TERPOPULER

Dr. Muh. Nasir S. Tamalene : IKA...

Ternate -- Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) bakal segera hadir di Provinsi Maluku Utara. Kampus tersebut akan hadir...

HMI Cabang Ternate Minta PT. NHM Hentikan...

Ternate -- Covid-19 saat ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Hal itulah yang membuat Pemerintah hadir dengan...

MAN I Halsel Buka Pendaftaran Guru Honorer,...

Halsel -- Madrasah Aliyah Negeri I Halmahera Selatan (MAN I HAL-SEL) membuka lowongan bagi tenaga pendidik baru (Guru Honorer)...

Amar Manaf : 2021 Sebagai Tahun Penguatan...

Sofifi -- Sebanyak 68 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menerima SK PCPNS di Aula...

Hari Ini, LLDIKTI Wilayah XII Lakukan Visitasi...

Ternate -- Hari Ini Sabtu (23/01), Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII, lakukan Visitasi Lokasi Perencanaan Pembangunan Kampus...

Peduli Kemanusiaan, EW-LMND Malut Distribusikan Bantuan di...

Ternate -- Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Maluku Utara, distribusikan bantuan terhadap Masyarakat yang terdampak Bencana...

Dr. Muh. Nasir S. Tamalene : IKA...

Ternate -- Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) bakal segera hadir di Provinsi Maluku Utara. Kampus tersebut akan hadir...

HMI Cabang Ternate Minta PT. NHM Hentikan...

Ternate -- Covid-19 saat ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Hal itulah yang membuat Pemerintah hadir dengan...

MAN I Halsel Buka Pendaftaran Guru Honorer,...

Halsel -- Madrasah Aliyah Negeri I Halmahera Selatan (MAN I HAL-SEL) membuka lowongan bagi tenaga pendidik baru (Guru Honorer)...

Amar Manaf : 2021 Sebagai Tahun Penguatan...

Sofifi -- Sebanyak 68 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menerima SK PCPNS di Aula...

Hari Ini, LLDIKTI Wilayah XII Lakukan Visitasi...

Ternate -- Hari Ini Sabtu (23/01), Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII, lakukan Visitasi Lokasi Perencanaan Pembangunan Kampus...

ARTIKEL TERKAIT

56 Desa terancam Pinalti pencairan DD Tahap III 2020

|

Labuha — Memasuki batas waktu pencairan Dana Desa (DD) Tahap III pada 15 November 2020, terdapat masih 56 desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), yang belum bisa melalukan pencairan DD Tahap III 2020.

“Iya rilis yang diterima dari KPN (Komisi Perbendaharaan Negara) Ternate pada kamis 19 November kemarin, masih ada 56 desa di Halsel yang hingga saat ini belum bisa mencairkan DD tahap III tahun 2020 karena belum menyampaikan bukti rekonsiliasi (Rekon) realisasi penggunaan anggaran DD Tahun 2015 sampai 2019,” ungkap Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Halsel Bustami Soleman, saat ditemui diruang kerjanya, Senin (23/11).

Disisa waktu beberapa minggu ini, Kata Bustami, 56 desa tersebut harus menuntaskan syarat-syarat untuk bisa mencairkan DD Tahap III 2020, terutama rekon realisasi penggunaan DD tahun 2015 sampai 2019. Jika tidak, maka puluhan desa tersebut tidak lagi bisa mencairkan DD tahap III tahun 2020.

“Iya jadi kalau tidak dimasukkan ke KPN maka 56 desa itu bisa-bisa kena pinalti karena batas waktu pencairan DD tahap III 2020 itu batas 15 November,” terangnya.

Bustami menjelaskan, Rekon Realisasi penggunaan anggaran DD adalah melakukan penyesuaian atau penyelarasan terhadap Silpa DD yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor: 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Diimana setiap desa harus menyampaikan bukti realisasi DD disetiap tahun anggaran sebelumnya lewat Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OM SPAN).

“Jadi Kades masukkan ke Dinas PMD dan nantinya Dinas PMD lanjutkan ke BPKAD, nanti BPKAD yang menyampaikan ke KPN lewat aplikasi OM SPAN,” jelas Bustamin.

Untuk itu, Bustami berharap agar para Kades dari 56 desa agar secepatnya memasukkan bukti rekon realisasi penggunaan anggaran DD tahun 2019 dan juga DD tahap I dan II tahun 2020.

“Jika tidak, maka anggaran tersebut tidak akan dicairkan oleh KPN dan akan dikembalikan ke kas Negara,” pungkasnya.

(Li)

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Menunggak Anggsuran Listrik, Lampu di Pasar Ikan Higienis Padam 

Ternate -- Pihak PLN Kota Ternate, Selasa (26/01) pagi tadi melakukan pemutusan aliran Listrik di...

Dinas P2A Kota Ternate Bakal Kawal Kasus Pemerkosaan Tiga Pelajar Hingga Tuntas

Ternate -- Kasus pemorkasan yang terjadi terhadap 3 korban yang diketahui adalah pelajar salah satu...

Dr. Muh. Nasir S. Tamalene : IKA PMII Malut sebagai Inisiator Pendirian Kampus UNUTARA

Ternate -- Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) bakal segera hadir di Provinsi Maluku Utara....

56 Desa terancam Pinalti pencairan DD Tahap III 2020

Labuha — Memasuki batas waktu pencairan Dana Desa (DD) Tahap III pada 15 November 2020, terdapat masih 56 desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), yang belum bisa melalukan pencairan DD Tahap III 2020.

“Iya rilis yang diterima dari KPN (Komisi Perbendaharaan Negara) Ternate pada kamis 19 November kemarin, masih ada 56 desa di Halsel yang hingga saat ini belum bisa mencairkan DD tahap III tahun 2020 karena belum menyampaikan bukti rekonsiliasi (Rekon) realisasi penggunaan anggaran DD Tahun 2015 sampai 2019,” ungkap Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Halsel Bustami Soleman, saat ditemui diruang kerjanya, Senin (23/11).

Disisa waktu beberapa minggu ini, Kata Bustami, 56 desa tersebut harus menuntaskan syarat-syarat untuk bisa mencairkan DD Tahap III 2020, terutama rekon realisasi penggunaan DD tahun 2015 sampai 2019. Jika tidak, maka puluhan desa tersebut tidak lagi bisa mencairkan DD tahap III tahun 2020.

“Iya jadi kalau tidak dimasukkan ke KPN maka 56 desa itu bisa-bisa kena pinalti karena batas waktu pencairan DD tahap III 2020 itu batas 15 November,” terangnya.

Bustami menjelaskan, Rekon Realisasi penggunaan anggaran DD adalah melakukan penyesuaian atau penyelarasan terhadap Silpa DD yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor: 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Diimana setiap desa harus menyampaikan bukti realisasi DD disetiap tahun anggaran sebelumnya lewat Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OM SPAN).

“Jadi Kades masukkan ke Dinas PMD dan nantinya Dinas PMD lanjutkan ke BPKAD, nanti BPKAD yang menyampaikan ke KPN lewat aplikasi OM SPAN,” jelas Bustamin.

Untuk itu, Bustami berharap agar para Kades dari 56 desa agar secepatnya memasukkan bukti rekon realisasi penggunaan anggaran DD tahun 2019 dan juga DD tahap I dan II tahun 2020.

“Jika tidak, maka anggaran tersebut tidak akan dicairkan oleh KPN dan akan dikembalikan ke kas Negara,” pungkasnya.

(Li)

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

DPMD Halteng Gelar Kegiatan Program Singkronisasi APBDes

Weda -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Rabu (27/01) Siang tadi mengelar kegiatan Program Sinnkronisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Kegiatan tersebut bertempat di kantor DPMD kabupaten Halmahera...

Februari, Vaksinasi Tenaga Kesehatan Kota Ternate Selesai, Lanjut...

Ternate - Imunisasi vaksin C-19 di Kota Ternate khususnya bagi tenaga kesehatan (medis) akan berakhir pada febuari 2021 mendatang. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Ternate Nurbaiti Rajabessy, ketika dikonfirmasi awak...

Soal Imunisasi Vaksin C-19, Pemda Halbar Masih Dalam...

Halbar -- Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Provinsi Maluku Utara (Malut), masih dalam tahapan proses persiapan untuk penyuntikan Vaksin Sinovak tahap pertama. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat (Halbar)...

PC IKA PMII Halsel Gelar Rapat Kerja Perdana...

Ternate -- Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Halmahera Selatan (PC IKA PMII Halsel) periode 2020-2025, gelar Rapat Kerja (Raker) perdana, dengan tema, "Membangun Sinergitas IKA PMII...

Delapan Desa se-Kecamatan Weda Selatan Halteng Gelar Musrembang

Weda -- Delapan desa se-Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Selasa (26/01) siang tadi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa. Delapan desa tersebut yakni Desa Loleo, Aer...

Etihad FC Kemenag Malut Taklukkan Dispora Provinsi FC...

Sofifi -- Friendly Match antara Tim Etihad FC-Kanwil Kemenag Malut vs Dispora Malut FC, Selasa (26/01) sore tadi di Stadion Bukit Durian Sofifi, berakhir dengan skor 4 : 2...

Dinas P2A Kota Ternate Bakal Kawal Kasus Pemerkosaan...

Ternate -- Kasus pemorkasan yang terjadi terhadap 3 korban yang diketahui adalah pelajar salah satu SMU di kota Tidore Kepulauan mendapat perhatian serius dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak...

Menunggak Anggsuran Listrik, Lampu di Pasar Ikan Higienis...

Ternate -- Pihak PLN Kota Ternate, Selasa (26/01) pagi tadi melakukan pemutusan aliran Listrik di Pasar Ikan Higienis, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah. Pasalnya, Pasar Ikan Higienis tersebut menunggak...

PT. IHB gelar Rapat Evaluasi Program PPM Libatkan...

Halut -- Kebijakan PT. NHM beberapa tahun terakhir ini banyak memunculkan polimik dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat lingkat tambang, yakni Kec. Kao dan Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara. Pasalnya, setiap kebijakan...
error: