TERPOPULER

Bangga !!! Nathan, Ardani dan Aniska dari...

Sanana -- Sejarah kembali mencatat, Siswa dan Siswi asal Kepulauan Sula (Kepsul) mengharumkan nama Kabupaten dengan mewakili Provinsi Maluku...

Kades Tomara Halsel dinilai tertutup soal Pengelolaan...

Halsel -- Merujuk pada UU Desa Nomor. 06 tahun 2014, bab VI tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Pembatalan SK Plt Sekda disoal KNPI Haltim

Maba -- Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba disorot Ketua KNPI Haltim Ifdal Rajak SH.MH soal...

Sukur Mandar ingatkan warga jangan tertipu dengan...

Ternate -- Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, Drs. M. Yamin Tawary, M.Si dan Abdullah Taher yang berakronim...

Ketua PERADI Kota Ternate sebut Komisioner KPUD...

Ternate -- Kuasa hukum dari Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji, yakni Muhammad Konoras, SH. MH menilai komisioner KPUD Halmahera...

Bangga !!! Nathan, Ardani dan Aniska dari...

Sanana -- Sejarah kembali mencatat, Siswa dan Siswi asal Kepulauan Sula (Kepsul) mengharumkan nama Kabupaten dengan mewakili Provinsi Maluku...

Kades Tomara Halsel dinilai tertutup soal Pengelolaan...

Halsel -- Merujuk pada UU Desa Nomor. 06 tahun 2014, bab VI tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Pembatalan SK Plt Sekda disoal KNPI Haltim

Maba -- Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba disorot Ketua KNPI Haltim Ifdal Rajak SH.MH soal...

Sukur Mandar ingatkan warga jangan tertipu dengan...

Ternate -- Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, Drs. M. Yamin Tawary, M.Si dan Abdullah Taher yang berakronim...

ARTIKEL TERKAIT

Sekum HMI Cabang Ternate; Kuntu Daud harus Bertanggungjawab Atas Sikapnya Menerima UU Omnibus Law

|

Ternate — HMI Cabang Ternate melalui sekretarisnya Rustam Umar, meminta Ketua DPRD Malut Kuntu Daut harus bertanggungjawab atas pernyataan sikapnya menerima pengesahan UU Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI beberapa pekan lalu meski pernyataannya itu bersyarat.

Rustam Umar, kepada media ini, Kamis (15/10), menyampaikan bahwa Kuntu selaku Ketua DPRD Maluku Utara, tidak memiliki nyali alias plin plan dalam bersikap.

Kata Rustam, penolakan UU Omnibus Law sementara ini sedang diperjuangkan oleh mahasiswa se-Indonesia termasuk mahasiswa di Kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara, namun kenapa Kuntu yang juga ketua DPRD Malut, dengan terburu-buru menyatakan sikap menerima pengesahan UU Omnibus Law ini.

Menurut Rustam, pernyataan ketua DPRD Malut ini, sangat memprovokasi dan melukai hati semua pihak yang telah berjuang semenjak Presiden merekomendasikan RUU Omnibus Law kepada DPR RI pada tanggal 7 Februari sampai pada tahapan pengesahan di tanggal 5 Oktober 2020.

“Setidaknya DPRD Malut sebagai representasi daulat rakyat, diharapkan mampu menangkap semangat sekaligus aspirasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa selama ini,” tegasnya

Hal yang disayangkan dari sikap DPRD Malut dan Pemprov Malut adalah, ketika DKI, Jawa Timur, Jawa Barat dan daerah-daerah lain berani mendatangi surat penolakan terhadap pengesahan UU Omnibus Law yang menjadi tuntutan mahasiswa saat ini.

“Lalu Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba seakan bersembunyi dari tuntutan mahasiswa dan memilih sikap tegas untuk menutup mulut, bahkan kita bisa melihat hampir tidak pernah sekalipun Gubernur merespon tuntutan mahasiswa soal UU Omnibus Law ini,” tuaksnya

Entah di konfirmasi atau tidak ke Gubernur, kata Rustam, tiba-tiba Kuntu dengan begitu tegas menyampaikan sikap menerima pengesahan UU Omnibus Law bersama Gubernur Malut.

“Artinya ada kepentingan yang sengaja dirahasiakan oleh Dewan dan Pemrov Malut, sehingga enggan memikirkan perjuangan mahasiswa dan masyarakat Malut saat ini,” duaganya

Rustam pun merasa miris, karena sampai saat ini di internal DPR RI sendiri masih belum sepakat mengenai draf UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.

“Bagaimana mungkin Kuntu, yang sementara ini menjabat ketua DPRD Malut, dengan begitu berani menyatakan sikap menerima pengesahan UU Omnibus Law, yang drafnya sendiri diduga belum dibaca, oleh semua anggota DPRD Malut secara tuntas. Apa yang kemudia menjadi dalil Kuntu sehingga menerima pengesahan UU Omnibus Law, yang drafnya masih kontrofersi,” tanya Rustam

Jika nanti di dalam draf UU Omnibus Law terdapat pasal yang merugikan masyarakat Malut, kata Rustam, apakah Kuntu selaku Ketua DPRD Malut mampu bertanggungjawab atas sikapnya hari ini.

Rustam kembali menegaskan, jika sikap menerima UU Omnibus Law adalah sebuah keharusan bagi DPRD Malut, dikarenakan mengikuti arahan dari senayan, setidaknya ada tim khusus yang dibentuk oleh lembaga Dewan sebagai forum yang memperjuangkan aspirasi rakyat untuk melakukan pengkajian secara mendalam dan menyelami isi materil dari UU Omnibus Law, yang sementara ini menjadi polemik serta kontroversi dikalangan masyarakat tersebut, sehingga ketika disampaikan kepada publik untuk menerima, minimal ada dasar yang menjadi argumentasi rasional untuk dipertimbangkan oleh seluruh pihak.

Rustam bilang, sikap Kuntu yang menerima UU Omnibus Law, telah mengkonfirmasi bahwa DPRD Malut hampir tidak memiliki prinsip. Sebab ketika berhadapan dengan ribuan massa aksi di kediaman Gubernur pada aksi jilid II di kota ternate 13 Oktober kemarin, Kuntu telah menyampaikan penolakannya terhadap UU Omnibus Law.

Namun anehnya ketika berselang satu hari kemudian, sikap penolakan itu justru berubah, menjadi menerima pengesahan UU Omnibus Law ini.

“Karena dianggap dengan sengaja telah membohongi ratusan mahasiswa, maka ketua DPRD Malut harus bertanggungjawab, jika sehari dua ada arus gelombang demonstrasi, yang lebih besar lagi dari hari kemarin, bahkan jika nanti adanya korban yang berjatuhan atas aksi unjuk rasa, maka Kuntu harus bertanggungjawab,” ancam Rustam.

“Saya pikir, Kuntu telah menyiram bensin ke ribuan massa aksi dan kini bensin itu telah menyalakan api perjuangan yang lebih besar untuk menolak UU Omnibus Law, dan karena Kuntu telah berani menyalakan api, maka Kuntu sendiri yang harus memadamkan api tersebut,” tutupnya.

Video Pesan Layanan Masyarakat

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Ajrin Duwila: Soal DPAC Mangoli Barat Demokrat sudah Move On, mungkin Tim sebelah suka koleksi “mantan”

Sanana -- Pilkada serentak 2020 masih memasuki tahapan Kampanye, proses dimana masing-masing Tim Kampanye bersama...

Langgar Kode Etik, KPU Haltim PAW Satu Anggota PPS Kota Maba

Maba -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menggelar Pergantian Antar Waktu (PAW)...

Pemdes Tilope salurkan BLT terakhir kepada 100 KK

Halteng -- Pemerintah Desa (Pemdes) Tilope melalui Program Dana Desa, pada Selasa (27/10) pagi tadi...

Sekum HMI Cabang Ternate; Kuntu Daud harus Bertanggungjawab Atas Sikapnya Menerima UU Omnibus Law

|

Ternate — HMI Cabang Ternate melalui sekretarisnya Rustam Umar, meminta Ketua DPRD Malut Kuntu Daut harus bertanggungjawab atas pernyataan sikapnya menerima pengesahan UU Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI beberapa pekan lalu meski pernyataannya itu bersyarat.

Rustam Umar, kepada media ini, Kamis (15/10), menyampaikan bahwa Kuntu selaku Ketua DPRD Maluku Utara, tidak memiliki nyali alias plin plan dalam bersikap.

Kata Rustam, penolakan UU Omnibus Law sementara ini sedang diperjuangkan oleh mahasiswa se-Indonesia termasuk mahasiswa di Kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara, namun kenapa Kuntu yang juga ketua DPRD Malut, dengan terburu-buru menyatakan sikap menerima pengesahan UU Omnibus Law ini.

Menurut Rustam, pernyataan ketua DPRD Malut ini, sangat memprovokasi dan melukai hati semua pihak yang telah berjuang semenjak Presiden merekomendasikan RUU Omnibus Law kepada DPR RI pada tanggal 7 Februari sampai pada tahapan pengesahan di tanggal 5 Oktober 2020.

“Setidaknya DPRD Malut sebagai representasi daulat rakyat, diharapkan mampu menangkap semangat sekaligus aspirasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa selama ini,” tegasnya

Hal yang disayangkan dari sikap DPRD Malut dan Pemprov Malut adalah, ketika DKI, Jawa Timur, Jawa Barat dan daerah-daerah lain berani mendatangi surat penolakan terhadap pengesahan UU Omnibus Law yang menjadi tuntutan mahasiswa saat ini.

“Lalu Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba seakan bersembunyi dari tuntutan mahasiswa dan memilih sikap tegas untuk menutup mulut, bahkan kita bisa melihat hampir tidak pernah sekalipun Gubernur merespon tuntutan mahasiswa soal UU Omnibus Law ini,” tuaksnya

Entah di konfirmasi atau tidak ke Gubernur, kata Rustam, tiba-tiba Kuntu dengan begitu tegas menyampaikan sikap menerima pengesahan UU Omnibus Law bersama Gubernur Malut.

“Artinya ada kepentingan yang sengaja dirahasiakan oleh Dewan dan Pemrov Malut, sehingga enggan memikirkan perjuangan mahasiswa dan masyarakat Malut saat ini,” duaganya

Rustam pun merasa miris, karena sampai saat ini di internal DPR RI sendiri masih belum sepakat mengenai draf UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.

“Bagaimana mungkin Kuntu, yang sementara ini menjabat ketua DPRD Malut, dengan begitu berani menyatakan sikap menerima pengesahan UU Omnibus Law, yang drafnya sendiri diduga belum dibaca, oleh semua anggota DPRD Malut secara tuntas. Apa yang kemudia menjadi dalil Kuntu sehingga menerima pengesahan UU Omnibus Law, yang drafnya masih kontrofersi,” tanya Rustam

Jika nanti di dalam draf UU Omnibus Law terdapat pasal yang merugikan masyarakat Malut, kata Rustam, apakah Kuntu selaku Ketua DPRD Malut mampu bertanggungjawab atas sikapnya hari ini.

Rustam kembali menegaskan, jika sikap menerima UU Omnibus Law adalah sebuah keharusan bagi DPRD Malut, dikarenakan mengikuti arahan dari senayan, setidaknya ada tim khusus yang dibentuk oleh lembaga Dewan sebagai forum yang memperjuangkan aspirasi rakyat untuk melakukan pengkajian secara mendalam dan menyelami isi materil dari UU Omnibus Law, yang sementara ini menjadi polemik serta kontroversi dikalangan masyarakat tersebut, sehingga ketika disampaikan kepada publik untuk menerima, minimal ada dasar yang menjadi argumentasi rasional untuk dipertimbangkan oleh seluruh pihak.

Rustam bilang, sikap Kuntu yang menerima UU Omnibus Law, telah mengkonfirmasi bahwa DPRD Malut hampir tidak memiliki prinsip. Sebab ketika berhadapan dengan ribuan massa aksi di kediaman Gubernur pada aksi jilid II di kota ternate 13 Oktober kemarin, Kuntu telah menyampaikan penolakannya terhadap UU Omnibus Law.

Namun anehnya ketika berselang satu hari kemudian, sikap penolakan itu justru berubah, menjadi menerima pengesahan UU Omnibus Law ini.

“Karena dianggap dengan sengaja telah membohongi ratusan mahasiswa, maka ketua DPRD Malut harus bertanggungjawab, jika sehari dua ada arus gelombang demonstrasi, yang lebih besar lagi dari hari kemarin, bahkan jika nanti adanya korban yang berjatuhan atas aksi unjuk rasa, maka Kuntu harus bertanggungjawab,” ancam Rustam.

“Saya pikir, Kuntu telah menyiram bensin ke ribuan massa aksi dan kini bensin itu telah menyalakan api perjuangan yang lebih besar untuk menolak UU Omnibus Law, dan karena Kuntu telah berani menyalakan api, maka Kuntu sendiri yang harus memadamkan api tersebut,” tutupnya.

Video Pesan Layanan Masyarakat

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Operasi Zebra 2020, Polres Haltim Sita Puluhan Kantong...

Maba - Operasi Zebra tahun 2020, Polres Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) berhasil amankan puluhan kantong minuman keras jenis cap tikus. Operasi Zebra dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Iptu Ikwan...

Langgar Kode Etik, KPU Haltim PAW Satu Anggota...

Maba -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menggelar Pergantian Antar Waktu (PAW) salah satu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Soa Sangaji Kecamatan Kota Maba melalui...

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa se-Kota Ternate gelar...

Ternate - Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Ternate, gelar aksi didepan Kantor Wali Kota Ternate, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10). Hasil pantawan media ini, ratusan...

Refleksi Hari Sumpah Pemuda, LMND Morotai Peragakan Tarian...

Daruba -- Tarian Cakalele mewarnai refleksi hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun yang dilakukan oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Morotai. Tarian tradisional masyarakat Tobelo-Galela yang mulai hilang itu, menjadi...

Refleksi Sumpah Pemuda, LMND Morotai Serukan 6 Tuntutan

Daruba -- Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Morotai melaksanakan refleksi dalam bentuk orasi politik yang terpusat di Taman Kota...

Debat Publik Tahap Pertama, Paslon Walikota dan Wakil...

Ternate -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Ternate gelar Debat Publik tahap pertama pada Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2020, Selasa (27/10)...

Pemdes Tilope salurkan BLT terakhir kepada 100 KK

Halteng -- Pemerintah Desa (Pemdes) Tilope melalui Program Dana Desa, pada Selasa (27/10) pagi tadi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II kepada Masyarakat terdampak Covid-19. Penyaluran BLT tersebut...

Kampanye HT-UMAR di Fogi, Hi. Akhir Umahuk: Jangan...

Sanana -- Salah satu tokoh Agama di Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) yang juga Tokoh Nahdliyin Sula, Hi. Akhir Umahuk, pada Kampanye terbatas putaran ke II di Desa Fogi-Kec. Sanana...

Dalam Rangka Memperingati HUT Provinsi Malut ke-21, Dispora...

Sofifi -- Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara (DISPORA) Malut, gelar lomba lari putra/putri dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Maluku Utara yang ke-21 tahun, Selasa (27/10). M....
error: