TERPOPULER

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Dalam Waktu Dekat, PD SPSI Akan Bentuk...

Ternate — Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)...

Usulan PAW Anggota DPRD Kota Ternate dari Partai...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari partai Berkarya, telah dibahas...

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Dalam Waktu Dekat, PD SPSI Akan Bentuk...

Ternate — Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)...

ARTIKEL TERKAIT

Sanksi Pemecatan Sebagai Anggota Polri Hantui Oknum Polisi AT

|

Sanana – Perjuangan Rita Umaternate Ibu Bhayangkari dari Oknum anggota Kepolisian Polres Sula sedikit menampakan titik terang. Polres Kepulauan Sula (Kepsul) terlihat mulai menanggapi secara serius aduan Ibu Rita dan mulai melakukan Lidik.

Hal ini disampaikan oleh Wakapolres Kepsul, Kompol. Arifin La Ode Buri, SI.P saat konpresi pers di ‘Press Room’ Polres Kepsul, Sabtu (9/5). Hadir dalam Konpresi Pers tersebut mendampingi Wakapolres, KBO Reskrim, dan Bagian Humas Polres Kepsul.

Wakapolres kepada sejumlah media mengatakan bahwa kasus ini bermula dari Tahun 2014 yang dilaporkan bulan Juni Tahun 2015, saat itu dirinya sendiri yang menjadi Kasat Reskrim dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).

“Kasus yang dilaporkan pada Juni 2015 telah mendapat putusan incraht oleh PN Labuha pada September 2015”, menurut Wakapolres dalam keterangannya.

Saat itu yang dilaporkan Rita adalah dugaan KDRT dan pasal yang disangkakan adalah pasal 44 ayat (1) UU. No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Saat itu Oknum Polisi AT mendapatkan Hukuman hanya 3 bulan pidana kurungan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun, hal yang mendasari putusan Hakim diduga adanya pemberian maaf dari Pelapor yakni Isterinya sendiri Rita Umaternate dengan catatan tidak lagi melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.

Selanjutnya Oknum Polisi AT kembali dilaporkan isterinya di Bulan September 2019 dengan dugaan laporan ‘Penelantaran dalam lingkup Rumah Tangga’ dengan UU yang sama yakni UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Rita kembali melaporkan Oknum Polisi AT diduga atas dasar sikap AT yang tidak berubah, dugaan melakukan KDRT karena disinyalir AT mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain-red) yang berujung penelantaran keluarga. Rita merasa kecewa dan berdalih bahwa dirinya adalah isteri Sah Oknum Polisi AT berdasarkan perkawinan yang Sah pula serta belum pernah diputuskan Perkawinannya oleh Pengadilan Agama manapun, sehingga hak atas nafkah lahir dan bathin bagi diri serta anak-anaknya adalah mutlak adanya.

Pada kasus yang kedua ini AT malah mendapatkan putusan bebas, Hakim menilai AT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU. Putusan bebas Hakim tertanggal 23 April 2020 ini belum diketahui apakah Jaksa akan melakukan banding atau tidak, sehingga belum mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.

Namun Rita yang merasakan tidak ada perubahan dari prilaku Suaminya, melakukan aduan kembali. Bahkan aduan ini dilayangkan sebelum putusan Hakim pada kasus yang kedua, tercatat tanggal 16 Maret 2020 Rita kembali mengadukan dan ingin melaporkan Kasus yang terjadi November 2014 terkait KDRT agar dibuka kembali, karena menurutnya Putusan Hakim saat itu dipengaruhi oleh Pemberian Maaf dirinya dan Surat Pernyataan Dari Oknum Polisi AT.

“Dalam putusan itu (pemberian maaf) dari saya yang berujung pada surat pernyataan Suami saya menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara. Namun kan saya berharap tidak ada perbuatan yang sama dikemudian hari, atau ada efek jera dari suami saya, namun yang terjadi suami saya mengingkari semua pernyataannya”, ujar Rita beberapa hari lalu.

Ketika disingung pewarta imalut.com apakah aduan Ibu Rita kali ini akan di proses mengingat hal ini pernah dilaporkan sebelumnya serta sudah mendapatkan vonis hakim dan juga apakah seseorang bisa kembali di hukum pada satu perbuatan yang sama. Serta apakah yang bersangkutan bisa dicopot dari Anggota Polisi mengingat perbuatannya yang berulang kali.

KBO Reskrim menjelaskan bahwa Kasus yang diadukan diantaranya, Kasus lama yang terjadi di Tahun 2014 terkait KDRT, serta dugaan Kasus Baru dugaan Perselingkuhan dan Perzinahan tahun 2019, dan sampai saat ini baik pihak reskrim dan propam polres Kepsul masih melakukan pendalaman.

Menanggapi pertanyaan pewarta tadi, dalam konpres siang kemarin Wakapolres mengatakan, bahwa

“Kita masih menunggu putusan Incraht dari Pidana umumnya, kan putusan kemarin belum mempunyai kekuatan hukum tetap, serta juga hasil Lidik dari rekan-rekan Sat Reskrim”, ujar Wakapolres.

Lebih lanjut Kompol Arifin La Ode Buri mengatakan, jika diperlukan tindakan tegas kita akan lakukan mengingat yang bersangkutan sudah melakukan perbuatan yang berulang-ulang.

Sidang Disiplin sudah pernah dijalankan, jika terbukti melakukan lagi bisa kita naikan sidang yang lebih tinggi yakni kode etik yang nanti akan disidangkan oleh komisi Kode Etik menyangkut Profesi. Hanya saja saya harap semua bisa bersabar biar Kami mendalami dan melakukan proses sesuai aturan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku atas dugaan kasus ini, mengingat salah satu yang diadukan itu kasus tahun 2014, kasus lampau, jadi kami perlu betul-betul mendalami, tutup Wakapolres.

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri...

Dua Pejabat Polres Haltim Berganti

Maba -- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Maluku Utara (Malut) melakukan mutasi dua pejabat Polres...

Dirut RSUD Chasan Boesoirie Sebut Banyak Masyarakat yang Masih Ragu Soal Vaksinasi

Ternate -- Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie, dr. Syamsul Bahri menanggapi soal...

Sanksi Pemecatan Sebagai Anggota Polri Hantui Oknum Polisi AT

Sanana – Perjuangan Rita Umaternate Ibu Bhayangkari dari Oknum anggota Kepolisian Polres Sula sedikit menampakan titik terang. Polres Kepulauan Sula (Kepsul) terlihat mulai menanggapi secara serius aduan Ibu Rita dan mulai melakukan Lidik.

Hal ini disampaikan oleh Wakapolres Kepsul, Kompol. Arifin La Ode Buri, SI.P saat konpresi pers di ‘Press Room’ Polres Kepsul, Sabtu (9/5). Hadir dalam Konpresi Pers tersebut mendampingi Wakapolres, KBO Reskrim, dan Bagian Humas Polres Kepsul.

Wakapolres kepada sejumlah media mengatakan bahwa kasus ini bermula dari Tahun 2014 yang dilaporkan bulan Juni Tahun 2015, saat itu dirinya sendiri yang menjadi Kasat Reskrim dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).

“Kasus yang dilaporkan pada Juni 2015 telah mendapat putusan incraht oleh PN Labuha pada September 2015”, menurut Wakapolres dalam keterangannya.

Saat itu yang dilaporkan Rita adalah dugaan KDRT dan pasal yang disangkakan adalah pasal 44 ayat (1) UU. No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Saat itu Oknum Polisi AT mendapatkan Hukuman hanya 3 bulan pidana kurungan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun, hal yang mendasari putusan Hakim diduga adanya pemberian maaf dari Pelapor yakni Isterinya sendiri Rita Umaternate dengan catatan tidak lagi melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.

Selanjutnya Oknum Polisi AT kembali dilaporkan isterinya di Bulan September 2019 dengan dugaan laporan ‘Penelantaran dalam lingkup Rumah Tangga’ dengan UU yang sama yakni UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Rita kembali melaporkan Oknum Polisi AT diduga atas dasar sikap AT yang tidak berubah, dugaan melakukan KDRT karena disinyalir AT mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain-red) yang berujung penelantaran keluarga. Rita merasa kecewa dan berdalih bahwa dirinya adalah isteri Sah Oknum Polisi AT berdasarkan perkawinan yang Sah pula serta belum pernah diputuskan Perkawinannya oleh Pengadilan Agama manapun, sehingga hak atas nafkah lahir dan bathin bagi diri serta anak-anaknya adalah mutlak adanya.

Pada kasus yang kedua ini AT malah mendapatkan putusan bebas, Hakim menilai AT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU. Putusan bebas Hakim tertanggal 23 April 2020 ini belum diketahui apakah Jaksa akan melakukan banding atau tidak, sehingga belum mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.

Namun Rita yang merasakan tidak ada perubahan dari prilaku Suaminya, melakukan aduan kembali. Bahkan aduan ini dilayangkan sebelum putusan Hakim pada kasus yang kedua, tercatat tanggal 16 Maret 2020 Rita kembali mengadukan dan ingin melaporkan Kasus yang terjadi November 2014 terkait KDRT agar dibuka kembali, karena menurutnya Putusan Hakim saat itu dipengaruhi oleh Pemberian Maaf dirinya dan Surat Pernyataan Dari Oknum Polisi AT.

“Dalam putusan itu (pemberian maaf) dari saya yang berujung pada surat pernyataan Suami saya menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara. Namun kan saya berharap tidak ada perbuatan yang sama dikemudian hari, atau ada efek jera dari suami saya, namun yang terjadi suami saya mengingkari semua pernyataannya”, ujar Rita beberapa hari lalu.

Ketika disingung pewarta imalut.com apakah aduan Ibu Rita kali ini akan di proses mengingat hal ini pernah dilaporkan sebelumnya serta sudah mendapatkan vonis hakim dan juga apakah seseorang bisa kembali di hukum pada satu perbuatan yang sama. Serta apakah yang bersangkutan bisa dicopot dari Anggota Polisi mengingat perbuatannya yang berulang kali.

KBO Reskrim menjelaskan bahwa Kasus yang diadukan diantaranya, Kasus lama yang terjadi di Tahun 2014 terkait KDRT, serta dugaan Kasus Baru dugaan Perselingkuhan dan Perzinahan tahun 2019, dan sampai saat ini baik pihak reskrim dan propam polres Kepsul masih melakukan pendalaman.

Menanggapi pertanyaan pewarta tadi, dalam konpres siang kemarin Wakapolres mengatakan, bahwa

“Kita masih menunggu putusan Incraht dari Pidana umumnya, kan putusan kemarin belum mempunyai kekuatan hukum tetap, serta juga hasil Lidik dari rekan-rekan Sat Reskrim”, ujar Wakapolres.

Lebih lanjut Kompol Arifin La Ode Buri mengatakan, jika diperlukan tindakan tegas kita akan lakukan mengingat yang bersangkutan sudah melakukan perbuatan yang berulang-ulang.

Sidang Disiplin sudah pernah dijalankan, jika terbukti melakukan lagi bisa kita naikan sidang yang lebih tinggi yakni kode etik yang nanti akan disidangkan oleh komisi Kode Etik menyangkut Profesi. Hanya saja saya harap semua bisa bersabar biar Kami mendalami dan melakukan proses sesuai aturan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku atas dugaan kasus ini, mengingat salah satu yang diadukan itu kasus tahun 2014, kasus lampau, jadi kami perlu betul-betul mendalami, tutup Wakapolres.

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

FKPA-MU Gelar Aksi Peduli Kemanusiaan dan Kampanye Lingkungan

Ternate -- Forum Komunikasi Pecinta Alam Maluku Utara (FKPA-MU) gelar Aksi Galang Dana Peduli Kemanusiaan untuk masyarakat Halmahera Utara (Halut) yang tertimpa musibah banjir beberapa waktu lalu. Dalam waktu...

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate Minta...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, berbuntut pengembalian kewenangan dari BANMUS DPRD Kota Ternate ke internal Partai. Ketua DPD Partai...

Dirut RSUD Chasan Boesoirie Sebut Banyak Masyarakat yang...

Ternate -- Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie, dr. Syamsul Bahri menanggapi soal isu yang berkembang dan Asumsi negatif masyarakat terkait  Vaksinasi. Menurutnya, bicara soal vaksinasi itu sudah...

P2A Kota Ternate Mencatat Sebanyak 15 Kasus Sepanjang...

Ternate — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2A) Kota Ternate mencatat sebanyak 15 Kasus sepanjang Tahun 2020, diantaranya Kasus Penelantaraan Anak, Kekerasan Terhadap Anak, Hak Asuh Anak, Pencabulan, dan...

Inspektorat Taliabu Belum Teruskan Hasil Audit ADD dan...

Taliabu - Penaganan Kasus Audit ADD dan DD Desa Loseng Kecamatan Taliabu Timur selatan kabupaten Pulau Taliabu hingga kini belum juga diserahkan oleh pihak inspektorat ke Polres Kepulauan Sula. Berdasarkan...

Kuasa Hukum Usman-Bassam Siap Hadapi Gugatan Helmi-Ode di...

Labuha — Kuasa Hukum Usman-Bassam bersama Kantor Hukum AWK dan Partners menyatakan siap menghadapi gugatan dari Paslon Helmi-Ode dalam sidang gugatan, di Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal mulai digelar,...

Antisipasi Bencana Alam, Kadis BPBD Halteng Himbau Masyarakat...

Weda --  Mencermati terkait bencana alam yang menimpa dibeberapa Propinsi di indonesia beberapa waktu lalu telah, Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) menghimbau kepada Masyarakat Agar...

Komisi III DPR Setujui Listyo Sigit Prabowo Sebagai...

Jakarta -- Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry menyampaikan bahwa setelah melakukan uji kelayakan atau fit and proper test, serta mendengarkan pendapat akhir dari semua fraksi-fraksi komisi bidang...

Pekan Depan Wiratama Mewisudakan Mahasiswa Dua Prodi

Ternate - Pekan depan pihak yayasan Wiratama Ternate, gelar wisuda untuk dua Prodi yang sempat tertunda beberapa kali jadwal wisudanya. Dua Prodi tersebut yakni Prodi Menejmen informatika dan Komputer...