TERPOPULER

Omset Dua Sekawan Supermarket anjlok, ini penjelasan...

Ternate -- Dua Sekawan Supermarket, adalah sebuah supermarket yang menyediakan berbagai produk dan kebutuhan masyarakat, antara lain produk fashion,...

Soal Qit Hotel adalah Politik character assassination

Sanana -- Polemik persoalan Pengusaha Hotel (baca Qit Hotel-red) dengan diduga salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Acara tatap muka Elang-Rahim dengan Warga Loleo...

Weda -- Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Rahim Ode Yani, Jum'at (20/11) sore tadi menggelar kunjungan kerja dan...

Oknum Ketua Partai di Waitina dinilai Gagal...

Sanana -- Munculnya wacana disalah satu media online bahwa Paslon HT-UMAR berkampanye menggunakan Fasilitas Negara (Desa) seketika dibantah oleh...

Mursid Amalan nilai, Program Ekonomi Produktif salah...

Maba -- Salah satu anggota DPRD Halmahera Timur (Haltim) menilai Program ekonomi produktif yang gencar ditawarkan salah satu pasangan...

Omset Dua Sekawan Supermarket anjlok, ini penjelasan...

Ternate -- Dua Sekawan Supermarket, adalah sebuah supermarket yang menyediakan berbagai produk dan kebutuhan masyarakat, antara lain produk fashion,...

Soal Qit Hotel adalah Politik character assassination

Sanana -- Polemik persoalan Pengusaha Hotel (baca Qit Hotel-red) dengan diduga salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada...

Ampera Haltim Desak PLN Operasikan Listrik 24...

i-malut.com, Haltim - Mulai beroperasinya listrik 24 jam sehari di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Maba, Maba Tengah dan Wasile sejak diresmikan Selasa, 19...

Acara tatap muka Elang-Rahim dengan Warga Loleo...

Weda -- Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Rahim Ode Yani, Jum'at (20/11) sore tadi menggelar kunjungan kerja dan...

Oknum Ketua Partai di Waitina dinilai Gagal...

Sanana -- Munculnya wacana disalah satu media online bahwa Paslon HT-UMAR berkampanye menggunakan Fasilitas Negara (Desa) seketika dibantah oleh...

ARTIKEL TERKAIT

Soal Pembatalan SK Plt Sekda, Ketua Komisi III DPRD Haltim Sebut Gubernur Melawan Hukum

|

Maba — Polemik soal pembatalan persetujuan Gubernur Maluku Utara atas usulan pengangkatan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur (Haltim) menjadi pembicaraan hangat dikalangan akademik dan pengamat kebijakan publik di Maluku Utara (Malut).

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Haltim Ashadi Tajuddin, Jum’at (23/10) mengatakan bahwa, kebijakan Gubernur Malut KH. Abdul Ghani Kasuba telah memecah belah warga dalam perdebatan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal di Halmahera Timur. Sebab Kata dia, banyak kalangan menuding miring sikap kelompok DPRD Haltim yang mempersoalkan surat pembatalan gubernur tersebut.

“Sebagai bagian dari kelompok tersebut, kami berkepentingan untuk menjelaskan pandangan objektif kami terhadap surat pembatalan Gubernur itu, yang tentu dilandaskan pada nalar dan logika hukum,” ujar Ashadi

Lanjut dia, alasan pokok Gubernur membatalkan surat Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekertaris Daerah Haltim yang termuat dalam surat Nomor: 800/JPTP/172/X/2020 tentang Pembatalan Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekertaris Daerah Halmahera Timur dimana, Gubernur berpandangan bahwa, surat persetujuan pengangkatan Sekda Haltim tanggal 3 september 2020 dengan nomor 821.2/JPTP/164/VI/2020 Perihal Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekda Haltim telah kadaluarsa dan batal demi Hukum, karena telah melampaui batas waktu pelantikan 5 hari kerja.

Baginya, pandangan tersebut tentu didasarkan pada ketentuan pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat Sekretaris Daerah. Akan tetapi, jika mencermati alasan Gubernur tersebut, maka telaah hukum perlu dilakukan untuk menguji kebenaran dalil Hukum tersebut, apakah surat Gubernur tentang pemberian persetujuan pengangkatan Pj sekda kadaluarsa, sehingga secara otomatis batal demi Hukum jika telah melampaui batas waktu pelantikan.

“Misalnya dalam norma pasal 8 ayat (1) Bupati/ Walikota menyampaikan usulan Penjabat Sekda secara tertulis paling lambat 5 hari kerja setelah sekda defenitif tidak dapat melaksanakan tugas atau sejak terjadi kekosongan jabatan. Pada ayat (3) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan persetujuan atau penolakan atas usulan Bupati/Walikota paling lambat 5 hari kerja sejak usulan diterima,” jelasnya

Tambah Ashadi, kemudian pada ayat (5) dalam hal Gubernur menolak maka Bupati/ Walikota wajib menyampaikan usulan baru paling lambat setelah diterima surat penolakan, ayat (6) Bupati/Walikota menetapkan Pj sekda paling lambat 5 hari kerja setelah persetujuan diterima atau dianggap diterima. Serta pasal 9 yang menyebutkan bahwa Pj Sekda dilantik oleh PPK paling lambat 5 hari kerja sejak keputusan pengangkatan ditetapkan.

“Dari uraian pasal 8 dan pasal 9 itu, terdapat limitasi waktu proses yang sifatnya fakultatif/ mengatur, tanpa ada konsekuensi atas pelampauan waktu, kecuali ketentuan pasal 8 ayat (3) yaitu pelampauan waktu memberi persetujuan atau penolakan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterima usulan, maka gubernur kehilangan wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan. Sehingga atas pelampauan waktu itu bupati/ walikota yang mengusulkan dapat menetapkan pengangkatan pj sekda paling lambat 5 hari kerja setelah dianggap gubernur memberi persetujuan,” urainya

Ashadi bilang, Konsekensi pelampauan waktu ini diatur pada ayat berikutnya yaitu ayat (4). Hilangnya wewenang Gubernur untuk memberi persetujuan atau penolakan akibat terlampauinya waktu 5 hari kerja ini disebabkan karena wewenang Gubernur telah kadaluarsa.

“Berangkat dari penjelasan ini, maka apakah norma limitasi waktu pada pasal 8 dan pasal 9 yang tidak mengatur konsekuensi pelampauan waktu bisa ditafsirkan sendiri sebagai keadaan kadaluarsa ? Tentu tidak, karena sepanjang tidak diatur konsekuensi hukum dari pelampauan waktu itu maka tidak bisa dipersepsikan sebagai kadaluarsa,” beber Ashadi

Selain dari pada telaah yuridis tersebut lebih lanjut Ashadi menyebut, kebijakan Gubernur yang membatalkan pengangkatan Penjabat Sekda Haltim dengan alasan kadaluarsa juga keliru.

“Karena Gubernur mengabaikan fakta hukum, dimana setelah Gubernur menerbitkan surat persetujuan pada tanggal 3 september 2020, mendiang Bupati telah menindaklanjuti dengan menetapkan SK pengangkatan Sekda pada tanggal 4 september ke esokan harinya. Dengan telah diterbitkannya SK pengangkatan oleh bupati tersebut maka gubernur tidak dapat lagi membatalkan surat persetujuan” tandasnya

“Oleh karena itu, dalil hukum Gubernur Maluku Utara yang membatalkan surat persetujuan pengangkatan Penjabat Sekda Halmahera timur karena alasan kadaluarsa, ini tidak memiliki dasar hukum,” tamba Ashadi, Sembari berharap, Gubernur mestinya memiliki staf yang cerdas dan cermat dalam memberikan advis kepada Gubernur, sehingga kebijakan Gubernur tidak sampai bertentangan dengan norma hukum dan bertindak sewenang-wenang tanpa dasar Hukum.

Video Pesan Layanan Masyarakat

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

MS-SM Janji Siapkan Fasilitas Pembinaan Bakat Generasi Muda Ketika Terpilih

Taliabu -- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 H....

Bahmit Djafar optimis menangkan Paslon Ubaid-Anjas di Maba Utara

Maba -- Sekertaris Komisi II DPRD Halmahera Timur (Haltim) Bahmit Djafar, optimis memenangkan Pasangan Calon...

Resmikan Mushollah Baru, PT IWIP Buktikan Tanggung Jawab Kepada Karyawan

Ternate - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) meresmikan Musholah baru untuk tempat beribadah...
- Iklan KPU Haltim -

Soal Pembatalan SK Plt Sekda, Ketua Komisi III DPRD Haltim Sebut Gubernur Melawan Hukum

|

Maba — Polemik soal pembatalan persetujuan Gubernur Maluku Utara atas usulan pengangkatan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur (Haltim) menjadi pembicaraan hangat dikalangan akademik dan pengamat kebijakan publik di Maluku Utara (Malut).

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Haltim Ashadi Tajuddin, Jum’at (23/10) mengatakan bahwa, kebijakan Gubernur Malut KH. Abdul Ghani Kasuba telah memecah belah warga dalam perdebatan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal di Halmahera Timur. Sebab Kata dia, banyak kalangan menuding miring sikap kelompok DPRD Haltim yang mempersoalkan surat pembatalan gubernur tersebut.

“Sebagai bagian dari kelompok tersebut, kami berkepentingan untuk menjelaskan pandangan objektif kami terhadap surat pembatalan Gubernur itu, yang tentu dilandaskan pada nalar dan logika hukum,” ujar Ashadi

Lanjut dia, alasan pokok Gubernur membatalkan surat Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekertaris Daerah Haltim yang termuat dalam surat Nomor: 800/JPTP/172/X/2020 tentang Pembatalan Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekertaris Daerah Halmahera Timur dimana, Gubernur berpandangan bahwa, surat persetujuan pengangkatan Sekda Haltim tanggal 3 september 2020 dengan nomor 821.2/JPTP/164/VI/2020 Perihal Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekda Haltim telah kadaluarsa dan batal demi Hukum, karena telah melampaui batas waktu pelantikan 5 hari kerja.

Baginya, pandangan tersebut tentu didasarkan pada ketentuan pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat Sekretaris Daerah. Akan tetapi, jika mencermati alasan Gubernur tersebut, maka telaah hukum perlu dilakukan untuk menguji kebenaran dalil Hukum tersebut, apakah surat Gubernur tentang pemberian persetujuan pengangkatan Pj sekda kadaluarsa, sehingga secara otomatis batal demi Hukum jika telah melampaui batas waktu pelantikan.

“Misalnya dalam norma pasal 8 ayat (1) Bupati/ Walikota menyampaikan usulan Penjabat Sekda secara tertulis paling lambat 5 hari kerja setelah sekda defenitif tidak dapat melaksanakan tugas atau sejak terjadi kekosongan jabatan. Pada ayat (3) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan persetujuan atau penolakan atas usulan Bupati/Walikota paling lambat 5 hari kerja sejak usulan diterima,” jelasnya

Tambah Ashadi, kemudian pada ayat (5) dalam hal Gubernur menolak maka Bupati/ Walikota wajib menyampaikan usulan baru paling lambat setelah diterima surat penolakan, ayat (6) Bupati/Walikota menetapkan Pj sekda paling lambat 5 hari kerja setelah persetujuan diterima atau dianggap diterima. Serta pasal 9 yang menyebutkan bahwa Pj Sekda dilantik oleh PPK paling lambat 5 hari kerja sejak keputusan pengangkatan ditetapkan.

“Dari uraian pasal 8 dan pasal 9 itu, terdapat limitasi waktu proses yang sifatnya fakultatif/ mengatur, tanpa ada konsekuensi atas pelampauan waktu, kecuali ketentuan pasal 8 ayat (3) yaitu pelampauan waktu memberi persetujuan atau penolakan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterima usulan, maka gubernur kehilangan wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan. Sehingga atas pelampauan waktu itu bupati/ walikota yang mengusulkan dapat menetapkan pengangkatan pj sekda paling lambat 5 hari kerja setelah dianggap gubernur memberi persetujuan,” urainya

Ashadi bilang, Konsekensi pelampauan waktu ini diatur pada ayat berikutnya yaitu ayat (4). Hilangnya wewenang Gubernur untuk memberi persetujuan atau penolakan akibat terlampauinya waktu 5 hari kerja ini disebabkan karena wewenang Gubernur telah kadaluarsa.

“Berangkat dari penjelasan ini, maka apakah norma limitasi waktu pada pasal 8 dan pasal 9 yang tidak mengatur konsekuensi pelampauan waktu bisa ditafsirkan sendiri sebagai keadaan kadaluarsa ? Tentu tidak, karena sepanjang tidak diatur konsekuensi hukum dari pelampauan waktu itu maka tidak bisa dipersepsikan sebagai kadaluarsa,” beber Ashadi

Selain dari pada telaah yuridis tersebut lebih lanjut Ashadi menyebut, kebijakan Gubernur yang membatalkan pengangkatan Penjabat Sekda Haltim dengan alasan kadaluarsa juga keliru.

“Karena Gubernur mengabaikan fakta hukum, dimana setelah Gubernur menerbitkan surat persetujuan pada tanggal 3 september 2020, mendiang Bupati telah menindaklanjuti dengan menetapkan SK pengangkatan Sekda pada tanggal 4 september ke esokan harinya. Dengan telah diterbitkannya SK pengangkatan oleh bupati tersebut maka gubernur tidak dapat lagi membatalkan surat persetujuan” tandasnya

“Oleh karena itu, dalil hukum Gubernur Maluku Utara yang membatalkan surat persetujuan pengangkatan Penjabat Sekda Halmahera timur karena alasan kadaluarsa, ini tidak memiliki dasar hukum,” tamba Ashadi, Sembari berharap, Gubernur mestinya memiliki staf yang cerdas dan cermat dalam memberikan advis kepada Gubernur, sehingga kebijakan Gubernur tidak sampai bertentangan dengan norma hukum dan bertindak sewenang-wenang tanpa dasar Hukum.

Video Pesan Layanan Masyarakat

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

- Iklan KPU Haltim -

ARTIKEL TERKAIT

Elang-Rahim penuhi janji hadirkan Jaringan Telkomsel di Desa...

Weda -- Elang-Rahim dalam acara tatap muka didesa Loleo dan Aer Salobar kecamatan Weda Selatan kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) pada, Jum'at (20/11) kemarin berjanji akan memberikan pelayanan akses jaringan...

Soal Sampah, Pemda Taliabu terkendala akses menuju TPA

Taliabu -- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat ini, mengalami kendala dengan alat berat untuk memperbaiki jalan menuju lokasi pembuangan sampah. Sementara, tampak...

Soal kader alih dukungan, Ketua Perindo angkat bicara

Taliabu - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Pulau Taliabu angkat bicara soal Kadernya yang beralih mendukung Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Aliong Mus...

Gakumdu Serahkan Berkas Kades Tawa ke Kejari Halsel

Labuha -- Gakumdu Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), menyerahkan berkas kasus pelanggaran tindak pidana Pemilihan kepada Kejaksaan Negeri, Selasa (24/11) Pukul 14.30. WIT. Koordinator Gakumdu Bawaslu Halsel, Asman Jamel ketika...

Bangun Sinergitas, TNI-Polri dan Dinas Kesehatan Bagi-bagi Masker

Maba -- Dalam rangka membangun kerja sama antar instansi, Polres bersama Koramil dan Dinas Kesehatan Halmahera Timur (Haltim) gelar kegiatan bagi-bagi masker sejumlah 150 buah kepada masyarakat. Kegiatan tersebut bagian...

5 Mahasiswa UPBJJ-UT Ternate ikut Wisuda Virtual yang...

Ternate -- Universitas Terbuka (UT) hari ini menggelar wisuda secara virtual zoom. Wisuda kali ini diikuti oleh Unit Program Belajar Jarak Jauh Unviresitas Terbuka (UPBJJ-UT) diseluruh wilayah Indonesia termasuk...

Persatuan Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam...

Ternate -- Perogram Studi (Prodi) Muamalah merupakan salah satu program studi atau jurusan tertua dibawah naungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate. Prodi...

Pemdes Loleo Halteng Gelar Rapat Pembahasan Anggaran Tahun...

Halteng -- Pemerintah Desa (Pemdes) Loleo, Selasa (24/11) pagi tadi menggelar Rapat Pembahasan Anggaran Tahun 2021, bertempat dikantor desa Loleo kecamatan Weda Selatan kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Hadir dalam kegiatan...

Danpomdam XVI/Pattimura kunjungan kerja ke Denpom XVI/1 Ternate

Ternate -- Danpomdam XVI/Pattimura, Kolonel Cpm Johny Paul Johannes Palupessy beserta Ibu melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Denpom XVI/1 Ternate dengan tujuan melaksanakan Pengarahan kepada personel Denpom XVI/1 dan...
error: