TERPOPULER

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Dalam Waktu Dekat, PD SPSI Akan Bentuk...

Ternate — Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)...

Dinas PTSP Haltim Dapat Kucuran DAK Tahun...

Maba -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mendapatkan...

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Dalam Waktu Dekat, PD SPSI Akan Bentuk...

Ternate — Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)...

ARTIKEL TERKAIT

Diduga Unprosedural, Rekomendasi SPBU Kompak CV. Sumayyah Nur Meccah dibatalkan.

|

Sanana — Buntut dibatalkannya Rekomendasi SPBU Kompak yang terletak di Desa Wainib-Kec. Sulabesi Selatan, dikarenakan Owner CV. Sumayyah Nur Meccah Sdr. Rahmat melakukan Unprosedural Administrasi atau melakukan pemberkasan yang tidak sesuai. Pasalnya Rahmat diduga menggandakan No. Surat Rekomendasi yang kemudian bertentangan dengan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur. Hal ini dikatakan Kepala Dinas (Kadis) Koperindag & UKM Pemkab. Kepulauan Sula (Kepsul) Sofiah Sjamlan kepada Pewarta i-malut.com, Senin (03/08).

Surat Pembatalan Rekomendasi dari Pemkab. Kepsul ditujukan ke pihak Pertamina.

Selain menceritakan Kronologis kejadian tersebut, Kadis Sofiah Sjamlan juga membeberkan sejumlah bukti ‘salah prosedur’ Owner CV. Sumayyah Nur Meccah.

”Awalnya CV. Sumayyah mengajukan permohonan ke Kami, isi pemohonan untuk SPBU Kompak Non Subsidi atau Perthashop. Namun Rekomendasi itu di Desa Manaf-Sulabesi Tengah, bukan di Desa Wainib-Sulabesi Selatan”, ungkap Kadis Sofiah.

Kadis Sofiah Jamlan juga mengakui sudah memproses permohonan CV. Sumayyah Nur Meccah dengan melakukan kajian terlebih dahulu serta berkoordinasi dengan Pihak BPH Migas, namun hasilnya ditahun 2020 untuk SPBU Non Subsidi atau Perthashop belum bisa beroperasi di Kab. Kepsul-Malut, kemungkinan baru bisa beroperasi ditahun 2021.

”Kami menduga Draft surat Rekomendasi untuk Perthashop di Sulabesi Tengah-Desa Manaf itu diubah menjadi Desa Wainib-Sulabesi Selatan, dengan maksud dan tujuan yang berbeda”, lanjut Kadis Sofiah.

Sofiah Sjamlan Kadis Koperindag & UKM Pemkab Kepsul menyayangkan sikap Owner CV. Sumayyah Nur Meccah yang menurutnya telah melakukan pemberkasan yang tidak patut.

”No. Surat yang dikeluarkan Dinas Kami digandakan untuk dua permohonan, seharusnya itu untuk rekomendasi SPBU Kompak Non Subsidi atau Perthashop, bukan SPBU Kompak bersubsidi. Hal yang lain adalah, itu Kami rekomendasikan di Desa Manaf-Sulabesi Tengah, bukan Desa Wainib-Sulabesi Selatan”, imbuh Kadis Sofiah.

Kendati merasa kaget dengan adanya pembangunan SPBU di Desa Wainib, Kadis Sofiah sudah memperingatkan CV. Sumayyah Nur Meccah sebagai pengelola untuk menghentikan pembangunan tersebut. Karena menurut Kadis Sofiah pihaknya sudah melayangkan surat pembatalan rekomendasi untuk CV. Sumayyah Nur Meccah dengan No. Surat 048/109/KS/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020 yang ditujukan ke Pihak Pertamina.

”Kami sudah membatalkan, dan hasil Koordinasi Kami dengan Pihak Pertamina bahwa masalah ini dikembalikan atau diselesaikan ke Pemerintah Daerah, itu artinya ditela’ah kembali”, pungkas Kadis Sofiah.

Sofiah menambahkan, CV. Sumayyah Nur Meccah menggunakan Dokumen yang tidak sesuai prosedur saat proses pendaftaran secara online ke Pertamina. Bahkan pihak CV. Sumayyah Nur Meccah yakni Sdr. Rahmat mengakui hal itu.

”Jadi jelas, Pihak Pemda Kepsul dalam hal ini Dinas Kami tidak pernah mengeluarkan rekomendasi ganda, namun yang terjadi Rekomendasi Kami dijiplak”, tutup Sofiah Jamlan.

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate Minta BANMUS Tindak Lanjuti Usulan PAW

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai...

Tahun 2021, ATR/BPN Target Daftarkan 500 Bidang Tanah

Ternate -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Ternate, melalui Program...

Lanud Leo Wattimena akan Delegasikan Siswa/i Unggulan ke SMA Pradita Dirgantara di Solo

Ternate -  Pendaftaran SMA Pradita Dirgantara Tahun 2021-2022 dibuka pada bulan Februari-Maret 2021 mendatang. Lanud...

Diduga Unprosedural, Rekomendasi SPBU Kompak CV. Sumayyah Nur Meccah dibatalkan.

Sanana — Buntut dibatalkannya Rekomendasi SPBU Kompak yang terletak di Desa Wainib-Kec. Sulabesi Selatan, dikarenakan Owner CV. Sumayyah Nur Meccah Sdr. Rahmat melakukan Unprosedural Administrasi atau melakukan pemberkasan yang tidak sesuai. Pasalnya Rahmat diduga menggandakan No. Surat Rekomendasi yang kemudian bertentangan dengan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur. Hal ini dikatakan Kepala Dinas (Kadis) Koperindag & UKM Pemkab. Kepulauan Sula (Kepsul) Sofiah Sjamlan kepada Pewarta i-malut.com, Senin (03/08).

Surat Pembatalan Rekomendasi dari Pemkab. Kepsul ditujukan ke pihak Pertamina.

Selain menceritakan Kronologis kejadian tersebut, Kadis Sofiah Sjamlan juga membeberkan sejumlah bukti ‘salah prosedur’ Owner CV. Sumayyah Nur Meccah.

”Awalnya CV. Sumayyah mengajukan permohonan ke Kami, isi pemohonan untuk SPBU Kompak Non Subsidi atau Perthashop. Namun Rekomendasi itu di Desa Manaf-Sulabesi Tengah, bukan di Desa Wainib-Sulabesi Selatan”, ungkap Kadis Sofiah.

Kadis Sofiah Jamlan juga mengakui sudah memproses permohonan CV. Sumayyah Nur Meccah dengan melakukan kajian terlebih dahulu serta berkoordinasi dengan Pihak BPH Migas, namun hasilnya ditahun 2020 untuk SPBU Non Subsidi atau Perthashop belum bisa beroperasi di Kab. Kepsul-Malut, kemungkinan baru bisa beroperasi ditahun 2021.

”Kami menduga Draft surat Rekomendasi untuk Perthashop di Sulabesi Tengah-Desa Manaf itu diubah menjadi Desa Wainib-Sulabesi Selatan, dengan maksud dan tujuan yang berbeda”, lanjut Kadis Sofiah.

Sofiah Sjamlan Kadis Koperindag & UKM Pemkab Kepsul menyayangkan sikap Owner CV. Sumayyah Nur Meccah yang menurutnya telah melakukan pemberkasan yang tidak patut.

”No. Surat yang dikeluarkan Dinas Kami digandakan untuk dua permohonan, seharusnya itu untuk rekomendasi SPBU Kompak Non Subsidi atau Perthashop, bukan SPBU Kompak bersubsidi. Hal yang lain adalah, itu Kami rekomendasikan di Desa Manaf-Sulabesi Tengah, bukan Desa Wainib-Sulabesi Selatan”, imbuh Kadis Sofiah.

Kendati merasa kaget dengan adanya pembangunan SPBU di Desa Wainib, Kadis Sofiah sudah memperingatkan CV. Sumayyah Nur Meccah sebagai pengelola untuk menghentikan pembangunan tersebut. Karena menurut Kadis Sofiah pihaknya sudah melayangkan surat pembatalan rekomendasi untuk CV. Sumayyah Nur Meccah dengan No. Surat 048/109/KS/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020 yang ditujukan ke Pihak Pertamina.

”Kami sudah membatalkan, dan hasil Koordinasi Kami dengan Pihak Pertamina bahwa masalah ini dikembalikan atau diselesaikan ke Pemerintah Daerah, itu artinya ditela’ah kembali”, pungkas Kadis Sofiah.

Sofiah menambahkan, CV. Sumayyah Nur Meccah menggunakan Dokumen yang tidak sesuai prosedur saat proses pendaftaran secara online ke Pertamina. Bahkan pihak CV. Sumayyah Nur Meccah yakni Sdr. Rahmat mengakui hal itu.

”Jadi jelas, Pihak Pemda Kepsul dalam hal ini Dinas Kami tidak pernah mengeluarkan rekomendasi ganda, namun yang terjadi Rekomendasi Kami dijiplak”, tutup Sofiah Jamlan.

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

FKPA-MU Gelar Aksi Peduli Kemanusiaan dan Kampanye Lingkungan

Ternate -- Forum Komunikasi Pecinta Alam Maluku Utara (FKPA-MU) gelar Aksi Galang Dana Peduli Kemanusiaan untuk masyarakat Halmahera Utara (Halut) yang tertimpa musibah banjir beberapa waktu lalu. Dalam waktu...

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate Minta...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, berbuntut pengembalian kewenangan dari BANMUS DPRD Kota Ternate ke internal Partai. Ketua DPD Partai...

Dirut RSUD Chasan Boesoirie Sebut Banyak Masyarakat yang...

Ternate -- Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie, dr. Syamsul Bahri menanggapi soal isu yang berkembang dan Asumsi negatif masyarakat terkait  Vaksinasi. Menurutnya, bicara soal vaksinasi itu sudah...

P2A Kota Ternate Mencatat Sebanyak 15 Kasus Sepanjang...

Ternate — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2A) Kota Ternate mencatat sebanyak 15 Kasus sepanjang Tahun 2020, diantaranya Kasus Penelantaraan Anak, Kekerasan Terhadap Anak, Hak Asuh Anak, Pencabulan, dan...

Inspektorat Taliabu Belum Teruskan Hasil Audit ADD dan...

Taliabu - Penaganan Kasus Audit ADD dan DD Desa Loseng Kecamatan Taliabu Timur selatan kabupaten Pulau Taliabu hingga kini belum juga diserahkan oleh pihak inspektorat ke Polres Kepulauan Sula. Berdasarkan...

Kuasa Hukum Usman-Bassam Siap Hadapi Gugatan Helmi-Ode di...

Labuha — Kuasa Hukum Usman-Bassam bersama Kantor Hukum AWK dan Partners menyatakan siap menghadapi gugatan dari Paslon Helmi-Ode dalam sidang gugatan, di Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal mulai digelar,...

Antisipasi Bencana Alam, Kadis BPBD Halteng Himbau Masyarakat...

Weda --  Mencermati terkait bencana alam yang menimpa dibeberapa Propinsi di indonesia beberapa waktu lalu telah, Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) menghimbau kepada Masyarakat Agar...

Komisi III DPR Setujui Listyo Sigit Prabowo Sebagai...

Jakarta -- Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry menyampaikan bahwa setelah melakukan uji kelayakan atau fit and proper test, serta mendengarkan pendapat akhir dari semua fraksi-fraksi komisi bidang...

Pekan Depan Wiratama Mewisudakan Mahasiswa Dua Prodi

Ternate - Pekan depan pihak yayasan Wiratama Ternate, gelar wisuda untuk dua Prodi yang sempat tertunda beberapa kali jadwal wisudanya. Dua Prodi tersebut yakni Prodi Menejmen informatika dan Komputer...