TERPOPULER

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Gelar Peringatan Maulid Nabi, Pemkab Morotai Hadirkan...

i-malut.com, MOROTAI - Malam ini di taman pusat Kota Daruba, pukul 20.00 Wit, Pemkab Kabupaten Pulau Morotai akan menggelar...

Dalam Waktu Dekat, PD SPSI Akan Bentuk...

Ternate — Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)...

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Ketum HPMWB Tegaskan PT. STS Jangan Main-main...

Maba -- Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Wilayah Buli (HPMWB) sebut perusahaan tambang PT. STS yang beroperasi di wilayah...

Terkait Aksi Protes dan Pemalangan Kantor BP2RD...

Ternate - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman menanggapi aksi protes dan...

Gelar Peringatan Maulid Nabi, Pemkab Morotai Hadirkan...

i-malut.com, MOROTAI - Malam ini di taman pusat Kota Daruba, pukul 20.00 Wit, Pemkab Kabupaten Pulau Morotai akan menggelar...

ARTIKEL TERKAIT

Omnibus Law; Pro Orang Kaya Menindas Rakyat Miskin

|

Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembuatan Undang-undang untuk menyatukan berbagai peraturan yang berbeda menjadi sebuah payung hukum yang besar. Upaya pemerintah dalam penggabungan peraturan itu dengan melahirkan Undang-undang Cilaka (Cipta Lapangan Pekerjaan), Undang-undang UMKM serta tentang perpajakan. Omnibus Law akan memperkuat kewenangan pusat. Sudah jelas bahwa, Omnibus Law berposisi melindung pengusaha Indonesia dari ancaman krisis global, Karena dari sejarah menunjukan bahwa kelas borjuis Indonesia selalu dibantu oleh negara dengan cara-cara memproteksi lewat berbagai aturan hukum. Akibat dari ketidak mampuan borjuis Indonesia untuk bersaing secara global. Selain itu Omnibuslaw juga memberikan jalan mulus bagi proyek Neoliberalisme di Indonesia.

Pernyataan Puan maharani sebagai Pimpinan DPR-RI bahwa, dalam lima tahun kedepan DPR-RI akan fokus untuk membahas undang-undang prioritas dan tidak perlu banyak membuat undang-undang, sudah tentu Undang-undang prioritas itu adalah Omnibuslaw. Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan bahwa, pemerintah akan merombak sekitar 72 aturan yang menghambat investasi. Perombakan 72 aturan undang-undang tegasnya agar lebih banyak lagi menarik Investasi untuk masuk ke Indonesia. Pada kenyataannya, ada sekitat 82 aturan undang-undang akan dirombak, termasuk PERDA (Peraturan Daerah) yang menghambat investasi akan dihapuskan.

Omnibus Law merupakan kelanjutan dari proyek neoliberalisme dari zaman rezim Sosilo Bambang Yoduyono MP3EI (Masterl Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi) serta di periode Jokowi-JK RPJMN dan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK. Proyek neoliberalisme ini dilanjutkan dimasa Jokowi-Amin yaitu produk Undang-undang Omnibus Law. Bukan hanya melanjutkan proyek neoliberalisme, tapi ada situasi dimana krisis imprealisme masuk dalam jurang yang sangat kronis. Dimana hampir puluhan Negara didunia sedang bergejolak. Menentang berbagai kebijakan Neoliberalisme, Kapitalisme dan Imprealisme. Situasi krisis ini terlihat bagaimana perang dagang antar China dan Amerika, disisi lain, berbagai negara-negara imprerialis mulai juga masuk dalam jurang krisis. (Baca; Krisis Ekonomi Global). Krisis yang terjadi terlihat sangat jelas bagaimana Amerika Serikat mulai melancarkan politik perang dengan Iran.

Siapa yang paling diuntungkan dari situasi perang,? tentunya, untuk menyelamatkan krisis di dalam Imprealisme dan tentu rakyatlah yang dikorbankan. Kondisi krisis ini mau tidak mau juga harus dirasakan oleh Indonesia, sebuah negara yang sangat tergantung pada kapitalisme global. Mau tidak mau akan masuk merasakan serangan jantung overproduksi, Omnibus Law merupakan sebuah cara untuk memproteksi menyelamatkan borjuis Indonesia sekaligus akan semakin menyengsarakan rakyat miskin Indonesia. Maka dari itu seluruh beban ini akan ditanggukan kepada rakyat. BPJS naik seratus persen, berbagai subsidi rakyat dicabut.

Dampak terhadap kelas pekerja?

Untuk itu Negara akan semakin memanjakan pengusaha, tepatlah lahir sebuah Undang-undang pencipta lapangang pekerjaan, maka akan ada penghapusan Pesangon, perluasan Outsorcing, perubahan sistem upah dari perbulan menjadi perjam kerja sekaligus PHK massal yang dilakukan oleh pengusaha semakin massif terjadi. Maka kelas pekerja semakin masuk dalam jurang kemiskinan. Apakah Omnibus Law akan hanya merugikan kelas pekerja? Tentu tidak! Karena Omnibus Law adalah kelanjutan dari proyek Neoliberalisme sebelumnya. Maka sudah tentu akan semakin massif merampas tanah-tanah rakyat, mengeksploitasi sumber daya Alam dengan dihapuskan IMB-AMDAL.

Pada akhirnya sekaligus menghancurkan Ekologi, kemiskinan rakyat akan semakin massif, pendidikan akan diarahkan untuk memenuhi tenaga kerja murah lewat sistem kerja magang. Tepat disitulah kaum muda harus menolak Omnibus Law dan bergabung bersama seluruh rakyat tertindas untuk perlawanan sekuat-kuatnya untuk menggagalkan proyek Neoliberalisme tersebut. Kaum muda harus secara tegas mengatakan bahwa, rezim Jokowi-Amin adalah rezim yang pro orang-orang kaya.
Omnibus Law bukan hanya kemudian menindas kaum buruh, karena Omnibus Law terdiri dari 11 klaster:

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan invoasi
7. Administrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kalau dilihat dari 11 klatser di atas, maka Omnimbus Law ini paling banyak akan menyasar persoalan tanah, Eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan ekologi semakin masif akan terjadi. Tentunya, untuk kepentingan Investasi, beberapa point yang penting berkaitan dengan masifnya penguasaan lahan untuk kepentingan Investasi.

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Kemudahan berusaha
4. Pengenaan sanksi
5. Pengendalian lahan
6. Kemudahan proyek pemerintah
7. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Guru besar kebijakan kehutanan Hariadi Kartodiarjo mengatakan bahwa, “Omnibus Law membuat warga menjadi linglung sekaligus mebuat rakyat tidak mempunya pikiran kritis”. Sudah tentunya, dengan hadirnya Omnibus Law ini tidak melalui mekanisme tranparasi konsultasi publik, ini menujukan bahwa situasi Negara Indonesia hari ini muncul krisis legitimasi bahwa, rakyat sudah tidak lagi percaya pada Negara-Pemerintah atau meminjam bahasa aksi kaum muda Indonesia pada tahun 2019 adalah Mosi Tidak Percaya kepada sistem Ekonomi Politik Kapitalisme Negara, Pemerintah sekaligus seluruh lembaga-lembaga negara seperti mulai dari Presiden, DPR-MPR, Hakim, Jaksa, Polisi, Tentara dan lainnya.

Omnibus Law merupakan kebijakan karpet merah bagi Investasi, logika investasi memerlukan kepastian, keamanan, dan kenyamanan berusaha. Tahapan kemudahan berusaha setelah izin diperoleh adalah perolehan tanah dan kepastian hukumnya (registering property). Sudah tentu setelah mendapatkan payung hukum yang jelas untuk memastikan kemudahan Izin, maka langkah selanjutnya adalah perolehan tanah dengan mudah, maka perampasan tanah rakyat akan semakin massif terjadi.

Omnibus Law mempermudah koporasi tambang dan sawit untuk menguasai lahan produktif rakyat. Penyederhanaan AMDAL adalah sebuah jalan mulus bagi kepentingan korporasi tambang dan sawit. Selain AMDAL, yang disederhanakan atau akan dihapus pemerintah juga menghapus Izin Membangun Bangunan (IMB). Pendidikan hanya akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Investasi, alias menjadi pekerja murah. Kaum muda Indonesia akan semakin banyak mengalami kemiskinan, apalagi Indonesia ditarget akan menjadi Negara bonus demografi terbesar. Melunjaknya angkatan muda produktif serta ketidakpastian hidup.

Dampak juga bagi perempuan adalah dengan adanya Omnimbus Law ini, negara pemerintah tidak akan mengesahkan RUU Omnibus Law tentang penghapuasn kekerasan seksual, karena dimata mereka tidak ada daya jual bagi kepentingan Investasi. Dampak Omnibus Law terhadap rakyat Papua sebagai sebuah bangsa yang kekayaannya berlimpah akan semakin masif terjadi ekpolitasi lewat kolonialisme dan imprealisme. Maka kepentingan untuk terus menjajah Papua akan semakin massif dilakukan oleh Kolonialisme Indonesia.

Model gerakan seperti apa dalam merespon Omnibus Law.?

Pertanyaan ini hanya bisa dijawab tidak cukup dengan jawaban teoritis melihat situasi tersebut, maka sudah tentu membutuhkan jawaban secara praktis. Model gerakan seperti apa yang dibangun tentunya bukan gerakan sektoral tentu membutuhkan kekuatan multisektor yaitu Persatuan Rakyat Miskin. Dengan Ide, Metode, Stratak dan Gagasan tandingan sebagai bentuk alternatif dari sistem saat ini yang kuat. Serta ada potensi perlawanan lebih besar karena ada gejolak perlawanan diseluruh dunia yang harus ditangkap sebagai sebuah semangat menghacurkan Neoliberalisme di Indonesia. Tawaran model gerakan seperti ini belum paten maka dibutuhkan sebuah perdebatan yang Ilmiah untuk menjawab tatangan gerakan rakyat dalam merespon Omnibus Law.

Penulis: Ali Akbar M S.IP M.IP

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Dua Pejabat Polres Haltim Berganti

Maba -- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Maluku Utara (Malut) melakukan mutasi dua pejabat Polres...

Kapolda Malut Pimpin Upacara Penyambutan dan Penghantaran Operasi Satgas Amole

Ternate -- Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K, pagi tadi memimpin...

DPRD Haltim di Minta Sahkan Perda Pariwisata

Maba -- Kepala Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut)...

Omnibus Law; Pro Orang Kaya Menindas Rakyat Miskin

Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembuatan Undang-undang untuk menyatukan berbagai peraturan yang berbeda menjadi sebuah payung hukum yang besar. Upaya pemerintah dalam penggabungan peraturan itu dengan melahirkan Undang-undang Cilaka (Cipta Lapangan Pekerjaan), Undang-undang UMKM serta tentang perpajakan. Omnibus Law akan memperkuat kewenangan pusat. Sudah jelas bahwa, Omnibus Law berposisi melindung pengusaha Indonesia dari ancaman krisis global, Karena dari sejarah menunjukan bahwa kelas borjuis Indonesia selalu dibantu oleh negara dengan cara-cara memproteksi lewat berbagai aturan hukum. Akibat dari ketidak mampuan borjuis Indonesia untuk bersaing secara global. Selain itu Omnibuslaw juga memberikan jalan mulus bagi proyek Neoliberalisme di Indonesia.

Pernyataan Puan maharani sebagai Pimpinan DPR-RI bahwa, dalam lima tahun kedepan DPR-RI akan fokus untuk membahas undang-undang prioritas dan tidak perlu banyak membuat undang-undang, sudah tentu Undang-undang prioritas itu adalah Omnibuslaw. Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan bahwa, pemerintah akan merombak sekitar 72 aturan yang menghambat investasi. Perombakan 72 aturan undang-undang tegasnya agar lebih banyak lagi menarik Investasi untuk masuk ke Indonesia. Pada kenyataannya, ada sekitat 82 aturan undang-undang akan dirombak, termasuk PERDA (Peraturan Daerah) yang menghambat investasi akan dihapuskan.

Omnibus Law merupakan kelanjutan dari proyek neoliberalisme dari zaman rezim Sosilo Bambang Yoduyono MP3EI (Masterl Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi) serta di periode Jokowi-JK RPJMN dan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK. Proyek neoliberalisme ini dilanjutkan dimasa Jokowi-Amin yaitu produk Undang-undang Omnibus Law. Bukan hanya melanjutkan proyek neoliberalisme, tapi ada situasi dimana krisis imprealisme masuk dalam jurang yang sangat kronis. Dimana hampir puluhan Negara didunia sedang bergejolak. Menentang berbagai kebijakan Neoliberalisme, Kapitalisme dan Imprealisme. Situasi krisis ini terlihat bagaimana perang dagang antar China dan Amerika, disisi lain, berbagai negara-negara imprerialis mulai juga masuk dalam jurang krisis. (Baca; Krisis Ekonomi Global). Krisis yang terjadi terlihat sangat jelas bagaimana Amerika Serikat mulai melancarkan politik perang dengan Iran.

Siapa yang paling diuntungkan dari situasi perang,? tentunya, untuk menyelamatkan krisis di dalam Imprealisme dan tentu rakyatlah yang dikorbankan. Kondisi krisis ini mau tidak mau juga harus dirasakan oleh Indonesia, sebuah negara yang sangat tergantung pada kapitalisme global. Mau tidak mau akan masuk merasakan serangan jantung overproduksi, Omnibus Law merupakan sebuah cara untuk memproteksi menyelamatkan borjuis Indonesia sekaligus akan semakin menyengsarakan rakyat miskin Indonesia. Maka dari itu seluruh beban ini akan ditanggukan kepada rakyat. BPJS naik seratus persen, berbagai subsidi rakyat dicabut.

Dampak terhadap kelas pekerja?

Untuk itu Negara akan semakin memanjakan pengusaha, tepatlah lahir sebuah Undang-undang pencipta lapangang pekerjaan, maka akan ada penghapusan Pesangon, perluasan Outsorcing, perubahan sistem upah dari perbulan menjadi perjam kerja sekaligus PHK massal yang dilakukan oleh pengusaha semakin massif terjadi. Maka kelas pekerja semakin masuk dalam jurang kemiskinan. Apakah Omnibus Law akan hanya merugikan kelas pekerja? Tentu tidak! Karena Omnibus Law adalah kelanjutan dari proyek Neoliberalisme sebelumnya. Maka sudah tentu akan semakin massif merampas tanah-tanah rakyat, mengeksploitasi sumber daya Alam dengan dihapuskan IMB-AMDAL.

Pada akhirnya sekaligus menghancurkan Ekologi, kemiskinan rakyat akan semakin massif, pendidikan akan diarahkan untuk memenuhi tenaga kerja murah lewat sistem kerja magang. Tepat disitulah kaum muda harus menolak Omnibus Law dan bergabung bersama seluruh rakyat tertindas untuk perlawanan sekuat-kuatnya untuk menggagalkan proyek Neoliberalisme tersebut. Kaum muda harus secara tegas mengatakan bahwa, rezim Jokowi-Amin adalah rezim yang pro orang-orang kaya.
Omnibus Law bukan hanya kemudian menindas kaum buruh, karena Omnibus Law terdiri dari 11 klaster:

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan invoasi
7. Administrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kalau dilihat dari 11 klatser di atas, maka Omnimbus Law ini paling banyak akan menyasar persoalan tanah, Eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan ekologi semakin masif akan terjadi. Tentunya, untuk kepentingan Investasi, beberapa point yang penting berkaitan dengan masifnya penguasaan lahan untuk kepentingan Investasi.

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Kemudahan berusaha
4. Pengenaan sanksi
5. Pengendalian lahan
6. Kemudahan proyek pemerintah
7. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Guru besar kebijakan kehutanan Hariadi Kartodiarjo mengatakan bahwa, “Omnibus Law membuat warga menjadi linglung sekaligus mebuat rakyat tidak mempunya pikiran kritis”. Sudah tentunya, dengan hadirnya Omnibus Law ini tidak melalui mekanisme tranparasi konsultasi publik, ini menujukan bahwa situasi Negara Indonesia hari ini muncul krisis legitimasi bahwa, rakyat sudah tidak lagi percaya pada Negara-Pemerintah atau meminjam bahasa aksi kaum muda Indonesia pada tahun 2019 adalah Mosi Tidak Percaya kepada sistem Ekonomi Politik Kapitalisme Negara, Pemerintah sekaligus seluruh lembaga-lembaga negara seperti mulai dari Presiden, DPR-MPR, Hakim, Jaksa, Polisi, Tentara dan lainnya.

Omnibus Law merupakan kebijakan karpet merah bagi Investasi, logika investasi memerlukan kepastian, keamanan, dan kenyamanan berusaha. Tahapan kemudahan berusaha setelah izin diperoleh adalah perolehan tanah dan kepastian hukumnya (registering property). Sudah tentu setelah mendapatkan payung hukum yang jelas untuk memastikan kemudahan Izin, maka langkah selanjutnya adalah perolehan tanah dengan mudah, maka perampasan tanah rakyat akan semakin massif terjadi.

Omnibus Law mempermudah koporasi tambang dan sawit untuk menguasai lahan produktif rakyat. Penyederhanaan AMDAL adalah sebuah jalan mulus bagi kepentingan korporasi tambang dan sawit. Selain AMDAL, yang disederhanakan atau akan dihapus pemerintah juga menghapus Izin Membangun Bangunan (IMB). Pendidikan hanya akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Investasi, alias menjadi pekerja murah. Kaum muda Indonesia akan semakin banyak mengalami kemiskinan, apalagi Indonesia ditarget akan menjadi Negara bonus demografi terbesar. Melunjaknya angkatan muda produktif serta ketidakpastian hidup.

Dampak juga bagi perempuan adalah dengan adanya Omnimbus Law ini, negara pemerintah tidak akan mengesahkan RUU Omnibus Law tentang penghapuasn kekerasan seksual, karena dimata mereka tidak ada daya jual bagi kepentingan Investasi. Dampak Omnibus Law terhadap rakyat Papua sebagai sebuah bangsa yang kekayaannya berlimpah akan semakin masif terjadi ekpolitasi lewat kolonialisme dan imprealisme. Maka kepentingan untuk terus menjajah Papua akan semakin massif dilakukan oleh Kolonialisme Indonesia.

Model gerakan seperti apa dalam merespon Omnibus Law.?

Pertanyaan ini hanya bisa dijawab tidak cukup dengan jawaban teoritis melihat situasi tersebut, maka sudah tentu membutuhkan jawaban secara praktis. Model gerakan seperti apa yang dibangun tentunya bukan gerakan sektoral tentu membutuhkan kekuatan multisektor yaitu Persatuan Rakyat Miskin. Dengan Ide, Metode, Stratak dan Gagasan tandingan sebagai bentuk alternatif dari sistem saat ini yang kuat. Serta ada potensi perlawanan lebih besar karena ada gejolak perlawanan diseluruh dunia yang harus ditangkap sebagai sebuah semangat menghacurkan Neoliberalisme di Indonesia. Tawaran model gerakan seperti ini belum paten maka dibutuhkan sebuah perdebatan yang Ilmiah untuk menjawab tatangan gerakan rakyat dalam merespon Omnibus Law.

Penulis: Ali Akbar M S.IP M.IP

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

FKPA-MU Gelar Aksi Peduli Kemanusiaan dan Kampanye Lingkungan

Ternate -- Forum Komunikasi Pecinta Alam Maluku Utara (FKPA-MU) gelar Aksi Galang Dana Peduli Kemanusiaan untuk masyarakat Halmahera Utara (Halut) yang tertimpa musibah banjir beberapa waktu lalu. Dalam waktu...

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate Minta...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, berbuntut pengembalian kewenangan dari BANMUS DPRD Kota Ternate ke internal Partai. Ketua DPD Partai...

P2A Kota Ternate Mencatat Sebanyak 15 Kasus Sepanjang...

Ternate — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2A) Kota Ternate mencatat sebanyak 15 Kasus sepanjang Tahun 2020, diantaranya Kasus Penelantaraan Anak, Kekerasan Terhadap Anak, Hak Asuh Anak, Pencabulan, dan...

Inspektorat Taliabu Belum Teruskan Hasil Audit ADD dan...

Taliabu - Penaganan Kasus Audit ADD dan DD Desa Loseng Kecamatan Taliabu Timur selatan kabupaten Pulau Taliabu hingga kini belum juga diserahkan oleh pihak inspektorat ke Polres Kepulauan Sula. Berdasarkan...

Kuasa Hukum Usman-Bassam Siap Hadapi Gugatan Helmi-Ode di...

Labuha — Kuasa Hukum Usman-Bassam bersama Kantor Hukum AWK dan Partners menyatakan siap menghadapi gugatan dari Paslon Helmi-Ode dalam sidang gugatan, di Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal mulai digelar,...

Antisipasi Bencana Alam, Kadis BPBD Halteng Himbau Masyarakat...

Weda --  Mencermati terkait bencana alam yang menimpa dibeberapa Propinsi di indonesia beberapa waktu lalu telah, Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) menghimbau kepada Masyarakat Agar...

Komisi III DPR Setujui Listyo Sigit Prabowo Sebagai...

Jakarta -- Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry menyampaikan bahwa setelah melakukan uji kelayakan atau fit and proper test, serta mendengarkan pendapat akhir dari semua fraksi-fraksi komisi bidang...

Pekan Depan Wiratama Mewisudakan Mahasiswa Dua Prodi

Ternate - Pekan depan pihak yayasan Wiratama Ternate, gelar wisuda untuk dua Prodi yang sempat tertunda beberapa kali jadwal wisudanya. Dua Prodi tersebut yakni Prodi Menejmen informatika dan Komputer...

Lanud Leo Wattimena akan Delegasikan Siswa/i Unggulan ke...

Ternate -  Pendaftaran SMA Pradita Dirgantara Tahun 2021-2022 dibuka pada bulan Februari-Maret 2021 mendatang. Lanud Leo Wattimena pun telah melakukan sosialisasi dilingkup Provinsi Maluku Utara, khususnya pada tingkat SMP...