TERPOPULER

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Dalam Waktu Dekat, PD SPSI Akan Bentuk...

Ternate — Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)...

Lanud Leo Wattimena akan Delegasikan Siswa/i Unggulan...

Ternate -  Pendaftaran SMA Pradita Dirgantara Tahun 2021-2022 dibuka pada bulan Februari-Maret 2021 mendatang. Lanud Leo Wattimena pun telah...

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, berbuntut pengembalian kewenangan...

Usulan PAW Anggota DPRD Kota Ternate dari Partai...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari partai Berkarya, telah dibahas...

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Dalam Waktu Dekat, PD SPSI Akan Bentuk...

Ternate — Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)...

Lanud Leo Wattimena akan Delegasikan Siswa/i Unggulan...

Ternate -  Pendaftaran SMA Pradita Dirgantara Tahun 2021-2022 dibuka pada bulan Februari-Maret 2021 mendatang. Lanud Leo Wattimena pun telah...

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, berbuntut pengembalian kewenangan...

ARTIKEL TERKAIT

Ketua DKC Gerakan Pramuka, Jabar Soseba : Musppanitera Halteng Cacat Konstitusi

|

Weda — Ketua Dewan Kerja Cabang (DKC) Gerakan Pramuka Jabar Soseba, menolak keras musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Putri dan Putra (Musppanitera) yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).

Pada i-malut.com, Jum’at (08/01), Ketua DKC Jabar Soseba mengatakan, musyawarah Musppanitera yang digelar sekarang tanpa diketahui sedikitpun oleh pengurus DKC.

“Musyawarah dibuat secara tiba-tiba, sehingga pengurus DKC dan Kwartir (cabang) pun tidak mengetahui, bahkan Musppanitera yang digelar tanpa ada komunikasi dengan pengurus DKC. Musyawarah itu ilegal dan cacat administrasi,” kata Jabar

Seharusnya menurut Jabar, ada prosedur dalam tahapan Musppanititera, minimal ada syarat Musyawarah yang diatur dalam AD/ART.

“Setidaknya, Kwartir Daerah jangan datang membuat Musyawarah secara tiba-tiba, tapi harus berkomunikasi dengan DKC dulu, agar Kwartir Daerah tidak menabrak AD/ART,” tuturnya

Atas kekesalan terhadap tindakan Kwartir Daerah tersebut yang melakukan Musyawarah semena-mena, Jabar menuturkan dirinya selaku Ketua DKC beserta pengurus yang lainnya sangat kesal dan menolak keras Musyawarah Musppanitera yang dibuat oleh Kwartir.

Lanjut Jabar, awalnya DKC sudah mengusulkan proposal Musyawarah ke Pemda Halteng tapi setahu dia, sampai saat ini belum ada kepastian sehingga Musyawarah pun masih tertunda karena anggaran juga belum ada.

“Tapi secara tiba-tiba, Kwartir Daerah turun dan membuat Musyawarah, kalau Musyawarah dibuat tentunya sudah ada anggaran,” tanya Jabar

Sekedar diketahui, pada Pasal 67 AD/ART Gerakan Pramuka, tentang Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Daerah, dimana pada poin 7 Huruf a b,dan c menjelaskan. Melaksanakan koordinasi, membantu, dan memastikan terselenggaranya musyawarah cabang

  1. Memberikan peringatan tertulis kepada kwartir cabang untuk segera melaksanakan musyawarah minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhir
    masa bakti kepengurusan.
  2. Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan, kwartir daerah berkoordinasi dengan ketua majelis pembimbing cabang untuk segera membentuk tim persiapan musyawarah cabang.
  3. Tim persiapan musyawarah cabang ditetapkan dengan surat keputusan Kwartir Daerah dan bertugas melaksanakan Musyawarah.

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Pekan Depan Wiratama Mewisudakan Mahasiswa Dua Prodi

Ternate - Pekan depan pihak yayasan Wiratama Ternate, gelar wisuda untuk dua Prodi yang sempat...

Tahun 2022, DPRD Kota Ternate Akan Maksimalkan Anggaran Koperasi dan UKM

Ternate -- Komisi II DPRD Kota Ternate akan mengusulkan kepada Pemerintah Kota Ternate agar selain...

Dr. Muh. Nasir S. Tamalene : IKA PMII Malut sebagai Inisiator Pendirian Kampus UNUTARA

Ternate -- Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) bakal segera didirikan di Provinsi Maluku Utara....

Ketua DKC Gerakan Pramuka, Jabar Soseba : Musppanitera Halteng Cacat Konstitusi

Weda — Ketua Dewan Kerja Cabang (DKC) Gerakan Pramuka Jabar Soseba, menolak keras musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Putri dan Putra (Musppanitera) yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).

Pada i-malut.com, Jum’at (08/01), Ketua DKC Jabar Soseba mengatakan, musyawarah Musppanitera yang digelar sekarang tanpa diketahui sedikitpun oleh pengurus DKC.

“Musyawarah dibuat secara tiba-tiba, sehingga pengurus DKC dan Kwartir (cabang) pun tidak mengetahui, bahkan Musppanitera yang digelar tanpa ada komunikasi dengan pengurus DKC. Musyawarah itu ilegal dan cacat administrasi,” kata Jabar

Seharusnya menurut Jabar, ada prosedur dalam tahapan Musppanititera, minimal ada syarat Musyawarah yang diatur dalam AD/ART.

“Setidaknya, Kwartir Daerah jangan datang membuat Musyawarah secara tiba-tiba, tapi harus berkomunikasi dengan DKC dulu, agar Kwartir Daerah tidak menabrak AD/ART,” tuturnya

Atas kekesalan terhadap tindakan Kwartir Daerah tersebut yang melakukan Musyawarah semena-mena, Jabar menuturkan dirinya selaku Ketua DKC beserta pengurus yang lainnya sangat kesal dan menolak keras Musyawarah Musppanitera yang dibuat oleh Kwartir.

Lanjut Jabar, awalnya DKC sudah mengusulkan proposal Musyawarah ke Pemda Halteng tapi setahu dia, sampai saat ini belum ada kepastian sehingga Musyawarah pun masih tertunda karena anggaran juga belum ada.

“Tapi secara tiba-tiba, Kwartir Daerah turun dan membuat Musyawarah, kalau Musyawarah dibuat tentunya sudah ada anggaran,” tanya Jabar

Sekedar diketahui, pada Pasal 67 AD/ART Gerakan Pramuka, tentang Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Daerah, dimana pada poin 7 Huruf a b,dan c menjelaskan. Melaksanakan koordinasi, membantu, dan memastikan terselenggaranya musyawarah cabang

  1. Memberikan peringatan tertulis kepada kwartir cabang untuk segera melaksanakan musyawarah minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhir
    masa bakti kepengurusan.
  2. Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan, kwartir daerah berkoordinasi dengan ketua majelis pembimbing cabang untuk segera membentuk tim persiapan musyawarah cabang.
  3. Tim persiapan musyawarah cabang ditetapkan dengan surat keputusan Kwartir Daerah dan bertugas melaksanakan Musyawarah.

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Peduli Kemanusiaan, EW-LMND Malut Distribusikan Bantuan di Halut

Ternate -- Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Maluku Utara, distribusikan bantuan terhadap Masyarakat yang terdampak Bencana Alam, di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara. Pendistribusian bantuan...

Dr. Muh. Nasir S. Tamalene : IKA PMII...

Ternate -- Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) bakal segera didirikan di Provinsi Maluku Utara. Kampus tersebut akan hadir dengan 10 Program Studi (Prodi) dan 3 Fakultas. Ketua Tim Penyusun,...

Hari Ini, LLDIKTI Wilayah XII Lakukan Visitasi Kampus...

Ternate -- Hari Ini Sabtu (23/01), Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII, lakukan Visitasi Lokasi Perencanaan Pembangunan Kampus Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA), serta Dokumen pendukungnya. Kepala Lembaga...

Tahun 2021 ini, PKBM Mario Laha Miliki 81...

Ternate -- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mario Laha Kota Ternate, pada tahun 2021 ini memiliki 81 siswa peserta didik yang terdaftar di Dapodik Pendidikan Kesetaraan. Ketua PKBM Mario Laha...

Amar Manaf : 2021 Sebagai Tahun Penguatan Kinerja...

Sofifi -- Sebanyak 68 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menerima SK PCPNS di Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Kantor Wilayah Jl.Km 40...

Keraguan Masyarakat Soal Kemanan Vaksin C-19, Ini Tanggapan...

Sofifi — Vaksin sinovak seakan menjadi momok yang menakutkan bagi warga, meskipun secara resmi pemerintah melalui Badan POM telah mengumumkan jaminan keamanan atas penggunaan vaksin tersebut. Anggota DPRD Provinsi Maluku...

Tahun 2022, DPRD Kota Ternate Akan Maksimalkan Anggaran...

Ternate -- Komisi II DPRD Kota Ternate akan mengusulkan kepada Pemerintah Kota Ternate agar selain Dana Insentif Daerah (DID), para pelaku Usaha Kecil dan Menengah juga diberikan stimulus oleh...

FKPA-MU Gelar Aksi Peduli Kemanusiaan dan Kampanye Lingkungan

Ternate -- Forum Komunikasi Pecinta Alam Maluku Utara (FKPA-MU) gelar Aksi Galang Dana Peduli Kemanusiaan untuk masyarakat Halmahera Utara (Halut) yang tertimpa musibah banjir beberapa waktu lalu. Dalam waktu...

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate Minta...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, berbuntut pengembalian kewenangan dari BANMUS DPRD Kota Ternate ke internal Partai. Ketua DPD Partai...
error: