TERPOPULER

Bangga !!! Nathan, Ardani dan Aniska dari...

Sanana -- Sejarah kembali mencatat, Siswa dan Siswi asal Kepulauan Sula (Kepsul) mengharumkan nama Kabupaten dengan mewakili Provinsi Maluku...

Kades Tomara Halsel dinilai tertutup soal Pengelolaan...

Halsel -- Merujuk pada UU Desa Nomor. 06 tahun 2014, bab VI tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Pembatalan SK Plt Sekda disoal KNPI Haltim

Maba -- Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba disorot Ketua KNPI Haltim Ifdal Rajak SH.MH soal...

Sukur Mandar ingatkan warga jangan tertipu dengan...

Ternate -- Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, Drs. M. Yamin Tawary, M.Si dan Abdullah Taher yang berakronim...

Ketua PERADI Kota Ternate sebut Komisioner KPUD...

Ternate -- Kuasa hukum dari Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji, yakni Muhammad Konoras, SH. MH menilai komisioner KPUD Halmahera...

Bangga !!! Nathan, Ardani dan Aniska dari...

Sanana -- Sejarah kembali mencatat, Siswa dan Siswi asal Kepulauan Sula (Kepsul) mengharumkan nama Kabupaten dengan mewakili Provinsi Maluku...

Kades Tomara Halsel dinilai tertutup soal Pengelolaan...

Halsel -- Merujuk pada UU Desa Nomor. 06 tahun 2014, bab VI tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Pembatalan SK Plt Sekda disoal KNPI Haltim

Maba -- Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba disorot Ketua KNPI Haltim Ifdal Rajak SH.MH soal...

Sukur Mandar ingatkan warga jangan tertipu dengan...

Ternate -- Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, Drs. M. Yamin Tawary, M.Si dan Abdullah Taher yang berakronim...

ARTIKEL TERKAIT

Tolak Pembatalan SK, Muhibu Mandar : DPRD Haltim tidak punya kewenangan menahan Plh Sekda

|

Maba — Sekertaris Ampera Haltim, Muhibu Mandar, menyoroti penolakan pembatalan SK Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) oleh beberapa Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur (Haltim).

Kepada media ini, Muhibu Mandar mengatakan bahwa, DPRD Haltim tidak punya hak untuk menolak pembatalan SK Plh Sekda, sebab baginya, hal tersebut merupakan kewenangan Gubernur Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba.

“DPRD tidak punya kewenangan terkait Plh Sekda dan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menahan Plh Sekda, seharusnya DPRD berfikir bahwa ini bukan soal Sekda siapa dan sekda itu siapa, DPRD harus berfikir bahwa Plh Sekda itu atas keputusan Gubernur atas usulan Pj Bupati Haltim,” kata Muhibu, Sabtu (17/10)

Lanjut Dia, bahwa Gubernur telah mengeluarkan SK Pembatalan dengan Nomor : 800/JPTP/172/X/2020 perihal Pembatalan Persetujuan Pengangkatan Pejabat Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, itu sudah menjadi kewenangan Gubernur bukan kewenangan DPRD.

Muhibu bilang, yang seharusnya DPRD harus mendukung dan mendesak kepada Gubernur atau ke Pj Bupati M Ali Fataruba agar segera mengusul salah satu Plh Sekda untuk secepatnya membahas APBD-P dan persiapan pembahasan APBD Induk 2021, bukan DPRD menolak usulan pembatalan Plh Sekda oleh Gubernur.

“Makanya DPRD harus baca aturan bukan malah menolak, ada apa dengan Ricky di negeri ini. Sementara ini merupakan kewenangan Pj Bupati sebelumnya juga hal yang sama karena itu bukan amanah Almarhum karena ini perintah,” tegasnya

Muhibu menuding, sikap yang ditunjukkan DPRD merupakan tujuan kelompok, apalagi berpihak ke yang lain, ini sudah tentu sikap politik DPRD terhadap SK Plh Sekda. Yang seharusnya, kata Muhibu, DPRD berpikir kepentingan masyarakat bukan berpikir kepentingan politik semata.

Dirinya menegaskan kepada kepada Pj Bupati M Ali Fataruba dan Gubernur Malut KH Abdul Ghani Kasuba agar tidak menanggapi apa yang disampaikan 9 anggota DPRD Haltim.

Muhibu bilang, Ricky Chairul Ricfhat memanfaatkan tangan DPRD untuk melindungi jabatannya, karena 9 DPRD yang membela Ricky Chairul Ricfhat adalah Partai koalisi yang disalah satu kandidat Pilkada Haltim, untuk itu, dirinya meminta kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten agar segera melakukan tindakan, karena baginya Plh Sekda Ricky Chairul Ricfhat sudah terlihat jelas berpihak kepada salah satu calon kandidat dan sudah mencampuri Politik Haltim.

Muhibu Mandar mengingatkan, agar Plh Sekda Ricky Chairul Ricfhat tidak mencampuri Pilkada Haltim, cukup bekerja di Pemerintahan Haltim, jangan sampai terjadi gelombang besar di Pemerintahan Haltim.

“Saya menegskan kepada Ricky Chairul Ricfhat jangan mencampuri Politik Haltim, cukup saja bekerja di Pemerintahan, jangan sampai akan terjadi gelombang besar di Kota Maba,” tutup Muhibu

Reporter : Akmal Lule

Video Pesan Layanan Masyarakat

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Tower Merah Putih “Gentayangan”, Mahasiswa Sopi unjuk rasa

Daruba -- Merasa didiskriminasi terkait jaringan internet, Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sopi...

Jelang Maulid Nabi, Pemuda Desa Sangaji Gelar Dialog Budaya Adat Sangaji Maba

Maba -- Menjemput Maulid Nabi 1442 Hijrah, Pemuda beserta mahasiswa Desa Sangaji Kecamatan Maba, Kabupaten...

Tuntut Pj Bupati Lantik PLH Sekda, Warga Duduki Kantor Bupati Haltim

Maba -- Pembatalan SK PLH Sekertaris Daerah Halmahera Timur (Haltim) oleh Gubernur Maluku Utara (Malut)...

Tolak Pembatalan SK, Muhibu Mandar : DPRD Haltim tidak punya kewenangan menahan Plh Sekda

|

Maba — Sekertaris Ampera Haltim, Muhibu Mandar, menyoroti penolakan pembatalan SK Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) oleh beberapa Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur (Haltim).

Kepada media ini, Muhibu Mandar mengatakan bahwa, DPRD Haltim tidak punya hak untuk menolak pembatalan SK Plh Sekda, sebab baginya, hal tersebut merupakan kewenangan Gubernur Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba.

“DPRD tidak punya kewenangan terkait Plh Sekda dan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menahan Plh Sekda, seharusnya DPRD berfikir bahwa ini bukan soal Sekda siapa dan sekda itu siapa, DPRD harus berfikir bahwa Plh Sekda itu atas keputusan Gubernur atas usulan Pj Bupati Haltim,” kata Muhibu, Sabtu (17/10)

Lanjut Dia, bahwa Gubernur telah mengeluarkan SK Pembatalan dengan Nomor : 800/JPTP/172/X/2020 perihal Pembatalan Persetujuan Pengangkatan Pejabat Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, itu sudah menjadi kewenangan Gubernur bukan kewenangan DPRD.

Muhibu bilang, yang seharusnya DPRD harus mendukung dan mendesak kepada Gubernur atau ke Pj Bupati M Ali Fataruba agar segera mengusul salah satu Plh Sekda untuk secepatnya membahas APBD-P dan persiapan pembahasan APBD Induk 2021, bukan DPRD menolak usulan pembatalan Plh Sekda oleh Gubernur.

“Makanya DPRD harus baca aturan bukan malah menolak, ada apa dengan Ricky di negeri ini. Sementara ini merupakan kewenangan Pj Bupati sebelumnya juga hal yang sama karena itu bukan amanah Almarhum karena ini perintah,” tegasnya

Muhibu menuding, sikap yang ditunjukkan DPRD merupakan tujuan kelompok, apalagi berpihak ke yang lain, ini sudah tentu sikap politik DPRD terhadap SK Plh Sekda. Yang seharusnya, kata Muhibu, DPRD berpikir kepentingan masyarakat bukan berpikir kepentingan politik semata.

Dirinya menegaskan kepada kepada Pj Bupati M Ali Fataruba dan Gubernur Malut KH Abdul Ghani Kasuba agar tidak menanggapi apa yang disampaikan 9 anggota DPRD Haltim.

Muhibu bilang, Ricky Chairul Ricfhat memanfaatkan tangan DPRD untuk melindungi jabatannya, karena 9 DPRD yang membela Ricky Chairul Ricfhat adalah Partai koalisi yang disalah satu kandidat Pilkada Haltim, untuk itu, dirinya meminta kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten agar segera melakukan tindakan, karena baginya Plh Sekda Ricky Chairul Ricfhat sudah terlihat jelas berpihak kepada salah satu calon kandidat dan sudah mencampuri Politik Haltim.

Muhibu Mandar mengingatkan, agar Plh Sekda Ricky Chairul Ricfhat tidak mencampuri Pilkada Haltim, cukup bekerja di Pemerintahan Haltim, jangan sampai terjadi gelombang besar di Pemerintahan Haltim.

“Saya menegskan kepada Ricky Chairul Ricfhat jangan mencampuri Politik Haltim, cukup saja bekerja di Pemerintahan, jangan sampai akan terjadi gelombang besar di Kota Maba,” tutup Muhibu

Reporter : Akmal Lule

Video Pesan Layanan Masyarakat

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Operasi Zebra 2020, Polres Haltim Sita Puluhan Kantong...

Maba - Operasi Zebra tahun 2020, Polres Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) berhasil amankan puluhan kantong minuman keras jenis cap tikus. Operasi Zebra dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Iptu Ikwan...

Langgar Kode Etik, KPU Haltim PAW Satu Anggota...

Maba -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menggelar Pergantian Antar Waktu (PAW) salah satu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Soa Sangaji Kecamatan Kota Maba melalui...

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa se-Kota Ternate gelar...

Ternate - Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Ternate, gelar aksi didepan Kantor Wali Kota Ternate, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10). Hasil pantawan media ini, ratusan...

Refleksi Hari Sumpah Pemuda, LMND Morotai Peragakan Tarian...

Daruba -- Tarian Cakalele mewarnai refleksi hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun yang dilakukan oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Morotai. Tarian tradisional masyarakat Tobelo-Galela yang mulai hilang itu, menjadi...

Refleksi Sumpah Pemuda, LMND Morotai Serukan 6 Tuntutan

Daruba -- Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Morotai melaksanakan refleksi dalam bentuk orasi politik yang terpusat di Taman Kota...

Debat Publik Tahap Pertama, Paslon Walikota dan Wakil...

Ternate -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Ternate gelar Debat Publik tahap pertama pada Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2020, Selasa (27/10)...

Pemdes Tilope salurkan BLT terakhir kepada 100 KK

Halteng -- Pemerintah Desa (Pemdes) Tilope melalui Program Dana Desa, pada Selasa (27/10) pagi tadi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II kepada Masyarakat terdampak Covid-19. Penyaluran BLT tersebut...

Kampanye HT-UMAR di Fogi, Hi. Akhir Umahuk: Jangan...

Sanana -- Salah satu tokoh Agama di Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) yang juga Tokoh Nahdliyin Sula, Hi. Akhir Umahuk, pada Kampanye terbatas putaran ke II di Desa Fogi-Kec. Sanana...

Dalam Rangka Memperingati HUT Provinsi Malut ke-21, Dispora...

Sofifi -- Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara (DISPORA) Malut, gelar lomba lari putra/putri dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Maluku Utara yang ke-21 tahun, Selasa (27/10). M....
error: