TERPOPULER

Mahkamah Konstitusi Resmi Terima Permohonan Joel-Said

Tobelo -- Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) PSU Pilkada Halmahera Utara (Halut) oleh pasangan calon nomor urut 02 Joel-Said...

Irwan; Kasihan Habiskan Ratusan Milliar Jalan Loloda...

Tobelo -- Irwan Djam, anggota Dewan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halut, mengaku kasihan. Pasalnya, belum...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Pembangunan Pertashop Jambula Disorot Wakil Ketua I...

Ternate -- Sudah dua kali ditolak warga soal pembangunan Pertashop di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate. Hal ini kemudian...

Jelang Lebaran, ini Arahan Danramil Sanana Kepada...

Sanana -- Memasuki Idul Fitri 1442 H/2021 M (Lebaran-Red), Koramil 03 Sanana-Kodim 1510/Kepulauan Sula (Kepsul) melalui Danramil Kapten. Inf....

Tim Hukum Jos Bawah Bukti ke MK,...

Tobelo -- Tim Hukum pasangan nomor urut 02 Joel-Said, menegaskan Pasangan nomor urut 01 FM-Mantap berpeluang di diskualifikasi, mengingat...

Mahkamah Konstitusi Resmi Terima Permohonan Joel-Said

Tobelo -- Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) PSU Pilkada Halmahera Utara (Halut) oleh pasangan calon nomor urut 02 Joel-Said...

Irwan; Kasihan Habiskan Ratusan Milliar Jalan Loloda...

Tobelo -- Irwan Djam, anggota Dewan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halut, mengaku kasihan. Pasalnya, belum...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Pembangunan Pertashop Jambula Disorot Wakil Ketua I...

Ternate -- Sudah dua kali ditolak warga soal pembangunan Pertashop di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate. Hal ini kemudian...

Jelang Lebaran, ini Arahan Danramil Sanana Kepada...

Sanana -- Memasuki Idul Fitri 1442 H/2021 M (Lebaran-Red), Koramil 03 Sanana-Kodim 1510/Kepulauan Sula (Kepsul) melalui Danramil Kapten. Inf....

ARTIKEL TERKAIT

Soal Pembatalan SK Plt Sekda, Ketua Komisi III DPRD Haltim Sebut Gubernur Melawan Hukum

|

Maba — Polemik soal pembatalan persetujuan Gubernur Maluku Utara atas usulan pengangkatan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur (Haltim) menjadi pembicaraan hangat dikalangan akademik dan pengamat kebijakan publik di Maluku Utara (Malut).

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Haltim Ashadi Tajuddin, Jum’at (23/10) mengatakan bahwa, kebijakan Gubernur Malut KH. Abdul Ghani Kasuba telah memecah belah warga dalam perdebatan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal di Halmahera Timur. Sebab Kata dia, banyak kalangan menuding miring sikap kelompok DPRD Haltim yang mempersoalkan surat pembatalan gubernur tersebut.

“Sebagai bagian dari kelompok tersebut, kami berkepentingan untuk menjelaskan pandangan objektif kami terhadap surat pembatalan Gubernur itu, yang tentu dilandaskan pada nalar dan logika hukum,” ujar Ashadi

Lanjut dia, alasan pokok Gubernur membatalkan surat Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekertaris Daerah Haltim yang termuat dalam surat Nomor: 800/JPTP/172/X/2020 tentang Pembatalan Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekertaris Daerah Halmahera Timur dimana, Gubernur berpandangan bahwa, surat persetujuan pengangkatan Sekda Haltim tanggal 3 september 2020 dengan nomor 821.2/JPTP/164/VI/2020 Perihal Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekda Haltim telah kadaluarsa dan batal demi Hukum, karena telah melampaui batas waktu pelantikan 5 hari kerja.

Baginya, pandangan tersebut tentu didasarkan pada ketentuan pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat Sekretaris Daerah. Akan tetapi, jika mencermati alasan Gubernur tersebut, maka telaah hukum perlu dilakukan untuk menguji kebenaran dalil Hukum tersebut, apakah surat Gubernur tentang pemberian persetujuan pengangkatan Pj sekda kadaluarsa, sehingga secara otomatis batal demi Hukum jika telah melampaui batas waktu pelantikan.

“Misalnya dalam norma pasal 8 ayat (1) Bupati/ Walikota menyampaikan usulan Penjabat Sekda secara tertulis paling lambat 5 hari kerja setelah sekda defenitif tidak dapat melaksanakan tugas atau sejak terjadi kekosongan jabatan. Pada ayat (3) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan persetujuan atau penolakan atas usulan Bupati/Walikota paling lambat 5 hari kerja sejak usulan diterima,” jelasnya

Tambah Ashadi, kemudian pada ayat (5) dalam hal Gubernur menolak maka Bupati/ Walikota wajib menyampaikan usulan baru paling lambat setelah diterima surat penolakan, ayat (6) Bupati/Walikota menetapkan Pj sekda paling lambat 5 hari kerja setelah persetujuan diterima atau dianggap diterima. Serta pasal 9 yang menyebutkan bahwa Pj Sekda dilantik oleh PPK paling lambat 5 hari kerja sejak keputusan pengangkatan ditetapkan.

“Dari uraian pasal 8 dan pasal 9 itu, terdapat limitasi waktu proses yang sifatnya fakultatif/ mengatur, tanpa ada konsekuensi atas pelampauan waktu, kecuali ketentuan pasal 8 ayat (3) yaitu pelampauan waktu memberi persetujuan atau penolakan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterima usulan, maka gubernur kehilangan wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan. Sehingga atas pelampauan waktu itu bupati/ walikota yang mengusulkan dapat menetapkan pengangkatan pj sekda paling lambat 5 hari kerja setelah dianggap gubernur memberi persetujuan,” urainya

Ashadi bilang, Konsekensi pelampauan waktu ini diatur pada ayat berikutnya yaitu ayat (4). Hilangnya wewenang Gubernur untuk memberi persetujuan atau penolakan akibat terlampauinya waktu 5 hari kerja ini disebabkan karena wewenang Gubernur telah kadaluarsa.

“Berangkat dari penjelasan ini, maka apakah norma limitasi waktu pada pasal 8 dan pasal 9 yang tidak mengatur konsekuensi pelampauan waktu bisa ditafsirkan sendiri sebagai keadaan kadaluarsa ? Tentu tidak, karena sepanjang tidak diatur konsekuensi hukum dari pelampauan waktu itu maka tidak bisa dipersepsikan sebagai kadaluarsa,” beber Ashadi

Selain dari pada telaah yuridis tersebut lebih lanjut Ashadi menyebut, kebijakan Gubernur yang membatalkan pengangkatan Penjabat Sekda Haltim dengan alasan kadaluarsa juga keliru.

“Karena Gubernur mengabaikan fakta hukum, dimana setelah Gubernur menerbitkan surat persetujuan pada tanggal 3 september 2020, mendiang Bupati telah menindaklanjuti dengan menetapkan SK pengangkatan Sekda pada tanggal 4 september ke esokan harinya. Dengan telah diterbitkannya SK pengangkatan oleh bupati tersebut maka gubernur tidak dapat lagi membatalkan surat persetujuan” tandasnya

“Oleh karena itu, dalil hukum Gubernur Maluku Utara yang membatalkan surat persetujuan pengangkatan Penjabat Sekda Halmahera timur karena alasan kadaluarsa, ini tidak memiliki dasar hukum,” tamba Ashadi, Sembari berharap, Gubernur mestinya memiliki staf yang cerdas dan cermat dalam memberikan advis kepada Gubernur, sehingga kebijakan Gubernur tidak sampai bertentangan dengan norma hukum dan bertindak sewenang-wenang tanpa dasar Hukum.

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Jembatan Pitago-Bailenget Rusak Parah, Butuh Perhatian Pemda

Tobelo -- Jembatan penghubung antara Desa Pitago dan Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Kebupaten Halmahera...

Pejabat Bupati Halut Ajak Warga Sambut Idul Fitri dengan Damai

Tobelo -- Di tengah bulan suci ramadhan ini, Pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Saifuddin...

Minggu Terakhir Ramadhan, DPD KNPI Halsel Gandeng Cipayung Santuni Anak Yatim

Labuha - Pengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bersama OKP Cipayung,...

Soal Pembatalan SK Plt Sekda, Ketua Komisi III DPRD Haltim Sebut Gubernur Melawan Hukum

Maba — Polemik soal pembatalan persetujuan Gubernur Maluku Utara atas usulan pengangkatan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur (Haltim) menjadi pembicaraan hangat dikalangan akademik dan pengamat kebijakan publik di Maluku Utara (Malut).

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Haltim Ashadi Tajuddin, Jum’at (23/10) mengatakan bahwa, kebijakan Gubernur Malut KH. Abdul Ghani Kasuba telah memecah belah warga dalam perdebatan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal di Halmahera Timur. Sebab Kata dia, banyak kalangan menuding miring sikap kelompok DPRD Haltim yang mempersoalkan surat pembatalan gubernur tersebut.

“Sebagai bagian dari kelompok tersebut, kami berkepentingan untuk menjelaskan pandangan objektif kami terhadap surat pembatalan Gubernur itu, yang tentu dilandaskan pada nalar dan logika hukum,” ujar Ashadi

Lanjut dia, alasan pokok Gubernur membatalkan surat Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekertaris Daerah Haltim yang termuat dalam surat Nomor: 800/JPTP/172/X/2020 tentang Pembatalan Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekertaris Daerah Halmahera Timur dimana, Gubernur berpandangan bahwa, surat persetujuan pengangkatan Sekda Haltim tanggal 3 september 2020 dengan nomor 821.2/JPTP/164/VI/2020 Perihal Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekda Haltim telah kadaluarsa dan batal demi Hukum, karena telah melampaui batas waktu pelantikan 5 hari kerja.

Baginya, pandangan tersebut tentu didasarkan pada ketentuan pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat Sekretaris Daerah. Akan tetapi, jika mencermati alasan Gubernur tersebut, maka telaah hukum perlu dilakukan untuk menguji kebenaran dalil Hukum tersebut, apakah surat Gubernur tentang pemberian persetujuan pengangkatan Pj sekda kadaluarsa, sehingga secara otomatis batal demi Hukum jika telah melampaui batas waktu pelantikan.

“Misalnya dalam norma pasal 8 ayat (1) Bupati/ Walikota menyampaikan usulan Penjabat Sekda secara tertulis paling lambat 5 hari kerja setelah sekda defenitif tidak dapat melaksanakan tugas atau sejak terjadi kekosongan jabatan. Pada ayat (3) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan persetujuan atau penolakan atas usulan Bupati/Walikota paling lambat 5 hari kerja sejak usulan diterima,” jelasnya

Tambah Ashadi, kemudian pada ayat (5) dalam hal Gubernur menolak maka Bupati/ Walikota wajib menyampaikan usulan baru paling lambat setelah diterima surat penolakan, ayat (6) Bupati/Walikota menetapkan Pj sekda paling lambat 5 hari kerja setelah persetujuan diterima atau dianggap diterima. Serta pasal 9 yang menyebutkan bahwa Pj Sekda dilantik oleh PPK paling lambat 5 hari kerja sejak keputusan pengangkatan ditetapkan.

“Dari uraian pasal 8 dan pasal 9 itu, terdapat limitasi waktu proses yang sifatnya fakultatif/ mengatur, tanpa ada konsekuensi atas pelampauan waktu, kecuali ketentuan pasal 8 ayat (3) yaitu pelampauan waktu memberi persetujuan atau penolakan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterima usulan, maka gubernur kehilangan wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan. Sehingga atas pelampauan waktu itu bupati/ walikota yang mengusulkan dapat menetapkan pengangkatan pj sekda paling lambat 5 hari kerja setelah dianggap gubernur memberi persetujuan,” urainya

Ashadi bilang, Konsekensi pelampauan waktu ini diatur pada ayat berikutnya yaitu ayat (4). Hilangnya wewenang Gubernur untuk memberi persetujuan atau penolakan akibat terlampauinya waktu 5 hari kerja ini disebabkan karena wewenang Gubernur telah kadaluarsa.

“Berangkat dari penjelasan ini, maka apakah norma limitasi waktu pada pasal 8 dan pasal 9 yang tidak mengatur konsekuensi pelampauan waktu bisa ditafsirkan sendiri sebagai keadaan kadaluarsa ? Tentu tidak, karena sepanjang tidak diatur konsekuensi hukum dari pelampauan waktu itu maka tidak bisa dipersepsikan sebagai kadaluarsa,” beber Ashadi

Selain dari pada telaah yuridis tersebut lebih lanjut Ashadi menyebut, kebijakan Gubernur yang membatalkan pengangkatan Penjabat Sekda Haltim dengan alasan kadaluarsa juga keliru.

“Karena Gubernur mengabaikan fakta hukum, dimana setelah Gubernur menerbitkan surat persetujuan pada tanggal 3 september 2020, mendiang Bupati telah menindaklanjuti dengan menetapkan SK pengangkatan Sekda pada tanggal 4 september ke esokan harinya. Dengan telah diterbitkannya SK pengangkatan oleh bupati tersebut maka gubernur tidak dapat lagi membatalkan surat persetujuan” tandasnya

“Oleh karena itu, dalil hukum Gubernur Maluku Utara yang membatalkan surat persetujuan pengangkatan Penjabat Sekda Halmahera timur karena alasan kadaluarsa, ini tidak memiliki dasar hukum,” tamba Ashadi, Sembari berharap, Gubernur mestinya memiliki staf yang cerdas dan cermat dalam memberikan advis kepada Gubernur, sehingga kebijakan Gubernur tidak sampai bertentangan dengan norma hukum dan bertindak sewenang-wenang tanpa dasar Hukum.

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Alumni Makasar, Gelar Silahturami di Galela

Galela -- Sejumlah alumni mahasiswa asal Halut yang pernah menempuh pendidikan strata satu di Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan, pada Senin (10/5) malam tadi menggelar silahturami sekaligus temu alumni...

13 Orang Napi Lapas Perempuan Kelas III Ternate...

Ternate -- Remisi atau pengurangan masa tahanan adalah salah satu momen yang sangat dinanti-nantikan para Narapidana (Napi) tanpa terkecuali para Napi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Ternate. Kepala...

Babinsa Fogi Kawal Langsung Pembagian BLT Tahap I

Sanana -- Memastikan pembagian berlangsung tertib dan aman, Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Fogi-Kec. Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Koptu Sumardi Sapsuha ikut mengawal penyaluran Bantuan Langsung Tunai/BLT...

Jelang Lebaran Saifuddin Sentuh Masyarakat

Tobelo -- Menjelang lebaran Hari Raya Idul Fitri umat muslim 1 Syawal 1442 Hijriah, pada 13 hingga 14 Mei 2021, Pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Saifuddin Djuba, kembali...

Berebut Rupiah, Ribut di Proyek Timbunan WFC Zona...

Pulau Morotai -- Proyak timbunan Water Front City Zona II di Taman Kota Daruba menelan anggaran miliaran rupiah, membuat para pekerja berebut Rupiah disana demi kelangsungan hidup keluarga mereka. "Total...

Pembangunan Pertashop Jambula Disorot Wakil Ketua I DPRD...

Ternate -- Sudah dua kali ditolak warga soal pembangunan Pertashop di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate. Hal ini kemudian menjadi sorotan Wakil Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate. Wakil Ketua I...
 

Jelang Idul Fitri, Pemdes Tabanoma Bentuk Tim Covid 

Halut -- Dalam rangka menyambut hari besar umat muslim yakni Idul Fitri, Pemerintah Desa, BPD, Pemuda bersama masyarakat desa Tabanoma Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara menyelenggarakan rapat pembentukan...

Aksi Sosial BMI Malut Bagi-bagi Takjil Dihari Ke-27...

Ternate -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bintang Muda Indonesian (BMI) Maluku Utara, gelar aksi sosial dengan berbagi takjil dihari ke-27 Ramadhan, bertempat di Jln. Pahlawan Revolusi tepatnya didepan taman...

Pejabat Bupati Halut Ajak Warga Sambut Idul Fitri...

Tobelo -- Di tengah bulan suci ramadhan ini, Pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Saifuddin Djuba, mengajak kepada seluruh lapisan warga masyarakat Halut agar dapat bergandengan tangan bersama dalam...