TERPOPULER

Omset Dua Sekawan Supermarket anjlok, ini penjelasan...

Ternate -- Dua Sekawan Supermarket, adalah sebuah supermarket yang menyediakan berbagai produk dan kebutuhan masyarakat, antara lain produk fashion,...

Soal Qit Hotel adalah Politik character assassination

Sanana -- Polemik persoalan Pengusaha Hotel (baca Qit Hotel-red) dengan diduga salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Acara tatap muka Elang-Rahim dengan Warga Loleo...

Weda -- Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Rahim Ode Yani, Jum'at (20/11) sore tadi menggelar kunjungan kerja dan...

Oknum Ketua Partai di Waitina dinilai Gagal...

Sanana -- Munculnya wacana disalah satu media online bahwa Paslon HT-UMAR berkampanye menggunakan Fasilitas Negara (Desa) seketika dibantah oleh...

Mursid Amalan nilai, Program Ekonomi Produktif salah...

Maba -- Salah satu anggota DPRD Halmahera Timur (Haltim) menilai Program ekonomi produktif yang gencar ditawarkan salah satu pasangan...

Omset Dua Sekawan Supermarket anjlok, ini penjelasan...

Ternate -- Dua Sekawan Supermarket, adalah sebuah supermarket yang menyediakan berbagai produk dan kebutuhan masyarakat, antara lain produk fashion,...

Soal Qit Hotel adalah Politik character assassination

Sanana -- Polemik persoalan Pengusaha Hotel (baca Qit Hotel-red) dengan diduga salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Acara tatap muka Elang-Rahim dengan Warga Loleo...

Weda -- Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Rahim Ode Yani, Jum'at (20/11) sore tadi menggelar kunjungan kerja dan...

Oknum Ketua Partai di Waitina dinilai Gagal...

Sanana -- Munculnya wacana disalah satu media online bahwa Paslon HT-UMAR berkampanye menggunakan Fasilitas Negara (Desa) seketika dibantah oleh...

ARTIKEL TERKAIT

Tolak UU Cipta Kerja, LMND dan API Kartini Kepung Kantor DPRD Ternate

|

Ternate — Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EK-LMND) Ternate bersama Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini, serta pengurus EW-LMND Maluku Utara, gelar aksi didepan kantor DPRD Kota Ternate, dengan tuntutan “Cabut UU Cipta Kerja”. Rabu (07/10).

Aksi yang digelar pada pukul 10.00 WIT dengan massa aksi kurang lebih 90 orang. Mereka terlihat membawa spanduk, umbul-umbul, serta selebaran propaganda.

Dalam bobotan orasi yang disampaikan Ketua Wilayah LMND Maluku Utara, Rahmat Karim, menyampaikan bahwa DPR tidak lagi peduli terhadap aspirasi rakyat/masyarakat saat ini.

Kenapa tidak, Egas sapaan akrab Rahmat, menegaskan bahwa DPR bekerja sama dengan kaum asing atau kaum imperialisme dan mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Saya menilai bahwa DPR bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi DPR adalah Dewan Penghianat Rakyat, tuntutan kami ada beberapa point penting yang menurut kami sangat menindas dan mengguluti rakyat yang ada di bangsa indonesia, khususnya Kaum Buruh, dan Kaum Tani,” teriknya.

Sementara Kordinator Aksi, Mustahdin Safar, juga sebagai Ketua Kota LMND Ternate, saat ditemui awak media di tengah-tengah massa aksi, menyampaikan, dengan meningkatnya pasien covid-19 di Indonesia, juga diberlakukannya PSBB, pemerintah dalam hal ini sengaja memanfaatkan sikap diam masyarakat yang berdiam diri dirumah untuk tidak melakukan aktifitas kerumunan.

Menurut Dino sapaan akrab Mustahdin, aturan yang dibuat untuk dipatuhi masyarakat, namun pemerintah secara diam-diam mengesahkan RUU Omnibuslaw tanpa diketahui oleh Masyarakat.

Dikatakan, situasi saat ini banyak terjadi aksi massa dalam skala masif. Aksi ini merupakan aksi protes terhadap pemerintah dan DPR-RI yang mengesahkan RUU Omnibus Law cipta kerja diwaktu yang sangat tidak kondusif.

“Sengaja DPR RI Mengesahkan RUU Omnibus Law yang tanpa memikirkan nasib Rakyat, dalam hal ini buruh, petani dan kaum miskin kota, padahal dalam UU Omnibus law terdapat kontraversi dengan Payung hukum tertinggi yaitu UUD 1945 dan Pancasila pada dasarnya,” tegasnya

Sambungnya, “Omnibuslaw ini pada substansinya sebuah jalan bagi infestasi untuk dengan mudah masuk dan merampas seluruh hak cipta kerja bagi rakyat Indonesia,” tandas Dino.

Menurutnya, ini adalah salah satu paham yang sangat gagal dan fatal dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, yang sengaja mengabaikan nilai dasar kenegaraan.

“Bicara soal Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang Demokratis, oleh karena itu UU Omnibus Law mestinya dicabut kembali dan dikaji kembali oleh pemerintah,” desaknya.

Ketua Kota LMND ini juga mengatakan, UU Omnibus Law Cipta Kerja jelas-jelas sebuah UU jelmaan para siluman Birokrat yang lebih mengedepankan kepentingan individu dan mengabaikan kepentingan bersama dan UU Omnibus Law ini juga bukan sebuh solusi untuk menjawab persoalan kerakyatan.

“Karena dalam poin tertentu UU Omnibuslaw ini terdapat gerbong Oligarki yang senantiasa akan berkuasa dan mempermasif pembangunan infestasi di seluruh sub sektor yang ada, karena semua ini adalah hasil manipulasi pemerintah terhadap rakyat atas segala sektor untuk lebih mengarah pada kepentingan sekelompok individu,” tutupnya.

Perlu di ketahui, Aksi tersebut tidak membawa hasil hering bersama DPRD, hingga massa aksi memaksa dan mendobrak pintu pagar utama DPRD.

Video Pesan Layanan Masyarakat

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Jaga kelestarian Adat Taliabu, MS-SM bakal gandeng Warga Pribumi ketika terpilih

Taliabu -- Kurangnya Perhatian Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam hal melestarikan adat istiadat masyarakat Taliabu...

MAKLUMAT Desak Pemerintah Pusat dan DPR RI Sahkan RUU Daerah Kepulauan

Ternate -- Mahasiswa Maluku Utara Muda Menggugat (MAKLUMAT), hari ini Jum'at 20 November 2020 gelar...

Kelurahan Soa Realisasikan DK tahap II untuk Program Fisik

Ternate - Pemerintah Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, telah menerima Dana Kelurahan (DK) Tahap...
- Iklan KPU Haltim -

Tolak UU Cipta Kerja, LMND dan API Kartini Kepung Kantor DPRD Ternate

|

Ternate — Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EK-LMND) Ternate bersama Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini, serta pengurus EW-LMND Maluku Utara, gelar aksi didepan kantor DPRD Kota Ternate, dengan tuntutan “Cabut UU Cipta Kerja”. Rabu (07/10).

Aksi yang digelar pada pukul 10.00 WIT dengan massa aksi kurang lebih 90 orang. Mereka terlihat membawa spanduk, umbul-umbul, serta selebaran propaganda.

Dalam bobotan orasi yang disampaikan Ketua Wilayah LMND Maluku Utara, Rahmat Karim, menyampaikan bahwa DPR tidak lagi peduli terhadap aspirasi rakyat/masyarakat saat ini.

Kenapa tidak, Egas sapaan akrab Rahmat, menegaskan bahwa DPR bekerja sama dengan kaum asing atau kaum imperialisme dan mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Saya menilai bahwa DPR bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi DPR adalah Dewan Penghianat Rakyat, tuntutan kami ada beberapa point penting yang menurut kami sangat menindas dan mengguluti rakyat yang ada di bangsa indonesia, khususnya Kaum Buruh, dan Kaum Tani,” teriknya.

Sementara Kordinator Aksi, Mustahdin Safar, juga sebagai Ketua Kota LMND Ternate, saat ditemui awak media di tengah-tengah massa aksi, menyampaikan, dengan meningkatnya pasien covid-19 di Indonesia, juga diberlakukannya PSBB, pemerintah dalam hal ini sengaja memanfaatkan sikap diam masyarakat yang berdiam diri dirumah untuk tidak melakukan aktifitas kerumunan.

Menurut Dino sapaan akrab Mustahdin, aturan yang dibuat untuk dipatuhi masyarakat, namun pemerintah secara diam-diam mengesahkan RUU Omnibuslaw tanpa diketahui oleh Masyarakat.

Dikatakan, situasi saat ini banyak terjadi aksi massa dalam skala masif. Aksi ini merupakan aksi protes terhadap pemerintah dan DPR-RI yang mengesahkan RUU Omnibus Law cipta kerja diwaktu yang sangat tidak kondusif.

“Sengaja DPR RI Mengesahkan RUU Omnibus Law yang tanpa memikirkan nasib Rakyat, dalam hal ini buruh, petani dan kaum miskin kota, padahal dalam UU Omnibus law terdapat kontraversi dengan Payung hukum tertinggi yaitu UUD 1945 dan Pancasila pada dasarnya,” tegasnya

Sambungnya, “Omnibuslaw ini pada substansinya sebuah jalan bagi infestasi untuk dengan mudah masuk dan merampas seluruh hak cipta kerja bagi rakyat Indonesia,” tandas Dino.

Menurutnya, ini adalah salah satu paham yang sangat gagal dan fatal dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, yang sengaja mengabaikan nilai dasar kenegaraan.

“Bicara soal Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang Demokratis, oleh karena itu UU Omnibus Law mestinya dicabut kembali dan dikaji kembali oleh pemerintah,” desaknya.

Ketua Kota LMND ini juga mengatakan, UU Omnibus Law Cipta Kerja jelas-jelas sebuah UU jelmaan para siluman Birokrat yang lebih mengedepankan kepentingan individu dan mengabaikan kepentingan bersama dan UU Omnibus Law ini juga bukan sebuh solusi untuk menjawab persoalan kerakyatan.

“Karena dalam poin tertentu UU Omnibuslaw ini terdapat gerbong Oligarki yang senantiasa akan berkuasa dan mempermasif pembangunan infestasi di seluruh sub sektor yang ada, karena semua ini adalah hasil manipulasi pemerintah terhadap rakyat atas segala sektor untuk lebih mengarah pada kepentingan sekelompok individu,” tutupnya.

Perlu di ketahui, Aksi tersebut tidak membawa hasil hering bersama DPRD, hingga massa aksi memaksa dan mendobrak pintu pagar utama DPRD.

Video Pesan Layanan Masyarakat

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

- Iklan KPU Haltim -

ARTIKEL TERKAIT

Elang-Rahim penuhi janji hadirkan Jaringan Telkomsel di Desa...

Weda -- Elang-Rahim dalam acara tatap muka didesa Loleo dan Aer Salobar kecamatan Weda Selatan kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) pada, Jum'at (20/11) kemarin berjanji akan memberikan pelayanan akses jaringan...

Soal Sampah, Pemda Taliabu terkendala akses menuju TPA

Taliabu -- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat ini, mengalami kendala dengan alat berat untuk memperbaiki jalan menuju lokasi pembuangan sampah. Sementara, tampak...

Soal kader alih dukungan, Ketua Perindo angkat bicara

Taliabu - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Pulau Taliabu angkat bicara soal Kadernya yang beralih mendukung Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Aliong Mus...

Gakumdu Serahkan Berkas Kades Tawa ke Kejari Halsel

Labuha -- Gakumdu Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), menyerahkan berkas kasus pelanggaran tindak pidana Pemilihan kepada Kejaksaan Negeri, Selasa (24/11) Pukul 14.30. WIT. Koordinator Gakumdu Bawaslu Halsel, Asman Jamel ketika...

Bangun Sinergitas, TNI-Polri dan Dinas Kesehatan Bagi-bagi Masker

Maba -- Dalam rangka membangun kerja sama antar instansi, Polres bersama Koramil dan Dinas Kesehatan Halmahera Timur (Haltim) gelar kegiatan bagi-bagi masker sejumlah 150 buah kepada masyarakat. Kegiatan tersebut bagian...

5 Mahasiswa UPBJJ-UT Ternate ikut Wisuda Virtual yang...

Ternate -- Universitas Terbuka (UT) hari ini menggelar wisuda secara virtual zoom. Wisuda kali ini diikuti oleh Unit Program Belajar Jarak Jauh Unviresitas Terbuka (UPBJJ-UT) diseluruh wilayah Indonesia termasuk...

Persatuan Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam...

Ternate -- Perogram Studi (Prodi) Muamalah merupakan salah satu program studi atau jurusan tertua dibawah naungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate. Prodi...

Pemdes Loleo Halteng Gelar Rapat Pembahasan Anggaran Tahun...

Halteng -- Pemerintah Desa (Pemdes) Loleo, Selasa (24/11) pagi tadi menggelar Rapat Pembahasan Anggaran Tahun 2021, bertempat dikantor desa Loleo kecamatan Weda Selatan kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Hadir dalam kegiatan...

Danpomdam XVI/Pattimura kunjungan kerja ke Denpom XVI/1 Ternate

Ternate -- Danpomdam XVI/Pattimura, Kolonel Cpm Johny Paul Johannes Palupessy beserta Ibu melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Denpom XVI/1 Ternate dengan tujuan melaksanakan Pengarahan kepada personel Denpom XVI/1 dan...
error: