TERPOPULER

Sekum HMI Cabang Ternate; Kuntu Daud harus...

Ternate -- HMI Cabang Ternate melalui sekretarisnya Rustam Umar, meminta Ketua DPRD Malut Kuntu Daut harus bertanggungjawab atas pernyataan...

Banjir Air mata menutup kampanye terbatas di...

Halsel -- Tahapan masa kampanye Zona 1 yang dilakukan pasangan calon nomor urut 1 Helmi Umar Muchsin dan La...

Tolak Pembatalan SK, Muhibu Mandar : DPRD...

Maba -- Sekertaris Ampera Haltim, Muhibu Mandar, menyoroti penolakan pembatalan SK Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) oleh beberapa...

Ketua DPRD Malut bersikap menerima Pengesahan UU...

Sofifi -- Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Kuntu Daut, seakan tidak menghiraukan tuntutan mahasiswa dan masyarakat Provinsi Maluku Utara,...

Blusukan di Desa Waci, Paslon Abdu-Azis Optimis...

Maba Selatan - Blusukan di Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, Pasangan Calon (Paslon) Abdu-Azis Nomor Urut 3 yang didampingi...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Sekum HMI Cabang Ternate; Kuntu Daud harus...

Ternate -- HMI Cabang Ternate melalui sekretarisnya Rustam Umar, meminta Ketua DPRD Malut Kuntu Daut harus bertanggungjawab atas pernyataan...

Banjir Air mata menutup kampanye terbatas di...

Halsel -- Tahapan masa kampanye Zona 1 yang dilakukan pasangan calon nomor urut 1 Helmi Umar Muchsin dan La...

Tolak Pembatalan SK, Muhibu Mandar : DPRD...

Maba -- Sekertaris Ampera Haltim, Muhibu Mandar, menyoroti penolakan pembatalan SK Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) oleh beberapa...

Ketua DPRD Malut bersikap menerima Pengesahan UU...

Sofifi -- Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Kuntu Daut, seakan tidak menghiraukan tuntutan mahasiswa dan masyarakat Provinsi Maluku Utara,...

Blusukan di Desa Waci, Paslon Abdu-Azis Optimis...

Maba Selatan - Blusukan di Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, Pasangan Calon (Paslon) Abdu-Azis Nomor Urut 3 yang didampingi...

ARTIKEL TERKAIT

Didemo HPMS, Gustu Kepsul sambut baik dan Nyatakan Rapid Test Gratis

|

Sanana – Aksi turun kejalan yang dilakukan oleh Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Sula atau HPMS terkait ‘Rapid Test Berbayar’ mendapat sambutan baik dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), melalui Sekretaris Gustu Syafrudin Sapsuha dikatakan beberapa point penting menjawab tuntutan HPMS, diantaranya Rapid Test yang dilakukan Gustu adalah ‘Gratis’ dan silahkan dilaporkan jika ada yang dimintai untuk membayar. Demo HPMS ini terjadi kemarin, Senin (06/06).

Korlap Aksi HMPS Rian Umasugi sedikitnya menyampaikan 5 point yang menjadi tuntutan aksi mereka.

HPMS mendesak agar Pemda memfungsikan apa yang sudah menjadi amanan UU termasuk Persoalan Rapid Test, serta menghilangkan biaya Rapid, selain itu dalam orasinya HPMS juga meneriakan agar Pemda memaksimalkan anggaran Covid untuk kepentingan masyarakat sesuai amanah UU. bukan itu saja Rian dan kawan-kawan juga menuntut agar Pemda bisa memberikan pelayanan Efektif selama masa pendemi serta Pemda segera melakukan pengecekan Rapid Test sesuai tempatnya yakni di RSUD atau Puskesmas.

Aksi HMPS yang digelar disejumlah titik di Kota Sanana ini juga salah satunya di Sekretariat. Gustu Covid-19 Kepsul di Desa Mangon-Sanana.

Sekretaris Gustu Syafrudin Sapsuha yang menemui masa aksi mengatakan sangat menyambut baik kedatangan mereka.

“Hal ini menjadi bagian controlling bagi Kami di Gustu, untuk itu melalui kesempatan ini perlu juga diluruskan imformasi-informasi yang terdapat kekeliruan,” ungkapnya

Kepada masa Aksi dan juga pewarta yang ada, Sekretaris Gustu Syafrudin Sapsuha menjelaskan beberapa point, antara lain :

Pertama; bahwa Rapid Test yang dilakukan Gustu itu Gratis, hanya ada skala prioritas bagi yg orang yang punya kontrak erat dengan pasien positif atau orang yg bergejala.

kedua; Rapid Test yang sudah disediakan Gustu sekitar 2ribu lebih dan sudah terpakai sebagaimana saya jelaskan pertama tadi, untuk itu akan ada pengadaan lagi sekitar 2ribu lebih untuk mempersiapkan melakukan perluasan dan peruntukan Rapid Test di Kepsul.

Ketiga; Khusus Pelaku perjalanan diluar provinsi diberlakukan Rapid Test sesuai regulasi penanganan Covid-19 yang ditetapkan di Daerah yang dituju, karena Rapid test yang tersedia belum maksimal biasanya gugus tugas kabupaten berkoordinasi dengan gugus tugas setempat untuk cukup memakai SKD atau Surat Keterangan Dokter, dengan menyertakan keterangan tidak mengalami penyakit atau gejala seperti Flu, Batuk dan Pilek yang disertai dengan surat keterangan dari Gustu Kepsul.

Sekretris Gustu juga menjelaskan kepada masa aksi HPMS bahwa terkait Rapid Test yang dilakukan di Apotik atau Klinik yang tidak berafiliasi dengan Pemerintah Daerah, maka itu dinyatakan sebagai pihak Swasta yang tidak ada hubungannya dengan Pemda.

Kemudian Sek. Gustu Kepsul juga sempat menjelsakan bahwa Pelaku perjalanan akumulatif sampai dengan tanggal 1 juli 2020 sebesar 8226 orang. Sehinga setelah melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan para Dokter dan tenaga medis yang tergabung dalam Gustu, maka diputuskan untuk sementara dipakai skala prioritas sesuai dengan point pertama tadi.

Hal ini mengingat alat Rapid Tes ini hanya sekali pakai. kemudian setidaknya 1 orang harus 2 kali rapid, jadi jika semua pelaku perjalanan dilakukan Rapid saja maka kebutuhan alat Rapid Test sekitar 16 ribu lebih.

“Anggaran untuk penanganan Covid-19 bukan hanya untuk membeli Rapid Tes, saya berharap adik-adik dari HMPS dan masyarakat luas bisa memahami”, ujar Sek. Gustu Syafrudin Sapsuha.

Syafrudin melanjutkan, bahwa sesuai Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka skema penangananya itu adalah:
1. Penanganan Kesehatan
2. Penanganan Dampak Ekonomi
3. Dan Jaring Pengaman Sosial.

Video Pesan Layanan Masyarakat

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Sepi pengunjung, Pemkot Ternate diminta perhatikan Pasar Syariah Bahari Berkesan

Ternate -- Pasar Syariah Bahari Berkesan yang berlokasi di Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan terlihat...

Jumpa Pers KNPI dan Sangaji Adat Maba soal Plt Sekda, Ini Pernyataan Sikapnya

Maba -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Timur (Haltim) dan...

Debat perdana, ke dua Palson saling adu Visi-Misi

Labuha -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan resmi menggelar debat publik pada pemilihan...

Didemo HPMS, Gustu Kepsul sambut baik dan Nyatakan Rapid Test Gratis

|

Sanana – Aksi turun kejalan yang dilakukan oleh Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Sula atau HPMS terkait ‘Rapid Test Berbayar’ mendapat sambutan baik dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), melalui Sekretaris Gustu Syafrudin Sapsuha dikatakan beberapa point penting menjawab tuntutan HPMS, diantaranya Rapid Test yang dilakukan Gustu adalah ‘Gratis’ dan silahkan dilaporkan jika ada yang dimintai untuk membayar. Demo HPMS ini terjadi kemarin, Senin (06/06).

Korlap Aksi HMPS Rian Umasugi sedikitnya menyampaikan 5 point yang menjadi tuntutan aksi mereka.

HPMS mendesak agar Pemda memfungsikan apa yang sudah menjadi amanan UU termasuk Persoalan Rapid Test, serta menghilangkan biaya Rapid, selain itu dalam orasinya HPMS juga meneriakan agar Pemda memaksimalkan anggaran Covid untuk kepentingan masyarakat sesuai amanah UU. bukan itu saja Rian dan kawan-kawan juga menuntut agar Pemda bisa memberikan pelayanan Efektif selama masa pendemi serta Pemda segera melakukan pengecekan Rapid Test sesuai tempatnya yakni di RSUD atau Puskesmas.

Aksi HMPS yang digelar disejumlah titik di Kota Sanana ini juga salah satunya di Sekretariat. Gustu Covid-19 Kepsul di Desa Mangon-Sanana.

Sekretaris Gustu Syafrudin Sapsuha yang menemui masa aksi mengatakan sangat menyambut baik kedatangan mereka.

“Hal ini menjadi bagian controlling bagi Kami di Gustu, untuk itu melalui kesempatan ini perlu juga diluruskan imformasi-informasi yang terdapat kekeliruan,” ungkapnya

Kepada masa Aksi dan juga pewarta yang ada, Sekretaris Gustu Syafrudin Sapsuha menjelaskan beberapa point, antara lain :

Pertama; bahwa Rapid Test yang dilakukan Gustu itu Gratis, hanya ada skala prioritas bagi yg orang yang punya kontrak erat dengan pasien positif atau orang yg bergejala.

kedua; Rapid Test yang sudah disediakan Gustu sekitar 2ribu lebih dan sudah terpakai sebagaimana saya jelaskan pertama tadi, untuk itu akan ada pengadaan lagi sekitar 2ribu lebih untuk mempersiapkan melakukan perluasan dan peruntukan Rapid Test di Kepsul.

Ketiga; Khusus Pelaku perjalanan diluar provinsi diberlakukan Rapid Test sesuai regulasi penanganan Covid-19 yang ditetapkan di Daerah yang dituju, karena Rapid test yang tersedia belum maksimal biasanya gugus tugas kabupaten berkoordinasi dengan gugus tugas setempat untuk cukup memakai SKD atau Surat Keterangan Dokter, dengan menyertakan keterangan tidak mengalami penyakit atau gejala seperti Flu, Batuk dan Pilek yang disertai dengan surat keterangan dari Gustu Kepsul.

Sekretris Gustu juga menjelaskan kepada masa aksi HPMS bahwa terkait Rapid Test yang dilakukan di Apotik atau Klinik yang tidak berafiliasi dengan Pemerintah Daerah, maka itu dinyatakan sebagai pihak Swasta yang tidak ada hubungannya dengan Pemda.

Kemudian Sek. Gustu Kepsul juga sempat menjelsakan bahwa Pelaku perjalanan akumulatif sampai dengan tanggal 1 juli 2020 sebesar 8226 orang. Sehinga setelah melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan para Dokter dan tenaga medis yang tergabung dalam Gustu, maka diputuskan untuk sementara dipakai skala prioritas sesuai dengan point pertama tadi.

Hal ini mengingat alat Rapid Tes ini hanya sekali pakai. kemudian setidaknya 1 orang harus 2 kali rapid, jadi jika semua pelaku perjalanan dilakukan Rapid saja maka kebutuhan alat Rapid Test sekitar 16 ribu lebih.

“Anggaran untuk penanganan Covid-19 bukan hanya untuk membeli Rapid Tes, saya berharap adik-adik dari HMPS dan masyarakat luas bisa memahami”, ujar Sek. Gustu Syafrudin Sapsuha.

Syafrudin melanjutkan, bahwa sesuai Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka skema penangananya itu adalah:
1. Penanganan Kesehatan
2. Penanganan Dampak Ekonomi
3. Dan Jaring Pengaman Sosial.

Video Pesan Layanan Masyarakat

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Diduga Intimidasi Wartawan, Kabidhumas: Hal tersebut merupakan kesalapahaman

Ternate -- Menindaklanjuti kesalahpahaman dilapangan saat proses pengamanan unjuk rasa penolakan Omnibus Law di Kantor Walikota Ternate antara wartawan dengan anggota Kepolisian, Selasa (20/10) sore tadi, Kabidhumas Polda Maluku...

Front Maluku Utara Bergerak Gelar Aksi Jilid III,...

Ternate -- Front Maluku Utara Bergerak (Mabar) yang didalmnya tergabung berbagai elemen gerakan, kembali berunjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah di sahkan DPR RI beberapa...

Pengesahan APBD-P tertunda, ini penjelasan Sekretaris Komisi II...

Maba -- Paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Timur (Haltim) yang semula dijadwalkan pada Senin 19 Oktober 2020 kemarin sebagaimana...

Sepi pengunjung, Pemkot Ternate diminta perhatikan Pasar Syariah...

Ternate -- Pasar Syariah Bahari Berkesan yang berlokasi di Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan terlihat sepi, sehingga gedung yang dibangun dengan APBD ini seakan tidak berfungsi. Kepala UPTD Pasar Ternate...

Talud Penahan Ombak Patah, 4 Rumah Warga Desa...

Daruba -- Gelombang tinggi yang menghantam talud penahan gelombang di desa Totodoku, Pulau Morotai patah. Akibatnya, sejumlah rumah warga yang berada di tepian pantai ambruk. Ibrahim Lataweo, warga RT 04...

Karena Beda Pilihan, Bapak Aliong Mus “diduga” usir...

Taliabu -- Warga desa Air Kalimat, Kecamatan Taliabu Utara, kabupaten Pulau Taliabu tiba-tiba heboh atas ulah H. Taher Mus, ayah dari Aliong Mus (cabup petahana) yang mengusir warga keluar...

H. Abubakar Amari : YAMIN-ADA cukup berpengalaman dan...

Ternate -- Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Periode 2020-2025, M. Yamin Tawary dan Abdullah Taher bersama Juru Kampanye (Jurkam), Senin malam 19 Oktober 2020, bertatap muka...

PDIP Pultab bakal kawal Program 100 Hari Kerja...

Taliabu -- Berkampanye di Desa Jorjoga, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Muhammad Jainal Ajhar Ketua tim pemenagan pasangan calon H. Muhaimin Syarif-Syafruddin Mohalisi mengatakan, PDIP secara kepartaian akan...

BPKAD Haltim akan berikan anggaran DID ke Tiga...

Maba -- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) akan mengelola Dana Investasi Daerah (DID) yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat dan rencananya akan dibagi ke...
error: