdes sampai masyarakat melakukan protes seperti in,” ungkap Djufri

Diketahui bahwa dugaan penyalagunaan DD yang dilakukan oleh Kades Desa Bobanedano, sebelum Babua atau biasa disapa Om bintang, yang disampaikan oleh Noval, selaku koordinator aksi dalam hering. Ia, memaparkan persoalan terkait dugaan penyalagunaan DD pada tahun 2017.

“Di tahun anggaran 2017 Pengadaan Perlengkapak Adat, Satu pembangunan ‘deker’, anggaran belanja 1 lusin kaos team,  pengadaan peraga pertanian, pengadaan kebutuhan nelayan, Bumdes tidak difungsikan dan anggran Ibu PKK. Padahal termuat dalam APBDes tahun 2017 namun secara fisik dan pembuktian tidak ada sama sekali,” ungkap Noval

Terpisah , Anita Tomeke selaku keterwakilan Ibu PKK mengakui bahwa memang anggaran Ibu PKK di tahun 2017 tidak dibayar. Anita menmbahkan bahwa gedung Polindes tidak dibuat di tahun 2019. Adapun oknum tertentu juga merekayasa tandatangan LPJ dalam dokumen RAB tahun 2017.

“Saya menambahkan bahwa adapun kegiatan pembangunan 2019 dalam bentuk fisik juga fiktif seperti pembanguann polindes, adapun yang sengaja mennadatangani LPJ dokumen 2017 dalam pelaksanaan kegiatan PKK itu ditandatangani oleh orang lain,” ungkapnya.

Dalam hasil akhir hering tersebut. Ketua Komisi I DPRD Halbar, Djufri Muhamad menyetujui terkait tuntutan masyarakat, dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada.

“Saya sarankan untuk data-data yang ada agar diberikan ke kami, untuk kami menelah terkait tuntutan masyarakt bobanedano atas penyalagunaa DD 2017 maupun di 2019,” tutupnya.

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Jum’at Pekan Depan, Mahasiswa Patani Timur Gelar LDK

Weda -- Mahasiswa Patani Timur (MPT) dari tiga organisasi, yakni Himpunan Pelajar Mahasiswa Peniti Damuli (HPMPD), Ikatan Pelajar Mahasiswa Masure (IPMM), dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Sakam Nursifa (HPMS-N) akan...

Mamat Jalil : Besok KPU Haltim Buka Kotak...

Maba -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) merencanakan, pada hari selasa (19/01) besok, akan membuka kotak suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil...

Usulan PAW Anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari partai Berkarya, telah dibahas oleh Badan Musyawarah (BANMUS) DPRD Kota Ternate. Ketua BANMUS DPRD Kota...

Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi, Program Unggulan Dispar Kota...

Ternate -- Dinas Pariwisata Kota Ternate canangkan 3 program unggulan pada tahun 2021 ini, yakni program Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi, yang bertujuan untuk menggerakkan pelaku UMKM ditengah Covid-19. Hal...

DKC Gerakan Pramuka Halteng dan 6 Gugus Depan,...

Weda -- Dewan Kerja Cabang (DKC) Gerakan Pramuka Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) bersama enam Gugus Depan, pada Senin (18/01) sore tadi mengelar galang dana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat...

Tahun 2021, ATR/BPN Target Daftarkan 500 Bidang Tanah

Ternate -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Ternate, melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2020 kemarin berhasil mendaftarkan 550 bidang tanah....

Dua Pejabat Polres Haltim Berganti

Maba -- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Maluku Utara (Malut) melakukan mutasi dua pejabat Polres Kabupaten Halmahera Timur (Haltim). Mutasi jabatan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Malut Nomor: ST/653/XII/2020/Ro Sdm...

DPRD Haltim di Minta Sahkan Perda Pariwisata

Maba -- Kepala Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) Hardi Musa, mendesak Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) Haltim untuk mengesahkan Peraturan Daerah (Perda)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan Covid-19...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal dan meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di wilayah Maluku Utara, Kegiatan penyemprotan...
error: