TERPOPULER

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Dalam Waktu Dekat, PD SPSI Akan Bentuk...

Ternate — Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)...

Lanud Leo Wattimena akan Delegasikan Siswa/i Unggulan...

Ternate -  Pendaftaran SMA Pradita Dirgantara Tahun 2021-2022 dibuka pada bulan Februari-Maret 2021 mendatang. Lanud Leo Wattimena pun telah...

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, berbuntut pengembalian kewenangan...

Dr. Muh. Nasir S. Tamalene : IKA...

Ternate -- Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) bakal segera didirikan di Provinsi Maluku Utara. Kampus tersebut akan hadir...

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.)...

Senin Besok, Polda Malut bersama Tim Penanggulangan...

Ternate -- Tim gabungan penanggulangan pandemic Covid-19 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyemprotan masal di Kota Ternate, guna menangkal...

Dalam Waktu Dekat, PD SPSI Akan Bentuk...

Ternate — Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)...

Lanud Leo Wattimena akan Delegasikan Siswa/i Unggulan...

Ternate -  Pendaftaran SMA Pradita Dirgantara Tahun 2021-2022 dibuka pada bulan Februari-Maret 2021 mendatang. Lanud Leo Wattimena pun telah...

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kota Ternate...

Ternate -- Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, berbuntut pengembalian kewenangan...

ARTIKEL TERKAIT

Pemda Halsel Bakal Terapkan Sanksi Bagi Warga yang Tolak Vaksin Sinovac

|

Labuha — Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bakal memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang menolak Vaksin Sinovac sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hal ini ditegaskan setelah mengetahui tidak semua masyarakat Halsel bersedia di imunisasi vaksin Sinovac untuk melawan Virus Corona.

Wakil Bupati Halsel Iswan Hasjim melalui pesan Whatsapp, Selasa (12/01/20) malam, mengatakan bahwa Pemda terus mengikuti perkembangan berjalannya vaksinasi Sinovac yang bakal dilaksanakan nanti. Iswan menegaskan, Pemda Halsel akan menerapkan sangsi sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi yang menolak untuk di Vaksin.

“Kita lihat perkembangan. Tentu ya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Jika ada yang mengatur bahwa dikenakan sanksi. Ya kita akan menerapkannya,” tulis Iswan.

Diikutip dari CNN Indonesia, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej menilai vaksinasi Corona bersifat wajib bagi warga Indonesia.

“Jika ada warga negara tidak mau divaksin bisa kena sanksi pidana. Bisa denda, bisa penjara, bisa juga kedua-duanya,” ucap Edward dalam sebuah webinar, Sabtu (8/1) lalu, di Media Online CNN Indonesia.

Edward merinci, sanksi pidana dapat diterapkan bagi warga melanggar, baik berupa sanksi denda hingga penjara, atau bahkan keduanya sekaligus, mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta.

Edward mengatakan, hukuman pidana akan menjadi alternatif paling akhir untuk diterapkan. Artinya, hal itu bisa dilakukan setelah instrumen penegakan hukum lain tak berfungsi.

“Artinya sosialisasi dari dokter, tenaga medis, itu penting untuk menciptakan kesadaran masyarakat,” kata Edward.

Meskipun sudah beredar berita mengenai sanksi bagi yang menolak vaksin Sinovac, sejumlah warga Halsel tetap menolak. Ini terlihat dari sejumlah kometar dalam postingan berita media ini sebelumnya, terkait pernyataan Pemda Halsel yang mengatakan bahwa semua masyarakat Halsel menerima Vaksin Sinovac dari negara Cina tersebut.

Salah satunya Akun Facebook Nabil Naila mengatakan “Sdh jlas sy dn skeluarga menolak di vaksin. Jgn mmksakan orang yg tdk mau…”.

Sedangkan akun Facebook Muhlis Idrus dalam komentarnya mengatakan “tercium aroma_ aroma pemaksaan, sebenarnya masih ada dengan cara lain selain vaksinasi, yaitu dengan cara penyuluhan tentang pola hidup bersih agar terhindar dari berbagai macam penyakit,.kalau pemerintah merasa vaksin adalah cara terampuh untuk melumpuhkan virus seharusnya konsep dan manfaat dari vaksin harus dijelaskan secara detail agar bisa diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan biar tidak menimbulkan banyak spekulasi,,.”.

(Li)

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

FKPA-MU Gelar Aksi Peduli Kemanusiaan dan Kampanye Lingkungan

Ternate -- Forum Komunikasi Pecinta Alam Maluku Utara (FKPA-MU) gelar Aksi Galang Dana Peduli Kemanusiaan...

Tahun 2021 ini, PKBM Mario Laha Miliki 81 Peserta Didik

Ternate -- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mario Laha Kota Ternate, pada tahun 2021 ini...

Hari Ini, LLDIKTI Wilayah XII Lakukan Visitasi Kampus UNUTARA

Ternate -- Hari Ini Sabtu (23/01), Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII, lakukan Visitasi...

Pemda Halsel Bakal Terapkan Sanksi Bagi Warga yang Tolak Vaksin Sinovac

Labuha — Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bakal memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang menolak Vaksin Sinovac sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hal ini ditegaskan setelah mengetahui tidak semua masyarakat Halsel bersedia di imunisasi vaksin Sinovac untuk melawan Virus Corona.

Wakil Bupati Halsel Iswan Hasjim melalui pesan Whatsapp, Selasa (12/01/20) malam, mengatakan bahwa Pemda terus mengikuti perkembangan berjalannya vaksinasi Sinovac yang bakal dilaksanakan nanti. Iswan menegaskan, Pemda Halsel akan menerapkan sangsi sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi yang menolak untuk di Vaksin.

“Kita lihat perkembangan. Tentu ya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Jika ada yang mengatur bahwa dikenakan sanksi. Ya kita akan menerapkannya,” tulis Iswan.

Diikutip dari CNN Indonesia, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej menilai vaksinasi Corona bersifat wajib bagi warga Indonesia.

“Jika ada warga negara tidak mau divaksin bisa kena sanksi pidana. Bisa denda, bisa penjara, bisa juga kedua-duanya,” ucap Edward dalam sebuah webinar, Sabtu (8/1) lalu, di Media Online CNN Indonesia.

Edward merinci, sanksi pidana dapat diterapkan bagi warga melanggar, baik berupa sanksi denda hingga penjara, atau bahkan keduanya sekaligus, mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta.

Edward mengatakan, hukuman pidana akan menjadi alternatif paling akhir untuk diterapkan. Artinya, hal itu bisa dilakukan setelah instrumen penegakan hukum lain tak berfungsi.

“Artinya sosialisasi dari dokter, tenaga medis, itu penting untuk menciptakan kesadaran masyarakat,” kata Edward.

Meskipun sudah beredar berita mengenai sanksi bagi yang menolak vaksin Sinovac, sejumlah warga Halsel tetap menolak. Ini terlihat dari sejumlah kometar dalam postingan berita media ini sebelumnya, terkait pernyataan Pemda Halsel yang mengatakan bahwa semua masyarakat Halsel menerima Vaksin Sinovac dari negara Cina tersebut.

Salah satunya Akun Facebook Nabil Naila mengatakan “Sdh jlas sy dn skeluarga menolak di vaksin. Jgn mmksakan orang yg tdk mau…”.

Sedangkan akun Facebook Muhlis Idrus dalam komentarnya mengatakan “tercium aroma_ aroma pemaksaan, sebenarnya masih ada dengan cara lain selain vaksinasi, yaitu dengan cara penyuluhan tentang pola hidup bersih agar terhindar dari berbagai macam penyakit,.kalau pemerintah merasa vaksin adalah cara terampuh untuk melumpuhkan virus seharusnya konsep dan manfaat dari vaksin harus dijelaskan secara detail agar bisa diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan biar tidak menimbulkan banyak spekulasi,,.”.

(Li)

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Peduli Kemanusiaan, EW-LMND Malut Distribusikan Bantuan di Halut

Ternate -- Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Maluku Utara, distribusikan bantuan terhadap Masyarakat yang terdampak Bencana Alam, di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara. Pendistribusian bantuan...

Musyawarah Ke-II IKAPERIK Universitas Khairun Ternate Berlangsung Khidmat

Ternate -- Ikatan Alumni Perikanan dan Ilmu Kelautan (IKAPERIK) Unkhair Ternate Provinsi Maluku Utara gelar musyawarah ke-II, bertempat di Balai Room Gamalama Hotel Sahid Bella, Sabtu (23-01). Pantauan media ini,...

Dr. Muh. Nasir S. Tamalene : IKA PMII...

Ternate -- Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) bakal segera didirikan di Provinsi Maluku Utara. Kampus tersebut akan hadir dengan 10 Program Studi (Prodi) dan 3 Fakultas. Ketua Tim Penyusun,...

Hari Ini, LLDIKTI Wilayah XII Lakukan Visitasi Kampus...

Ternate -- Hari Ini Sabtu (23/01), Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII, lakukan Visitasi Lokasi Perencanaan Pembangunan Kampus Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA), serta Dokumen pendukungnya. Kepala Lembaga...

Tahun 2021 ini, PKBM Mario Laha Miliki 81...

Ternate -- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mario Laha Kota Ternate, pada tahun 2021 ini memiliki 81 siswa peserta didik yang terdaftar di Dapodik Pendidikan Kesetaraan. Ketua PKBM Mario Laha...

Amar Manaf : 2021 Sebagai Tahun Penguatan Kinerja...

Sofifi -- Sebanyak 68 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menerima SK PCPNS di Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Kantor Wilayah Jl.Km 40...

Keraguan Masyarakat Soal Kemanan Vaksin C-19, Ini Tanggapan...

Sofifi — Vaksin sinovak seakan menjadi momok yang menakutkan bagi warga, meskipun secara resmi pemerintah melalui Badan POM telah mengumumkan jaminan keamanan atas penggunaan vaksin tersebut. Anggota DPRD Provinsi Maluku...

Tahun 2022, DPRD Kota Ternate Akan Maksimalkan Anggaran...

Ternate -- Komisi II DPRD Kota Ternate akan mengusulkan kepada Pemerintah Kota Ternate agar selain Dana Insentif Daerah (DID), para pelaku Usaha Kecil dan Menengah juga diberikan stimulus oleh...

FKPA-MU Gelar Aksi Peduli Kemanusiaan dan Kampanye Lingkungan

Ternate -- Forum Komunikasi Pecinta Alam Maluku Utara (FKPA-MU) gelar Aksi Galang Dana Peduli Kemanusiaan untuk masyarakat Halmahera Utara (Halut) yang tertimpa musibah banjir beberapa waktu lalu. Dalam waktu...
error: