TERPOPULER

Gubernur LSM LIRA Indonesia Malut Kecam Pengusiran...

Ternate -- Pelarangan dan Pengusiran oleh Kepala Security, PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) terhadap beberapa wartawan yang...

Nunggak, PDAM Putus Aliran Air Eks Kantor...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate memutus sambungan air ke beberapa instansi Pemkot Ternate pada akhir...

Kurang Tenaga Pengajar, Pemkot Ternate akan beri...

Ternate -- Banyaknya Taman Pengajian Qur'an (TPQ) di Kota Ternate masih kekurangan tenaga pengajar. Hal ini mendapat perhatian serius dari...

Online Meeting dengan Sekjen DPP, DPD Demokrat...

Sanana -- Baru-baru ini Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsa menggelar Online Meeting atau Rapat Daring dengan sejumlah...

Terkendala Perubahan Sistem, Pembayaran Honor Satgas Taman...

Ternate -- Honor Satgas Taman Kota Ternate bulan November dan Desember 2020, hingga kini belum juga dibayarkan. Sekretaris Dinas Perumahan...

BI dan Pemrov Malut Gelar FGD Rencana...

Ternate -- Bank Indonesia bersama Pemprov Maluku Utara gelar Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pembentukan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi...

Gubernur LSM LIRA Indonesia Malut Kecam Pengusiran...

Ternate -- Pelarangan dan Pengusiran oleh Kepala Security, PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) terhadap beberapa wartawan yang...

Nunggak, PDAM Putus Aliran Air Eks Kantor...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate memutus sambungan air ke beberapa instansi Pemkot Ternate pada akhir...

Kurang Tenaga Pengajar, Pemkot Ternate akan beri...

Ternate -- Banyaknya Taman Pengajian Qur'an (TPQ) di Kota Ternate masih kekurangan tenaga pengajar. Hal ini mendapat perhatian serius dari...

Online Meeting dengan Sekjen DPP, DPD Demokrat...

Sanana -- Baru-baru ini Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsa menggelar Online Meeting atau Rapat Daring dengan sejumlah...

Terkendala Perubahan Sistem, Pembayaran Honor Satgas Taman...

Ternate -- Honor Satgas Taman Kota Ternate bulan November dan Desember 2020, hingga kini belum juga dibayarkan. Sekretaris Dinas Perumahan...

ARTIKEL TERKAIT

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

|

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian,M.A, Ph.D. terkait larangan melakukan mutasi atau pergantian pejabat bagi daerah yang sedang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020.

Hal ini terlihat ketika Bahrain melakukan pergantian sejumlah pejabat Eselon II dan III dilingkup Pemda Halsel. Bahrain bahkan menggelar pelantikan sejumlah pejabat tanpa mengantongi rekomendasi Mendagri.

Kebijakan Bupati Bahrain Kasuba ini disoroti Ketua Komisi II Gufran Mahmud yang diwawancarai pewarta i-malut.com diruang kerjanya di Kantor DPRD Halsel, Selasa (18/01/20).

Menurut Gufran, kebijakan Bupati Bahrain Kasuba sama halnya telah meremehkan Surat Edaran Mendagri Nomor: 273/487/SJ, tertanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

“Dalam edaran itu ditekankan bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 lalu tidak dibenarakan melakukan mutasi atau pergantian Pejabat, tapi Bupati Bahrain Kasuba malah melakukan pergantian pejabat jadi seolah-olah dia (Bupati) remehkan Surat edaran Mendagri,” tutur Politisi Golkar itu.

Dengan sendirinya, lanjut Gufran, Kebijakan Bupati Halsel Bahrain Kasuba telah dengan sengaja menabrak pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernuur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.

Dimana objek larangan yang dimaksud dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah, melakukan ‘pergantian’ (dalam hal ini hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan) pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

“Kami (DPRD) akan melaporkan hal ini ke Mendagri, dan Bupati harus diberi sanksi atas sikapnya yang dianggap meremehkan Surat edaran mendagri,” tegasnya.

“Surat edaran Mendagri itu tindaklanjut dari perintah Undang-undang, sementara mutasi pejabat itu lahir dari keinginan Bahrain Kasuba,” pungkasnya. 

Sementara itu, Bupati Halsel Bahrain Kasuba saat dikonfirmasi pewarta i-malut.com melalui pesan whatsApp, di hari yang sama, terkesan tidak mau menanggapi upaya konfirmasi awak media terkait mutasi Pejabat tersebut hingga berita ini dimuat. 

Informasi yang dihimpun i-malut.com, beberapa pekan kemarin, Bupati Halsel telah melakukan mutasi sejumlah pejabat eselon II dan III dilingkup Pemda Halsel. (Li)

Iklan Video

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Gubernur LSM LIRA Indonesia Malut Kecam Pengusiran Wartawan di Lokasi PT. IWIP

Ternate -- Pelarangan dan Pengusiran oleh Kepala Security, PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)...

Nunggak, PDAM Putus Aliran Air Eks Kantor Walikota Ternate

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate memutus sambungan air ke beberapa instansi...

Kurang Tenaga Pengajar, Pemkot Ternate akan beri Stimulus untuk Semua TPQ

Ternate -- Banyaknya Taman Pengajian Qur'an (TPQ) di Kota Ternate masih kekurangan tenaga pengajar. Hal ini...

Bupati Halsel Dianggap Remehkan Surat Edaran Mendagri

Labuha — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba dianggap telah meremehkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian,M.A, Ph.D. terkait larangan melakukan mutasi atau pergantian pejabat bagi daerah yang sedang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020.

Hal ini terlihat ketika Bahrain melakukan pergantian sejumlah pejabat Eselon II dan III dilingkup Pemda Halsel. Bahrain bahkan menggelar pelantikan sejumlah pejabat tanpa mengantongi rekomendasi Mendagri.

Kebijakan Bupati Bahrain Kasuba ini disoroti Ketua Komisi II Gufran Mahmud yang diwawancarai pewarta i-malut.com diruang kerjanya di Kantor DPRD Halsel, Selasa (18/01/20).

Menurut Gufran, kebijakan Bupati Bahrain Kasuba sama halnya telah meremehkan Surat Edaran Mendagri Nomor: 273/487/SJ, tertanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

“Dalam edaran itu ditekankan bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 lalu tidak dibenarakan melakukan mutasi atau pergantian Pejabat, tapi Bupati Bahrain Kasuba malah melakukan pergantian pejabat jadi seolah-olah dia (Bupati) remehkan Surat edaran Mendagri,” tutur Politisi Golkar itu.

Dengan sendirinya, lanjut Gufran, Kebijakan Bupati Halsel Bahrain Kasuba telah dengan sengaja menabrak pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernuur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.

Dimana objek larangan yang dimaksud dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah, melakukan ‘pergantian’ (dalam hal ini hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan) pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

“Kami (DPRD) akan melaporkan hal ini ke Mendagri, dan Bupati harus diberi sanksi atas sikapnya yang dianggap meremehkan Surat edaran mendagri,” tegasnya.

“Surat edaran Mendagri itu tindaklanjut dari perintah Undang-undang, sementara mutasi pejabat itu lahir dari keinginan Bahrain Kasuba,” pungkasnya. 

Sementara itu, Bupati Halsel Bahrain Kasuba saat dikonfirmasi pewarta i-malut.com melalui pesan whatsApp, di hari yang sama, terkesan tidak mau menanggapi upaya konfirmasi awak media terkait mutasi Pejabat tersebut hingga berita ini dimuat. 

Informasi yang dihimpun i-malut.com, beberapa pekan kemarin, Bupati Halsel telah melakukan mutasi sejumlah pejabat eselon II dan III dilingkup Pemda Halsel. (Li)

VIDEO

IKLAN

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Ombudsman Malut Segera Bentuk Tim Investigasi Guna Mengusut...

Ternate -- Menindak lanjuti pertemuan antara Ombudsman, LSM LIRA Indonesia Malut dan LSM GMBI Malut pada pekan kemarin, pihak Ombudsman akan bentuk tim investigasi terkait dugaan monopoli proyek. Kepala Ombudsman...

Berkhianat, 7 Elite Demokrat di Pecat secara Tidak...

Sanana -- Kisruh Partai Demokrat memasuki babak baru ketika DPP Partai berlambang Bintang Mercy itu memecat secara 'tidak hormat' 7 Kadernya yang diduga berkhianat dan terlibat pada percobaan Kudeta...

Lagi, Yayasan NHM Peduli Bagikan Sembako untuk Masyarakat...

Tobelo -- Lagi, H. Robert Nitiyudo Wachjo pemilik saham PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM), hadir di tengah-tengah masyarakat melalui Yayasan NHM Peduli, membagikan bantuan sembako ke masyarakat lingkar tambang. Kepala...

BI dan Pemrov Malut Gelar FGD Rencana Pembentukan...

Ternate -- Bank Indonesia bersama Pemprov Maluku Utara gelar Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pembentukan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), bertempat di Ruang Serba Guna Maitar Bank Indonesia...

Nunggak, PDAM Putus Aliran Air Eks Kantor Walikota...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate memutus sambungan air ke beberapa instansi Pemkot Ternate pada akhir tahun 2020 kemarin, salah satunya Kantor Walikota lama. Gedung yang beralamat...

Online Meeting dengan Sekjen DPP, DPD Demokrat Malut...

Sanana -- Baru-baru ini Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsa menggelar Online Meeting atau Rapat Daring dengan sejumlah Pengurus Partai di Wilayah Maluku Utara. Agenda yang merupakan Konsolidasi...
 

DPW Berkarya Malut Gelar Rapat Konsolidasi Pasca Putusan...

Ternate -- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Maluku Utara gelar rapat konsolidasi dan silaturahmi antara Pengurus DPW, DPD, beserta Anggota DPRD Provinsi, dan Kab/Kota, se-Provinsi Maluku Utara, Selasa...

Terkendala Perubahan Sistem, Pembayaran Honor Satgas Taman Kota...

Ternate -- Honor Satgas Taman Kota Ternate bulan November dan Desember 2020, hingga kini belum juga dibayarkan. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Ternate, Muchlis Latif saat...

Kurang Tenaga Pengajar, Pemkot Ternate akan beri Stimulus...

Ternate -- Banyaknya Taman Pengajian Qur'an (TPQ) di Kota Ternate masih kekurangan tenaga pengajar. Hal ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate. "Saya kira untuk kota ternate sudah banyak...
error: