TERPOPULER

Pendukung FAM-SAH tidak dipulangkan, berlabuh di HT-UMAR...

Sanana -- Habis manis-sepah dibuang, mungkin pribahasa ini tepat dialamatkan kepada 8 Warga Desa Falbisahaya, Lorong Ketapang-Kec. Mangoli Utara....

Usai pencabutan nomor urut, Paslon Helmi-La Ode...

Labuha — Pasca di tetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Selatan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada...

Buntut Pendukung beralih ke HT-UMAR, tim FAM-SAH...

Sanana -- Akibat diduga diterlantarkan, 8 Warga Falabisahaya simpatisan FAM-SAH yang beralih dukungan ke HT-UMAR. Buntut dari itu Tim...

Ketua ucapkan Sayonara, Sek PKB Kepsul: Itu...

Sanana -- Pilkada Kepulauan Sula (Kepsul) untuk memilih kembali Bupati dan Wakil Bupati 9 Desember 2020 mendatang terus memberi...

KPU Resmi umumkan dua Paslon Cakada Halsel,...

Labuha -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Rabu (23/09) pagi tadi, melakukan rapat pleno tertutup penetapan...

HUM, Calon Bupati Halsel dan Bangkitnya Peradaban

Sejarah mencatat di luar para Nabi dan Rasul juga orang-orang suci, sebenarnya ada sejumlah nama besar yang pernah memimpin...

Pendukung FAM-SAH tidak dipulangkan, berlabuh di HT-UMAR...

Sanana -- Habis manis-sepah dibuang, mungkin pribahasa ini tepat dialamatkan kepada 8 Warga Desa Falbisahaya, Lorong Ketapang-Kec. Mangoli Utara....

Usai pencabutan nomor urut, Paslon Helmi-La Ode...

Labuha — Pasca di tetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Selatan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada...

Buntut Pendukung beralih ke HT-UMAR, tim FAM-SAH...

Sanana -- Akibat diduga diterlantarkan, 8 Warga Falabisahaya simpatisan FAM-SAH yang beralih dukungan ke HT-UMAR. Buntut dari itu Tim...

Ketua ucapkan Sayonara, Sek PKB Kepsul: Itu...

Sanana -- Pilkada Kepulauan Sula (Kepsul) untuk memilih kembali Bupati dan Wakil Bupati 9 Desember 2020 mendatang terus memberi...

KPU Resmi umumkan dua Paslon Cakada Halsel,...

Labuha -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Rabu (23/09) pagi tadi, melakukan rapat pleno tertutup penetapan...

ARTIKEL TERKAIT

Aktivis IMM Malut ingatkan Kades dan BPD terkait Regulasi Desa No. 6 Tahun 2014

|

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Tertinggi ditingkat Desa. Sekaligus sebagai Pusat Administrasi ditingkat Desa, dan Desa salah satu Aset terpenting dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia.Sebab, Desa salah satu Fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merupakan badan permusyawaratan tertinggi di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagi kebijakan dalam penyelenggara Pemerintah Desa. Dalam upaya meningkatkan kenerja kelembagaan di tingkat Desa, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus mengontrol kenerja pemerintahan Desa.

Oleh karna itu, hendaknya pemerintah dalam hal ini Menteri Desa maupun Menteri dalam Negri. Perlu kiranya serius melihat dan meninjau kembali regulasi tentang desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), bahkan kebijakan-kebijakan yang ada. Untuk penggembangkan dan memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Desa di seluruh indonesia.

Sebab, berdasarkan Regulasi Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang tertuang dalam undang-undang no 6 tahun 2014, dan Pemendagri 110, hanya menyakut kenerja-kenerja fungsional, persayaratan-persayaratan dan larangan-larangan Pemerintahan Desa sekaligus Badan Permusyawaratan Desa.

Namun, disisi yang lain. Soal seragam perangkat Desa maupun (BPD) Badan Permusyawaratan Desa dll. Tidak dibahas dalam peraturan no 6 Tahun 2014, dan Pemendagri 110. Sebab Seragam Perangkat Desa dan (BPD) Badan Permusyawaratan Desa adalah salah bentuk simbol maupun krateristik Pemerintahan Desa. kemudian tidak ada tekanan pada Pasal 48 Tentang Perangkat Desa. Dan Pasal 50 Tentang Perangkat Desa sebagai berikut ;
A. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat
B. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.

Sebab, jika kita peka dan jujur pasti ada susunan perangkat desa yang tidak sesuai dengan pasal diatas. Maka sampai kapan Desa berkembang dan maju.?. Jikalau susunan perangkat Desa tidak sesuai pasal diatas, Padahal sudah tidak lagi jadi rahasia umum, bahwa berkembang dan majunya suatu desa terletak pada SDM.

Penghasilan Pemerintah Desa Pasal 26 angka (3) poin C menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan menerima lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. pasal 66 Penghasilan Pemerintah Desa angka (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, dan angka (2) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan Negara yang diterima oleh pendapatan belanja daerah Kabupaten/kota
Angka (5) ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerima lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah. Dan diperkuat oleh pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019,

Jika, merujuk pada pasal 26, pasal 48, pasal 50, pasal 66, di uji implementasinya dilapang, maka yang terjadi tidak sesuai pasal perpasal. Karna kita tau bersama bahwasannya. Soal Penghasilan Tetap Pemerintah Desa itu bukan perbulan, tapi Triwulan, namun Entah. Mukin yang maksud pasal perpasal itu adalah Triwulan, tapi alangkah baiknya perbulan, bukan Triwulan, dan kebanyakan Perangkat Desa tidak memiliki ijasa menengah maupun sederajat. Padahal yang diharapkan dan perintahkan oleh pasal 48, pasal 50 adalah harus mengenyam pendidikan menengah maupun sederajat dll.

Selain dari Perangkat Desa harus mengenyam pendidikan menengah maupun sederajat dan umur. Penghasilan tetap perbulan dan seragam Pemerintah Desa itu juga sala satu faktor mendasar dan tolak ukur perkembangan dan kemajuan Desa.

Sebab, bicara soal perkembangan dan kemajuan Desa sangat relavansi dan relasi dengan program Priseden Negara Republik Indonesia, Bapak Jokowi Widodo. yaitu membangun Bangsa dan Negara dari pinggiran.

Penulis adalah Amril Khailul, Ketua Bidang Seni dan Budaya DPD IMM Maluku Utara

Video Pesan Layanan Masyarakat

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Ketua ucapkan Sayonara, Sek PKB Kepsul: Itu sikap Pribadi, bukan sikap Partai

Sanana -- Pilkada Kepulauan Sula (Kepsul) untuk memilih kembali Bupati dan Wakil Bupati 9 Desember...

SMP Negeri 7 Kota Ternate Siap Hadapi PTS Pekan Depan

Ternate -- Jelang Penilaian Tengah Semester (PTS) pada Senin (28/09) pekan depan, Pihak SMP Negeri...

Blusukan ke Desa Tomori, Warga Desa Tomori siap menangkan Paslon Helmi-La Ode

Labuha -- Setelah penetapan Pasangan Calon (Paslon) dan pencabutan nomor urut, Paslon nomor urut 1...

Aktivis IMM Malut ingatkan Kades dan BPD terkait Regulasi Desa No. 6 Tahun 2014

|

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Tertinggi ditingkat Desa. Sekaligus sebagai Pusat Administrasi ditingkat Desa, dan Desa salah satu Aset terpenting dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia.Sebab, Desa salah satu Fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merupakan badan permusyawaratan tertinggi di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagi kebijakan dalam penyelenggara Pemerintah Desa. Dalam upaya meningkatkan kenerja kelembagaan di tingkat Desa, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus mengontrol kenerja pemerintahan Desa.

Oleh karna itu, hendaknya pemerintah dalam hal ini Menteri Desa maupun Menteri dalam Negri. Perlu kiranya serius melihat dan meninjau kembali regulasi tentang desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), bahkan kebijakan-kebijakan yang ada. Untuk penggembangkan dan memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Desa di seluruh indonesia.

Sebab, berdasarkan Regulasi Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang tertuang dalam undang-undang no 6 tahun 2014, dan Pemendagri 110, hanya menyakut kenerja-kenerja fungsional, persayaratan-persayaratan dan larangan-larangan Pemerintahan Desa sekaligus Badan Permusyawaratan Desa.

Namun, disisi yang lain. Soal seragam perangkat Desa maupun (BPD) Badan Permusyawaratan Desa dll. Tidak dibahas dalam peraturan no 6 Tahun 2014, dan Pemendagri 110. Sebab Seragam Perangkat Desa dan (BPD) Badan Permusyawaratan Desa adalah salah bentuk simbol maupun krateristik Pemerintahan Desa. kemudian tidak ada tekanan pada Pasal 48 Tentang Perangkat Desa. Dan Pasal 50 Tentang Perangkat Desa sebagai berikut ;
A. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat
B. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.

Sebab, jika kita peka dan jujur pasti ada susunan perangkat desa yang tidak sesuai dengan pasal diatas. Maka sampai kapan Desa berkembang dan maju.?. Jikalau susunan perangkat Desa tidak sesuai pasal diatas, Padahal sudah tidak lagi jadi rahasia umum, bahwa berkembang dan majunya suatu desa terletak pada SDM.

Penghasilan Pemerintah Desa Pasal 26 angka (3) poin C menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan menerima lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. pasal 66 Penghasilan Pemerintah Desa angka (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, dan angka (2) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan Negara yang diterima oleh pendapatan belanja daerah Kabupaten/kota
Angka (5) ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerima lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah. Dan diperkuat oleh pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019,

Jika, merujuk pada pasal 26, pasal 48, pasal 50, pasal 66, di uji implementasinya dilapang, maka yang terjadi tidak sesuai pasal perpasal. Karna kita tau bersama bahwasannya. Soal Penghasilan Tetap Pemerintah Desa itu bukan perbulan, tapi Triwulan, namun Entah. Mukin yang maksud pasal perpasal itu adalah Triwulan, tapi alangkah baiknya perbulan, bukan Triwulan, dan kebanyakan Perangkat Desa tidak memiliki ijasa menengah maupun sederajat. Padahal yang diharapkan dan perintahkan oleh pasal 48, pasal 50 adalah harus mengenyam pendidikan menengah maupun sederajat dll.

Selain dari Perangkat Desa harus mengenyam pendidikan menengah maupun sederajat dan umur. Penghasilan tetap perbulan dan seragam Pemerintah Desa itu juga sala satu faktor mendasar dan tolak ukur perkembangan dan kemajuan Desa.

Sebab, bicara soal perkembangan dan kemajuan Desa sangat relavansi dan relasi dengan program Priseden Negara Republik Indonesia, Bapak Jokowi Widodo. yaitu membangun Bangsa dan Negara dari pinggiran.

Penulis adalah Amril Khailul, Ketua Bidang Seni dan Budaya DPD IMM Maluku Utara

Video Pesan Layanan Masyarakat

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kampanye Perdana, MS-SM Bicara Perkuat Ekonomi masyarakat Limbo...

Taliabu — Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu nomor urut 1 H. Muhaimin Syarif dan Syarifuddin Muhalisi disambut baik masyarakat desa Limbo dan Lohobuba Kecamatan Taliabu Barat. Dalam...

Hamparan Padi Menguning di Kaporo

Sanana -- Momentum Hari Tani Nasional yang jatuh pada tanggal 24 September setiap tahunnya dimaknai oleh Dinas Pertanian (Distan) Kepsul untuk berkunjung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) "Berkah Hidup"...

Abd. Majid Dano Optimis Gedung Karantina Covid-19 RSUD...

Sofifi -- Pembangunan Gedung Karantina Covid-19 RSUD Sofifi Provinsi Maluku Utara, yang dikerjakan sudah kurang lebih 3 bulan ini ditargetkan selesai sebelum bulan Desember nanti. Hal ini disampaikan Pejabat Pembuat...

Pasangan Nomor Urut 1 MS-SM Memulai Kampanye Perdana...

Taliabu - Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) Periode 2020-2025, H.Muhaimin Syarif,SE dan Syarifuddin Muhalisi memulai Kampaye perdnanya di zona 1 desa Karamat kecamatan...

Pasca Blusukan dengan Warga Tomori, Bapaslon Helmi-La Ode...

Labuha -- Setelah melakukan blusukan ke Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Bapaslon Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan menghadiri undangan Pastor Gereja Katolik Santo Yohanes...

Blusukan ke Desa Tomori, Warga Desa Tomori siap...

Labuha -- Setelah penetapan Pasangan Calon (Paslon) dan pencabutan nomor urut, Paslon nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan menggelar blusukan sekaligus silaturahim dengan keluarga...

Rekrut 30 Calon Anggota Baru, EK-LMND Ternate Gelar...

Ternate -- Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (Ek-Lmnd) Ternate, gelar traning Pendidikan Dasar Organisasi (PDO) terhadap Calon Anggota (CA) baru, dengan tema, "Mewujudkan Semangat Kolektifisme Dengan Basis...

Tahapan Kampanye 2020, KPU Halsel tetapkan dua Zona

Labuha -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk membagi wilayah Kabupaten Halmahera Selatan menjadi dua zona untuk tahapan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun 2020. Keputusan itu...

SMP Negeri 7 Kota Ternate Siap Hadapi PTS...

Ternate -- Jelang Penilaian Tengah Semester (PTS) pada Senin (28/09) pekan depan, Pihak SMP Negeri 7 Kota Ternate sudah siap melaksanakan PTS, baik secara daring maupun luring. Hal ini...
error: