TERPOPULER

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Gelar Peringatan Maulid Nabi, Pemkab Morotai Hadirkan...

i-malut.com, MOROTAI - Malam ini di taman pusat Kota Daruba, pukul 20.00 Wit, Pemkab Kabupaten Pulau Morotai akan menggelar...

Dalam Waktu Dekat, PD SPSI Akan Bentuk...

Ternate — Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)...

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Gelar Peringatan Maulid Nabi, Pemkab Morotai Hadirkan...

i-malut.com, MOROTAI - Malam ini di taman pusat Kota Daruba, pukul 20.00 Wit, Pemkab Kabupaten Pulau Morotai akan menggelar...

ARTIKEL TERKAIT

Pemerintah Resmi Tetapkan Tiga Wilayah di Maluku Utara sebagai Kawasan Konservasi Perairan

|

Ternate — Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi menetapkan tiga wilayah di Provinsi Maluku Utara sebagai Kawasan Konservasi Perairan. Ketiga wilayah tersebut adalah Perairan Pulau Mare, Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila, dan Perairan Kepulauan Sula. Penetapan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KepmenKP) yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Edhy Prabowo, tanggal 10 Juni 2020 di Jakarta ini merupakan wujud komitmen pemerintah, baik Kementerian Perikanan dan Kelautan RI maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi perikanan di wilayah Maluku Utara secara berkelanjutan.

Ketiga kawasan di atas akan dikelola sebagai kawasan konservasi perairan dengan nama Taman Wisata Pulau Mare, Taman Wisata Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila, serta Taman Wisata Pesisir Kepulauan Sula dan Perairan Sekitarnya.

“Penetapan ini merupakan langkah maju bagi Provinsi Maluku Utara dalam memastikan sumber daya perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah ini agar tetap terjaga dan Lestari,” Kata Buyung Radjiolen, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara (Malut), melalui Press Release yang diterima redaksi i-malut.com, Kamis (09/07).

Menurut Buyung, terdapatnya habitat dan biota penting seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove, sumber daya ikan ekonomis penting, serta spesies-spesies dilindungi seperti lumba-lumba, duyung, dan pari manta di tiga wilayah tersebut, menjadi salah satu alasan kuat pemerintah untuk menetapkan perlindungan terhadap perairan tersebut.

Provinsi Malut, melalui DKP Provinsi Malut, telah berupaya mendukung pencapaian target Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Kawasan Konservasi Perairan menjadi 20 juta hektare pada tahun 2020. Komitmen daerah untuk menyumbang 10 persen dari luas wilayah laut atau kurang lebih satu juta hektar kawasan konservasi perairan dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Maluku Utara 2018-2038.

Untuk mencapai target tersebut, sampai tahun 2019, DKP Provinsi Malut dengan dukungan Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia Program dan Coral Triangle Center (CTC) melalui Proyek USAID SEA telah menginisiasi Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Malut seluas 674.397,40 Ha atau sekitar 58% dari luas wilayah laut provinsi. Targetnya, pada tahun 2020 sudah ada kawasan konservasi perairan/kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil (KKP/KKP3K) yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan. Target tersebut seluruhnya tercapai tahun ini dengan penetapan tiga kawasan konservasi perairan di atas.

“Kami berharap KKP/KKP3K yang sudah maupun akan ditetapkan kemudian nantinya akan memberi peluang lebih bagi pintu-pintu pendapatan daerah dari sektor lain, terutama kunjungan wisatawan ke kawasan konservasi serta kunjungan ke destinasi-destinasi wisata lainnya,” ujar Buyung Radjiloen.

Menurutnya, pendapatan tidak hanya datang dari tiket masuk melainkan juga dari berbagai potensi lain dari desa yang dapat bersentuhan dan diuntungkan langsung dari kawasan konservasi perairan. Untuk itu, berbagai tantangan dalam dokumen RPZ (Rencana Pengelolaan dan Zonasi) KKP/KKP3K yang sudah disusun harus menjadi perhatian seluruh pihak, sehingga menghasilkan satu komitmen bersama dalam melindungi dan mengelola sumber daya pesisir dan laut di Provinsi Malut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI resmi menetapkan tiga wilayah di Provinsi Maluku Utara sebagai Kawasan Konservasi Perairan berdasarkan hal sebagai berikut:

  • Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi dan Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara;
  • Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi dan Perairan Pulau Rao Tanjung Dehegila dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara; serta
  • Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 68/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi dan Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara.

Adapun rincian dari ketiga wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan tersebut adalah:

Luasan Perairan Pulau Mare dan perairan sekitarnya keseluruhan 7.060,87 hektare (Ha) meliputi zona inti 155,14 Ha; zona pemanfaatan berupa subzona pariwisata alam perairan 61,05 Ha, zona perikanan berkelanjutan berupa subzona penangkapan ikan 6.811,01 Ha; dan zona lainnya berupa subzona rehabilitasi 33,67 Ha.

Luasan Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila dan Perairan Sekitarnya keseluruhan 65.892,42 Ha. Area I mencakup Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila dengan luas 45.052,75 Ha – meliputi zona inti 1.426,91 Ha; zona pemanfaatan berupa subzona pariwisata alam perairan 417,12 Ha; zona perikanan berkelanjutan dengan luas 42.238,93 Ha, meliputi 1) subzona penangkapan ikan 41.405,23 Ha, 2) subzona perikanan budidaya 833,70 Ha, dan 3) zona lainnya 969,79 Ha meliputi: a) subzona tambat labuh 32,97 Ha, b) subzona pelestarian budaya 102,85 Ha, c) subzona perlindungan mamalia laut 795,81 Ha, serta 4) subzona rehabilitasi 38,16 Ha.

Area II meliputi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila dengan luas 13.060,42 Ha meliputi, zona inti 100,10 Ha; zona pemanfaatan berupa subzona pariwisata alam perairan 899,11 Ha; dan zona perikanan berkelanjutan berupa subzona penangkapan ikan 12.061,21 Ha.

Area III meliputi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila dengan luas 7.779,25 Ha, meliputi: zona pemanfaatan berupa subzona pariwisata alam perairan 837,99 Ha; zona perikanan berkelanjutan berupa subzona penangkapan ikan 6.932,51 Ha dan zona lainnya yang berupa subzona rehabilitasi 8,75 Ha.

Luasan pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Sula dan Perairan Sekitarnya keseluruhan 120.723,88 Ha. Area I mencakup Perairan Pulau Sulabesi dengan luas 30.900,33 Ha meliputi zona inti 276,83 Ha; zona pemanfaatan terbatas 29.293,08 Ha yang meliputi: 1) subzona pariwisata 134,60 Ha, 2) subzona perikanan berkelanjutan 29.150,21 Ha, dan 3) subzona perikanan tradisional 8,27 Ha; zona lainnya dengan luas 1.330,41 Ha yang meliputi: 1) subzona rehabilitasi 1.324,63 Ha dan 2) subzona pelabuhan 5,79 Ha.

Area II Perairan Mangoli Tengah dengan luas 5.672,82 Ha, mencakup zona pemanfaatan terbatas 5.518,85 Ha yang meliputi 1) subzona pariwisata 100,68 Ha, 2) subzona perikanan berkelanjutan 5.418,17 Ha; dan zona lainnya berupa berupa subzona pelabuhan 153,97 Ha.

Area III Perairan Mangoli Timur, Mangoli Utara Timur, dan Pulau Lifmatola dengan luas 84.150,73 Ha, mencakup zona inti 4.276,16 Ha; zona pemanfaatan terbatas 79.848,86 Ha yang meliputi 1) subzona pariwisata 986,27 Ha, 2) subzona perikanan berkelanjutan 78.774,06 Ha, 3) subzona perikanan tradisional 7,90 Ha, dan 4) subzona perikanan budidaya 80,63 Ha, serta zona lainnya berupa subzona rehabilitasi 25,71 Ha.

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

DPRD Haltim di Minta Sahkan Perda Pariwisata

Maba -- Kepala Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut)...

Usulan PAW Anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya Belum Memenuhi Ketentuan, Ini Penjelasan Ketua BANMUS

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD Ternate, Ini Komentar Kepala BP2RD

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman...

Pemerintah Resmi Tetapkan Tiga Wilayah di Maluku Utara sebagai Kawasan Konservasi Perairan

Ternate — Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi menetapkan tiga wilayah di Provinsi Maluku Utara sebagai Kawasan Konservasi Perairan. Ketiga wilayah tersebut adalah Perairan Pulau Mare, Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila, dan Perairan Kepulauan Sula. Penetapan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KepmenKP) yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Edhy Prabowo, tanggal 10 Juni 2020 di Jakarta ini merupakan wujud komitmen pemerintah, baik Kementerian Perikanan dan Kelautan RI maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi perikanan di wilayah Maluku Utara secara berkelanjutan.

Ketiga kawasan di atas akan dikelola sebagai kawasan konservasi perairan dengan nama Taman Wisata Pulau Mare, Taman Wisata Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila, serta Taman Wisata Pesisir Kepulauan Sula dan Perairan Sekitarnya.

“Penetapan ini merupakan langkah maju bagi Provinsi Maluku Utara dalam memastikan sumber daya perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah ini agar tetap terjaga dan Lestari,” Kata Buyung Radjiolen, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara (Malut), melalui Press Release yang diterima redaksi i-malut.com, Kamis (09/07).

Menurut Buyung, terdapatnya habitat dan biota penting seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove, sumber daya ikan ekonomis penting, serta spesies-spesies dilindungi seperti lumba-lumba, duyung, dan pari manta di tiga wilayah tersebut, menjadi salah satu alasan kuat pemerintah untuk menetapkan perlindungan terhadap perairan tersebut.

Provinsi Malut, melalui DKP Provinsi Malut, telah berupaya mendukung pencapaian target Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Kawasan Konservasi Perairan menjadi 20 juta hektare pada tahun 2020. Komitmen daerah untuk menyumbang 10 persen dari luas wilayah laut atau kurang lebih satu juta hektar kawasan konservasi perairan dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Maluku Utara 2018-2038.

Untuk mencapai target tersebut, sampai tahun 2019, DKP Provinsi Malut dengan dukungan Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia Program dan Coral Triangle Center (CTC) melalui Proyek USAID SEA telah menginisiasi Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Malut seluas 674.397,40 Ha atau sekitar 58% dari luas wilayah laut provinsi. Targetnya, pada tahun 2020 sudah ada kawasan konservasi perairan/kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil (KKP/KKP3K) yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan. Target tersebut seluruhnya tercapai tahun ini dengan penetapan tiga kawasan konservasi perairan di atas.

“Kami berharap KKP/KKP3K yang sudah maupun akan ditetapkan kemudian nantinya akan memberi peluang lebih bagi pintu-pintu pendapatan daerah dari sektor lain, terutama kunjungan wisatawan ke kawasan konservasi serta kunjungan ke destinasi-destinasi wisata lainnya,” ujar Buyung Radjiloen.

Menurutnya, pendapatan tidak hanya datang dari tiket masuk melainkan juga dari berbagai potensi lain dari desa yang dapat bersentuhan dan diuntungkan langsung dari kawasan konservasi perairan. Untuk itu, berbagai tantangan dalam dokumen RPZ (Rencana Pengelolaan dan Zonasi) KKP/KKP3K yang sudah disusun harus menjadi perhatian seluruh pihak, sehingga menghasilkan satu komitmen bersama dalam melindungi dan mengelola sumber daya pesisir dan laut di Provinsi Malut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI resmi menetapkan tiga wilayah di Provinsi Maluku Utara sebagai Kawasan Konservasi Perairan berdasarkan hal sebagai berikut:

  • Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi dan Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara;
  • Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi dan Perairan Pulau Rao Tanjung Dehegila dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara; serta
  • Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 68/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi dan Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara.

Adapun rincian dari ketiga wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan tersebut adalah:

Luasan Perairan Pulau Mare dan perairan sekitarnya keseluruhan 7.060,87 hektare (Ha) meliputi zona inti 155,14 Ha; zona pemanfaatan berupa subzona pariwisata alam perairan 61,05 Ha, zona perikanan berkelanjutan berupa subzona penangkapan ikan 6.811,01 Ha; dan zona lainnya berupa subzona rehabilitasi 33,67 Ha.

Luasan Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila dan Perairan Sekitarnya keseluruhan 65.892,42 Ha. Area I mencakup Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila dengan luas 45.052,75 Ha – meliputi zona inti 1.426,91 Ha; zona pemanfaatan berupa subzona pariwisata alam perairan 417,12 Ha; zona perikanan berkelanjutan dengan luas 42.238,93 Ha, meliputi 1) subzona penangkapan ikan 41.405,23 Ha, 2) subzona perikanan budidaya 833,70 Ha, dan 3) zona lainnya 969,79 Ha meliputi: a) subzona tambat labuh 32,97 Ha, b) subzona pelestarian budaya 102,85 Ha, c) subzona perlindungan mamalia laut 795,81 Ha, serta 4) subzona rehabilitasi 38,16 Ha.

Area II meliputi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila dengan luas 13.060,42 Ha meliputi, zona inti 100,10 Ha; zona pemanfaatan berupa subzona pariwisata alam perairan 899,11 Ha; dan zona perikanan berkelanjutan berupa subzona penangkapan ikan 12.061,21 Ha.

Area III meliputi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila dengan luas 7.779,25 Ha, meliputi: zona pemanfaatan berupa subzona pariwisata alam perairan 837,99 Ha; zona perikanan berkelanjutan berupa subzona penangkapan ikan 6.932,51 Ha dan zona lainnya yang berupa subzona rehabilitasi 8,75 Ha.

Luasan pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Sula dan Perairan Sekitarnya keseluruhan 120.723,88 Ha. Area I mencakup Perairan Pulau Sulabesi dengan luas 30.900,33 Ha meliputi zona inti 276,83 Ha; zona pemanfaatan terbatas 29.293,08 Ha yang meliputi: 1) subzona pariwisata 134,60 Ha, 2) subzona perikanan berkelanjutan 29.150,21 Ha, dan 3) subzona perikanan tradisional 8,27 Ha; zona lainnya dengan luas 1.330,41 Ha yang meliputi: 1) subzona rehabilitasi 1.324,63 Ha dan 2) subzona pelabuhan 5,79 Ha.

Area II Perairan Mangoli Tengah dengan luas 5.672,82 Ha, mencakup zona pemanfaatan terbatas 5.518,85 Ha yang meliputi 1) subzona pariwisata 100,68 Ha, 2) subzona perikanan berkelanjutan 5.418,17 Ha; dan zona lainnya berupa berupa subzona pelabuhan 153,97 Ha.

Area III Perairan Mangoli Timur, Mangoli Utara Timur, dan Pulau Lifmatola dengan luas 84.150,73 Ha, mencakup zona inti 4.276,16 Ha; zona pemanfaatan terbatas 79.848,86 Ha yang meliputi 1) subzona pariwisata 986,27 Ha, 2) subzona perikanan berkelanjutan 78.774,06 Ha, 3) subzona perikanan tradisional 7,90 Ha, dan 4) subzona perikanan budidaya 80,63 Ha, serta zona lainnya berupa subzona rehabilitasi 25,71 Ha.

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

FKPA-MU Gelar Aksi Peduli Kemanusiaan dan Kampanye Lingkungan

Ternate -- Forum Komunikasi Pecinta Alam Maluku Utara (FKPA-MU) gelar Aksi Galang Dana Peduli Kemanusiaan untuk masyarakat Halmahera Utara (Halut) yang tertimpa musibah banjir beberapa waktu lalu. Dalam waktu...

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate Minta...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, berbuntut pengembalian kewenangan dari BANMUS DPRD Kota Ternate ke internal Partai. Ketua DPD Partai...

P2A Kota Ternate Mencatat Sebanyak 15 Kasus Sepanjang...

Ternate — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2A) Kota Ternate mencatat sebanyak 15 Kasus sepanjang Tahun 2020, diantaranya Kasus Penelantaraan Anak, Kekerasan Terhadap Anak, Hak Asuh Anak, Pencabulan, dan...

Inspektorat Taliabu Belum Teruskan Hasil Audit ADD dan...

Taliabu - Penaganan Kasus Audit ADD dan DD Desa Loseng Kecamatan Taliabu Timur selatan kabupaten Pulau Taliabu hingga kini belum juga diserahkan oleh pihak inspektorat ke Polres Kepulauan Sula. Berdasarkan...

Kuasa Hukum Usman-Bassam Siap Hadapi Gugatan Helmi-Ode di...

Labuha — Kuasa Hukum Usman-Bassam bersama Kantor Hukum AWK dan Partners menyatakan siap menghadapi gugatan dari Paslon Helmi-Ode dalam sidang gugatan, di Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal mulai digelar,...

Antisipasi Bencana Alam, Kadis BPBD Halteng Himbau Masyarakat...

Weda --  Mencermati terkait bencana alam yang menimpa dibeberapa Propinsi di indonesia beberapa waktu lalu telah, Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) menghimbau kepada Masyarakat Agar...

Komisi III DPR Setujui Listyo Sigit Prabowo Sebagai...

Jakarta -- Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry menyampaikan bahwa setelah melakukan uji kelayakan atau fit and proper test, serta mendengarkan pendapat akhir dari semua fraksi-fraksi komisi bidang...

Pekan Depan Wiratama Mewisudakan Mahasiswa Dua Prodi

Ternate - Pekan depan pihak yayasan Wiratama Ternate, gelar wisuda untuk dua Prodi yang sempat tertunda beberapa kali jadwal wisudanya. Dua Prodi tersebut yakni Prodi Menejmen informatika dan Komputer...

Lanud Leo Wattimena akan Delegasikan Siswa/i Unggulan ke...

Ternate -  Pendaftaran SMA Pradita Dirgantara Tahun 2021-2022 dibuka pada bulan Februari-Maret 2021 mendatang. Lanud Leo Wattimena pun telah melakukan sosialisasi dilingkup Provinsi Maluku Utara, khususnya pada tingkat SMP...