TERPOPULER

Bangga !!! Nathan, Ardani dan Aniska dari...

Sanana -- Sejarah kembali mencatat, Siswa dan Siswi asal Kepulauan Sula (Kepsul) mengharumkan nama Kabupaten dengan mewakili Provinsi Maluku...

Kades Tomara Halsel dinilai tertutup soal Pengelolaan...

Halsel -- Merujuk pada UU Desa Nomor. 06 tahun 2014, bab VI tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Pembatalan SK Plt Sekda disoal KNPI Haltim

Maba -- Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba disorot Ketua KNPI Haltim Ifdal Rajak SH.MH soal...

Sukur Mandar ingatkan warga jangan tertipu dengan...

Ternate -- Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, Drs. M. Yamin Tawary, M.Si dan Abdullah Taher yang berakronim...

Ketua PERADI Kota Ternate sebut Komisioner KPUD...

Ternate -- Kuasa hukum dari Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji, yakni Muhammad Konoras, SH. MH menilai komisioner KPUD Halmahera...

Bangga !!! Nathan, Ardani dan Aniska dari...

Sanana -- Sejarah kembali mencatat, Siswa dan Siswi asal Kepulauan Sula (Kepsul) mengharumkan nama Kabupaten dengan mewakili Provinsi Maluku...

Kades Tomara Halsel dinilai tertutup soal Pengelolaan...

Halsel -- Merujuk pada UU Desa Nomor. 06 tahun 2014, bab VI tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Pembatalan SK Plt Sekda disoal KNPI Haltim

Maba -- Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba disorot Ketua KNPI Haltim Ifdal Rajak SH.MH soal...

Sukur Mandar ingatkan warga jangan tertipu dengan...

Ternate -- Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, Drs. M. Yamin Tawary, M.Si dan Abdullah Taher yang berakronim...

ARTIKEL TERKAIT

DPRD Haltim Tolak Pembatalan SK Plh Sekda oleh Gubernur Malut

|

Maba — Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menolak pembatalan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas Harian (Plh) Sekertaris Daerah Ricky Chairul Ricfhat oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba.

anggota DPRD tersebut terdiri dari Wakil Ketua II Idrus Enos Maneke dari Partai Golkar, Ketua Komisi I Yusak Kiramis Partai Demokrat, Ketua Komisi II Mursid Amalan Partai PKPI, Ketua Komisi III Ashadi Tajuddin Partai Hanura, Yefri Maudul Partai Nasdem, Retman Deni Pinoa Partai Nasedem, Bahmid Djafar Partai Hanura, Basri Hi Taher Lambutu Partai Golkar dan Alfano W Susu dari Partai Demokrat.

Wakil Ketua II Idrus Enos Maneke mengatakan bahwa, silaturahmi Pj Bupati M. Ali Fataruba bersama anggota DPRD Haltim banyak agenda yang dibahas, salah satunya adalah Plh Sekda yang telah diusulkan oleh mendiang Ir. Muhdin Ma’bud sebelum meninggal dunia.

“Kita ketahui bersama bahwa Plh Sekda itu telah diusulkan oleh Bupati Ir. Muhdin Ma’bud sebelum meninggal dan Gubernur Abdul Ghani Kasuba telah memberikan persetujuannya terhadap Plh Sekda tersebut,” jelas Idrus, Jum’at (16/10) tadi di Kantor DPRD Haltim

Namun Kata Idrus, Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba telah mengeluarkan SK Pembatalan Plh Sekda Nomor:800/JPTP/172/X/ 2020 perihal pembatalan persetujuan pengangkatan Pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Terkait dengan SK pembatalan Plh Sekda tersebut, lanjut Idrus, Gubernur Malut KH.Abdul Ghani Kasuba akan memicu kondisi politik di Haltim, sebab SK yang dikeluarkan oleh Bupati Ir. Muhdin Mab’ud dianggap Gubernur Malut sudah kadaluarsa. Baginya, Bupati Ir. Muhdin Mab’ud bukan tidak mau melantik Plh Sekda, tetapi Bupati telah berhalangan yakni meningal dunia sehingga proses pelantikan Plh masih tertunda.

“Bupati telah menerbitkan surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan Plh Sekda, rencananya dilantik pada hari senin tanggal 7 Oktober, tetapi karena pa Bupati dipanggil oleh maha kuasa tanggal 4 jadi tertunda, memang dalam diktum persetujuan itu batas waktu hanya 5 hari, akan tetpi masalahnya Bupati meninggal dunia, bukanya Bupati tidak mau melantik. Terkait dengan surat pembatalan SK Sekda ini Gubernur Malut akan memicu kondisi politik di Haltim,” kata Idrus

Idrus bilang, pihaknya akan melakukan proses dan dan meminta kepada Pj Bupati untuk mengusulkan kepada Gubernur Malut, untuk tidak membatalkan SK Plh Sekda, jika tidak maka Pj Bupati yang akan bertangungjawab, karena dalam waktu dekat pihaknya sudah akan mulai melakukan pembahasan APBD.

“Kami DPRD berharap agar Pj Bupati untuk menindaklanjuti surat persetujuan Gubernur saat itu yang sudah di buat SK Plh Sekda oleh Bupati Ir Muhdin Ma’bud, karena kami dalam waktu dekat sudah pembahasan APBD-P. Finalisasi APBD-P kami butuh Plh Sekda karena Plh sekda sebagai ketua panitia anggaran, jika tidak maka Pj Bupati akan bertangungjawab hal ini,” pinta Idrus

Kata Idrus, dalam waktu dekat pihaknya akan menyurat ke Komisi II DPR-RI dan Mendagri untuk menegur Gubernur, sebab langkah yang diambil oleh Gubernur Malut merupakan orderan Politik di momentum Pilkada.

Reporter : Akmal Lule

Video Pesan Layanan Masyarakat

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Bangga !!! Nathan, Ardani dan Aniska dari Sula wakili Maluku Utara di KSN 2020

Sanana -- Sejarah kembali mencatat, Siswa dan Siswi asal Kepulauan Sula (Kepsul) mengharumkan nama Kabupaten...

Warga Kurunga Kepulauan Joronga menitihkan air mata menyambut Paslon Helmi-La Ode

Halsel -- Warga Desa Kurunga, Kecamatan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) meneteskan air mata haru...

Pendukung FAM-SAH alihkan dukungan ke HT-UMAR

Sanana -- Walaupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih dalam tahapan Kampanye, namun Dinamika yang terjadi...

DPRD Haltim Tolak Pembatalan SK Plh Sekda oleh Gubernur Malut

|

Maba — Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menolak pembatalan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas Harian (Plh) Sekertaris Daerah Ricky Chairul Ricfhat oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba.

anggota DPRD tersebut terdiri dari Wakil Ketua II Idrus Enos Maneke dari Partai Golkar, Ketua Komisi I Yusak Kiramis Partai Demokrat, Ketua Komisi II Mursid Amalan Partai PKPI, Ketua Komisi III Ashadi Tajuddin Partai Hanura, Yefri Maudul Partai Nasdem, Retman Deni Pinoa Partai Nasedem, Bahmid Djafar Partai Hanura, Basri Hi Taher Lambutu Partai Golkar dan Alfano W Susu dari Partai Demokrat.

Wakil Ketua II Idrus Enos Maneke mengatakan bahwa, silaturahmi Pj Bupati M. Ali Fataruba bersama anggota DPRD Haltim banyak agenda yang dibahas, salah satunya adalah Plh Sekda yang telah diusulkan oleh mendiang Ir. Muhdin Ma’bud sebelum meninggal dunia.

“Kita ketahui bersama bahwa Plh Sekda itu telah diusulkan oleh Bupati Ir. Muhdin Ma’bud sebelum meninggal dan Gubernur Abdul Ghani Kasuba telah memberikan persetujuannya terhadap Plh Sekda tersebut,” jelas Idrus, Jum’at (16/10) tadi di Kantor DPRD Haltim

Namun Kata Idrus, Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba telah mengeluarkan SK Pembatalan Plh Sekda Nomor:800/JPTP/172/X/ 2020 perihal pembatalan persetujuan pengangkatan Pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Terkait dengan SK pembatalan Plh Sekda tersebut, lanjut Idrus, Gubernur Malut KH.Abdul Ghani Kasuba akan memicu kondisi politik di Haltim, sebab SK yang dikeluarkan oleh Bupati Ir. Muhdin Mab’ud dianggap Gubernur Malut sudah kadaluarsa. Baginya, Bupati Ir. Muhdin Mab’ud bukan tidak mau melantik Plh Sekda, tetapi Bupati telah berhalangan yakni meningal dunia sehingga proses pelantikan Plh masih tertunda.

“Bupati telah menerbitkan surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan Plh Sekda, rencananya dilantik pada hari senin tanggal 7 Oktober, tetapi karena pa Bupati dipanggil oleh maha kuasa tanggal 4 jadi tertunda, memang dalam diktum persetujuan itu batas waktu hanya 5 hari, akan tetpi masalahnya Bupati meninggal dunia, bukanya Bupati tidak mau melantik. Terkait dengan surat pembatalan SK Sekda ini Gubernur Malut akan memicu kondisi politik di Haltim,” kata Idrus

Idrus bilang, pihaknya akan melakukan proses dan dan meminta kepada Pj Bupati untuk mengusulkan kepada Gubernur Malut, untuk tidak membatalkan SK Plh Sekda, jika tidak maka Pj Bupati yang akan bertangungjawab, karena dalam waktu dekat pihaknya sudah akan mulai melakukan pembahasan APBD.

“Kami DPRD berharap agar Pj Bupati untuk menindaklanjuti surat persetujuan Gubernur saat itu yang sudah di buat SK Plh Sekda oleh Bupati Ir Muhdin Ma’bud, karena kami dalam waktu dekat sudah pembahasan APBD-P. Finalisasi APBD-P kami butuh Plh Sekda karena Plh sekda sebagai ketua panitia anggaran, jika tidak maka Pj Bupati akan bertangungjawab hal ini,” pinta Idrus

Kata Idrus, dalam waktu dekat pihaknya akan menyurat ke Komisi II DPR-RI dan Mendagri untuk menegur Gubernur, sebab langkah yang diambil oleh Gubernur Malut merupakan orderan Politik di momentum Pilkada.

Reporter : Akmal Lule

Video Pesan Layanan Masyarakat

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Operasi Zebra 2020, Polres Haltim Sita Puluhan Kantong...

Maba - Operasi Zebra tahun 2020, Polres Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) berhasil amankan puluhan kantong minuman keras jenis cap tikus. Operasi Zebra dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Iptu Ikwan...

Langgar Kode Etik, KPU Haltim PAW Satu Anggota...

Maba -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menggelar Pergantian Antar Waktu (PAW) salah satu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Soa Sangaji Kecamatan Kota Maba melalui...

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa se-Kota Ternate gelar...

Ternate - Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Ternate, gelar aksi didepan Kantor Wali Kota Ternate, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10). Hasil pantawan media ini, ratusan...

Refleksi Hari Sumpah Pemuda, LMND Morotai Peragakan Tarian...

Daruba -- Tarian Cakalele mewarnai refleksi hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun yang dilakukan oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Morotai. Tarian tradisional masyarakat Tobelo-Galela yang mulai hilang itu, menjadi...

Refleksi Sumpah Pemuda, LMND Morotai Serukan 6 Tuntutan

Daruba -- Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Morotai melaksanakan refleksi dalam bentuk orasi politik yang terpusat di Taman Kota...

Debat Publik Tahap Pertama, Paslon Walikota dan Wakil...

Ternate -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Ternate gelar Debat Publik tahap pertama pada Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2020, Selasa (27/10)...

Pemdes Tilope salurkan BLT terakhir kepada 100 KK

Halteng -- Pemerintah Desa (Pemdes) Tilope melalui Program Dana Desa, pada Selasa (27/10) pagi tadi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II kepada Masyarakat terdampak Covid-19. Penyaluran BLT tersebut...

Kampanye HT-UMAR di Fogi, Hi. Akhir Umahuk: Jangan...

Sanana -- Salah satu tokoh Agama di Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) yang juga Tokoh Nahdliyin Sula, Hi. Akhir Umahuk, pada Kampanye terbatas putaran ke II di Desa Fogi-Kec. Sanana...

Dalam Rangka Memperingati HUT Provinsi Malut ke-21, Dispora...

Sofifi -- Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara (DISPORA) Malut, gelar lomba lari putra/putri dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Maluku Utara yang ke-21 tahun, Selasa (27/10). M....
error: