TERPOPULER

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Dalam Waktu Dekat, PD SPSI Akan Bentuk...

Ternate — Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)...

Lanud Leo Wattimena akan Delegasikan Siswa/i Unggulan...

Ternate -  Pendaftaran SMA Pradita Dirgantara Tahun 2021-2022 dibuka pada bulan Februari-Maret 2021 mendatang. Lanud Leo Wattimena pun telah...

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, berbuntut pengembalian kewenangan...

Usulan PAW Anggota DPRD Kota Ternate dari Partai...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari partai Berkarya, telah dibahas...

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Dalam Waktu Dekat, PD SPSI Akan Bentuk...

Ternate — Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)...

Lanud Leo Wattimena akan Delegasikan Siswa/i Unggulan...

Ternate -  Pendaftaran SMA Pradita Dirgantara Tahun 2021-2022 dibuka pada bulan Februari-Maret 2021 mendatang. Lanud Leo Wattimena pun telah...

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, berbuntut pengembalian kewenangan...

ARTIKEL TERKAIT

Kritik Pedas untuk Kinerja Bawaslu Kepulauan Sula

|

Sanana — Kritikan Pedas dialamatkan ke Bawaslu Kab. Kepulauan Sula (Kepsul). Kritik ini disampaikan oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati HT-UMAR, Raja Soulissa, SH atas Kinerja Bawaslu Kepsul yang dinilai seperti ’by order’.

”Sangat disayangkan jika hari ini Bawaslu Kepulauan Sula melakukan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan berdasarkan Opini liar di Medsos, kemudian juga berdasarkan Wacana yang sengaja dibangun oleh Oknum atau Kelompok tertentu, sehingga disini saya harus mengatakan seperti bekerja sesuai Order”, ungkap Raja Soulissa, SH praktisi Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi HT-UMAR, Rabu (25/11).

Dirinya merujuk pada beberapa Kasus dugaan pelanggaran, seperti Kasus Capalulu. disitu kata Raja, Bawaslu tidak memainkan perannya secara utuh.

“Wajar jika putusan PN Sanana demikian karena memang pada saat itu Klien Kami dihadang untuk melakukan kegiatan Kampanye yang diperintahkan UU,” tukasnya

Sebaliknya pada Kasus Reses Anggota DPR-RI, menurut Raja, ada keanehan jika Pelapor dan Saksi diperiksa sedangkan pihak terlapor sama sekali tidak dihadirkan untuk dimintai keterangannya. Raja menambahkan dugaan Pelanggaran Paslon lain semacam ada pembiaran, namun ada perlakuan yang berbeda untuk kliennya.

”Lihat saja untuk Kasus Kampanye Goyang Nasi Padang di Pas Ipa, kemudian yang baru saja terjadi kemarin, Pawai Paslon ditengah Pandemi Covid-19 yang mengabaikan Protokol Kesehatan”, tutur Raja Praktisi Hukum yang juga mantan Sekum HMI Cab. Jakarta Raya.

Kepada media ini, Raja juga mengaku heran untuk Kasus Perahu Nelayan di Desa Waitina, Raja mengira kasus tersebut bermula dari Persepsi salah satu Ketua Partai Politik di Desa tersebut, sehingga berkembang menjadi Opini liar yang kemudian ’ditangkap’ oleh Bawaslu.

”Untuk Kasus Perahu Nelayan di Desa Waitina, harusnya Persepsi Publik sudah bisa terjawab oleh Fungsi Pencegahan dan Pengawasan Bawaslu, Namun yang terjadi terlanjur dikatakan bahwa Klien Kami menggunakan Fasilitas Negara/Desa, dan itu sudah menjadi konsumsi Publik”, kata Raja Soulissa, SH.

Raja bilang, Pola dari Kinerja Bawaslu seperti pesanan kelompok tertentu.

“Lihat saja untuk suatu dugaan pelanggaran Pilkada, ada Opini yang dibangun, dilanjutkan dengan Pelaporan dan ditangani secara serius oleh Bawaslu Kepsul,” Kata Raja Soulissa calon Master Hukum yang juga mantan Aktivis Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI).

”Namun saya masih berharap agar kinerja Bawaslu bisa menjadi lebih baik, tidak tebang pilih dalam menyikapi suatu dugaan pelanggaran Pilkada serta tidak ada diskriminatif untuk pasangan calon tertentu”, tambahnya.

Penutup Raja mengajak untuk semua Penggiat Demokrasi khususnya para Peserta Pemilu untuk berkompetisi secara on the track. Demikian juga untuk para penyelenggara, bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai rulle dan perundang-undangan yang berlaku.

”Jika semua bergerak pada Koridor yang berlaku, Saya yakin Pilkada Sula bisa menjadi Pilkada yang berkualitas, Aman, Damai dan bermartabat sehingga bisa menjadi contoh pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku Utara”, tutupnya.

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Amar Manaf : 2021 Sebagai Tahun Penguatan Kinerja ASN

Sofifi -- Sebanyak 68 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menerima...

Musyawarah Ke-II IKAPERIK Universitas Khairun Ternate Berlangsung Khidmat

Ternate -- Ikatan Alumni Perikanan dan Ilmu Kelautan (IKAPERIK) Unkhair Ternate Provinsi Maluku Utara gelar...

Inspektorat Taliabu Belum Teruskan Hasil Audit ADD dan DD Desa Loseng Ke Polres Sula

Taliabu - Penaganan Kasus Audit ADD dan DD Desa Loseng Kecamatan Taliabu Timur selatan kabupaten...

Kritik Pedas untuk Kinerja Bawaslu Kepulauan Sula

Sanana — Kritikan Pedas dialamatkan ke Bawaslu Kab. Kepulauan Sula (Kepsul). Kritik ini disampaikan oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati HT-UMAR, Raja Soulissa, SH atas Kinerja Bawaslu Kepsul yang dinilai seperti ’by order’.

”Sangat disayangkan jika hari ini Bawaslu Kepulauan Sula melakukan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan berdasarkan Opini liar di Medsos, kemudian juga berdasarkan Wacana yang sengaja dibangun oleh Oknum atau Kelompok tertentu, sehingga disini saya harus mengatakan seperti bekerja sesuai Order”, ungkap Raja Soulissa, SH praktisi Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi HT-UMAR, Rabu (25/11).

Dirinya merujuk pada beberapa Kasus dugaan pelanggaran, seperti Kasus Capalulu. disitu kata Raja, Bawaslu tidak memainkan perannya secara utuh.

“Wajar jika putusan PN Sanana demikian karena memang pada saat itu Klien Kami dihadang untuk melakukan kegiatan Kampanye yang diperintahkan UU,” tukasnya

Sebaliknya pada Kasus Reses Anggota DPR-RI, menurut Raja, ada keanehan jika Pelapor dan Saksi diperiksa sedangkan pihak terlapor sama sekali tidak dihadirkan untuk dimintai keterangannya. Raja menambahkan dugaan Pelanggaran Paslon lain semacam ada pembiaran, namun ada perlakuan yang berbeda untuk kliennya.

”Lihat saja untuk Kasus Kampanye Goyang Nasi Padang di Pas Ipa, kemudian yang baru saja terjadi kemarin, Pawai Paslon ditengah Pandemi Covid-19 yang mengabaikan Protokol Kesehatan”, tutur Raja Praktisi Hukum yang juga mantan Sekum HMI Cab. Jakarta Raya.

Kepada media ini, Raja juga mengaku heran untuk Kasus Perahu Nelayan di Desa Waitina, Raja mengira kasus tersebut bermula dari Persepsi salah satu Ketua Partai Politik di Desa tersebut, sehingga berkembang menjadi Opini liar yang kemudian ’ditangkap’ oleh Bawaslu.

”Untuk Kasus Perahu Nelayan di Desa Waitina, harusnya Persepsi Publik sudah bisa terjawab oleh Fungsi Pencegahan dan Pengawasan Bawaslu, Namun yang terjadi terlanjur dikatakan bahwa Klien Kami menggunakan Fasilitas Negara/Desa, dan itu sudah menjadi konsumsi Publik”, kata Raja Soulissa, SH.

Raja bilang, Pola dari Kinerja Bawaslu seperti pesanan kelompok tertentu.

“Lihat saja untuk suatu dugaan pelanggaran Pilkada, ada Opini yang dibangun, dilanjutkan dengan Pelaporan dan ditangani secara serius oleh Bawaslu Kepsul,” Kata Raja Soulissa calon Master Hukum yang juga mantan Aktivis Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI).

”Namun saya masih berharap agar kinerja Bawaslu bisa menjadi lebih baik, tidak tebang pilih dalam menyikapi suatu dugaan pelanggaran Pilkada serta tidak ada diskriminatif untuk pasangan calon tertentu”, tambahnya.

Penutup Raja mengajak untuk semua Penggiat Demokrasi khususnya para Peserta Pemilu untuk berkompetisi secara on the track. Demikian juga untuk para penyelenggara, bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai rulle dan perundang-undangan yang berlaku.

”Jika semua bergerak pada Koridor yang berlaku, Saya yakin Pilkada Sula bisa menjadi Pilkada yang berkualitas, Aman, Damai dan bermartabat sehingga bisa menjadi contoh pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku Utara”, tutupnya.

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Peduli Kemanusiaan, EW-LMND Malut Distribusikan Bantuan di Halut

Ternate -- Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Maluku Utara, distribusikan bantuan terhadap Masyarakat yang terdampak Bencana Alam, di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara. Pendistribusian bantuan...

Musyawarah Ke-II IKAPERIK Universitas Khairun Ternate Berlangsung Khidmat

Ternate -- Ikatan Alumni Perikanan dan Ilmu Kelautan (IKAPERIK) Unkhair Ternate Provinsi Maluku Utara gelar musyawarah ke-II, bertempat di Balai Room Gamalama Hotel Sahid Bella, Sabtu (23-01). Pantauan media ini,...

Dr. Muh. Nasir S. Tamalene : IKA PMII...

Ternate -- Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) bakal segera didirikan di Provinsi Maluku Utara. Kampus tersebut akan hadir dengan 10 Program Studi (Prodi) dan 3 Fakultas. Ketua Tim Penyusun,...

Hari Ini, LLDIKTI Wilayah XII Lakukan Visitasi Kampus...

Ternate -- Hari Ini Sabtu (23/01), Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII, lakukan Visitasi Lokasi Perencanaan Pembangunan Kampus Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA), serta Dokumen pendukungnya. Kepala Lembaga...

Tahun 2021 ini, PKBM Mario Laha Miliki 81...

Ternate -- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mario Laha Kota Ternate, pada tahun 2021 ini memiliki 81 siswa peserta didik yang terdaftar di Dapodik Pendidikan Kesetaraan. Ketua PKBM Mario Laha...

Amar Manaf : 2021 Sebagai Tahun Penguatan Kinerja...

Sofifi -- Sebanyak 68 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menerima SK PCPNS di Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Kantor Wilayah Jl.Km 40...

Keraguan Masyarakat Soal Kemanan Vaksin C-19, Ini Tanggapan...

Sofifi — Vaksin sinovak seakan menjadi momok yang menakutkan bagi warga, meskipun secara resmi pemerintah melalui Badan POM telah mengumumkan jaminan keamanan atas penggunaan vaksin tersebut. Anggota DPRD Provinsi Maluku...

Tahun 2022, DPRD Kota Ternate Akan Maksimalkan Anggaran...

Ternate -- Komisi II DPRD Kota Ternate akan mengusulkan kepada Pemerintah Kota Ternate agar selain Dana Insentif Daerah (DID), para pelaku Usaha Kecil dan Menengah juga diberikan stimulus oleh...

FKPA-MU Gelar Aksi Peduli Kemanusiaan dan Kampanye Lingkungan

Ternate -- Forum Komunikasi Pecinta Alam Maluku Utara (FKPA-MU) gelar Aksi Galang Dana Peduli Kemanusiaan untuk masyarakat Halmahera Utara (Halut) yang tertimpa musibah banjir beberapa waktu lalu. Dalam waktu...