TERPOPULER

Dr. Muh. Nasir S. Tamalene : IKA...

Ternate -- Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) bakal segera hadir di Provinsi Maluku Utara. Kampus tersebut akan hadir...

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

MAN I Halsel Buka Pendaftaran Guru Honorer,...

Halsel -- Madrasah Aliyah Negeri I Halmahera Selatan (MAN I HAL-SEL) membuka lowongan bagi tenaga pendidik baru (Guru Honorer)...

Dalam Waktu Dekat, PD SPSI Akan Bentuk...

Ternate — Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)...

Lanud Leo Wattimena akan Delegasikan Siswa/i Unggulan...

Ternate -  Pendaftaran SMA Pradita Dirgantara Tahun 2021-2022 dibuka pada bulan Februari-Maret 2021 mendatang. Lanud Leo Wattimena pun telah...

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, berbuntut pengembalian kewenangan...

Dr. Muh. Nasir S. Tamalene : IKA...

Ternate -- Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) bakal segera hadir di Provinsi Maluku Utara. Kampus tersebut akan hadir...

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

MAN I Halsel Buka Pendaftaran Guru Honorer,...

Halsel -- Madrasah Aliyah Negeri I Halmahera Selatan (MAN I HAL-SEL) membuka lowongan bagi tenaga pendidik baru (Guru Honorer)...

Dalam Waktu Dekat, PD SPSI Akan Bentuk...

Ternate — Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)...

Lanud Leo Wattimena akan Delegasikan Siswa/i Unggulan...

Ternate -  Pendaftaran SMA Pradita Dirgantara Tahun 2021-2022 dibuka pada bulan Februari-Maret 2021 mendatang. Lanud Leo Wattimena pun telah...

ARTIKEL TERKAIT

PDIP Tantang Pj. Bupati Bongkar ‘Mafia’ APBD 47 Miliar di Pultab

|

Taliabu — Mencuatnya pencairan anggaran tanpa melalui prosedur surat perintah pencairan dana (SP2D) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Pulau Taliabu, diduga kuat ada “mafia” Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terstruktur, sistematis dan masif.

Terkuaknya pencairan anggaran Rp 47 miliar tanpa SP2D ini, setelah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi (BPK RI) perwakilan Maluku Utara melakukan audit dengan tujuan tertentu (ATT) beberapa waktu lalu.

Kepada wartawan, DPC PDI Perjuangan kabupaten Pulau Taliabu menduga, ada mafia APBD oleh Pemda Taliabu. Pasalnya, predikat diclaimer bukan suatu kebetulan, merupakan satu rangkaian pertanggungjawaban keuangan daerah yang tidak sesuai, baik proses pencairan, penggunaan, peruntukan maupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, Pj. Bupati didesak untuk membongkar adanya ketidakberesan pengelolaan APBD, sejak tahun 2016 lalu karena dicurigai ini sudah berlangsung lama.

“Penggunaan atau pencairan dana tanpa SP2D kami menduga sudah sejak lama terjadi, tapi baru terkuak saat ini. Kita ketahui bersama bahwa, di dalam audit dengan tujuan tertentu akan menemukan fraud (kecurangan) yang dilakukan. Faktanya, BPK Malut menemukan itu, dan ini harus dibongkar oleh Pj bupati saat ini,” ungkap Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) dan Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun kepada Media ini, Selasa (13/10) malam ini.

Dalam Fraud Examination, Budiman menjelaskn bahwa terdapat 4 poin utama yang harus dicermati. Inilah yang harus dilakukan Pj Bupati mapun BPK RI, yakni Pencegahan fraud, Pendeteksian dini, dan Investigasi fraud serta Penegakan hukum atau penjatuhan sanksi.

“Dengan adanya temuan pencairan anggaran Rp47 miliar tanpa SP2D sangat jelas, ada prosedur yang tidak sesuai atau pelanggaran peraruran perundang-undangan. Maka, selain pencegahan harus digiring ke penagak hukum untuk melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap ini menjadi terang, apakah memenuhi unsur pidana sebegaiman pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor,” jelasnya.

Selain itu, disebutkan kepala BPPKAD Irwan Mansur dan Kepala Bank BRI Unit Bobong harus pertanggungjawabkan ini. Sebab, setiap pencairan harus ada SP2D, karena proses itu merupakan wewenang Bendahara Umum Daerah (BUD) dan anggaran tersebut berada pada pengawasan kepala Bank.

“Sangat tidak mungkin uang itu cair begitu saja. Pastinya ada permintaan sehingga dana keluar melalui rekening kas umum daerah (RKUD) pasti terpantau kepala bank dan itu tentunya berdasarkan SP2D. Jadi, mereka ini pasti bakal buka mulut siapa yang perintah jika sudah masuk dalam proses hukum. Makanya, Pj bupati harus tegas bongkar mafia APBD selama ini,” tegas mantan wartawan itu.

Budiman pun menyangkan, sikap Irwan Mansur yang sengaja menutupi setiap dikonfirmasi wartawan dengan alasan tidak mengetahui proses pencairan Rp.47 miliar tanpa SP2D. Sebab, tidak mungkin sebagai BUD uang keluar dari RKUD dirinya tudak tahu. Padahal, itu merupakan kewenangannya karena SP2D tersebut berdasaekan Surat Perintah Membayar (SPM).

“Nah, berdasarkan SPM ini, bank cairkan uang berdasarkan SP2D itu. Miris memang kalau dirinya tidak tahu. Hadirkan kemabli mantan kepala bank BRI yang lama, pasti ketahuan,” tandasnya.

Sehingga itu, dirinya akan meminta anggota DPRD dari partai PDI Perjuangan untuk mengawal proses audit ATT oleh BPK RI perwakilan Maluku Utara dan segera mendesak DPRD bahas ini bersama Pj Bupati.

“Saya akan menyurat secara internal kepada kedua dewan kita, agar desak ini untuk digiring ke ranah hukum. Biar kita tahu, benar tidak ada mafia APBD di Pemda Pulau Taliabu atau tidak,” tutupnya

Reporter : Syarif Fatgehipon

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Terkendala Anggaran Pengelolaan Portal, Dishub Kota Ternate Kerjasama dengan Angkasa Pura Support

Ternate -- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate rencananya akan bekerjasama dengan pihak Angkasa Pura Support...

Kuasa Hukum Usman-Bassam Siap Hadapi Gugatan Helmi-Ode di MK RI

Labuha — Kuasa Hukum Usman-Bassam bersama Kantor Hukum AWK dan Partners menyatakan siap menghadapi gugatan...

Amar Manaf : 2021 Sebagai Tahun Penguatan Kinerja ASN

Sofifi -- Sebanyak 68 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menerima...

PDIP Tantang Pj. Bupati Bongkar ‘Mafia’ APBD 47 Miliar di Pultab

Taliabu — Mencuatnya pencairan anggaran tanpa melalui prosedur surat perintah pencairan dana (SP2D) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Pulau Taliabu, diduga kuat ada “mafia” Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terstruktur, sistematis dan masif.

Terkuaknya pencairan anggaran Rp 47 miliar tanpa SP2D ini, setelah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi (BPK RI) perwakilan Maluku Utara melakukan audit dengan tujuan tertentu (ATT) beberapa waktu lalu.

Kepada wartawan, DPC PDI Perjuangan kabupaten Pulau Taliabu menduga, ada mafia APBD oleh Pemda Taliabu. Pasalnya, predikat diclaimer bukan suatu kebetulan, merupakan satu rangkaian pertanggungjawaban keuangan daerah yang tidak sesuai, baik proses pencairan, penggunaan, peruntukan maupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, Pj. Bupati didesak untuk membongkar adanya ketidakberesan pengelolaan APBD, sejak tahun 2016 lalu karena dicurigai ini sudah berlangsung lama.

“Penggunaan atau pencairan dana tanpa SP2D kami menduga sudah sejak lama terjadi, tapi baru terkuak saat ini. Kita ketahui bersama bahwa, di dalam audit dengan tujuan tertentu akan menemukan fraud (kecurangan) yang dilakukan. Faktanya, BPK Malut menemukan itu, dan ini harus dibongkar oleh Pj bupati saat ini,” ungkap Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) dan Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun kepada Media ini, Selasa (13/10) malam ini.

Dalam Fraud Examination, Budiman menjelaskn bahwa terdapat 4 poin utama yang harus dicermati. Inilah yang harus dilakukan Pj Bupati mapun BPK RI, yakni Pencegahan fraud, Pendeteksian dini, dan Investigasi fraud serta Penegakan hukum atau penjatuhan sanksi.

“Dengan adanya temuan pencairan anggaran Rp47 miliar tanpa SP2D sangat jelas, ada prosedur yang tidak sesuai atau pelanggaran peraruran perundang-undangan. Maka, selain pencegahan harus digiring ke penagak hukum untuk melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap ini menjadi terang, apakah memenuhi unsur pidana sebegaiman pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor,” jelasnya.

Selain itu, disebutkan kepala BPPKAD Irwan Mansur dan Kepala Bank BRI Unit Bobong harus pertanggungjawabkan ini. Sebab, setiap pencairan harus ada SP2D, karena proses itu merupakan wewenang Bendahara Umum Daerah (BUD) dan anggaran tersebut berada pada pengawasan kepala Bank.

“Sangat tidak mungkin uang itu cair begitu saja. Pastinya ada permintaan sehingga dana keluar melalui rekening kas umum daerah (RKUD) pasti terpantau kepala bank dan itu tentunya berdasarkan SP2D. Jadi, mereka ini pasti bakal buka mulut siapa yang perintah jika sudah masuk dalam proses hukum. Makanya, Pj bupati harus tegas bongkar mafia APBD selama ini,” tegas mantan wartawan itu.

Budiman pun menyangkan, sikap Irwan Mansur yang sengaja menutupi setiap dikonfirmasi wartawan dengan alasan tidak mengetahui proses pencairan Rp.47 miliar tanpa SP2D. Sebab, tidak mungkin sebagai BUD uang keluar dari RKUD dirinya tudak tahu. Padahal, itu merupakan kewenangannya karena SP2D tersebut berdasaekan Surat Perintah Membayar (SPM).

“Nah, berdasarkan SPM ini, bank cairkan uang berdasarkan SP2D itu. Miris memang kalau dirinya tidak tahu. Hadirkan kemabli mantan kepala bank BRI yang lama, pasti ketahuan,” tandasnya.

Sehingga itu, dirinya akan meminta anggota DPRD dari partai PDI Perjuangan untuk mengawal proses audit ATT oleh BPK RI perwakilan Maluku Utara dan segera mendesak DPRD bahas ini bersama Pj Bupati.

“Saya akan menyurat secara internal kepada kedua dewan kita, agar desak ini untuk digiring ke ranah hukum. Biar kita tahu, benar tidak ada mafia APBD di Pemda Pulau Taliabu atau tidak,” tutupnya

Reporter : Syarif Fatgehipon

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

HMI Cabang Ternate Minta PT. NHM Hentikan Karantina...

Ternate -- Covid-19 saat ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Hal itulah yang membuat Pemerintah hadir dengan kebijakan yang memaksa masyarakat untuk tidak berkerumun dan harus mematuhi...

Warga Kesal, Jaringan Terkomsel di 4 Desa Pesisir...

Weda -- Hampir tiap hari jaringan telkomsel di empat desa pesisir yakni, desa Loleo, Aer Salobar, Tilope dan Sosowomo, kecamatan Weda Selatan kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) mengalami Gangguan kepada i-malut.com...

Diduga Ada Penimbunan BBM Bersubsidi, Ini Tanggapan Kabid...

Ternate -- Upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah menyuplai Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi melalui Pertamina, yang disalurkan lewat pangkalan minyak disetiap kelurahan yang ada di...

Terkendala Anggaran Pengelolaan Portal, Dishub Kota Ternate Kerjasama...

Ternate -- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate rencananya akan bekerjasama dengan pihak Angkasa Pura Support terkait pengelolaan dua Portal yang berada di depan Jatiland Mall dan Pelabuhan Semut Mangga...

Ratusan Petugas Kebersihan Sula di Evaluasi untuk masa...

Sanana -- Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) Nuzul, S. Hut akhirnya angkat bicara demi untuk meluruskan persepsi yang keliru ditengah masyarakat terkait...

MAN I Halsel Buka Pendaftaran Guru Honorer, Ini...

Halsel -- Madrasah Aliyah Negeri I Halmahera Selatan (MAN I HAL-SEL) membuka lowongan bagi tenaga pendidik baru (Guru Honorer) untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik di MAN I Halsel. Wakil Kepala...

Peduli Korban Bencana Alam, Guru dan Siswa SMP...

Weda -- Guru dan siswa SMP 25 Kabupaten Halmahera Tengah Halteng, Sabtu (23/01) siang tadi menyerahkan bantuan partisipasi terhadap korban Bencana Alam ke Posko Relawan Dewan Kerja Cabang (DKC...

DKC Gerakan Pramuka Halteng bersama 6 Gugus Depan...

Weda — Dewan Kerja Cabang (DKC) Gerakan Pramuka Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) bersama enam Gugus depan di Weda yakni, SMA 1, MAN Weda, SMK 8, MTS Weda, SMP 1 dan...

Peduli Kemanusiaan, EW-LMND Malut Distribusikan Bantuan di Halut

Ternate -- Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Maluku Utara, distribusikan bantuan terhadap Masyarakat yang terdampak Bencana Alam, di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara. Pendistribusian bantuan...
error: