TERPOPULER

Soal Qit Hotel adalah Politik character assassination

Sanana -- Polemik persoalan Pengusaha Hotel (baca Qit Hotel-red) dengan diduga salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada...

Paslon Ubaid-Anjas kuasai Forum Debat Kandidat Tahap...

Maba -- Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Drs. Hi Ubaid Yakub, MPA bersama Anjas Taher, SE.M.Si tampak...

Kritik Pedas untuk Kinerja Bawaslu Kepulauan Sula

Sanana -- Kritikan Pedas dialamatkan ke Bawaslu Kab. Kepulauan Sula (Kepsul). Kritik ini disampaikan oleh Tim Hukum dan Advokasi...

Acara tatap muka Elang-Rahim dengan Warga Loleo...

Weda -- Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Rahim Ode Yani, Jum'at (20/11) sore tadi menggelar kunjungan kerja dan...

Elang-Rahim penuhi janji hadirkan Jaringan Telkomsel di...

Weda -- Elang-Rahim dalam acara tatap muka didesa Loleo dan Aer Salobar kecamatan Weda Selatan kabupaten Halmahera Tengah (Halteng)...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Soal Qit Hotel adalah Politik character assassination

Sanana -- Polemik persoalan Pengusaha Hotel (baca Qit Hotel-red) dengan diduga salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada...

Paslon Ubaid-Anjas kuasai Forum Debat Kandidat Tahap...

Maba -- Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Drs. Hi Ubaid Yakub, MPA bersama Anjas Taher, SE.M.Si tampak...

Kritik Pedas untuk Kinerja Bawaslu Kepulauan Sula

Sanana -- Kritikan Pedas dialamatkan ke Bawaslu Kab. Kepulauan Sula (Kepsul). Kritik ini disampaikan oleh Tim Hukum dan Advokasi...

Acara tatap muka Elang-Rahim dengan Warga Loleo...

Weda -- Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Rahim Ode Yani, Jum'at (20/11) sore tadi menggelar kunjungan kerja dan...

Elang-Rahim penuhi janji hadirkan Jaringan Telkomsel di...

Weda -- Elang-Rahim dalam acara tatap muka didesa Loleo dan Aer Salobar kecamatan Weda Selatan kabupaten Halmahera Tengah (Halteng)...

ARTIKEL TERKAIT

Disahkannya RUU Omnibus Law, Presiden BEM Unkhair : Ini merugikan sektor Kelautan dan Perikanan

|

Ternate — Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman hayati sektor kelautan yang tinggi. Kekayaan ini dinilai terancaman seiring dengan rencana pemerintah menerapkan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang kini telah disahka oleh DPR RI.

Presiden Badan Eksetuf Mahasiswi (BEM) Fakultas Perikanan dan Kelautan Unkhair Ternate, Aswir E. Tawary, kepada media ini, Rabu (07/10) menyampaikan bahwa, dengan disahkannya RUU Omnibus Law menjadi Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR RI, ini sangat merugikan para pekerja atau buru lokal, yang bekerja diberbagai sektor termasuk sektor perikanan dan kelautan.

Aswir yang juga kesehariannya aktif di organisasi HMI Cabang Ternate, pada Komisariat Perikanan dan Kelautan Unkhair Ternate ini, mengaku kesal dengan Undang-undang yang baru saja disahkan oleh DPR RI pada Senin kemarin.

Menurut Aswir UU Omnibus Law ini, “Jika ditinjau dari sektor kelautan maka terlihat sangat mengancam, karena ada beberapa pasal dalam UU tersebut sebagai ancaman keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir,” ungkapnya.

Lanjut dia, dalam UU Cipta Kerja, terdapat 79 UU yang digabung dengan 1.244 Pasal yang direvisi, yang isinya mencakup 11 klaster.

“Yakni penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional, serta kawasan ekonomi,” sebutnya

Sektor usaha yang menjadi prioritas pada UU tersebut, kata Aswir, yaitu sektor kelautan dan perikanan.

“Setidaknya ada 76 Pasal yang direvisi dari empat UU di sektor kelautan dan perikanan, UU yang dimaksud yakni UU No. 31/2004 tentang Perikanan sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 45/2009; UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 1/2014; UU No. 32/2014 tentang Kelautan; serta UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garram serta perikanan lainya,” terang Aswir.

Aswir bilang, perubahan yang diatur disektor kelautan dan perikanan dalam UU ini, yakni soal definisi nelayan kecil, tidak lagi menyertakan ukuran kapal seperti pada UU No. 45/2009 yang menggunakan ukuran kapal dibawah 5 gross ton (GT) dan UU No. 7/2016 ukuran kapal dibawah 10 GT.

“Adapun soal perizinan usaha perikanan, jika sebelumnya terdapat tiga izin yakni Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), kini disimplifikasi menjadi satu izin saja, yaitu izin berusaha dari Pemerintah Pusat,” tukasnya

Sejumlah perubahan diatas telah menjadi pemicu hingga menuai protes diberbagai kalangan masyarakat umum khusunya rekan-rekan Mahasiswa selaku penyambung lidah rakyat, dikarenakan UU Cipta Kerja ini dianggap hanya melindungi kepentingan pelaku usaha dan investor untuk mengeruk sumber daya alam termasuk pada sektor kelautan dan perikanan.

Dirinya selaku Presiden BEM Fakultas Perikanan dan Kelautan Unkhair Ternate, merasa prihatin dengan disahkannya RUU Omnibus Law ini.

Olehnya itu dirinya tidak bosan-bosan mengajak rekan-rekan sesama mahasiswa, untuk terus menyuarakan kebenaran guna melawan kezoliman, yang telah dipraktekkan oleh rezim penguasa saat ini.

Video Pesan Layanan Masyarakat

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Ketersediaan Pangan Kota Ternate dimasa Pandemi Covid-19 masih stabil

Ternate -- Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda dunia saat ini, sangat mempengaruhi ketersediaan...

MS-SM memiliki startegi dinamis untuk mencabut Taliabu sebagai daerah tertinggal

Taliabu -- Kabupaten Pulau Taliabu masuk katagori sebagai satlah satu Daerah tertinggal di wilayah provinsi...

Personil pengamanan Pilkada dari Polda dan Polres Sanana segera tiba di Pulau Taliabu

Taliabu -- Polisi Sektor (Polsek) Taliabu barat Kabupaten Pulau Taliabu dalam waktu dekat akan menerima...
- Iklan KPU Haltim -

Disahkannya RUU Omnibus Law, Presiden BEM Unkhair : Ini merugikan sektor Kelautan dan Perikanan

|

Ternate — Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman hayati sektor kelautan yang tinggi. Kekayaan ini dinilai terancaman seiring dengan rencana pemerintah menerapkan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang kini telah disahka oleh DPR RI.

Presiden Badan Eksetuf Mahasiswi (BEM) Fakultas Perikanan dan Kelautan Unkhair Ternate, Aswir E. Tawary, kepada media ini, Rabu (07/10) menyampaikan bahwa, dengan disahkannya RUU Omnibus Law menjadi Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR RI, ini sangat merugikan para pekerja atau buru lokal, yang bekerja diberbagai sektor termasuk sektor perikanan dan kelautan.

Aswir yang juga kesehariannya aktif di organisasi HMI Cabang Ternate, pada Komisariat Perikanan dan Kelautan Unkhair Ternate ini, mengaku kesal dengan Undang-undang yang baru saja disahkan oleh DPR RI pada Senin kemarin.

Menurut Aswir UU Omnibus Law ini, “Jika ditinjau dari sektor kelautan maka terlihat sangat mengancam, karena ada beberapa pasal dalam UU tersebut sebagai ancaman keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir,” ungkapnya.

Lanjut dia, dalam UU Cipta Kerja, terdapat 79 UU yang digabung dengan 1.244 Pasal yang direvisi, yang isinya mencakup 11 klaster.

“Yakni penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional, serta kawasan ekonomi,” sebutnya

Sektor usaha yang menjadi prioritas pada UU tersebut, kata Aswir, yaitu sektor kelautan dan perikanan.

“Setidaknya ada 76 Pasal yang direvisi dari empat UU di sektor kelautan dan perikanan, UU yang dimaksud yakni UU No. 31/2004 tentang Perikanan sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 45/2009; UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 1/2014; UU No. 32/2014 tentang Kelautan; serta UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garram serta perikanan lainya,” terang Aswir.

Aswir bilang, perubahan yang diatur disektor kelautan dan perikanan dalam UU ini, yakni soal definisi nelayan kecil, tidak lagi menyertakan ukuran kapal seperti pada UU No. 45/2009 yang menggunakan ukuran kapal dibawah 5 gross ton (GT) dan UU No. 7/2016 ukuran kapal dibawah 10 GT.

“Adapun soal perizinan usaha perikanan, jika sebelumnya terdapat tiga izin yakni Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), kini disimplifikasi menjadi satu izin saja, yaitu izin berusaha dari Pemerintah Pusat,” tukasnya

Sejumlah perubahan diatas telah menjadi pemicu hingga menuai protes diberbagai kalangan masyarakat umum khusunya rekan-rekan Mahasiswa selaku penyambung lidah rakyat, dikarenakan UU Cipta Kerja ini dianggap hanya melindungi kepentingan pelaku usaha dan investor untuk mengeruk sumber daya alam termasuk pada sektor kelautan dan perikanan.

Dirinya selaku Presiden BEM Fakultas Perikanan dan Kelautan Unkhair Ternate, merasa prihatin dengan disahkannya RUU Omnibus Law ini.

Olehnya itu dirinya tidak bosan-bosan mengajak rekan-rekan sesama mahasiswa, untuk terus menyuarakan kebenaran guna melawan kezoliman, yang telah dipraktekkan oleh rezim penguasa saat ini.

Video Pesan Layanan Masyarakat

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

- Iklan KPU Haltim -

ARTIKEL TERKAIT

Pemerintah serius mendorong Industri Hilirisasi Nikel, khususnya Baterai...

Ternate -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong industri baterai lithium sebagai bagian dari keseriusan terhadap program hilirisasi mineral. Hal ini...

Gelar aksi jilid dua, MAKLUMAT desak Menko Maritim...

Ternate -- Puluhan massa aksi yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Maluku Utara Muda (MAKLUMAT), hari ini kembali gelar aksi jilid II di depan kantor Kementrian Koordinator Kemaritiman dan Investasi...

Bawaslu minta Penyelengara ditingkat Kecamatan dan Desa maksimalkan...

Taliabu -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu minta Penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa agar memaksimalkan pengawasan sehingga dapat menghindari dugaan pelangaran Pemilu di Pultab. Ketua Bawaslu...

Tahun ini Bakti Kominfo bangun enam Tower Mini...

Maba -- Badan Aksebilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun ini bakal membangunan enam tower mini di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim). Hal ini disampaikan Kabid Informatika...

Lakalantas Tunggal di Subaim, Pengendara Tewas di Tempat

Maba -- Alami Lakalantas tunggal, seorang pengendara tewas di Subaim tepatnya di jalan umum Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Halmahera Timur (Haltim). Melalui Kasubag Humas Polres Haltim Iptu Jufri Adam,...

Paslon Ubaid-Anjas kuasai Forum Debat Kandidat Tahap II

Maba -- Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Drs. Hi Ubaid Yakub, MPA bersama Anjas Taher, SE.M.Si tampak menguasai Forum Debat Kandidat Tahap II, meski forum sempat memanas...

LPM minta Pemkot Ternate serius perhatikan masalah genangan...

Ternate -- Genangan air pada badan jalan raya saat terjadi hujan deras sangat meresahkan warga, terutama para pengendara roda dua. Genangan air itu pula berdampak pada warga sekitar, sebab...

Personil pengamanan Pilkada dari Polda dan Polres Sanana...

Taliabu -- Polisi Sektor (Polsek) Taliabu barat Kabupaten Pulau Taliabu dalam waktu dekat akan menerima Anggota dari Polda Maluku Utara dan polres kepulauan Sula yang bertujuan melakukan pengamanan pemilihan...

Mudahkan akses Jalan Desa, Babinsa Koramil 1508-01/Tobelo bersama...

Tobelo -- Begitu dekatnya hubungan Babinsa dan masyarakat diwilayah teroterialnya. Seperti halnya Babinsa Koramil 1508-01/Tobelo bersama warga melaksanakan karya bakti pembuatan jalan setapak menuju Perkuburan Desa Kupa Kupa Kecamatan...
error: