TERPOPULER

Bangga !!! Nathan, Ardani dan Aniska dari...

Sanana -- Sejarah kembali mencatat, Siswa dan Siswi asal Kepulauan Sula (Kepsul) mengharumkan nama Kabupaten dengan mewakili Provinsi Maluku...

Kades Tomara Halsel dinilai tertutup soal Pengelolaan...

Halsel -- Merujuk pada UU Desa Nomor. 06 tahun 2014, bab VI tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Pembatalan SK Plt Sekda disoal KNPI Haltim

Maba -- Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba disorot Ketua KNPI Haltim Ifdal Rajak SH.MH soal...

Sukur Mandar ingatkan warga jangan tertipu dengan...

Ternate -- Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, Drs. M. Yamin Tawary, M.Si dan Abdullah Taher yang berakronim...

Ketua PERADI Kota Ternate sebut Komisioner KPUD...

Ternate -- Kuasa hukum dari Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji, yakni Muhammad Konoras, SH. MH menilai komisioner KPUD Halmahera...

Bangga !!! Nathan, Ardani dan Aniska dari...

Sanana -- Sejarah kembali mencatat, Siswa dan Siswi asal Kepulauan Sula (Kepsul) mengharumkan nama Kabupaten dengan mewakili Provinsi Maluku...

Kades Tomara Halsel dinilai tertutup soal Pengelolaan...

Halsel -- Merujuk pada UU Desa Nomor. 06 tahun 2014, bab VI tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Pembatalan SK Plt Sekda disoal KNPI Haltim

Maba -- Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba disorot Ketua KNPI Haltim Ifdal Rajak SH.MH soal...

Sukur Mandar ingatkan warga jangan tertipu dengan...

Ternate -- Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, Drs. M. Yamin Tawary, M.Si dan Abdullah Taher yang berakronim...

ARTIKEL TERKAIT

Omnibus Law; Pro Orang Kaya Menindas Rakyat Miskin

|

Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembuatan Undang-undang untuk menyatukan berbagai peraturan yang berbeda menjadi sebuah payung hukum yang besar. Upaya pemerintah dalam penggabungan peraturan itu dengan melahirkan Undang-undang Cilaka (Cipta Lapangan Pekerjaan), Undang-undang UMKM serta tentang perpajakan. Omnibus Law akan memperkuat kewenangan pusat. Sudah jelas bahwa, Omnibus Law berposisi melindung pengusaha Indonesia dari ancaman krisis global, Karena dari sejarah menunjukan bahwa kelas borjuis Indonesia selalu dibantu oleh negara dengan cara-cara memproteksi lewat berbagai aturan hukum. Akibat dari ketidak mampuan borjuis Indonesia untuk bersaing secara global. Selain itu Omnibuslaw juga memberikan jalan mulus bagi proyek Neoliberalisme di Indonesia.

Pernyataan Puan maharani sebagai Pimpinan DPR-RI bahwa, dalam lima tahun kedepan DPR-RI akan fokus untuk membahas undang-undang prioritas dan tidak perlu banyak membuat undang-undang, sudah tentu Undang-undang prioritas itu adalah Omnibuslaw. Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan bahwa, pemerintah akan merombak sekitar 72 aturan yang menghambat investasi. Perombakan 72 aturan undang-undang tegasnya agar lebih banyak lagi menarik Investasi untuk masuk ke Indonesia. Pada kenyataannya, ada sekitat 82 aturan undang-undang akan dirombak, termasuk PERDA (Peraturan Daerah) yang menghambat investasi akan dihapuskan.

Omnibus Law merupakan kelanjutan dari proyek neoliberalisme dari zaman rezim Sosilo Bambang Yoduyono MP3EI (Masterl Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi) serta di periode Jokowi-JK RPJMN dan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK. Proyek neoliberalisme ini dilanjutkan dimasa Jokowi-Amin yaitu produk Undang-undang Omnibus Law. Bukan hanya melanjutkan proyek neoliberalisme, tapi ada situasi dimana krisis imprealisme masuk dalam jurang yang sangat kronis. Dimana hampir puluhan Negara didunia sedang bergejolak. Menentang berbagai kebijakan Neoliberalisme, Kapitalisme dan Imprealisme. Situasi krisis ini terlihat bagaimana perang dagang antar China dan Amerika, disisi lain, berbagai negara-negara imprerialis mulai juga masuk dalam jurang krisis. (Baca; Krisis Ekonomi Global). Krisis yang terjadi terlihat sangat jelas bagaimana Amerika Serikat mulai melancarkan politik perang dengan Iran.

Siapa yang paling diuntungkan dari situasi perang,? tentunya, untuk menyelamatkan krisis di dalam Imprealisme dan tentu rakyatlah yang dikorbankan. Kondisi krisis ini mau tidak mau juga harus dirasakan oleh Indonesia, sebuah negara yang sangat tergantung pada kapitalisme global. Mau tidak mau akan masuk merasakan serangan jantung overproduksi, Omnibus Law merupakan sebuah cara untuk memproteksi menyelamatkan borjuis Indonesia sekaligus akan semakin menyengsarakan rakyat miskin Indonesia. Maka dari itu seluruh beban ini akan ditanggukan kepada rakyat. BPJS naik seratus persen, berbagai subsidi rakyat dicabut.

Dampak terhadap kelas pekerja?

Untuk itu Negara akan semakin memanjakan pengusaha, tepatlah lahir sebuah Undang-undang pencipta lapangang pekerjaan, maka akan ada penghapusan Pesangon, perluasan Outsorcing, perubahan sistem upah dari perbulan menjadi perjam kerja sekaligus PHK massal yang dilakukan oleh pengusaha semakin massif terjadi. Maka kelas pekerja semakin masuk dalam jurang kemiskinan. Apakah Omnibus Law akan hanya merugikan kelas pekerja? Tentu tidak! Karena Omnibus Law adalah kelanjutan dari proyek Neoliberalisme sebelumnya. Maka sudah tentu akan semakin massif merampas tanah-tanah rakyat, mengeksploitasi sumber daya Alam dengan dihapuskan IMB-AMDAL.

Pada akhirnya sekaligus menghancurkan Ekologi, kemiskinan rakyat akan semakin massif, pendidikan akan diarahkan untuk memenuhi tenaga kerja murah lewat sistem kerja magang. Tepat disitulah kaum muda harus menolak Omnibus Law dan bergabung bersama seluruh rakyat tertindas untuk perlawanan sekuat-kuatnya untuk menggagalkan proyek Neoliberalisme tersebut. Kaum muda harus secara tegas mengatakan bahwa, rezim Jokowi-Amin adalah rezim yang pro orang-orang kaya.
Omnibus Law bukan hanya kemudian menindas kaum buruh, karena Omnibus Law terdiri dari 11 klaster:

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan invoasi
7. Administrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kalau dilihat dari 11 klatser di atas, maka Omnimbus Law ini paling banyak akan menyasar persoalan tanah, Eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan ekologi semakin masif akan terjadi. Tentunya, untuk kepentingan Investasi, beberapa point yang penting berkaitan dengan masifnya penguasaan lahan untuk kepentingan Investasi.

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Kemudahan berusaha
4. Pengenaan sanksi
5. Pengendalian lahan
6. Kemudahan proyek pemerintah
7. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Guru besar kebijakan kehutanan Hariadi Kartodiarjo mengatakan bahwa, “Omnibus Law membuat warga menjadi linglung sekaligus mebuat rakyat tidak mempunya pikiran kritis”. Sudah tentunya, dengan hadirnya Omnibus Law ini tidak melalui mekanisme tranparasi konsultasi publik, ini menujukan bahwa situasi Negara Indonesia hari ini muncul krisis legitimasi bahwa, rakyat sudah tidak lagi percaya pada Negara-Pemerintah atau meminjam bahasa aksi kaum muda Indonesia pada tahun 2019 adalah Mosi Tidak Percaya kepada sistem Ekonomi Politik Kapitalisme Negara, Pemerintah sekaligus seluruh lembaga-lembaga negara seperti mulai dari Presiden, DPR-MPR, Hakim, Jaksa, Polisi, Tentara dan lainnya.

Omnibus Law merupakan kebijakan karpet merah bagi Investasi, logika investasi memerlukan kepastian, keamanan, dan kenyamanan berusaha. Tahapan kemudahan berusaha setelah izin diperoleh adalah perolehan tanah dan kepastian hukumnya (registering property). Sudah tentu setelah mendapatkan payung hukum yang jelas untuk memastikan kemudahan Izin, maka langkah selanjutnya adalah perolehan tanah dengan mudah, maka perampasan tanah rakyat akan semakin massif terjadi.

Omnibus Law mempermudah koporasi tambang dan sawit untuk menguasai lahan produktif rakyat. Penyederhanaan AMDAL adalah sebuah jalan mulus bagi kepentingan korporasi tambang dan sawit. Selain AMDAL, yang disederhanakan atau akan dihapus pemerintah juga menghapus Izin Membangun Bangunan (IMB). Pendidikan hanya akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Investasi, alias menjadi pekerja murah. Kaum muda Indonesia akan semakin banyak mengalami kemiskinan, apalagi Indonesia ditarget akan menjadi Negara bonus demografi terbesar. Melunjaknya angkatan muda produktif serta ketidakpastian hidup.

Dampak juga bagi perempuan adalah dengan adanya Omnimbus Law ini, negara pemerintah tidak akan mengesahkan RUU Omnibus Law tentang penghapuasn kekerasan seksual, karena dimata mereka tidak ada daya jual bagi kepentingan Investasi. Dampak Omnibus Law terhadap rakyat Papua sebagai sebuah bangsa yang kekayaannya berlimpah akan semakin masif terjadi ekpolitasi lewat kolonialisme dan imprealisme. Maka kepentingan untuk terus menjajah Papua akan semakin massif dilakukan oleh Kolonialisme Indonesia.

Model gerakan seperti apa dalam merespon Omnibus Law.?

Pertanyaan ini hanya bisa dijawab tidak cukup dengan jawaban teoritis melihat situasi tersebut, maka sudah tentu membutuhkan jawaban secara praktis. Model gerakan seperti apa yang dibangun tentunya bukan gerakan sektoral tentu membutuhkan kekuatan multisektor yaitu Persatuan Rakyat Miskin. Dengan Ide, Metode, Stratak dan Gagasan tandingan sebagai bentuk alternatif dari sistem saat ini yang kuat. Serta ada potensi perlawanan lebih besar karena ada gejolak perlawanan diseluruh dunia yang harus ditangkap sebagai sebuah semangat menghacurkan Neoliberalisme di Indonesia. Tawaran model gerakan seperti ini belum paten maka dibutuhkan sebuah perdebatan yang Ilmiah untuk menjawab tatangan gerakan rakyat dalam merespon Omnibus Law.

Penulis: Ali Akbar M S.IP M.IP

Video Pesan Layanan Masyarakat

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Budiman L Maybubun: Kobarkan Semanagat Moncong Putih Saat Kampaye MS-SM

Taliabu -- Kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu di desa Tanjung Una...

Kampanye di Desa Sailal, Paslon Ubaid-Anjas disambut dengan berbagai Tarian Adat

Haltim -- Dua hari Kampanye di Zona I Kecamatan Maba, Pasangan Calon (Paslon) Ubaid-Anjas Paparkan...

Tokoh Golkar masa AHM bertekad menangkan MS-SM

Taliabu -- Penasehat Partai Golongan Karya (Golkar), Kecamatan Taliabu Barat Laut (TBL), pada jaman mantan...

Omnibus Law; Pro Orang Kaya Menindas Rakyat Miskin

|

Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembuatan Undang-undang untuk menyatukan berbagai peraturan yang berbeda menjadi sebuah payung hukum yang besar. Upaya pemerintah dalam penggabungan peraturan itu dengan melahirkan Undang-undang Cilaka (Cipta Lapangan Pekerjaan), Undang-undang UMKM serta tentang perpajakan. Omnibus Law akan memperkuat kewenangan pusat. Sudah jelas bahwa, Omnibus Law berposisi melindung pengusaha Indonesia dari ancaman krisis global, Karena dari sejarah menunjukan bahwa kelas borjuis Indonesia selalu dibantu oleh negara dengan cara-cara memproteksi lewat berbagai aturan hukum. Akibat dari ketidak mampuan borjuis Indonesia untuk bersaing secara global. Selain itu Omnibuslaw juga memberikan jalan mulus bagi proyek Neoliberalisme di Indonesia.

Pernyataan Puan maharani sebagai Pimpinan DPR-RI bahwa, dalam lima tahun kedepan DPR-RI akan fokus untuk membahas undang-undang prioritas dan tidak perlu banyak membuat undang-undang, sudah tentu Undang-undang prioritas itu adalah Omnibuslaw. Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan bahwa, pemerintah akan merombak sekitar 72 aturan yang menghambat investasi. Perombakan 72 aturan undang-undang tegasnya agar lebih banyak lagi menarik Investasi untuk masuk ke Indonesia. Pada kenyataannya, ada sekitat 82 aturan undang-undang akan dirombak, termasuk PERDA (Peraturan Daerah) yang menghambat investasi akan dihapuskan.

Omnibus Law merupakan kelanjutan dari proyek neoliberalisme dari zaman rezim Sosilo Bambang Yoduyono MP3EI (Masterl Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi) serta di periode Jokowi-JK RPJMN dan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK. Proyek neoliberalisme ini dilanjutkan dimasa Jokowi-Amin yaitu produk Undang-undang Omnibus Law. Bukan hanya melanjutkan proyek neoliberalisme, tapi ada situasi dimana krisis imprealisme masuk dalam jurang yang sangat kronis. Dimana hampir puluhan Negara didunia sedang bergejolak. Menentang berbagai kebijakan Neoliberalisme, Kapitalisme dan Imprealisme. Situasi krisis ini terlihat bagaimana perang dagang antar China dan Amerika, disisi lain, berbagai negara-negara imprerialis mulai juga masuk dalam jurang krisis. (Baca; Krisis Ekonomi Global). Krisis yang terjadi terlihat sangat jelas bagaimana Amerika Serikat mulai melancarkan politik perang dengan Iran.

Siapa yang paling diuntungkan dari situasi perang,? tentunya, untuk menyelamatkan krisis di dalam Imprealisme dan tentu rakyatlah yang dikorbankan. Kondisi krisis ini mau tidak mau juga harus dirasakan oleh Indonesia, sebuah negara yang sangat tergantung pada kapitalisme global. Mau tidak mau akan masuk merasakan serangan jantung overproduksi, Omnibus Law merupakan sebuah cara untuk memproteksi menyelamatkan borjuis Indonesia sekaligus akan semakin menyengsarakan rakyat miskin Indonesia. Maka dari itu seluruh beban ini akan ditanggukan kepada rakyat. BPJS naik seratus persen, berbagai subsidi rakyat dicabut.

Dampak terhadap kelas pekerja?

Untuk itu Negara akan semakin memanjakan pengusaha, tepatlah lahir sebuah Undang-undang pencipta lapangang pekerjaan, maka akan ada penghapusan Pesangon, perluasan Outsorcing, perubahan sistem upah dari perbulan menjadi perjam kerja sekaligus PHK massal yang dilakukan oleh pengusaha semakin massif terjadi. Maka kelas pekerja semakin masuk dalam jurang kemiskinan. Apakah Omnibus Law akan hanya merugikan kelas pekerja? Tentu tidak! Karena Omnibus Law adalah kelanjutan dari proyek Neoliberalisme sebelumnya. Maka sudah tentu akan semakin massif merampas tanah-tanah rakyat, mengeksploitasi sumber daya Alam dengan dihapuskan IMB-AMDAL.

Pada akhirnya sekaligus menghancurkan Ekologi, kemiskinan rakyat akan semakin massif, pendidikan akan diarahkan untuk memenuhi tenaga kerja murah lewat sistem kerja magang. Tepat disitulah kaum muda harus menolak Omnibus Law dan bergabung bersama seluruh rakyat tertindas untuk perlawanan sekuat-kuatnya untuk menggagalkan proyek Neoliberalisme tersebut. Kaum muda harus secara tegas mengatakan bahwa, rezim Jokowi-Amin adalah rezim yang pro orang-orang kaya.
Omnibus Law bukan hanya kemudian menindas kaum buruh, karena Omnibus Law terdiri dari 11 klaster:

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan invoasi
7. Administrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kalau dilihat dari 11 klatser di atas, maka Omnimbus Law ini paling banyak akan menyasar persoalan tanah, Eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan ekologi semakin masif akan terjadi. Tentunya, untuk kepentingan Investasi, beberapa point yang penting berkaitan dengan masifnya penguasaan lahan untuk kepentingan Investasi.

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Kemudahan berusaha
4. Pengenaan sanksi
5. Pengendalian lahan
6. Kemudahan proyek pemerintah
7. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Guru besar kebijakan kehutanan Hariadi Kartodiarjo mengatakan bahwa, “Omnibus Law membuat warga menjadi linglung sekaligus mebuat rakyat tidak mempunya pikiran kritis”. Sudah tentunya, dengan hadirnya Omnibus Law ini tidak melalui mekanisme tranparasi konsultasi publik, ini menujukan bahwa situasi Negara Indonesia hari ini muncul krisis legitimasi bahwa, rakyat sudah tidak lagi percaya pada Negara-Pemerintah atau meminjam bahasa aksi kaum muda Indonesia pada tahun 2019 adalah Mosi Tidak Percaya kepada sistem Ekonomi Politik Kapitalisme Negara, Pemerintah sekaligus seluruh lembaga-lembaga negara seperti mulai dari Presiden, DPR-MPR, Hakim, Jaksa, Polisi, Tentara dan lainnya.

Omnibus Law merupakan kebijakan karpet merah bagi Investasi, logika investasi memerlukan kepastian, keamanan, dan kenyamanan berusaha. Tahapan kemudahan berusaha setelah izin diperoleh adalah perolehan tanah dan kepastian hukumnya (registering property). Sudah tentu setelah mendapatkan payung hukum yang jelas untuk memastikan kemudahan Izin, maka langkah selanjutnya adalah perolehan tanah dengan mudah, maka perampasan tanah rakyat akan semakin massif terjadi.

Omnibus Law mempermudah koporasi tambang dan sawit untuk menguasai lahan produktif rakyat. Penyederhanaan AMDAL adalah sebuah jalan mulus bagi kepentingan korporasi tambang dan sawit. Selain AMDAL, yang disederhanakan atau akan dihapus pemerintah juga menghapus Izin Membangun Bangunan (IMB). Pendidikan hanya akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Investasi, alias menjadi pekerja murah. Kaum muda Indonesia akan semakin banyak mengalami kemiskinan, apalagi Indonesia ditarget akan menjadi Negara bonus demografi terbesar. Melunjaknya angkatan muda produktif serta ketidakpastian hidup.

Dampak juga bagi perempuan adalah dengan adanya Omnimbus Law ini, negara pemerintah tidak akan mengesahkan RUU Omnibus Law tentang penghapuasn kekerasan seksual, karena dimata mereka tidak ada daya jual bagi kepentingan Investasi. Dampak Omnibus Law terhadap rakyat Papua sebagai sebuah bangsa yang kekayaannya berlimpah akan semakin masif terjadi ekpolitasi lewat kolonialisme dan imprealisme. Maka kepentingan untuk terus menjajah Papua akan semakin massif dilakukan oleh Kolonialisme Indonesia.

Model gerakan seperti apa dalam merespon Omnibus Law.?

Pertanyaan ini hanya bisa dijawab tidak cukup dengan jawaban teoritis melihat situasi tersebut, maka sudah tentu membutuhkan jawaban secara praktis. Model gerakan seperti apa yang dibangun tentunya bukan gerakan sektoral tentu membutuhkan kekuatan multisektor yaitu Persatuan Rakyat Miskin. Dengan Ide, Metode, Stratak dan Gagasan tandingan sebagai bentuk alternatif dari sistem saat ini yang kuat. Serta ada potensi perlawanan lebih besar karena ada gejolak perlawanan diseluruh dunia yang harus ditangkap sebagai sebuah semangat menghacurkan Neoliberalisme di Indonesia. Tawaran model gerakan seperti ini belum paten maka dibutuhkan sebuah perdebatan yang Ilmiah untuk menjawab tatangan gerakan rakyat dalam merespon Omnibus Law.

Penulis: Ali Akbar M S.IP M.IP

Video Pesan Layanan Masyarakat

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Operasi Zebra 2020, Polres Haltim Sita Puluhan Kantong...

Maba - Operasi Zebra tahun 2020, Polres Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) berhasil amankan puluhan kantong minuman keras jenis cap tikus. Operasi Zebra dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Iptu Ikwan...

Langgar Kode Etik, KPU Haltim PAW Satu Anggota...

Maba -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menggelar Pergantian Antar Waktu (PAW) salah satu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Soa Sangaji Kecamatan Kota Maba melalui...

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa se-Kota Ternate gelar...

Ternate - Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Ternate, gelar aksi didepan Kantor Wali Kota Ternate, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10). Hasil pantawan media ini, ratusan...

Refleksi Hari Sumpah Pemuda, LMND Morotai Peragakan Tarian...

Daruba -- Tarian Cakalele mewarnai refleksi hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun yang dilakukan oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Morotai. Tarian tradisional masyarakat Tobelo-Galela yang mulai hilang itu, menjadi...

Refleksi Sumpah Pemuda, LMND Morotai Serukan 6 Tuntutan

Daruba -- Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Morotai melaksanakan refleksi dalam bentuk orasi politik yang terpusat di Taman Kota...

Debat Publik Tahap Pertama, Paslon Walikota dan Wakil...

Ternate -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Ternate gelar Debat Publik tahap pertama pada Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2020, Selasa (27/10)...

Pemdes Tilope salurkan BLT terakhir kepada 100 KK

Halteng -- Pemerintah Desa (Pemdes) Tilope melalui Program Dana Desa, pada Selasa (27/10) pagi tadi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II kepada Masyarakat terdampak Covid-19. Penyaluran BLT tersebut...

Kampanye HT-UMAR di Fogi, Hi. Akhir Umahuk: Jangan...

Sanana -- Salah satu tokoh Agama di Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) yang juga Tokoh Nahdliyin Sula, Hi. Akhir Umahuk, pada Kampanye terbatas putaran ke II di Desa Fogi-Kec. Sanana...

Dalam Rangka Memperingati HUT Provinsi Malut ke-21, Dispora...

Sofifi -- Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara (DISPORA) Malut, gelar lomba lari putra/putri dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Maluku Utara yang ke-21 tahun, Selasa (27/10). M....
error: