TERPOPULER

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Dalam Waktu Dekat, PD SPSI Akan Bentuk...

Ternate — Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)...

Lanud Leo Wattimena akan Delegasikan Siswa/i Unggulan...

Ternate -  Pendaftaran SMA Pradita Dirgantara Tahun 2021-2022 dibuka pada bulan Februari-Maret 2021 mendatang. Lanud Leo Wattimena pun telah...

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, berbuntut pengembalian kewenangan...

Usulan PAW Anggota DPRD Kota Ternate dari Partai...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari partai Berkarya, telah dibahas...

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Dalam Waktu Dekat, PD SPSI Akan Bentuk...

Ternate — Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)...

Lanud Leo Wattimena akan Delegasikan Siswa/i Unggulan...

Ternate -  Pendaftaran SMA Pradita Dirgantara Tahun 2021-2022 dibuka pada bulan Februari-Maret 2021 mendatang. Lanud Leo Wattimena pun telah...

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, berbuntut pengembalian kewenangan...

ARTIKEL TERKAIT

Ketua Fraksi Nasdem: Ketua BK DPRD Morotai Tidak Paham DID dan Beropini Liar

|

Morotai — Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Pulau Morotai meminta Ketua BK DPRD Morotai agar pahami masalah dulu baru kemudian berkomentar ke media, sebab apa yang disampaikannya di media hanyalah polusi informasi bagi masyarakat, sehingga menjadi bahan tertawaan.

Hal tersebut diungkapkan ketua Fraksi Nasdem DPRD Pulau Morotai Denny Garuda, setelah tau BK Suhari Lohor melalui media lokal menyampaikan bahwa,”Dana DID sebenarnya dalam dokumen pembahasan awal itu tidak ada lalu Pak Deny sampaikan gara gara dua fraksi ini melakukan walk out kemudan gagalnya DID itu salah, dan pak Deny juga harus tau bahwa kapasitas dia wakil rakyat bukan wakil pengusaha atau penguasa.”

Menurut Denny, Ketua BK DPRD Morotai Suhari Lohor mengomentari soal DID tidak ada dalam APBD sudah menunjukan dia tidak paham masalah, alias asal bunyi.

“Karena yang saya komentari sebelumnya adalah dampak dari molornya pengesahan APBD, salah satu pinaltinya Pulau Morotai Tahun ini kehilangan DID, yang selama ini diberikan Pemerintah Pusat karena DPRD dam Pemda dinilai sukses dalam beranggaran,” terang Denny, Senin (11/1/2021) sore.

Lanjut dikatakan, siapa bilang DID itu ada dalam APBD?, Denny menyarankan agar Ketua BK lebih banyak membaca aturan soal DID agar paham, sehingga tidak berkomentar atau beopini liar tanpa nilai.

“Ketua BK silahkan baca PMK Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah agar paham apa itu DID, masa seorang ketua BK DPRD tidak paham DID, kok bisa komentar kayak begitu, hanya memalukan lembaga DPRD,” ucap Denny.

Selanjutnya menurut Ketua Fraksi Nasdem, dirinya berkomentar sangat objektif dengan melihat fakta yang telah terjadi, dimana karena ulah sejumlah anggota DPRD saat menuju finalisasi pengesahan APBD 2021, mereka memilih meninggalkan ruangan sidang dan tidak hadiri Paripurna pengesahan sehingga tidak kuorum, walhasil DPRD dan Pemkab Pulau Morotai diberi Penalti oleh Mendagri selama 60 hari.

“Saya sampaikan ini fakta bukan opini, malah ketua BK sampaikan semua hanyalah opini belaka dan tak berdasar. DPRD adalah mitra pemerintah di gaji oleh negara atau rakyat selayaknya berbuat untuk rakyat bukan demi kepentingan kelompok,” ujarnya.

Dikatakan Denny, Ia menyampaikan semua itu karena memposisikan diri sebagai wakil rakyat, bukan sebagai instrumen penguasa. Karena molornya pengesahan Perda APBD 2021 adalah kegagalan DPRD dalam memberi pelayanan pembangunan demi kelangsungan kesejahteraan rakyat.

“Berapa banyak kebutuhan rakyat di daerah ini akan terlambat karena ulah teman teman DPRD sehingga mendapat pinalti dari Mendagri. Sekda sudah mengakui ada keterlambatan dari Pemda, tetapi DPRD menambah masalah bukan solusi, sehingga terjadi molornya pengesahan Perda APBD 2021,” lontarnya.

Malah Ketua Fraksi Partai Surya Paloh ini pertanyakan sikap ketua BK yang berpihak kepada Fraksinya dan kroninya.

“Paripurna Adalah Agenda resmi DPRD dan bukan agenda Pemda, Anggota DPRD wajib hadir ketika berada di wilayah Morotai. Masa hajatan sendiri kok Anggota DPRD tidak hadiri Rapat Paripurna. Di perparah lagi Suhari sebagai Ketua BK tidak bersikap objektif, tidak menegur Anggota DPRD yang lalai dari tugas, malahan menuduh saya Beropini liar,” tutup Ketua Fraksi Nasdem DPRD Pulau Morotai, Denny Garuda.

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Peduli Kemanusiaan, EW-LMND Malut Distribusikan Bantuan di Halut

Ternate -- Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Maluku Utara, distribusikan bantuan terhadap...

Mamat Jalil : Besok KPU Haltim Buka Kotak Suara

Maba -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) merencanakan,...

Lanud Leo Wattimena akan Delegasikan Siswa/i Unggulan ke SMA Pradita Dirgantara di Solo

Ternate -  Pendaftaran SMA Pradita Dirgantara Tahun 2021-2022 dibuka pada bulan Februari-Maret 2021 mendatang. Lanud...

Ketua Fraksi Nasdem: Ketua BK DPRD Morotai Tidak Paham DID dan Beropini Liar

Morotai — Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Pulau Morotai meminta Ketua BK DPRD Morotai agar pahami masalah dulu baru kemudian berkomentar ke media, sebab apa yang disampaikannya di media hanyalah polusi informasi bagi masyarakat, sehingga menjadi bahan tertawaan.

Hal tersebut diungkapkan ketua Fraksi Nasdem DPRD Pulau Morotai Denny Garuda, setelah tau BK Suhari Lohor melalui media lokal menyampaikan bahwa,”Dana DID sebenarnya dalam dokumen pembahasan awal itu tidak ada lalu Pak Deny sampaikan gara gara dua fraksi ini melakukan walk out kemudan gagalnya DID itu salah, dan pak Deny juga harus tau bahwa kapasitas dia wakil rakyat bukan wakil pengusaha atau penguasa.”

Menurut Denny, Ketua BK DPRD Morotai Suhari Lohor mengomentari soal DID tidak ada dalam APBD sudah menunjukan dia tidak paham masalah, alias asal bunyi.

“Karena yang saya komentari sebelumnya adalah dampak dari molornya pengesahan APBD, salah satu pinaltinya Pulau Morotai Tahun ini kehilangan DID, yang selama ini diberikan Pemerintah Pusat karena DPRD dam Pemda dinilai sukses dalam beranggaran,” terang Denny, Senin (11/1/2021) sore.

Lanjut dikatakan, siapa bilang DID itu ada dalam APBD?, Denny menyarankan agar Ketua BK lebih banyak membaca aturan soal DID agar paham, sehingga tidak berkomentar atau beopini liar tanpa nilai.

“Ketua BK silahkan baca PMK Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah agar paham apa itu DID, masa seorang ketua BK DPRD tidak paham DID, kok bisa komentar kayak begitu, hanya memalukan lembaga DPRD,” ucap Denny.

Selanjutnya menurut Ketua Fraksi Nasdem, dirinya berkomentar sangat objektif dengan melihat fakta yang telah terjadi, dimana karena ulah sejumlah anggota DPRD saat menuju finalisasi pengesahan APBD 2021, mereka memilih meninggalkan ruangan sidang dan tidak hadiri Paripurna pengesahan sehingga tidak kuorum, walhasil DPRD dan Pemkab Pulau Morotai diberi Penalti oleh Mendagri selama 60 hari.

“Saya sampaikan ini fakta bukan opini, malah ketua BK sampaikan semua hanyalah opini belaka dan tak berdasar. DPRD adalah mitra pemerintah di gaji oleh negara atau rakyat selayaknya berbuat untuk rakyat bukan demi kepentingan kelompok,” ujarnya.

Dikatakan Denny, Ia menyampaikan semua itu karena memposisikan diri sebagai wakil rakyat, bukan sebagai instrumen penguasa. Karena molornya pengesahan Perda APBD 2021 adalah kegagalan DPRD dalam memberi pelayanan pembangunan demi kelangsungan kesejahteraan rakyat.

“Berapa banyak kebutuhan rakyat di daerah ini akan terlambat karena ulah teman teman DPRD sehingga mendapat pinalti dari Mendagri. Sekda sudah mengakui ada keterlambatan dari Pemda, tetapi DPRD menambah masalah bukan solusi, sehingga terjadi molornya pengesahan Perda APBD 2021,” lontarnya.

Malah Ketua Fraksi Partai Surya Paloh ini pertanyakan sikap ketua BK yang berpihak kepada Fraksinya dan kroninya.

“Paripurna Adalah Agenda resmi DPRD dan bukan agenda Pemda, Anggota DPRD wajib hadir ketika berada di wilayah Morotai. Masa hajatan sendiri kok Anggota DPRD tidak hadiri Rapat Paripurna. Di perparah lagi Suhari sebagai Ketua BK tidak bersikap objektif, tidak menegur Anggota DPRD yang lalai dari tugas, malahan menuduh saya Beropini liar,” tutup Ketua Fraksi Nasdem DPRD Pulau Morotai, Denny Garuda.

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Peduli Kemanusiaan, EW-LMND Malut Distribusikan Bantuan di Halut

Ternate -- Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Maluku Utara, distribusikan bantuan terhadap Masyarakat yang terdampak Bencana Alam, di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara. Pendistribusian bantuan...

Musyawarah Ke-II IKAPERIK Universitas Khairun Ternate Berlangsung Khidmat

Ternate -- Ikatan Alumni Perikanan dan Ilmu Kelautan (IKAPERIK) Unkhair Ternate Provinsi Maluku Utara gelar musyawarah ke-II, bertempat di Balai Room Gamalama Hotel Sahid Bella, Sabtu (23-01). Pantauan media ini,...

Dr. Muh. Nasir S. Tamalene : IKA PMII...

Ternate -- Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) bakal segera didirikan di Provinsi Maluku Utara. Kampus tersebut akan hadir dengan 10 Program Studi (Prodi) dan 3 Fakultas. Ketua Tim Penyusun,...

Hari Ini, LLDIKTI Wilayah XII Lakukan Visitasi Kampus...

Ternate -- Hari Ini Sabtu (23/01), Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII, lakukan Visitasi Lokasi Perencanaan Pembangunan Kampus Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA), serta Dokumen pendukungnya. Kepala Lembaga...

Tahun 2021 ini, PKBM Mario Laha Miliki 81...

Ternate -- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mario Laha Kota Ternate, pada tahun 2021 ini memiliki 81 siswa peserta didik yang terdaftar di Dapodik Pendidikan Kesetaraan. Ketua PKBM Mario Laha...

Amar Manaf : 2021 Sebagai Tahun Penguatan Kinerja...

Sofifi -- Sebanyak 68 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menerima SK PCPNS di Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Kantor Wilayah Jl.Km 40...

Keraguan Masyarakat Soal Kemanan Vaksin C-19, Ini Tanggapan...

Sofifi — Vaksin sinovak seakan menjadi momok yang menakutkan bagi warga, meskipun secara resmi pemerintah melalui Badan POM telah mengumumkan jaminan keamanan atas penggunaan vaksin tersebut. Anggota DPRD Provinsi Maluku...

Tahun 2022, DPRD Kota Ternate Akan Maksimalkan Anggaran...

Ternate -- Komisi II DPRD Kota Ternate akan mengusulkan kepada Pemerintah Kota Ternate agar selain Dana Insentif Daerah (DID), para pelaku Usaha Kecil dan Menengah juga diberikan stimulus oleh...

FKPA-MU Gelar Aksi Peduli Kemanusiaan dan Kampanye Lingkungan

Ternate -- Forum Komunikasi Pecinta Alam Maluku Utara (FKPA-MU) gelar Aksi Galang Dana Peduli Kemanusiaan untuk masyarakat Halmahera Utara (Halut) yang tertimpa musibah banjir beberapa waktu lalu. Dalam waktu...