POPULER

Merasa dicemarkan, Ketua Milineal HT Polisikan Akun...

Sanana -- Iksan Umasugi, Ketua Pemuda Milineal HT melaporkan Akun FB Sulabesi Biahifa kerena merasa dicemarkan namanya melalui Media...

Diduga Unprosedural, Rekomendasi SPBU Kompak CV. Sumayyah...

Sanana -- Buntut dibatalkannya Rekomendasi SPBU Kompak yang terletak di Desa Wainib-Kec. Sulabesi Selatan, dikarenakan Owner CV. Sumayyah Nur...

Sekda Syafrudin Sapsuha hadiri peninjauan lokasi Pembangunan...

Sanana -- Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Syafrudin Sapsuha menghadiri acara peninjauan lokasi Pembangunan Lembaga Pendidikan Ma'arif-NU...

Artikel Terkait

Kapolri : Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi

|

i-malut.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Idham Azis melalui maklumat yang dikeluarkannya secara tegas melarang agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.

Maklumat bernomor Mak/2/lll/2020 itu juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Pasca maklumat itu dikeluarkan, setidaknya jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah melakukan pembubaran 1.371 kerumunan massa yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna memutus atau mencegah daripada penyebaran virus corona baru alias Covid-19.

Kapolri Jendera Idham Azis mengatakan, bahwa Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat senantiasa mengacu kepada keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.

“Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,” kata Kapolri Jenderal Idham Azis dalam keteranganya, Kamis (26/3).

Usai maklumat tersebut dikeluarkan, dalam rangka menekan laju penyebaran virus yang belum ditemukan vaksinya itu, jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah melakukan pembubaran 1.371 kerumunan massa yang ada di seluruh Indonesia.

Bahkan lebih dari itu, jika masyarakat bersikeras dan tidak mengindahkan himbauan aparat untuk tidak berkerumun diancam sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai Pasal 212, 216 dan 218 KUHP hingga pasal 14 UU No 4/1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan pasal 93 UU No 6/2018 Tentang Karantina Kesehatan.

Video Pesan Layanan Masyarakat

BERITA LAINNYA

Cuaca Buruk, Dua Nelayan Tenggelam, Basarnas Kota Ternate Lakukan Evakuasi

Ternate -- Tim Rescue Basarnas Kota Ternate Pagi tadi sekitar pukul 08.55 WIT, mengevakuasi dua...

Merasa dicemarkan, Ketua Milineal HT Polisikan Akun FB Sulabesi Biahifa

Sanana -- Iksan Umasugi, Ketua Pemuda Milineal HT melaporkan Akun FB Sulabesi Biahifa kerena merasa...

Gerakan Literasi Kampung dimasa Pandemi Covid-19 oleh Babinkam Kayoa Utara

Halsel -- Dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hampir semua ruang diberlakukan pembatasan sosial...

Kapolri : Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi

|

i-malut.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Idham Azis melalui maklumat yang dikeluarkannya secara tegas melarang agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.

Maklumat bernomor Mak/2/lll/2020 itu juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Pasca maklumat itu dikeluarkan, setidaknya jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah melakukan pembubaran 1.371 kerumunan massa yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna memutus atau mencegah daripada penyebaran virus corona baru alias Covid-19.

Kapolri Jendera Idham Azis mengatakan, bahwa Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat senantiasa mengacu kepada keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.

“Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,” kata Kapolri Jenderal Idham Azis dalam keteranganya, Kamis (26/3).

Usai maklumat tersebut dikeluarkan, dalam rangka menekan laju penyebaran virus yang belum ditemukan vaksinya itu, jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah melakukan pembubaran 1.371 kerumunan massa yang ada di seluruh Indonesia.

Bahkan lebih dari itu, jika masyarakat bersikeras dan tidak mengindahkan himbauan aparat untuk tidak berkerumun diancam sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai Pasal 212, 216 dan 218 KUHP hingga pasal 14 UU No 4/1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan pasal 93 UU No 6/2018 Tentang Karantina Kesehatan.

Video Pesan Layanan Masyarakat

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Aktivis IMM Malut ingatkan Kades dan BPD terkait...

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Tertinggi ditingkat Desa. Sekaligus sebagai Pusat Administrasi ditingkat Desa, dan Desa salah...

3 Fraksi Menerima dan Menyetujui serta Mengapresiasi Capaian...

Sanana -- Lagi-lagi F-Golkar memilih Abstain pada Sidang Paripurna Penyampaian pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kepsul atas Ranperda Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Th. 2019 dan Ranperda Tentang BUMD Inovasi Sula....

Dir Pamobvit Polda Malut dan Tiga Kapolres Berganti

Ternate -- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan Surat Telegram (ST) tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan dilingkungan Polri sesuai ST tertanggal 03 Agustus 2020 yang ditanda tangani As SDM Kapolri...

Cuaca Laut Masih Kondusif, Kapos Sahabandar : Tidak...

Ternate -- Petugas Sahabandar Pelabuhan Bastiong tidak melakukan perubahan jadwal keberangkatan kapal pada semua rute, meski BMKG Kota Ternate telah menyampaikan hasil ramalan cuaca terkini. Kepala Pos Sahabandar Pelabuhan Bastiong...

Akibat Covid-19, Pegadaian Syariah Ternate Batasi Penyaluran Kredit...

Ternate -- Pegadaian Syariah Cabang Kota Ternate di tahun 2020 ini membatasi penyaluran khususnya pada produk kredit berbasis Fidusia. Pasalnya dampak dari Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam hal...

Diduga Unprosedural, Rekomendasi SPBU Kompak CV. Sumayyah Nur...

Sanana -- Buntut dibatalkannya Rekomendasi SPBU Kompak yang terletak di Desa Wainib-Kec. Sulabesi Selatan, dikarenakan Owner CV. Sumayyah Nur Meccah Sdr. Rahmat melakukan Unprosedural Administrasi atau melakukan pemberkasan yang...

Cuaca Buruk, Dua Nelayan Tenggelam, Basarnas Kota Ternate...

Ternate -- Tim Rescue Basarnas Kota Ternate Pagi tadi sekitar pukul 08.55 WIT, mengevakuasi dua nelayan yang tenggelam akibat dihantam gelombang. Proses evakusi itu dilakukan setelah Basarnas Kota Ternate...

DK Tahap I Cair, Kelurahan Gamalama dahulukan Program...

Ternate -- Dana Kelurahan (DK) Tahap I tahun 2020 Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara telah dicairkan. DK tersebut bakal dipergunakan untuk melaksanakan program pemberdayaan bidang...

Sekda Syafrudin Sapsuha hadiri peninjauan lokasi Pembangunan LP....

Sanana -- Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Syafrudin Sapsuha menghadiri acara peninjauan lokasi Pembangunan Lembaga Pendidikan Ma'arif-NU Kepsul di Desa Wailau-Kec. Sanana. Acara yang digelar oleh Keluarga...