TERPOPULER

Bangga !!! Nathan, Ardani dan Aniska dari...

Sanana -- Sejarah kembali mencatat, Siswa dan Siswi asal Kepulauan Sula (Kepsul) mengharumkan nama Kabupaten dengan mewakili Provinsi Maluku...

Kades Tomara Halsel dinilai tertutup soal Pengelolaan...

Halsel -- Merujuk pada UU Desa Nomor. 06 tahun 2014, bab VI tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Pembatalan SK Plt Sekda disoal KNPI Haltim

Maba -- Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba disorot Ketua KNPI Haltim Ifdal Rajak SH.MH soal...

Sukur Mandar ingatkan warga jangan tertipu dengan...

Ternate -- Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, Drs. M. Yamin Tawary, M.Si dan Abdullah Taher yang berakronim...

Ketua PERADI Kota Ternate sebut Komisioner KPUD...

Ternate -- Kuasa hukum dari Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji, yakni Muhammad Konoras, SH. MH menilai komisioner KPUD Halmahera...

Bangga !!! Nathan, Ardani dan Aniska dari...

Sanana -- Sejarah kembali mencatat, Siswa dan Siswi asal Kepulauan Sula (Kepsul) mengharumkan nama Kabupaten dengan mewakili Provinsi Maluku...

Kades Tomara Halsel dinilai tertutup soal Pengelolaan...

Halsel -- Merujuk pada UU Desa Nomor. 06 tahun 2014, bab VI tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Pembatalan SK Plt Sekda disoal KNPI Haltim

Maba -- Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba disorot Ketua KNPI Haltim Ifdal Rajak SH.MH soal...

Sukur Mandar ingatkan warga jangan tertipu dengan...

Ternate -- Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, Drs. M. Yamin Tawary, M.Si dan Abdullah Taher yang berakronim...

ARTIKEL TERKAIT

Bawaslu Kota Ternate warning, tidak ada Politisasi Program Pemerintah dalam Kampanye Kandidat

|

Ternate — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Ternate memberikan peringatan kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat juga Lurah dilingkup Pemerintah Kota Ternate agar tidak memanfaatkan bantuan maupun program Pemerintah untuk dijadikan sebagai alat politik dalam kepentingan kandidat siapapun.

Hal tersebut ditegaskan Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kota Ternate, Rusly Saraha, Sabtu, (17/10).

Rusli mengatakan, larangan dan penegasan ini dikeluarkan demi menjamin penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate tahun 2020 yang lebih bermartabat, agar pemilihan berjalan dengan baik dan lebih martabat dan tidak ada campur tangan OPD manapun.

“Ada aturan yang jelas mengatur bahwa bantuan atau program Pemerintah tidak boleh dimanfaatkannya sebagai alat kampanye. Apalagi saat ini sedang berlangsung tahapan kampanye yang dihelat hingga 5 Desember 2020 nanti,” jelas Rusly.

Lebih jauh Rusly mengatakan bahwa, pelaksanaan program maupun kegiatan Pemerintah yang difasilitasi oleh OPD maupun Camat dan Lurah dilingkup Pemerintah Kota Ternate berupa pemberian bantuan ke masyarakat maupun program kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat agar dilaksanakan secara profesional tanpa disisipi dengan tindakan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu.

Sebab, lanjut Kordinator PHL ini, di dalam ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Jika aturan ini dilanggar, maka akan ada sanksi yang akan diberikan. Bawaslu juga akan melibatkan stakeholder sehingga akan lebih fokus mengawasi pelaksanaan program kegiatan Pemerintah,” ujarnya.

Karena, kata Rusli, akan terdapat sanksi pidana sebagaimana ketentuan pasal 188 Undang-Undang Pilkada yakni setiap pejabat Negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan.

“Sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit Rp. 600.000, atau paling banyak Rp. 6.000.000,” cetusnya.

“Intinya jangan sampai ada program/kegiatan pemerintah yang bernuansa keberpihakan terhadap paslon tertentu,” pungkas Rusly.

Lebih lanjut kata Rusli, pihaknya sudah memberikan surat himbauan dalam pelaksanan program atau kegiatan pemerintah kepada OPD dan pemkot Ternate, termasuk Camat dan Lurah se- Kota Ternate.

“Kami sudah berikan surat tembusan himbauan agar jangan sampai ikut dalam drama politik,” tandasnya.

“Pemkot mesti tetap konsisten menjaga netralitas ASN sekaligus memastikan penggunaan anggaran program atau kegiatan pemerintah agar tetap dilaksanakan secara profesional dan tidak dipolitisasi,” harapnya.

Video Pesan Layanan Masyarakat

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Himaproter Unkhair Ternate Gelar pertemuan antara Senior dan Junior

Ternate -- Himpunan Mahasiswa Program Studi Peternakan (Himaproter) Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar...

Keluarga Besar JASILO Kota Ternate Deklarasikan Dukungan ke YAMIN-ADA

Ternate -- Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2020-2025, Drs, M. Yamin Tawary,...

Ketika terpilih, MS-SM akan bebaskan Pajak Suku Pribumi Taliabu

Taliabu -- Kepada simpatisan dan pendukung pasangan H. Muhamin Syarif dan Syarifuddin Mohalisi di Desa...

Bawaslu Kota Ternate warning, tidak ada Politisasi Program Pemerintah dalam Kampanye Kandidat

|

Ternate — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Ternate memberikan peringatan kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat juga Lurah dilingkup Pemerintah Kota Ternate agar tidak memanfaatkan bantuan maupun program Pemerintah untuk dijadikan sebagai alat politik dalam kepentingan kandidat siapapun.

Hal tersebut ditegaskan Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kota Ternate, Rusly Saraha, Sabtu, (17/10).

Rusli mengatakan, larangan dan penegasan ini dikeluarkan demi menjamin penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate tahun 2020 yang lebih bermartabat, agar pemilihan berjalan dengan baik dan lebih martabat dan tidak ada campur tangan OPD manapun.

“Ada aturan yang jelas mengatur bahwa bantuan atau program Pemerintah tidak boleh dimanfaatkannya sebagai alat kampanye. Apalagi saat ini sedang berlangsung tahapan kampanye yang dihelat hingga 5 Desember 2020 nanti,” jelas Rusly.

Lebih jauh Rusly mengatakan bahwa, pelaksanaan program maupun kegiatan Pemerintah yang difasilitasi oleh OPD maupun Camat dan Lurah dilingkup Pemerintah Kota Ternate berupa pemberian bantuan ke masyarakat maupun program kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat agar dilaksanakan secara profesional tanpa disisipi dengan tindakan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu.

Sebab, lanjut Kordinator PHL ini, di dalam ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Jika aturan ini dilanggar, maka akan ada sanksi yang akan diberikan. Bawaslu juga akan melibatkan stakeholder sehingga akan lebih fokus mengawasi pelaksanaan program kegiatan Pemerintah,” ujarnya.

Karena, kata Rusli, akan terdapat sanksi pidana sebagaimana ketentuan pasal 188 Undang-Undang Pilkada yakni setiap pejabat Negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan.

“Sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit Rp. 600.000, atau paling banyak Rp. 6.000.000,” cetusnya.

“Intinya jangan sampai ada program/kegiatan pemerintah yang bernuansa keberpihakan terhadap paslon tertentu,” pungkas Rusly.

Lebih lanjut kata Rusli, pihaknya sudah memberikan surat himbauan dalam pelaksanan program atau kegiatan pemerintah kepada OPD dan pemkot Ternate, termasuk Camat dan Lurah se- Kota Ternate.

“Kami sudah berikan surat tembusan himbauan agar jangan sampai ikut dalam drama politik,” tandasnya.

“Pemkot mesti tetap konsisten menjaga netralitas ASN sekaligus memastikan penggunaan anggaran program atau kegiatan pemerintah agar tetap dilaksanakan secara profesional dan tidak dipolitisasi,” harapnya.

Video Pesan Layanan Masyarakat

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Operasi Zebra 2020, Polres Haltim Sita Puluhan Kantong...

Maba - Operasi Zebra tahun 2020, Polres Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) berhasil amankan puluhan kantong minuman keras jenis cap tikus. Operasi Zebra dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Iptu Ikwan...

Langgar Kode Etik, KPU Haltim PAW Satu Anggota...

Maba -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menggelar Pergantian Antar Waktu (PAW) salah satu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Soa Sangaji Kecamatan Kota Maba melalui...

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa se-Kota Ternate gelar...

Ternate - Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Ternate, gelar aksi didepan Kantor Wali Kota Ternate, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10). Hasil pantawan media ini, ratusan...

Refleksi Hari Sumpah Pemuda, LMND Morotai Peragakan Tarian...

Daruba -- Tarian Cakalele mewarnai refleksi hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun yang dilakukan oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Morotai. Tarian tradisional masyarakat Tobelo-Galela yang mulai hilang itu, menjadi...

Refleksi Sumpah Pemuda, LMND Morotai Serukan 6 Tuntutan

Daruba -- Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Morotai melaksanakan refleksi dalam bentuk orasi politik yang terpusat di Taman Kota...

Debat Publik Tahap Pertama, Paslon Walikota dan Wakil...

Ternate -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Ternate gelar Debat Publik tahap pertama pada Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2020, Selasa (27/10)...

Pemdes Tilope salurkan BLT terakhir kepada 100 KK

Halteng -- Pemerintah Desa (Pemdes) Tilope melalui Program Dana Desa, pada Selasa (27/10) pagi tadi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II kepada Masyarakat terdampak Covid-19. Penyaluran BLT tersebut...

Kampanye HT-UMAR di Fogi, Hi. Akhir Umahuk: Jangan...

Sanana -- Salah satu tokoh Agama di Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) yang juga Tokoh Nahdliyin Sula, Hi. Akhir Umahuk, pada Kampanye terbatas putaran ke II di Desa Fogi-Kec. Sanana...

Dalam Rangka Memperingati HUT Provinsi Malut ke-21, Dispora...

Sofifi -- Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara (DISPORA) Malut, gelar lomba lari putra/putri dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Maluku Utara yang ke-21 tahun, Selasa (27/10). M....
error: