TERPOPULER

Paslon Ubaid-Anjas kuasai Forum Debat Kandidat Tahap...

Maba -- Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Drs. Hi Ubaid Yakub, MPA bersama Anjas Taher, SE.M.Si tampak...

Soal Qit Hotel adalah Politik character assassination

Sanana -- Polemik persoalan Pengusaha Hotel (baca Qit Hotel-red) dengan diduga salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada...

Kritik Pedas untuk Kinerja Bawaslu Kepulauan Sula

Sanana -- Kritikan Pedas dialamatkan ke Bawaslu Kab. Kepulauan Sula (Kepsul). Kritik ini disampaikan oleh Tim Hukum dan Advokasi...

Elang-Rahim penuhi janji hadirkan Jaringan Telkomsel di...

Weda -- Elang-Rahim dalam acara tatap muka didesa Loleo dan Aer Salobar kecamatan Weda Selatan kabupaten Halmahera Tengah (Halteng)...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Belum seminggu Pjs. Bupati Sula Komitmen soal...

Sanana -- Belum seminggu Pjs. Bupati Sula Idham Umasangadji menyatakan sikap terkait pencegahan Covid-19, tepatnya Rabu 18-11-2020 ketika menggelar...

Paslon Ubaid-Anjas kuasai Forum Debat Kandidat Tahap...

Maba -- Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Drs. Hi Ubaid Yakub, MPA bersama Anjas Taher, SE.M.Si tampak...

Soal Qit Hotel adalah Politik character assassination

Sanana -- Polemik persoalan Pengusaha Hotel (baca Qit Hotel-red) dengan diduga salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada...

Kritik Pedas untuk Kinerja Bawaslu Kepulauan Sula

Sanana -- Kritikan Pedas dialamatkan ke Bawaslu Kab. Kepulauan Sula (Kepsul). Kritik ini disampaikan oleh Tim Hukum dan Advokasi...

Elang-Rahim penuhi janji hadirkan Jaringan Telkomsel di...

Weda -- Elang-Rahim dalam acara tatap muka didesa Loleo dan Aer Salobar kecamatan Weda Selatan kabupaten Halmahera Tengah (Halteng)...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

ARTIKEL TERKAIT

Aktivis IMM Malut ingatkan Kades dan BPD terkait Regulasi Desa No. 6 Tahun 2014

|

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Tertinggi ditingkat Desa. Sekaligus sebagai Pusat Administrasi ditingkat Desa, dan Desa salah satu Aset terpenting dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia.Sebab, Desa salah satu Fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merupakan badan permusyawaratan tertinggi di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagi kebijakan dalam penyelenggara Pemerintah Desa. Dalam upaya meningkatkan kenerja kelembagaan di tingkat Desa, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus mengontrol kenerja pemerintahan Desa.

Oleh karna itu, hendaknya pemerintah dalam hal ini Menteri Desa maupun Menteri dalam Negri. Perlu kiranya serius melihat dan meninjau kembali regulasi tentang desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), bahkan kebijakan-kebijakan yang ada. Untuk penggembangkan dan memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Desa di seluruh indonesia.

Sebab, berdasarkan Regulasi Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang tertuang dalam undang-undang no 6 tahun 2014, dan Pemendagri 110, hanya menyakut kenerja-kenerja fungsional, persayaratan-persayaratan dan larangan-larangan Pemerintahan Desa sekaligus Badan Permusyawaratan Desa.

Namun, disisi yang lain. Soal seragam perangkat Desa maupun (BPD) Badan Permusyawaratan Desa dll. Tidak dibahas dalam peraturan no 6 Tahun 2014, dan Pemendagri 110. Sebab Seragam Perangkat Desa dan (BPD) Badan Permusyawaratan Desa adalah salah bentuk simbol maupun krateristik Pemerintahan Desa. kemudian tidak ada tekanan pada Pasal 48 Tentang Perangkat Desa. Dan Pasal 50 Tentang Perangkat Desa sebagai berikut ;
A. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat
B. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.

Sebab, jika kita peka dan jujur pasti ada susunan perangkat desa yang tidak sesuai dengan pasal diatas. Maka sampai kapan Desa berkembang dan maju.?. Jikalau susunan perangkat Desa tidak sesuai pasal diatas, Padahal sudah tidak lagi jadi rahasia umum, bahwa berkembang dan majunya suatu desa terletak pada SDM.

Penghasilan Pemerintah Desa Pasal 26 angka (3) poin C menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan menerima lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. pasal 66 Penghasilan Pemerintah Desa angka (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, dan angka (2) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan Negara yang diterima oleh pendapatan belanja daerah Kabupaten/kota
Angka (5) ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerima lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah. Dan diperkuat oleh pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019,

Jika, merujuk pada pasal 26, pasal 48, pasal 50, pasal 66, di uji implementasinya dilapang, maka yang terjadi tidak sesuai pasal perpasal. Karna kita tau bersama bahwasannya. Soal Penghasilan Tetap Pemerintah Desa itu bukan perbulan, tapi Triwulan, namun Entah. Mukin yang maksud pasal perpasal itu adalah Triwulan, tapi alangkah baiknya perbulan, bukan Triwulan, dan kebanyakan Perangkat Desa tidak memiliki ijasa menengah maupun sederajat. Padahal yang diharapkan dan perintahkan oleh pasal 48, pasal 50 adalah harus mengenyam pendidikan menengah maupun sederajat dll.

Selain dari Perangkat Desa harus mengenyam pendidikan menengah maupun sederajat dan umur. Penghasilan tetap perbulan dan seragam Pemerintah Desa itu juga sala satu faktor mendasar dan tolak ukur perkembangan dan kemajuan Desa.

Sebab, bicara soal perkembangan dan kemajuan Desa sangat relavansi dan relasi dengan program Priseden Negara Republik Indonesia, Bapak Jokowi Widodo. yaitu membangun Bangsa dan Negara dari pinggiran.

Penulis adalah Amril Khailul, Ketua Bidang Seni dan Budaya DPD IMM Maluku Utara

Video Pesan Layanan Masyarakat

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Gakumdu Serahkan Berkas Kades Tawa ke Kejari Halsel

Labuha -- Gakumdu Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), menyerahkan berkas kasus pelanggaran tindak pidana Pemilihan...

Kelompok Tani Ibu-ibu Desa Fayau Nana minta diperhatikan MS-SM ketika terpilih

Taliabu -- Masyarakat Desa Fayau Nana kecamatan Tabona minta Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten...

Masyarakat Dorolamo siap menangkan Ubaid-Anjas

Maba -- Masyarakat Desa Dorolamo Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) siap menangkan Pasangan...
- Iklan KPU Haltim -

Aktivis IMM Malut ingatkan Kades dan BPD terkait Regulasi Desa No. 6 Tahun 2014

|

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Tertinggi ditingkat Desa. Sekaligus sebagai Pusat Administrasi ditingkat Desa, dan Desa salah satu Aset terpenting dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia.Sebab, Desa salah satu Fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merupakan badan permusyawaratan tertinggi di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagi kebijakan dalam penyelenggara Pemerintah Desa. Dalam upaya meningkatkan kenerja kelembagaan di tingkat Desa, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus mengontrol kenerja pemerintahan Desa.

Oleh karna itu, hendaknya pemerintah dalam hal ini Menteri Desa maupun Menteri dalam Negri. Perlu kiranya serius melihat dan meninjau kembali regulasi tentang desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), bahkan kebijakan-kebijakan yang ada. Untuk penggembangkan dan memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Desa di seluruh indonesia.

Sebab, berdasarkan Regulasi Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang tertuang dalam undang-undang no 6 tahun 2014, dan Pemendagri 110, hanya menyakut kenerja-kenerja fungsional, persayaratan-persayaratan dan larangan-larangan Pemerintahan Desa sekaligus Badan Permusyawaratan Desa.

Namun, disisi yang lain. Soal seragam perangkat Desa maupun (BPD) Badan Permusyawaratan Desa dll. Tidak dibahas dalam peraturan no 6 Tahun 2014, dan Pemendagri 110. Sebab Seragam Perangkat Desa dan (BPD) Badan Permusyawaratan Desa adalah salah bentuk simbol maupun krateristik Pemerintahan Desa. kemudian tidak ada tekanan pada Pasal 48 Tentang Perangkat Desa. Dan Pasal 50 Tentang Perangkat Desa sebagai berikut ;
A. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat
B. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.

Sebab, jika kita peka dan jujur pasti ada susunan perangkat desa yang tidak sesuai dengan pasal diatas. Maka sampai kapan Desa berkembang dan maju.?. Jikalau susunan perangkat Desa tidak sesuai pasal diatas, Padahal sudah tidak lagi jadi rahasia umum, bahwa berkembang dan majunya suatu desa terletak pada SDM.

Penghasilan Pemerintah Desa Pasal 26 angka (3) poin C menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan menerima lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. pasal 66 Penghasilan Pemerintah Desa angka (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, dan angka (2) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan Negara yang diterima oleh pendapatan belanja daerah Kabupaten/kota
Angka (5) ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerima lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah. Dan diperkuat oleh pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019,

Jika, merujuk pada pasal 26, pasal 48, pasal 50, pasal 66, di uji implementasinya dilapang, maka yang terjadi tidak sesuai pasal perpasal. Karna kita tau bersama bahwasannya. Soal Penghasilan Tetap Pemerintah Desa itu bukan perbulan, tapi Triwulan, namun Entah. Mukin yang maksud pasal perpasal itu adalah Triwulan, tapi alangkah baiknya perbulan, bukan Triwulan, dan kebanyakan Perangkat Desa tidak memiliki ijasa menengah maupun sederajat. Padahal yang diharapkan dan perintahkan oleh pasal 48, pasal 50 adalah harus mengenyam pendidikan menengah maupun sederajat dll.

Selain dari Perangkat Desa harus mengenyam pendidikan menengah maupun sederajat dan umur. Penghasilan tetap perbulan dan seragam Pemerintah Desa itu juga sala satu faktor mendasar dan tolak ukur perkembangan dan kemajuan Desa.

Sebab, bicara soal perkembangan dan kemajuan Desa sangat relavansi dan relasi dengan program Priseden Negara Republik Indonesia, Bapak Jokowi Widodo. yaitu membangun Bangsa dan Negara dari pinggiran.

Penulis adalah Amril Khailul, Ketua Bidang Seni dan Budaya DPD IMM Maluku Utara

Video Pesan Layanan Masyarakat

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

- Iklan KPU Haltim -

ARTIKEL TERKAIT

64 Peserta LK-1 HMI Komisariat Ekonomi Unkhair Ternate...

Ternate -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ekonomi Unkhair Ternate, gelar LK-1 (Basic Training) bertempat di Aula Asrama Haji Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Jum'at (27/11). Kegiatan LK-1...

Paslon Nomor Urut 04 YAMIN-ADA Gelar Pembekalan Saksi

Ternate -- Paslon Yamin-ADA bersama tim koalisinya, hari ini Jum'at 27 November 2020 melaksanakan pembekalan saksi, bertempat di Gedung Duafa Center Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Sesuai hasil...

Operasi Yustisi, Polda Malut tindak 86.175 pelanggar Protokol...

Ternate -- Polda Maluku Utara beserta jajaran melaksanakan Operasi Yustisi guna menekan angka penyebaran Covid-19 di Provinsi Maluku Utara. Operasi yustisi yang dilakukan sejak 14 September 2020 itu melibatkan...

Pemerintah serius mendorong Industri Hilirisasi Nikel, khususnya Baterai...

Ternate -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong industri baterai lithium sebagai bagian dari keseriusan terhadap program hilirisasi mineral. Hal ini...

Gelar aksi jilid dua, MAKLUMAT desak Menko Maritim...

Ternate -- Puluhan massa aksi yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Maluku Utara Muda (MAKLUMAT), hari ini kembali gelar aksi jilid II di depan kantor Kementrian Koordinator Kemaritiman dan Investasi...

Bawaslu minta Penyelengara ditingkat Kecamatan dan Desa maksimalkan...

Taliabu -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu minta Penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa agar memaksimalkan pengawasan sehingga dapat menghindari dugaan pelangaran Pemilu di Pultab. Ketua Bawaslu...

Tahun ini Bakti Kominfo bangun enam Tower Mini...

Maba -- Badan Aksebilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun ini bakal membangunan enam tower mini di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim). Hal ini disampaikan Kabid Informatika...

Lakalantas Tunggal di Subaim, Pengendara Tewas di Tempat

Maba -- Alami Lakalantas tunggal, seorang pengendara tewas di Subaim tepatnya di jalan umum Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Halmahera Timur (Haltim). Melalui Kasubag Humas Polres Haltim Iptu Jufri Adam,...

Paslon Ubaid-Anjas kuasai Forum Debat Kandidat Tahap II

Maba -- Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Drs. Hi Ubaid Yakub, MPA bersama Anjas Taher, SE.M.Si tampak menguasai Forum Debat Kandidat Tahap II, meski forum sempat memanas...
error: