TERPOPULER

Mahkamah Konstitusi Resmi Terima Permohonan Joel-Said

Tobelo -- Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) PSU Pilkada Halmahera Utara (Halut) oleh pasangan calon nomor urut 02 Joel-Said...

Irwan; Kasihan Habiskan Ratusan Milliar Jalan Loloda...

Tobelo -- Irwan Djam, anggota Dewan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halut, mengaku kasihan. Pasalnya, belum...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Pembangunan Pertashop Jambula Disorot Wakil Ketua I...

Ternate -- Sudah dua kali ditolak warga soal pembangunan Pertashop di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate. Hal ini kemudian...

Jelang Lebaran, ini Arahan Danramil Sanana Kepada...

Sanana -- Memasuki Idul Fitri 1442 H/2021 M (Lebaran-Red), Koramil 03 Sanana-Kodim 1510/Kepulauan Sula (Kepsul) melalui Danramil Kapten. Inf....

Tim Hukum Jos Bawah Bukti ke MK,...

Tobelo -- Tim Hukum pasangan nomor urut 02 Joel-Said, menegaskan Pasangan nomor urut 01 FM-Mantap berpeluang di diskualifikasi, mengingat...

Mahkamah Konstitusi Resmi Terima Permohonan Joel-Said

Tobelo -- Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) PSU Pilkada Halmahera Utara (Halut) oleh pasangan calon nomor urut 02 Joel-Said...

Irwan; Kasihan Habiskan Ratusan Milliar Jalan Loloda...

Tobelo -- Irwan Djam, anggota Dewan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halut, mengaku kasihan. Pasalnya, belum...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Pembangunan Pertashop Jambula Disorot Wakil Ketua I...

Ternate -- Sudah dua kali ditolak warga soal pembangunan Pertashop di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate. Hal ini kemudian...

Jelang Lebaran, ini Arahan Danramil Sanana Kepada...

Sanana -- Memasuki Idul Fitri 1442 H/2021 M (Lebaran-Red), Koramil 03 Sanana-Kodim 1510/Kepulauan Sula (Kepsul) melalui Danramil Kapten. Inf....

ARTIKEL TERKAIT

Tolak UU Cipta Kerja, LMND dan API Kartini Kepung Kantor DPRD Ternate

|

Ternate — Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EK-LMND) Ternate bersama Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini, serta pengurus EW-LMND Maluku Utara, gelar aksi didepan kantor DPRD Kota Ternate, dengan tuntutan “Cabut UU Cipta Kerja”. Rabu (07/10).

Aksi yang digelar pada pukul 10.00 WIT dengan massa aksi kurang lebih 90 orang. Mereka terlihat membawa spanduk, umbul-umbul, serta selebaran propaganda.

Dalam bobotan orasi yang disampaikan Ketua Wilayah LMND Maluku Utara, Rahmat Karim, menyampaikan bahwa DPR tidak lagi peduli terhadap aspirasi rakyat/masyarakat saat ini.

Kenapa tidak, Egas sapaan akrab Rahmat, menegaskan bahwa DPR bekerja sama dengan kaum asing atau kaum imperialisme dan mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Saya menilai bahwa DPR bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi DPR adalah Dewan Penghianat Rakyat, tuntutan kami ada beberapa point penting yang menurut kami sangat menindas dan mengguluti rakyat yang ada di bangsa indonesia, khususnya Kaum Buruh, dan Kaum Tani,” teriknya.

Sementara Kordinator Aksi, Mustahdin Safar, juga sebagai Ketua Kota LMND Ternate, saat ditemui awak media di tengah-tengah massa aksi, menyampaikan, dengan meningkatnya pasien covid-19 di Indonesia, juga diberlakukannya PSBB, pemerintah dalam hal ini sengaja memanfaatkan sikap diam masyarakat yang berdiam diri dirumah untuk tidak melakukan aktifitas kerumunan.

Menurut Dino sapaan akrab Mustahdin, aturan yang dibuat untuk dipatuhi masyarakat, namun pemerintah secara diam-diam mengesahkan RUU Omnibuslaw tanpa diketahui oleh Masyarakat.

Dikatakan, situasi saat ini banyak terjadi aksi massa dalam skala masif. Aksi ini merupakan aksi protes terhadap pemerintah dan DPR-RI yang mengesahkan RUU Omnibus Law cipta kerja diwaktu yang sangat tidak kondusif.

“Sengaja DPR RI Mengesahkan RUU Omnibus Law yang tanpa memikirkan nasib Rakyat, dalam hal ini buruh, petani dan kaum miskin kota, padahal dalam UU Omnibus law terdapat kontraversi dengan Payung hukum tertinggi yaitu UUD 1945 dan Pancasila pada dasarnya,” tegasnya

Sambungnya, “Omnibuslaw ini pada substansinya sebuah jalan bagi infestasi untuk dengan mudah masuk dan merampas seluruh hak cipta kerja bagi rakyat Indonesia,” tandas Dino.

Menurutnya, ini adalah salah satu paham yang sangat gagal dan fatal dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, yang sengaja mengabaikan nilai dasar kenegaraan.

“Bicara soal Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang Demokratis, oleh karena itu UU Omnibus Law mestinya dicabut kembali dan dikaji kembali oleh pemerintah,” desaknya.

Ketua Kota LMND ini juga mengatakan, UU Omnibus Law Cipta Kerja jelas-jelas sebuah UU jelmaan para siluman Birokrat yang lebih mengedepankan kepentingan individu dan mengabaikan kepentingan bersama dan UU Omnibus Law ini juga bukan sebuh solusi untuk menjawab persoalan kerakyatan.

“Karena dalam poin tertentu UU Omnibuslaw ini terdapat gerbong Oligarki yang senantiasa akan berkuasa dan mempermasif pembangunan infestasi di seluruh sub sektor yang ada, karena semua ini adalah hasil manipulasi pemerintah terhadap rakyat atas segala sektor untuk lebih mengarah pada kepentingan sekelompok individu,” tutupnya.

Perlu di ketahui, Aksi tersebut tidak membawa hasil hering bersama DPRD, hingga massa aksi memaksa dan mendobrak pintu pagar utama DPRD.

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Irwan; Kasihan Habiskan Ratusan Milliar Jalan Loloda Mulai Rusak

Tobelo -- Irwan Djam, anggota Dewan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halut,...

Minggu Terakhir Ramadhan, DPD KNPI Halsel Gandeng Cipayung Santuni Anak Yatim

Labuha - Pengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bersama OKP Cipayung,...

Jelang Lebaran, ini Arahan Danramil Sanana Kepada Babinsa

Sanana -- Memasuki Idul Fitri 1442 H/2021 M (Lebaran-Red), Koramil 03 Sanana-Kodim 1510/Kepulauan Sula (Kepsul)...

Tolak UU Cipta Kerja, LMND dan API Kartini Kepung Kantor DPRD Ternate

Ternate — Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EK-LMND) Ternate bersama Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini, serta pengurus EW-LMND Maluku Utara, gelar aksi didepan kantor DPRD Kota Ternate, dengan tuntutan “Cabut UU Cipta Kerja”. Rabu (07/10).

Aksi yang digelar pada pukul 10.00 WIT dengan massa aksi kurang lebih 90 orang. Mereka terlihat membawa spanduk, umbul-umbul, serta selebaran propaganda.

Dalam bobotan orasi yang disampaikan Ketua Wilayah LMND Maluku Utara, Rahmat Karim, menyampaikan bahwa DPR tidak lagi peduli terhadap aspirasi rakyat/masyarakat saat ini.

Kenapa tidak, Egas sapaan akrab Rahmat, menegaskan bahwa DPR bekerja sama dengan kaum asing atau kaum imperialisme dan mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Saya menilai bahwa DPR bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi DPR adalah Dewan Penghianat Rakyat, tuntutan kami ada beberapa point penting yang menurut kami sangat menindas dan mengguluti rakyat yang ada di bangsa indonesia, khususnya Kaum Buruh, dan Kaum Tani,” teriknya.

Sementara Kordinator Aksi, Mustahdin Safar, juga sebagai Ketua Kota LMND Ternate, saat ditemui awak media di tengah-tengah massa aksi, menyampaikan, dengan meningkatnya pasien covid-19 di Indonesia, juga diberlakukannya PSBB, pemerintah dalam hal ini sengaja memanfaatkan sikap diam masyarakat yang berdiam diri dirumah untuk tidak melakukan aktifitas kerumunan.

Menurut Dino sapaan akrab Mustahdin, aturan yang dibuat untuk dipatuhi masyarakat, namun pemerintah secara diam-diam mengesahkan RUU Omnibuslaw tanpa diketahui oleh Masyarakat.

Dikatakan, situasi saat ini banyak terjadi aksi massa dalam skala masif. Aksi ini merupakan aksi protes terhadap pemerintah dan DPR-RI yang mengesahkan RUU Omnibus Law cipta kerja diwaktu yang sangat tidak kondusif.

“Sengaja DPR RI Mengesahkan RUU Omnibus Law yang tanpa memikirkan nasib Rakyat, dalam hal ini buruh, petani dan kaum miskin kota, padahal dalam UU Omnibus law terdapat kontraversi dengan Payung hukum tertinggi yaitu UUD 1945 dan Pancasila pada dasarnya,” tegasnya

Sambungnya, “Omnibuslaw ini pada substansinya sebuah jalan bagi infestasi untuk dengan mudah masuk dan merampas seluruh hak cipta kerja bagi rakyat Indonesia,” tandas Dino.

Menurutnya, ini adalah salah satu paham yang sangat gagal dan fatal dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, yang sengaja mengabaikan nilai dasar kenegaraan.

“Bicara soal Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang Demokratis, oleh karena itu UU Omnibus Law mestinya dicabut kembali dan dikaji kembali oleh pemerintah,” desaknya.

Ketua Kota LMND ini juga mengatakan, UU Omnibus Law Cipta Kerja jelas-jelas sebuah UU jelmaan para siluman Birokrat yang lebih mengedepankan kepentingan individu dan mengabaikan kepentingan bersama dan UU Omnibus Law ini juga bukan sebuh solusi untuk menjawab persoalan kerakyatan.

“Karena dalam poin tertentu UU Omnibuslaw ini terdapat gerbong Oligarki yang senantiasa akan berkuasa dan mempermasif pembangunan infestasi di seluruh sub sektor yang ada, karena semua ini adalah hasil manipulasi pemerintah terhadap rakyat atas segala sektor untuk lebih mengarah pada kepentingan sekelompok individu,” tutupnya.

Perlu di ketahui, Aksi tersebut tidak membawa hasil hering bersama DPRD, hingga massa aksi memaksa dan mendobrak pintu pagar utama DPRD.

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Alumni Makasar, Gelar Silahturami di Galela

Galela -- Sejumlah alumni mahasiswa asal Halut yang pernah menempuh pendidikan strata satu di Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan, pada Senin (10/5) malam tadi menggelar silahturami sekaligus temu alumni...

13 Orang Napi Lapas Perempuan Kelas III Ternate...

Ternate -- Remisi atau pengurangan masa tahanan adalah salah satu momen yang sangat dinanti-nantikan para Narapidana (Napi) tanpa terkecuali para Napi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Ternate. Kepala...

Babinsa Fogi Kawal Langsung Pembagian BLT Tahap I

Sanana -- Memastikan pembagian berlangsung tertib dan aman, Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Fogi-Kec. Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Koptu Sumardi Sapsuha ikut mengawal penyaluran Bantuan Langsung Tunai/BLT...

Jelang Lebaran Saifuddin Sentuh Masyarakat

Tobelo -- Menjelang lebaran Hari Raya Idul Fitri umat muslim 1 Syawal 1442 Hijriah, pada 13 hingga 14 Mei 2021, Pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Saifuddin Djuba, kembali...

Berebut Rupiah, Ribut di Proyek Timbunan WFC Zona...

Pulau Morotai -- Proyak timbunan Water Front City Zona II di Taman Kota Daruba menelan anggaran miliaran rupiah, membuat para pekerja berebut Rupiah disana demi kelangsungan hidup keluarga mereka. "Total...

Pembangunan Pertashop Jambula Disorot Wakil Ketua I DPRD...

Ternate -- Sudah dua kali ditolak warga soal pembangunan Pertashop di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate. Hal ini kemudian menjadi sorotan Wakil Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate. Wakil Ketua I...
 

Jelang Idul Fitri, Pemdes Tabanoma Bentuk Tim Covid 

Halut -- Dalam rangka menyambut hari besar umat muslim yakni Idul Fitri, Pemerintah Desa, BPD, Pemuda bersama masyarakat desa Tabanoma Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara menyelenggarakan rapat pembentukan...

Aksi Sosial BMI Malut Bagi-bagi Takjil Dihari Ke-27...

Ternate -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bintang Muda Indonesian (BMI) Maluku Utara, gelar aksi sosial dengan berbagi takjil dihari ke-27 Ramadhan, bertempat di Jln. Pahlawan Revolusi tepatnya didepan taman...

Pejabat Bupati Halut Ajak Warga Sambut Idul Fitri...

Tobelo -- Di tengah bulan suci ramadhan ini, Pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Saifuddin Djuba, mengajak kepada seluruh lapisan warga masyarakat Halut agar dapat bergandengan tangan bersama dalam...