TERPOPULER

Omset Dua Sekawan Supermarket anjlok, ini penjelasan...

Ternate -- Dua Sekawan Supermarket, adalah sebuah supermarket yang menyediakan berbagai produk dan kebutuhan masyarakat, antara lain produk fashion,...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Soal Qit Hotel adalah Politik character assassination

Sanana -- Polemik persoalan Pengusaha Hotel (baca Qit Hotel-red) dengan diduga salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada...

Kecelakaan Maut, Dua Pengemudi Meninggal Dunia

Maba -- Akibat hilang kendali saat mengemudi, satu unit mobil merek Toyota Avanza mengelami kecelakaan maut di jalan lintas...

Acara tatap muka Elang-Rahim dengan Warga Loleo...

Weda -- Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Rahim Ode Yani, Jum'at (20/11) sore tadi menggelar kunjungan kerja dan...

Oknum Ketua Partai di Waitina dinilai Gagal...

Sanana -- Munculnya wacana disalah satu media online bahwa Paslon HT-UMAR berkampanye menggunakan Fasilitas Negara (Desa) seketika dibantah oleh...

Omset Dua Sekawan Supermarket anjlok, ini penjelasan...

Ternate -- Dua Sekawan Supermarket, adalah sebuah supermarket yang menyediakan berbagai produk dan kebutuhan masyarakat, antara lain produk fashion,...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Soal Qit Hotel adalah Politik character assassination

Sanana -- Polemik persoalan Pengusaha Hotel (baca Qit Hotel-red) dengan diduga salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada...

Kecelakaan Maut, Dua Pengemudi Meninggal Dunia

Maba -- Akibat hilang kendali saat mengemudi, satu unit mobil merek Toyota Avanza mengelami kecelakaan maut di jalan lintas...

Acara tatap muka Elang-Rahim dengan Warga Loleo...

Weda -- Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Rahim Ode Yani, Jum'at (20/11) sore tadi menggelar kunjungan kerja dan...

ARTIKEL TERKAIT

Ketua DPRD Malut bersikap menerima Pengesahan UU Omnibus Law dengan syarat

|

Sofifi — Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Kuntu Daut, seakan tidak menghiraukan tuntutan mahasiswa dan masyarakat Provinsi Maluku Utara, yang saat ini sedang berdarah-darah menuntut DPRD Malut untuk menolak UU Omnibus Law.

Kuntu, saat dikonfirmasi awak media ini melalui sambungan telepon seluler, Rabu (14/10), menegaskan bahwa, selaku ketua DPRD Malut dirinya bersama Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba telah bersepakat untuk menerima pengesahan UU Omnibus Law dengan syarat.

Kata Kuntu, pihaknya akan mengkaji UU Omnibus Law dari poin per poin dan jika ada poin yang ditemukan merugikan masyarakat, maka pihaknya akan merekomendasikan ke Gubernur Malut untuk ditindaklanjuti ke Presiden Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan.

Ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Walikota Ternate Burhan Abdulrahman, saat dihadapan ribuan massa aksi Selasa 13 Oktober 2020 Kemarin, didepan kediaman Gubernur Malut.

Burhan terpantau kamera awak media, dirinya menyampaikan bahwa pemerintah Kota Ternate bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan DPRD Maluku Utara telah bersepakat untuk menolak UU Omnibus Law yang menyengsarakan rakyat tersebut.

Stegmen Walikota Ternate tersebut pun membuat massa aksi menyambut dengan teriakan kebahagian. Namun kenyataannya surat yang diterbitkan Walikota pun tidak mengerucut pada substansi yang menjadi tuntutan massa aksi, yakni menolak UU Omnibus Law.

Ini terlihat dari perihal surat tersebut, yakni surat penyampaian aspirasi aliansi mahasiswa Maluku Utara di Ternate terhadap UU Cipta Kerja, dengan Nomor: 180/06/2020, tertanggal 13 Oktober 2020, yang ditandatangani langsung oleh Burhan Abdulrahman selaku Walikota Ternate.

Surat Penyampaian Aspirasi Aliansi Mahasiswa Maluku Utara, yang dikeluarkan Wali Kota Ternate Burhan Abdulrahman.

Selain itu, DPRD Kota Ternate juga telah mengeluarkan surat yang sama dengan Nomor: 171/395/DPRD-KT/2020 tertanggal 13 Oktober 2020, yang telah ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua I DPRD, dan Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate.

Kedua surat tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni DPRD Kota Ternate dan Pemerintah daerah Kota Ternate hanya melanjutkan aspirasi mahasiswa Provinsi Maluku Utara, yang telah menggelar aksi di Kota Ternate sejak UU Omnibus Law disahkan oleh DPR RI.

Kedua surat ini ditujukan masing-masing ke Pemerintah RI dan DPR RI. Untuk surat dari Walikota Ternate ditujukan ke Pimpinan DPR RI, sedangkan surat dari DPRD Kota Ternate ditujukan ke Presiden RI.

Sementara sekretaris daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin A. Kadir, selaku pihak yang mewakili Gubernur Maluku Utara, hingga berita ini dipublis belum merespon usaha konfirmasi awak media.

Video Pesan Layanan Masyarakat

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Belum seminggu Pjs. Bupati Sula Komitmen soal Covid-19, Paslon Pilkada malah kerumunkan orang pawai keliling Kota Sanana

Sanana -- Belum seminggu Pjs. Bupati Sula Idham Umasangadji menyatakan sikap terkait pencegahan Covid-19, tepatnya...

Paslon MS-SM tanda tangani Pakta Integritas Masyarakat Bahu

Taliabu -- Sambagi Warga Bahu kecamatan Taliabu Selatan kabupaten Pulau Taliabu dalam Kampaye putaran kedua,...

Kapolres tinjau gudang logistik KPU Haltim

Maba -- Kepala Kepolisian Resor AKBP Eddy Sugiharto, SE.,MH didampingi Kasi Propam Ipda Jarwadi melakukan...
- Iklan KPU Haltim -

Ketua DPRD Malut bersikap menerima Pengesahan UU Omnibus Law dengan syarat

|

Sofifi — Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Kuntu Daut, seakan tidak menghiraukan tuntutan mahasiswa dan masyarakat Provinsi Maluku Utara, yang saat ini sedang berdarah-darah menuntut DPRD Malut untuk menolak UU Omnibus Law.

Kuntu, saat dikonfirmasi awak media ini melalui sambungan telepon seluler, Rabu (14/10), menegaskan bahwa, selaku ketua DPRD Malut dirinya bersama Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba telah bersepakat untuk menerima pengesahan UU Omnibus Law dengan syarat.

Kata Kuntu, pihaknya akan mengkaji UU Omnibus Law dari poin per poin dan jika ada poin yang ditemukan merugikan masyarakat, maka pihaknya akan merekomendasikan ke Gubernur Malut untuk ditindaklanjuti ke Presiden Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan.

Ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Walikota Ternate Burhan Abdulrahman, saat dihadapan ribuan massa aksi Selasa 13 Oktober 2020 Kemarin, didepan kediaman Gubernur Malut.

Burhan terpantau kamera awak media, dirinya menyampaikan bahwa pemerintah Kota Ternate bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan DPRD Maluku Utara telah bersepakat untuk menolak UU Omnibus Law yang menyengsarakan rakyat tersebut.

Stegmen Walikota Ternate tersebut pun membuat massa aksi menyambut dengan teriakan kebahagian. Namun kenyataannya surat yang diterbitkan Walikota pun tidak mengerucut pada substansi yang menjadi tuntutan massa aksi, yakni menolak UU Omnibus Law.

Ini terlihat dari perihal surat tersebut, yakni surat penyampaian aspirasi aliansi mahasiswa Maluku Utara di Ternate terhadap UU Cipta Kerja, dengan Nomor: 180/06/2020, tertanggal 13 Oktober 2020, yang ditandatangani langsung oleh Burhan Abdulrahman selaku Walikota Ternate.

Surat Penyampaian Aspirasi Aliansi Mahasiswa Maluku Utara, yang dikeluarkan Wali Kota Ternate Burhan Abdulrahman.

Selain itu, DPRD Kota Ternate juga telah mengeluarkan surat yang sama dengan Nomor: 171/395/DPRD-KT/2020 tertanggal 13 Oktober 2020, yang telah ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua I DPRD, dan Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate.

Kedua surat tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni DPRD Kota Ternate dan Pemerintah daerah Kota Ternate hanya melanjutkan aspirasi mahasiswa Provinsi Maluku Utara, yang telah menggelar aksi di Kota Ternate sejak UU Omnibus Law disahkan oleh DPR RI.

Kedua surat ini ditujukan masing-masing ke Pemerintah RI dan DPR RI. Untuk surat dari Walikota Ternate ditujukan ke Pimpinan DPR RI, sedangkan surat dari DPRD Kota Ternate ditujukan ke Presiden RI.

Sementara sekretaris daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin A. Kadir, selaku pihak yang mewakili Gubernur Maluku Utara, hingga berita ini dipublis belum merespon usaha konfirmasi awak media.

Video Pesan Layanan Masyarakat

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

- Iklan KPU Haltim -

ARTIKEL TERKAIT

Persatuan Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam...

Ternate -- Perogram Studi (Prodi) Muamalah merupakan salah satu program studi atau jurusan tertua dibawah naungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate. Prodi...

Pemdes Loleo Halteng Gelar Rapat Pembahasan Anggaran Tahun...

Halteng -- Pemerintah Desa (Pemdes) Loleo, Selasa (24/11) pagi tadi menggelar Rapat Pembahasan Anggaran Tahun 2021, bertempat dikantor desa Loleo kecamatan Weda Selatan kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Hadir dalam kegiatan...

Danpomdam XVI/Pattimura kunjungan kerja ke Denpom XVI/1 Ternate

Ternate -- Danpomdam XVI/Pattimura, Kolonel Cpm Johny Paul Johannes Palupessy beserta Ibu melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Denpom XVI/1 Ternate dengan tujuan melaksanakan Pengarahan kepada personel Denpom XVI/1 dan...

MS-SM memiliki startegi dinamis untuk mencabut Taliabu sebagai...

Taliabu -- Kabupaten Pulau Taliabu masuk katagori sebagai satlah satu Daerah tertinggal di wilayah provinsi Maluku Utara. Penilaian dilakukan mengacu pada beberapa indikator, diantaranya termasuk sarana prasarana serta kemampuan...

STR Tenaga Kesehatan jadi perhatian Ubaid-Anjas

Maba -- Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Ubaid-Anjas berkomitmen bakal mendorong sertifikat Surat Tanda Register (STR) bagi tenaga kerja kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) kedepan. Hal ini...

Amrin: Paslon Penantang hanya akan raih 30% suara...

Taliabu -- Tim pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pulau Taliabu nomor urut 1 H. Muhamin Syarif sebut Paslon Nomor urut 2 ditargetkan hanya meraih 30%...

56 Desa terancam Pinalti pencairan DD Tahap III...

Labuha -- Memasuki batas waktu pencairan Dana Desa (DD) Tahap III pada 15 November 2020, terdapat masih 56 desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), yang belum bisa melalukan pencairan...

Masyarakat Dorolamo siap menangkan Ubaid-Anjas

Maba -- Masyarakat Desa Dorolamo Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) siap menangkan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Ubaid-Anjas di Pilkada 09 Desember mendatang. Semangat memenangkan ini...

Soal Qit Hotel adalah Politik character assassination

Sanana -- Polemik persoalan Pengusaha Hotel (baca Qit Hotel-red) dengan diduga salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada 2020 ternyata berbau Politik 'Character Assassination' atau dikenal dengan Pembunuhan...
error: