TERPOPULER

Omset Dua Sekawan Supermarket anjlok, ini penjelasan...

Ternate -- Dua Sekawan Supermarket, adalah sebuah supermarket yang menyediakan berbagai produk dan kebutuhan masyarakat, antara lain produk fashion,...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Soal Qit Hotel adalah Politik character assassination

Sanana -- Polemik persoalan Pengusaha Hotel (baca Qit Hotel-red) dengan diduga salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada...

Kecelakaan Maut, Dua Pengemudi Meninggal Dunia

Maba -- Akibat hilang kendali saat mengemudi, satu unit mobil merek Toyota Avanza mengelami kecelakaan maut di jalan lintas...

Acara tatap muka Elang-Rahim dengan Warga Loleo...

Weda -- Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Rahim Ode Yani, Jum'at (20/11) sore tadi menggelar kunjungan kerja dan...

Oknum Ketua Partai di Waitina dinilai Gagal...

Sanana -- Munculnya wacana disalah satu media online bahwa Paslon HT-UMAR berkampanye menggunakan Fasilitas Negara (Desa) seketika dibantah oleh...

Omset Dua Sekawan Supermarket anjlok, ini penjelasan...

Ternate -- Dua Sekawan Supermarket, adalah sebuah supermarket yang menyediakan berbagai produk dan kebutuhan masyarakat, antara lain produk fashion,...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Soal Qit Hotel adalah Politik character assassination

Sanana -- Polemik persoalan Pengusaha Hotel (baca Qit Hotel-red) dengan diduga salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada...

Kecelakaan Maut, Dua Pengemudi Meninggal Dunia

Maba -- Akibat hilang kendali saat mengemudi, satu unit mobil merek Toyota Avanza mengelami kecelakaan maut di jalan lintas...

Acara tatap muka Elang-Rahim dengan Warga Loleo...

Weda -- Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Rahim Ode Yani, Jum'at (20/11) sore tadi menggelar kunjungan kerja dan...

ARTIKEL TERKAIT

Pembatalan SK Plt Sekda disoal KNPI Haltim

|

Maba — Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba disorot Ketua KNPI Haltim Ifdal Rajak SH.MH soal pembatalan Surat Keputusan Plt Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) yang telah usulkan oleh Alm. Ir. Muhdin.

Ifdal Rajak pada awak media i-malut.com, Jum’at (23/10) mengatakan bahwa, pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur malut KH. Abdul Ghani Kasuba terkait dengan SK Plt Sekda SK Nomor:800/JPTP/172/X/2020 Perihal Pembatalan Persetujuan Pengangkatan Pejabat Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, menunjukan ketidak mampuan Gubernur bersama jajarannya dilingkup Provinsi Maluku Utara.

“Gubernur mestinya memahami dengan baik regulasi yang mengatur pengangkatan Penjabat Sekda Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan,” tandas Ketua KNPI Ifdal Rajak melalui rilis berita.

Baginya, Gubernur Malut tidak punya kewenangan untuk membatalkan SK Plt Sekda yang sudah diusulkan oleh Alm. Bupati Ir. Muhdin, dan tidak ada peraturan untuk Gubernur mengusulkan 3 nama Penjabat kepada Mendagri.

“Tidak ada satupun peraturan yang memberikan kewenangan prerogatif kepada Gubernur untuk mengusulkan 3 nama Calon Penjabat kepada Mendagri,” kata Ifdal

Lanjut Ifdal, baginya KNPI dan masyarakat Haltim telah mengikuti secara seksama seluruh proses dan tahapannya, yakni mulai dari surat usulan Bupati Halmahera Timur Nomor: 800/08/2020 tanggal 19 agustus 2020 Perihal Pengusulan Persetujuan Penjabat Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur. Kemudian Gubernur Maluku Utara mengeluarkan surat Persetujuan Gubernur Maluku Utara Nomor: 821.2/JPTP/164/IX/2020 tanggal 3 september 2020 Perihal Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekda Kabupaten Halmahera Timur, Kemudian Bupati atas surat Gubernur tersebut kemudian Bupati Haltim Ir. Muhdin menerbitkan dan menandatangani SK Bupati Halmahera Timur Nomor:188.45/821/53/2020 tanggal 4 September 2020 Perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Penjabat Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

“Hal ini sejalan dengan mekanisme pengangkatan Penjabat Sekda yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor:3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekda. Pada pasal 8 sudah diatur secara jelas prosedur dan wewenang Bupati/Walikota untuk mengusulkan Penjabat Sekda. Pada ayat 6 diatur pula wewenang Bupati untuk menetapkan pengangkatan sekaligus melantik Sekda,” terangnya

Dirinya meminta kepada Gubernur Malut agar memerintahkan Pj Bupati Haltim M. Ali Fataruba untuk segera melantik Penjabat Sekda yang sudah ditetapkan oleh Bupati Haltim Almarhum Ir. Muhdin karena SK tersebut bersifat final dan mengikat

“Gubernur tidak memiliki kewenangan membatalkan atau merubah SK Bupati tersebut. Jika Gubernur tetap memaksakan, maka Gubernur harus bertanggung jawab atas kondisi stabilitas pemerintahan di Kabupaten Halmahera Timur,” tutup Ketua KNPI Haltim Ifdal Rajak

Video Pesan Layanan Masyarakat

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Speed Boat milik Dinas Pariwisata Haltim tak tarawat hingga rusak

Maba -- Speed Boat Plun Island milik Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) terkesan tidak...

56 Desa terancam Pinalti pencairan DD Tahap III 2020

Labuha -- Memasuki batas waktu pencairan Dana Desa (DD) Tahap III pada 15 November 2020,...

Omset Dua Sekawan Supermarket anjlok, ini penjelasan Meneger HRD

Ternate -- Dua Sekawan Supermarket, adalah sebuah supermarket yang menyediakan berbagai produk dan kebutuhan masyarakat,...
- Iklan KPU Haltim -

Pembatalan SK Plt Sekda disoal KNPI Haltim

|

Maba — Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba disorot Ketua KNPI Haltim Ifdal Rajak SH.MH soal pembatalan Surat Keputusan Plt Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) yang telah usulkan oleh Alm. Ir. Muhdin.

Ifdal Rajak pada awak media i-malut.com, Jum’at (23/10) mengatakan bahwa, pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur malut KH. Abdul Ghani Kasuba terkait dengan SK Plt Sekda SK Nomor:800/JPTP/172/X/2020 Perihal Pembatalan Persetujuan Pengangkatan Pejabat Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, menunjukan ketidak mampuan Gubernur bersama jajarannya dilingkup Provinsi Maluku Utara.

“Gubernur mestinya memahami dengan baik regulasi yang mengatur pengangkatan Penjabat Sekda Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan,” tandas Ketua KNPI Ifdal Rajak melalui rilis berita.

Baginya, Gubernur Malut tidak punya kewenangan untuk membatalkan SK Plt Sekda yang sudah diusulkan oleh Alm. Bupati Ir. Muhdin, dan tidak ada peraturan untuk Gubernur mengusulkan 3 nama Penjabat kepada Mendagri.

“Tidak ada satupun peraturan yang memberikan kewenangan prerogatif kepada Gubernur untuk mengusulkan 3 nama Calon Penjabat kepada Mendagri,” kata Ifdal

Lanjut Ifdal, baginya KNPI dan masyarakat Haltim telah mengikuti secara seksama seluruh proses dan tahapannya, yakni mulai dari surat usulan Bupati Halmahera Timur Nomor: 800/08/2020 tanggal 19 agustus 2020 Perihal Pengusulan Persetujuan Penjabat Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur. Kemudian Gubernur Maluku Utara mengeluarkan surat Persetujuan Gubernur Maluku Utara Nomor: 821.2/JPTP/164/IX/2020 tanggal 3 september 2020 Perihal Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekda Kabupaten Halmahera Timur, Kemudian Bupati atas surat Gubernur tersebut kemudian Bupati Haltim Ir. Muhdin menerbitkan dan menandatangani SK Bupati Halmahera Timur Nomor:188.45/821/53/2020 tanggal 4 September 2020 Perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Penjabat Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

“Hal ini sejalan dengan mekanisme pengangkatan Penjabat Sekda yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor:3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekda. Pada pasal 8 sudah diatur secara jelas prosedur dan wewenang Bupati/Walikota untuk mengusulkan Penjabat Sekda. Pada ayat 6 diatur pula wewenang Bupati untuk menetapkan pengangkatan sekaligus melantik Sekda,” terangnya

Dirinya meminta kepada Gubernur Malut agar memerintahkan Pj Bupati Haltim M. Ali Fataruba untuk segera melantik Penjabat Sekda yang sudah ditetapkan oleh Bupati Haltim Almarhum Ir. Muhdin karena SK tersebut bersifat final dan mengikat

“Gubernur tidak memiliki kewenangan membatalkan atau merubah SK Bupati tersebut. Jika Gubernur tetap memaksakan, maka Gubernur harus bertanggung jawab atas kondisi stabilitas pemerintahan di Kabupaten Halmahera Timur,” tutup Ketua KNPI Haltim Ifdal Rajak

Video Pesan Layanan Masyarakat

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

- Iklan KPU Haltim -

ARTIKEL TERKAIT

Danpomdam XVI/Pattimura kunjungan kerja ke Denpom XVI/1 Ternate

Ternate -- Danpomdam XVI/Pattimura, Kolonel Cpm Johny Paul Johannes Palupessy beserta Ibu melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Denpom XVI/1 Ternate dengan tujuan melaksanakan Pengarahan kepada personel Denpom XVI/1 dan...

MS-SM memiliki startegi dinamis untuk mencabut Taliabu sebagai...

Taliabu -- Kabupaten Pulau Taliabu masuk katagori sebagai satlah satu Daerah tertinggal di wilayah provinsi Maluku Utara. Penilaian dilakukan mengacu pada beberapa indikator, diantaranya termasuk sarana prasarana serta kemampuan...

STR Tenaga Kesehatan jadi perhatian Ubaid-Anjas

Maba -- Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Ubaid-Anjas berkomitmen bakal mendorong sertifikat Surat Tanda Register (STR) bagi tenaga kerja kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) kedepan. Hal ini...

Amrin: Paslon Penantang hanya akan raih 30% suara...

Taliabu -- Tim pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pulau Taliabu nomor urut 1 H. Muhamin Syarif sebut Paslon Nomor urut 2 ditargetkan hanya meraih 30%...

56 Desa terancam Pinalti pencairan DD Tahap III...

Labuha -- Memasuki batas waktu pencairan Dana Desa (DD) Tahap III pada 15 November 2020, terdapat masih 56 desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), yang belum bisa melalukan pencairan...

Masyarakat Dorolamo siap menangkan Ubaid-Anjas

Maba -- Masyarakat Desa Dorolamo Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) siap menangkan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Ubaid-Anjas di Pilkada 09 Desember mendatang. Semangat memenangkan ini...

Soal Qit Hotel adalah Politik character assassination

Sanana -- Polemik persoalan Pengusaha Hotel (baca Qit Hotel-red) dengan diduga salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada 2020 ternyata berbau Politik 'Character Assassination' atau dikenal dengan Pembunuhan...

Kelurahan Soa Realisasikan DK tahap II untuk Program...

Ternate - Pemerintah Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, telah menerima Dana Kelurahan (DK) Tahap II sebesar Rp.159 juta. Dana tersebut bakal difokuskan pada program pembangunan fisik. Hal tersebut disampaikan...

Belum seminggu Pjs. Bupati Sula Komitmen soal Covid-19,...

Sanana -- Belum seminggu Pjs. Bupati Sula Idham Umasangadji menyatakan sikap terkait pencegahan Covid-19, tepatnya Rabu 18-11-2020 ketika menggelar Konpresi Pers di Sek. Gugus Tugas Covid-19 di Desa Mangon-Sanana,...
error: