TERPOPULER

Bangga !!! Nathan, Ardani dan Aniska dari...

Sanana -- Sejarah kembali mencatat, Siswa dan Siswi asal Kepulauan Sula (Kepsul) mengharumkan nama Kabupaten dengan mewakili Provinsi Maluku...

Selain Reses, Alien Mus diduga lakukan Kampanye...

Sanana -- Anggota DPR-RI Komisi IV Alien Mus asal Dapil Maluku Utara yang kerap dijuluki 'Srikandi Malut' melakukan kunjungan...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Langgar Kode Etik, KPU Haltim PAW Satu...

Maba -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menggelar Pergantian Antar Waktu (PAW) salah satu Anggota Panitia...

Sukur Mandar ingatkan warga jangan tertipu dengan...

Ternate -- Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, Drs. M. Yamin Tawary, M.Si dan Abdullah Taher yang berakronim...

Ketua PERADI Kota Ternate sebut Komisioner KPUD...

Ternate -- Kuasa hukum dari Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji, yakni Muhammad Konoras, SH. MH menilai komisioner KPUD Halmahera...

Bangga !!! Nathan, Ardani dan Aniska dari...

Sanana -- Sejarah kembali mencatat, Siswa dan Siswi asal Kepulauan Sula (Kepsul) mengharumkan nama Kabupaten dengan mewakili Provinsi Maluku...

Selain Reses, Alien Mus diduga lakukan Kampanye...

Sanana -- Anggota DPR-RI Komisi IV Alien Mus asal Dapil Maluku Utara yang kerap dijuluki 'Srikandi Malut' melakukan kunjungan...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Langgar Kode Etik, KPU Haltim PAW Satu...

Maba -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menggelar Pergantian Antar Waktu (PAW) salah satu Anggota Panitia...

Sukur Mandar ingatkan warga jangan tertipu dengan...

Ternate -- Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, Drs. M. Yamin Tawary, M.Si dan Abdullah Taher yang berakronim...

ARTIKEL TERKAIT

PDIP Tantang Pj. Bupati Bongkar ‘Mafia’ APBD 47 Miliar di Pultab

|

Taliabu — Mencuatnya pencairan anggaran tanpa melalui prosedur surat perintah pencairan dana (SP2D) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Pulau Taliabu, diduga kuat ada “mafia” Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terstruktur, sistematis dan masif.

Terkuaknya pencairan anggaran Rp 47 miliar tanpa SP2D ini, setelah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi (BPK RI) perwakilan Maluku Utara melakukan audit dengan tujuan tertentu (ATT) beberapa waktu lalu.

Kepada wartawan, DPC PDI Perjuangan kabupaten Pulau Taliabu menduga, ada mafia APBD oleh Pemda Taliabu. Pasalnya, predikat diclaimer bukan suatu kebetulan, merupakan satu rangkaian pertanggungjawaban keuangan daerah yang tidak sesuai, baik proses pencairan, penggunaan, peruntukan maupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, Pj. Bupati didesak untuk membongkar adanya ketidakberesan pengelolaan APBD, sejak tahun 2016 lalu karena dicurigai ini sudah berlangsung lama.

“Penggunaan atau pencairan dana tanpa SP2D kami menduga sudah sejak lama terjadi, tapi baru terkuak saat ini. Kita ketahui bersama bahwa, di dalam audit dengan tujuan tertentu akan menemukan fraud (kecurangan) yang dilakukan. Faktanya, BPK Malut menemukan itu, dan ini harus dibongkar oleh Pj bupati saat ini,” ungkap Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) dan Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun kepada Media ini, Selasa (13/10) malam ini.

Dalam Fraud Examination, Budiman menjelaskn bahwa terdapat 4 poin utama yang harus dicermati. Inilah yang harus dilakukan Pj Bupati mapun BPK RI, yakni Pencegahan fraud, Pendeteksian dini, dan Investigasi fraud serta Penegakan hukum atau penjatuhan sanksi.

“Dengan adanya temuan pencairan anggaran Rp47 miliar tanpa SP2D sangat jelas, ada prosedur yang tidak sesuai atau pelanggaran peraruran perundang-undangan. Maka, selain pencegahan harus digiring ke penagak hukum untuk melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap ini menjadi terang, apakah memenuhi unsur pidana sebegaiman pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor,” jelasnya.

Selain itu, disebutkan kepala BPPKAD Irwan Mansur dan Kepala Bank BRI Unit Bobong harus pertanggungjawabkan ini. Sebab, setiap pencairan harus ada SP2D, karena proses itu merupakan wewenang Bendahara Umum Daerah (BUD) dan anggaran tersebut berada pada pengawasan kepala Bank.

“Sangat tidak mungkin uang itu cair begitu saja. Pastinya ada permintaan sehingga dana keluar melalui rekening kas umum daerah (RKUD) pasti terpantau kepala bank dan itu tentunya berdasarkan SP2D. Jadi, mereka ini pasti bakal buka mulut siapa yang perintah jika sudah masuk dalam proses hukum. Makanya, Pj bupati harus tegas bongkar mafia APBD selama ini,” tegas mantan wartawan itu.

Budiman pun menyangkan, sikap Irwan Mansur yang sengaja menutupi setiap dikonfirmasi wartawan dengan alasan tidak mengetahui proses pencairan Rp.47 miliar tanpa SP2D. Sebab, tidak mungkin sebagai BUD uang keluar dari RKUD dirinya tudak tahu. Padahal, itu merupakan kewenangannya karena SP2D tersebut berdasaekan Surat Perintah Membayar (SPM).

“Nah, berdasarkan SPM ini, bank cairkan uang berdasarkan SP2D itu. Miris memang kalau dirinya tidak tahu. Hadirkan kemabli mantan kepala bank BRI yang lama, pasti ketahuan,” tandasnya.

Sehingga itu, dirinya akan meminta anggota DPRD dari partai PDI Perjuangan untuk mengawal proses audit ATT oleh BPK RI perwakilan Maluku Utara dan segera mendesak DPRD bahas ini bersama Pj Bupati.

“Saya akan menyurat secara internal kepada kedua dewan kita, agar desak ini untuk digiring ke ranah hukum. Biar kita tahu, benar tidak ada mafia APBD di Pemda Pulau Taliabu atau tidak,” tutupnya

Reporter : Syarif Fatgehipon

Video Pesan Layanan Masyarakat

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Mobil milik Amar Pegawai RSUD Haltim Terbakar

Maba -- Satu unit mobil milik Amar Pegawai RSUD Kota Maba Halmahera Timur (Haltim) mengalami...

Usai Debat Kandidat, Ade Hud Politisi PKB ajak masyarakat pilih pemimpin terbaik

Haltim -- Sebagai bagian dari tahapan kampanye, debat Visi Misi pada pemilihan Bupati dan Wakil...

Peringati Maulid Nabi, Adat Sangaji Maba gelar Zikir Sarafal Anam

Maba -- Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah, Adat Sangaji Maba gelar Zikir Sarafal...

PDIP Tantang Pj. Bupati Bongkar ‘Mafia’ APBD 47 Miliar di Pultab

|

Taliabu — Mencuatnya pencairan anggaran tanpa melalui prosedur surat perintah pencairan dana (SP2D) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Pulau Taliabu, diduga kuat ada “mafia” Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terstruktur, sistematis dan masif.

Terkuaknya pencairan anggaran Rp 47 miliar tanpa SP2D ini, setelah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi (BPK RI) perwakilan Maluku Utara melakukan audit dengan tujuan tertentu (ATT) beberapa waktu lalu.

Kepada wartawan, DPC PDI Perjuangan kabupaten Pulau Taliabu menduga, ada mafia APBD oleh Pemda Taliabu. Pasalnya, predikat diclaimer bukan suatu kebetulan, merupakan satu rangkaian pertanggungjawaban keuangan daerah yang tidak sesuai, baik proses pencairan, penggunaan, peruntukan maupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, Pj. Bupati didesak untuk membongkar adanya ketidakberesan pengelolaan APBD, sejak tahun 2016 lalu karena dicurigai ini sudah berlangsung lama.

“Penggunaan atau pencairan dana tanpa SP2D kami menduga sudah sejak lama terjadi, tapi baru terkuak saat ini. Kita ketahui bersama bahwa, di dalam audit dengan tujuan tertentu akan menemukan fraud (kecurangan) yang dilakukan. Faktanya, BPK Malut menemukan itu, dan ini harus dibongkar oleh Pj bupati saat ini,” ungkap Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) dan Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun kepada Media ini, Selasa (13/10) malam ini.

Dalam Fraud Examination, Budiman menjelaskn bahwa terdapat 4 poin utama yang harus dicermati. Inilah yang harus dilakukan Pj Bupati mapun BPK RI, yakni Pencegahan fraud, Pendeteksian dini, dan Investigasi fraud serta Penegakan hukum atau penjatuhan sanksi.

“Dengan adanya temuan pencairan anggaran Rp47 miliar tanpa SP2D sangat jelas, ada prosedur yang tidak sesuai atau pelanggaran peraruran perundang-undangan. Maka, selain pencegahan harus digiring ke penagak hukum untuk melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap ini menjadi terang, apakah memenuhi unsur pidana sebegaiman pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor,” jelasnya.

Selain itu, disebutkan kepala BPPKAD Irwan Mansur dan Kepala Bank BRI Unit Bobong harus pertanggungjawabkan ini. Sebab, setiap pencairan harus ada SP2D, karena proses itu merupakan wewenang Bendahara Umum Daerah (BUD) dan anggaran tersebut berada pada pengawasan kepala Bank.

“Sangat tidak mungkin uang itu cair begitu saja. Pastinya ada permintaan sehingga dana keluar melalui rekening kas umum daerah (RKUD) pasti terpantau kepala bank dan itu tentunya berdasarkan SP2D. Jadi, mereka ini pasti bakal buka mulut siapa yang perintah jika sudah masuk dalam proses hukum. Makanya, Pj bupati harus tegas bongkar mafia APBD selama ini,” tegas mantan wartawan itu.

Budiman pun menyangkan, sikap Irwan Mansur yang sengaja menutupi setiap dikonfirmasi wartawan dengan alasan tidak mengetahui proses pencairan Rp.47 miliar tanpa SP2D. Sebab, tidak mungkin sebagai BUD uang keluar dari RKUD dirinya tudak tahu. Padahal, itu merupakan kewenangannya karena SP2D tersebut berdasaekan Surat Perintah Membayar (SPM).

“Nah, berdasarkan SPM ini, bank cairkan uang berdasarkan SP2D itu. Miris memang kalau dirinya tidak tahu. Hadirkan kemabli mantan kepala bank BRI yang lama, pasti ketahuan,” tandasnya.

Sehingga itu, dirinya akan meminta anggota DPRD dari partai PDI Perjuangan untuk mengawal proses audit ATT oleh BPK RI perwakilan Maluku Utara dan segera mendesak DPRD bahas ini bersama Pj Bupati.

“Saya akan menyurat secara internal kepada kedua dewan kita, agar desak ini untuk digiring ke ranah hukum. Biar kita tahu, benar tidak ada mafia APBD di Pemda Pulau Taliabu atau tidak,” tutupnya

Reporter : Syarif Fatgehipon

Video Pesan Layanan Masyarakat

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Tampil “agresif” saat Debat, FAM-SAH malah kehilangan arah

Sanana -- Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati No. 3, Fifian Adeningsih Mus-Hi. Saleh Marasabessy atau populer dengan Jargon FAM-SAH tampil ’agresif’ pada Debat Kandidat/Terbuka Tahap I yang...

Peringati Maulid Nabi, Adat Sangaji Maba gelar Zikir...

Maba -- Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah, Adat Sangaji Maba gelar Zikir Sarafal Anam, berlangsung di Desa Maba Sangaji Kecamatan Kota Maba Halmahera Timur (Haltim), Jum'at (30/10)...

Tampil Confident, HT-UMAR kuasai Panggung Debat-Kandidat Tahap I

Sanana -- Debat Kandidat/Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) yang diselenggarakan KPU, Jum'at (30/10) pukul 14.00 WIT menjadi panggung adu gagasan, Visi dan Misi...

Pemuda Pemudi Jati gelar peringatan Maulid Nabi

Ternate -- Pemuda pemudi RT. 010 RW 005 Jati kota Ternat, Jum'at (30/10) malam tadi Gelar kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1442 Hijrah dengan mengankat Tema "Perjuangan...

Eksekutif Wilayah LMND Malut gelar aksi di Kantor...

Sofifi -- Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Provinsi Maluku bersama lima LMND Kab/Kota menggelar aksi jilid III di depan Kantor Gubernur, Jum'at (30/10) dengan beberapa poin tuntutan. Aksi...

Pemdes Loleo berencana bangun TK/PAUD gunakan DD

Loleo -- Pemerintah desa (Pemdes) Loleo melalui Dana Desa (DD) tahap II, dalam waktu dekat akan membangun bangunanTK/Paut untuk anak-anak di Desa Loleo kecamatan Weda selatan kabupaten Halmahera Tengah...

TIM PKM-K Unkhair Lolos Pimnas Tahun 2020

Ternate -- Tim Pekan Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) universitas Khairun (Unkhair) ternate lolos Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) tahun 2020 dengan judul "Taman Edukasi wisata Ternak Sebagai Bisnis Edukasi...

Pemuda Desa Maba Sangaji gelar persiapan jelang acara...

Maba -- Pantia beserta Pemuda Desa Sangaji Kecamatan Kota Maba Halmahera Timur (Haltim) gelar tahap persiapan untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw 1442 Hijrah pada malam hari ini, Jum'at...

Merasa simbol Organisasi dilecehkan, Ketua Umum HMI Komisariat...

Daruba -- Dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh oknum polisi kepada Ketua Umum HMI Cabang Ternate pada hari kamis (29/20) kemarin, membuat geram seluruh pengurus HMI Cabang Ternate termasuk...
error: